Penggunaan omnibus law sebagai suatu metode dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebetulnya bukanlah hal yang baru. Berdasarkan sejarah, tercatat ada sejumlah peraturan perundang-undangan di era Hindia Belanda yang prosesnya menggunakan metode omnibus. Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), diperkirakan bahwa peraturan-peraturan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sampai dengan tahun 1949 berjumlah sekitar 7.000 peraturan.

Dalam Daftar Program Legislasi Nasional yang disusun BPHN tahun 1990, sampai 1992, masih ada sekitar kurang lebih 400 peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Angka 400 peraturan tersebut merupakan sisa dari 7.000 peraturan Hindia Belanda tadi. 

Peraturan-peraturan tersebut bisa berkurang dari 7000 menjadi 400 karena penggunaan metode omnimbus law. Walaupun dalam penelitian atau khazanah hukum kita istilah omnibus mungkin adalah hal yang baru, tapi metodenya sudah dipergunakan sudah sejak lama.

Metode omnibus law juga pernah digunakan ketika DPR menyetujui Perpu 1 Tahun 2017 Jo UU Nomor 9 Tahun 2017 dan TAP MPR No 1/MPR/2003. Sehingga kedua Undang-undang ini dianggap sebagai cikal bakal omnimbus law yang pertama, selain penyederhanaan hukum Hindia Belanda yang telah dijelaskan di atas.

Metode omnimbus law ini juga menurut saya bukan menyederhanakan. Metode ini menggabungkan, menempel dan membuang yang tidak perlu. Mirip seperti sistem copy paste mahasiswa saya saat mengerjakan tugas kuliah.

Jadi sebetulnya sistem omnimbus ini menurut pengamatan saya bukanlah sistem yang terlalu istimewa. Karena selain membingungkan masyarakat, juga sekaligus menipu pengusaha.

Mengapa saya katakan demikian? Omnimbus law ini sebenarnya hanya seperti membundel beberapa undang-undang dalam satu kliping, dengan membuang atau merevisi pasal yang tidak perlu sehingga seolah-olah Undang-Undangnya "hanya satu" padahal aturannya tetap yang itu-itu juga.

Hal lain adalah, metode omnimbus law ini harus dibuat oleh orang yang benar-benar ahli dan teliti serta memiliki pengetahuan legislative drafting yang baik. Jadi walaupun "copas sana-sini", tetap yang membaca undang-undang tidak bingung membacanya.

Idealnya, kan, undang-undang ini akan dibaca oleh para investor, pelaku usaha, baik besar, menengah, UMKM, mahasiswa serta masyarakat awam. Hal itulah mengapa Undang-Undang ini harus dibuat se-readable mungkin, atau dapat mudah dibaca.

Jika para investor kesulitan membacanya dan tak mengerti kontennya, mereka dapat menggunakan jasa lawyer untuk membuat legal opinion. Namun apa yang terjadi jika yang membacanya pengusaha kecil, masyarakat yang ingin memulai usaha atau masyarakat awam, yang tidak memiliki budget untuk membayar lawyer? Oleh karena itu, sebuah undang-undang yang baik harus mudah dimengerti oleh siapa pun yang membacanya.

Seyogianya sebuah undang-undang dibuat sejelas mungkin agar siapa pun yang membacanya dapat mengerti. Undang-undang merupakan perjanjian antara rakyat dan negara (kontrak sosial) yang pembuatannya didelegasikan pada DPR sebagai wakil rakyat, sehingga kontennya pun harus mudah dibaca rakyat.

Kali ini saya ingin membandingkan dua omnibus law yang pernah dibuat oleh Indonesia bukan dari segi isi, tetapi dari segi teknik penyusunan, yaitu TAP MPR No 1/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR tahun 1960-2003, yang pada pokoknya mengatur perihal TAP MPR mana saja yang dinyatakan berlaku dan tidak berlaku lagi dari tahun 1960 hingga tahun 2003 dengan Draft Paripurna Omnimbus Law Cipta Kerja, demikian uraiannya:

1.  Dari segi merampingkan peraturan dan membuat lebih sistematis, TAP MPR No 1/ MPR/ 2003 lebih baik karena dia berhasil memangkas 128 TAP MPR dari tahun 1960 hingga tahun 2003 menjadi 1 peraturan dengan 290 halaman. Bandingkan dengan Omnimbus Law Cipta Kerja yang merampingkan 72 Undang-Undang menjadi 1 dengan 903 halaman. 

Memang dari segi kesulitan, Omnimbus Law Cipta Kerja memang lebih sulit. Namun jika dilihat dari segi jumlah, TAP MPR 1/ 2003 lebih berhasil merampingkan, yaitu dari 128 ke 1 undang-undang, sedang undang-undang cipta kerja dari 72 undang undang menjadi 1 undang-undang. Dalam hal ringkas pun, TAP MPR 1/ 2003 lebih ringkas karena hanya terdiri dari 290 halaman sedang omnimbus law lebih dari 900 halaman.

2. Saat kita pertama kali melihat salinan TAP MPR No 1/ 2003, kita langsung disodori daftar isi. 

Daftar isi dalam Undang-undang Omnimbus menurut saya sangatlah penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena, undang-undang Omnimbus ini terdiri atas beberapa klaster yang berasal dari undang-undang asal, ataupun klaster bidang, sehingga pasal yang sama pasti sangat banyak. Dengan adanya daftar isi, maka pastinya akan mempermudah orang yang membaca undang-undang ketika ingin mencari pasal tersebut.

Dalam draft terakhir Omnimbus Law Cipta Kerja, daftar isi tidak dicantumkan. Seharusnya walau hanya draft terakhir, tetap daftar isi seyogianya dicantumkan agar tidak membingungkan orang yang membaca atau saat ingin mengkaji pasal-pasal yang ada. Selain itu, tidak adanya daftar isi tentunya membuat asumsi bahwa undang-undang ini dibuat dengan terburu-buru dengan tingkat ketelitian yang sangat rendah.

3. Batas antarklaster dalam TAP MPR 1/ 2003 dibuat dengan jelas dan rapi. Dipisah sehingga terlihat pembeda antarklaster, sedang dalam draft terakhir Undang-Undang cipta kerja, tidak ada pemisah sedikit pun. Bahkan diberi spasi pun tidak. 

Setiap klaster dalam TAP MPR 1/ 2003 diberi judul, sedang dalam undang-undang cipta kerja tidak diberi judul. Dengan tidak diberi judul, orang yang tidak mengerti apa itu omnimbus law pasti menjadi makin bingung karena ada beberapa pasal yang double bahkan tiga, empat, lima dan seterusnya. 

Jika tidak memberi batas antarklaster, tentu saja akan membingungkan saat orang akan mencari pasal tersebut. Niat ingin mempermudah dunia usaha, justru pengusaha lokal maupun investor internasional pasti akan bingung karena adanya pasal rangkap tersebut.

4. Urutan angka. Walau memang konsep omnimbus law ini memang seperti copy paste serta membuang dan merevisi yang tak perlu, namun TAP MPR 1/2003 sangat terlihat rapi dalam mengurut pasal. Misal dalam satu klaster, pasal diurut dengan baik, sedang dalam Omnimbus Law ada beberapa pasal yang tidak berurutan, dan ini menurut saya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 79 Lampiran UU No 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan bahwa "pasal wajib diurut dengan angka Arab".

Demikian pula pasal dari beberapa sumber undang-undang yang berbeda, harus diperjelas pemisahnya agar mempermudah yang membaca.

5. Adanya ketidakkonsistenan atau ketidakseragaman dalam aturan penulisan pada Omnimbus Law Cipta Kerja sedangkan hal tersebut tidak terdapat dalam TAP MPR No 1/ 2003. 

Ada beberapa pasal yang menyebutkan terperinci pasal atau angka mana yang diubah, namun ada pasal yang tidak menyebut secara terperinci. Ada juga beberapa pasal atau angka yang dikatakan telah dihapus atau diubah, tapi kenyataannya sampai titik komanya tidak diubah sama sekali.

6. Istilah paragraf. Memang dasar hukum tentang Omnimbus Law ini belum diatur dengan jelas dalam UU No 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Posisinya pun dalam tata urutan perundangan masih diperdebatkan. Ada yang menyebut omnimbus law ini sebagai undang-undang payung, namun ada yang menyebut setara dengan undang undang. 

Jika disebut Undang-Undang Payung (Umbrella Act), maka posisinya seperti di antara Undang Undang Dasar 1945 dan Undang, sehingga dalam hal posisi pun masih membingungkan apalagi tekniknya. Tata cara penyusunannya masih samar-samar, karena tidak ada acuan yang jelas padahal pemerintah Jokowi berencana membuat omnimbus law yang lain. 

Dengan melihat acuan lampiran UU No 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang pasti membingungkan pembacanya terutama saya selain tidak adanya batas antarklaster adalah istilah "paragraf". Paragraf dalam lampiran UU 12/ 2011, tentang teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan belum diatur alias belum ada karena memang dasar hukum spesifik tentang omnimbus law ini pun belum dibuat, sehingga teknik pembuatannya pun belum ada acuan yang sahih.

Kesimpulan saya adalah, omnimbus law cipta kerja yang terlihat sangat terburu-buru sehingga terlihat serampangan ini perlu dicabut dan dibuat perpunya. Diperbaiki konten isinya dengan tambahan masukan dari masyarakat, sekaligus teknik penyusunannya diperbaiki. 

Sebelum draft akhir ini, juga pernah ada kesalahan ketik dalam pasal 171 dan saat itu kesalahan ketiknya sangat fatal. Sekarang draft akhirnya pun terkesan berantakan dan seperti dibuat asal-asalan dan terburu-buru.

Saran saya, seyogianya tadinya sebelum omnimbus law ini dibuat, dibuat dulu dasar hukum spesifik tentang omnimbus law, yang juga berisi teknik penyusunannya; atau jika tidak, seyogianya dilakukan riset terhadap beberapa contoh omnimbus law terdahulu, atau omnimbus law di negara lain.

Saat pengetikan naskah juga, gunakan legislative drafter yang berpengalaman, atau jika tidak ada, anggota dewan yang memiliki kemampuan legislative drafting yang mumpuni. Training legislative drafting untuk anggota dewan harus sesering mungkin diadakan dan diwajibkan, karena tidak semua anggota dewan berlatar belakang pendidikan hukum, sehingga menganggap bahwa pembuatan undang-undang adalah hal biasa dan mudah, padahal legislative drafting atau legal drafting mempunyai standar-standar yang ajeg, aturan pakem dan sekaligus seni.

Obesitas peraturan di Indonesia sekaligus tumpang tindih-nya peraturan merupakan bukti kegagalan lembaga legislatif negara ini dalam membuat undang-undang, sekaligus kurangnya kemampuan dalam legislative drafting. Obesitas, tumpang tindihnya peraturan, serta tidak mumpuninya kemampuan anggota dewan untuk membuat undang-undang yang simpel, sederhana, baik, tidak lekang oleh zaman dan bebas tumpang tindih merupakan bukti betapa korupnya lembaga legislatif di Indonesia.

Mengapa disebut korup? Karena mereka mempermainkan serta membuang-buang uang rakyat yang digunakan sebagai sumber dana pembuatan Undang-Undang. Jika mereka membuat Undang-Undang dengan tidak baik, maka seluruh anggota dewan adalah pelaku korupsi uang rakyat yang sebenarnya.