Penulis
2 tahun lalu · 378 view · 3 min baca · Politik whatsapp_image_2017-01-16_at_18.38.45.jpeg

Membangun Akhlak dengan Kebijakan Pro-Rakyat

Anies Baswedan dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta (13/1) mendesakkan peran agama dalam seluruh lapis dan sistem kehidupan masyarakat. Menurutnya, indikator keberhasilan memimpin Jakarta adalah pendidikan yang berakhlak.

Ia menggunakan agama hanya pada tataran filosofis. Tapi lupa, dalam tataran implementatif, esensi akhlak seorang pemimpin adalah kebijakannya yang pro-rakyat. Kebijakan yang pro-rakyat adalah cerminan dari nilai etik moralitas seorang pemimpin yang luhur.  

Agama Sebagai Tameng

Memang sudah jamak diketahui, banyak calon pejabat publik yang mendadak islami menjelang pemilu. Mulai dari memakai kopiah, sholat jum’at, sampai kunjungan ke majelis ta’lim, bahkan yang paling miris, menggunakan dalil agama untuk memperoleh legitimasi masyarakat. Padahal rakyat membutuhkan pemimpin bukan sekedar sholih ritual, tetapi sholih politik, yaitu bebas dari perilaku korupsi dan setiap kebijakannya selalu pro-rakyat.

Menurut Thomas Lickona, karakter mulia (good character) seorang pemimpin adalah meliputi pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing) lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (moral feeling), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (moral behavior) untuk masyarakat yang dipimpinnya.

Jika merujuk pada definisi di atas, maka secara umum, pemimpin negeri ini masih jauh dari nilai-nilai etika, karakter mulia dan moralitas yang luhur. Para pemimpin kita kerap memertontonkan perilaku buruk seperti korupsi, suap menyuap, manipulasi anggaran dan makelar jabatan. Suatu perilaku yang sangat jauh dari nilai akhlak dan moralitas yang luhur.

Negeri ini juga kerap disuguhi praktik-praktik keserakahan dunia oleh pemimpin-pemimpinnya yang berpenampilan santun dan seolah-olah sholeh. Faktanya, pada tahun 2016, setiap bulan KPK melalukan Operasi tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum-oknum legislator, panitera, sekretaris pengadilan, pengusaha jaksa, hingga advokat.

Ini semua adalah bukti konkrit bahwa pemimpin kita tidak pro-rakyat. Mereka mencitrakan akhlak dalam tataran personal, namun dalam praktiknya, mereka menginjak-injak hak hidup masyarakat yang dipimpinnya.

Fakta ini diperparah ketika kondisi masyarakat yang masih terbelit masalah dikotomi antara si miskin dan si kaya, justru praktik korupsi, pendewaan uang, dan kekerasan terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan akhlak dan spiritualitas keruhanian seorang pemimpin belum terwujud dalam tatanan implementatif.

Dalam konteks inilah akhlak dan moralitas bangsa tidak sesimpel apa yang disebut Anies. Bukti konkrit moralitas luhur seorang pemimpin adalah mengimplementasikan kebijakannya untuk rakyat, karena hasil nyata sudah pasti dirasakan masyarakat daripada sekeder retorika.

Ahok Pro-Rakyat

Berbeda halnya dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia tak sedikitpun menggunakan dalil agama untuk memperoleh dukungan rakyat. Namun kebijakan-kebijakan yang selama ini dilaksanakan telah terbukti pro-rakyat, terutama yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga pangan

Ahok berani menutup kompleks pelacuran di Kalijodo untuk melindungi masyarakat agar tidak terganggu dengan adanya prostitusi ini. Ahok juga menutup diskotik Stadium dan Milles yang menjadi sarang peredaran narkoba dan meresahkan kehidupan masyarakat banyak.

Dalam birokrasi, Ahok sangat pro terhadap rakyat. Hal ini ia tunjukkan dengan sikapnya yang getol memberantas korupsi. Ia tidak mau toleran dengan bancakan proyek-proyek APBD yang biasanya dilakukan oknum-oknum birokrat dan politisi serakah. Meskipun Ahok sangat agresif, galak, ceplas-ceplos, dan cenderung kasar, namun semua itu adalah pesan bahwa jangan bermain-main dengan uang rakyat.

Ia telah membelanjakan uang negara sesuai kebutuhan yang jelas dan menindak oknum-oknum yang kerap memanipulasi anggaran atau mark-up anggaran untuk dialirkan ke kantong-kantong pribadi para pejabat DKI Jakarta. Ahok secara ketat memerintahkan semua pegawai Pemda DKI Jakarta untuk bekerja melayani rakyat banyak, bukan kelompok tertentu. Sebab gaji mereka selama ini dibayar oleh uang rakyat.

Ahok juga pro terhadap kesejahteraan masyarakat umum. Ia konsisten membagikan KJP hingga angka putus sekolah di DKI nyaris 0%. Berkat kebijaknnya yang pro-rakyat, kini angka pengangguran di DKI menurun drastis (salah satunya karena program pasukan Biru, Oranye, dan Ungu).

Kebijakan Ahok juga pro pengembangan psikologi anak-anak. Ia menciptakan ruang bermain anak yang sehat dengan membangun ratusan bermain hijau untuk anak-anak Jakarta. Begitu juga dengan perempuan, Ahok sangat memuliakan perempuan. Faktanya, dalam banyak fasilitas publik (bus, ruang laktasi, RTPA), ia menyediakan tempat-tempat khusus untuk kaum perempuan.

Apa yang telah dilakukan Ahok merupakan cerminan dari seorang pemimpin yang memiliki nilai etika moralitas yang luhur secara implementatif.  Keberhasilannya membangun Jakarta tak lain karena kebijakannya yang pro-rakyat.

Sungguh pemimpin yang memiliki moralitas luhur bukanlah yang terlihat shaleh dan memakai simbol agama, melainkan ia yang setia pada kebenaran, menebar kebaikan dan tidak mengkhianati kebenaran hanya untuk nafsu berkuasa. Ahok sudah melakukan semua itu dengan kerja nyata selama memimpin ibu kota.

Artikel Terkait