Kebutuhan terhadap data saat ini tak bisa terelakan lagi. Membangun data berkualitas sama pentingnya dengan membangun fisik dan sumber daya manusia. Di era informasi ini semua stakeholder membutuhkan data untuk berbagai kepentingannya.

Siapa yang tidak membutuhkan data saat ini? mulai dari kelompok masyarakat, dunia politik, peneliti, dunia usaha, dunia pendidikan hingga para pengambil kebijakan dari tingkat pusat hingga gubernur, bupati dan wali kota.

Di bidang pemerintahan data berperan dalam memberikan arah atau orientasi pembangunan. Keputusan yang berlandaskan pada pijakan data yang baik dan benar akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun ketersediaan data berkualitas di tingkat daerah bisa bersumber dari berbagai kegiatan baik sektoral maupun lintas sektoral. Baik melalui pengumpulan data berbasis rumahtangga atau kompilasi produk administrasi dari dinas/instansi.

Data sendiri merupakan sekumpulan angka, fakta, dan fenomena. Data menggambarkan hasil pengamatan, pengukuran terhadap karakteristik atau sifat dari obyek yang dapat berfungsi untuk membedakan obyek yang satu dengan lainnya.

Sementara informasi merupakan sekumpulan pertanyaan yang diolah menjadi variabel atau indikator yang dapat memberikan arti atau makna pada kelompok tertentu atau obyek yang diteliti.

Menurut Undang-undang Statistik nomor 16 tahun 1997, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dengan kata lain data merupakan salah satu unsur pembentuk informasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam membangun data berkualitas di tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan visi lembaga BPS yakni ‘Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju’.

Peran BPS ini diperkuat dengan hadirnya perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia/SDI. BPS sebagai lembaga produsen data ditempatkan sebagai pembina data, termasuk di dalamnya sebagai pembina data statistik sektoral.

SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Kesadaran akan pentingnya data tak urung meningkatkan perhatian terhadap data itu sendiri. Tercecernya data di berbagai dinas/instansi tanpa pengelolaan data yang baik.

Data susah diakses dengan alasan kerahasiaan dan berbagai kepentingan. Padahal yang mengakses dinas/instansi pemerintah sendiri. SDM pengelola data yang sering berubah sehingga arsip data tidak tersimpan dengan baik.

Data indikator yang ada masih sebatas hanya untuk memenuhi  seremonial agenda tahunan berupa laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Belum sepenuhnya dijadikan landasan evaluasi dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan.

Belum lagi kebutuhan akan indikator-indikator yang secara metodologi belum bisa di publikasikan di level kabupaten/kota seperti angka inflasi atau angka Nilai Tukar Petani (NTP). Dengan alasan indikator tersebut tertuang sebagai Indikator Kegiatan Utama/IKU instansi. 

Data monografi di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan masih menampilkan data kadaluarsa/tidak up to date. Data tidak lengkap, belum memiliki tingkat akurasi yang baik, pengelolaan data yang belum rapih, data masih menjadi arsip dan tidak dipublikasikan.

Juga minimnya pemahaman terhadap data yang dimiliki. Hal itu merupakan sederet permasalahan pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota. Lalu bagaimana upaya membangun data berkualitas di tingkat kabupaten/kota? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Pertama, melakukan survey-survey tertentu untuk dapat menghasilkan indikator yang dibutuhkan sesuai metodologi standar. Hal ini termasuk kegiatan statistik sektoral yang bisa dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai Undang-undang Statistik nomor 16 Tahun 1997.

Indikator yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan kegiatan seremoni laporan tahunan. Namun juga menjadi bahan kajian lanjutan dan analisis keperluan evaluasi serta perencanaan pembangunan ke depan.

Indikator yang dihasilkan harus memenuhi unsur “SMART”, Simple (sederhana), Measurable (terukur), Attributable (dapat dilambangkan), Reliable (dapat dipercaya) dan Timely (tepat waktu).

Kedua, melakukan penguatan basis data yang terdapat di dinas/instansi pemerintah daerah.  Tidak hanya dari sisi memenuhi kelengkapan data juga kesinambungan datanya. Sinergitas antar sektor di pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membangun data yang dapat tersaji secara up to date untuk berbagai kepentingan.

Menghilangkan ego sektoral untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Di bawah payung perpres nomor 39 tahun 2019 koordinasi dan komunikasi dilakukan melalui wadah Forum Satu Data.

Ketiga, meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan data baik terkait SDM pengelola data maupun teknologi pengolahan data. Dibutuhkan deseminasi data melalui pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi (TI).

Hal itu dibutuhkan agar data bisa terkumpul dengan cepat, mudah diakses serta dibagipakaikan lintas sektor untuk berbagai kepentingan. Untuk membangun ini dibutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.

Membangun data berkualitas mungkin dianggap mahal. Tapi membangun tanpa pijakan data yang berkualitas jauh lebih mahal dampaknya. Data berkualitas akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat.

Tidak salah jika seorang penulis dan futurolog AS (1928), Alvin Topler mengatakan “Anda bisa menggunakan seluruh data kuantitatif, untuk mengambil keputusan. Tapi jangan mempercayai begitu saja data-data itu. Gunakan kecerdasan dan keputusan anda sendiri”.[*]