Negara-bangsa, seperti yang kita ketahui saat ini, merupakan salah satu anak kandung evolusi pemikiran di Barat yang terjadi empat ribu tahun yang lalu. Embrionya-embrionya merujuk pada pemikiran-pemikiran Renaissance tentang logika pembentukan negara-kota yang diletakkan oleh Niccolo Machiavelli, dan terutama kepada ide-ide Thomas Hobbes.

Dalam kehidupan sehari-hari, negara adalah sebuah realitas politik yang nyaris kita terima sebagai sesuatu yang given. Terjadi diluar kesadaran manusia. Pada tingkat kesadaran individual, negara baru dirasakan keberadaannya manakala ia berbenturan dengan kekuasaan. Sehingga ia bisa merasakan negara ada atau tiada.

Hobbes menjelaskan secara rinci argumen-argumen yang paling meyakinkan pada zamannya mengebai perlunya suatu otoritas yang paling berkuasa untuk membebaskan manusia dari kondisi naturalnya yang brutal dan untuk memberinya jaminan keamanan (Rivero, 2008: 21). Suatu otoritas yang punya kuasa itulah yang disebut sebagai "negara".

Negara hadir sebagai sebuah kesepakatan (konsensus) bersama. Konsensus yang dimaksud berawal dari individu-individu yang kemudian menjadi kelompok. Kelompok akan menjadi masyarakat, dan dari masyarakat itulah kemudian adanya negara atas dasar kesepakatan itu. 

Bukan tanpa tujuan dibentuknya negara, tapi ada tujuan tertentu yang ingin dicapai secara kolektif. Mengacu pada teori social contract yang diuraikan oleh John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rouseau bahwa hadirnya negara pada prinsipnya sebagai hasil kontrak yang dilakukan masyarakat guna melindungi, menjamin hak asasi, menyejahterakan, memberikan rasa keamanan.

Lalu apa itu negara? Kalau kita melihat sudah pendefenisian tentang negara dari berbagai macam sumber dan juga ahli. Saya secara pribadi lebih memilih dari apa yang menurut Prof. Kranenburg (Syafiie, 1994: 16), bahwa negara adalah suatu sistem dan tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Sebagai Alat

Dari berbagai macam pendekatan tentang bahasan munculnya negara sebagai organisasi kekuasaan yang paling makro cakupannya bahwa ada dua yang berbeda sekaligus menjadi paradoks dari tujuan adanya negara dan realitas yang terjadi setelah negara ada. Pertama, tujuan dari terbentuknya negara untuk menjamin kebaikan bersama; kepentingan rakyat.

Bagi Roger H. Soltau negara adalah alat agency atau wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama (Muhammad Junaidi, 2016: 3). Sehingga penyelenggara negara yakni pemerintah bertugas menindaklanjuti tujuan terbentuknya negara yakni mengamankan kepentingan rakyat.

Kedua, kita akan melihat paradoks yang terjadi ketika melihat dari perkembangan negara. Bahwa negara dijadikan sebagai alat melegalkan status quo dari penguasa. Dari semua yang dilakukan mereka hanya menggunakan negara sebagai alat mencapai tujuan pribadi maupun kelompok mereka, jelas rakyat diabaikan.

Bagi Marx, negara tidak mengabdi kepada kepentingan seluruh masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan klas-klas sosial tertentu saja, menjadi alat suatu klas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka (Magnis-Suseno, 1991: 259). 

Klas-klas yang mendominasi inilah menguasai negara dari segala aspek, utamanya politik dan ekonomi. Dalam politik adalah klas penguasa dan ekonomi adalah klas kapitalis (pemilik modal-alat produksi).

Negara Ideal

Terbentuknya negara untuk diakui ada dua yakni secara de facto dan de jure. Suatu negara akan diakui secara de facto jika sudah memiliki syarat berdirinya suatu negara yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Suatu negara akan diakui secara de jure yaitu suatu negara sudah memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional yang berlaku.

Kemudian adanya negara berdasarkan adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan itu selanjutnya memiliki harapan dan cita-cita demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian sebagaimana tujuan awalnya.

Plato merupakan salah satu filsuf yang berpendapat dan memiliki pemikiran tentang keadilan. Dalam pemikirannya, Plato mengartikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state” yang berarti bahwa keadilan merupakan sebuah kebajikan tertinggi dari negara yang baik. Kebijakan yang adil dari negara yang bagi Plato dalam bukunya The Republic disebutkan dengan nama negara ideal. 

Negara ideal yang dipikirkan oleh Plato sangat dipengaruhi oleh pemikiran Socrates dimana negara dan manusia memiliki kesamaan mengenai moralitas. Negara ideal menurut Plato merupakan suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan. Sehingga untuk mencapai negara ideal maka dalam hidup bernegara nilai-nilai moralitas harus sangat diperhatikan.

Sedangkan negara ideal menurut Murtada Muthahhari (2020) dalam bukunya Filsafat Materialisme, bahwa dari pandang filsafat sosial Islam, penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Ini merupakan kritik Muthahhari terhadap konsep sosial dan politik barat yang mengatakan bahwa rakyat tidak punya hak apapun untuk mendapatkan perhatian dan tanggung jawab penguasa. Konsep ini bagi Muthahhari adalah kekeliruan barat dalam memaknai kehidupan sosial dan politik di suatu negara.

Peran Rakyat

Mengenai apa yang menjadi peran rakyat dalam sebuah negara, seorang filsuf dari Perancis J.J. Rousseau menegaskan bahwa posisi rakyat dalam negara bukan hanya sebatas kekuasaan dan prasyarat kelengakapan administrasi dalam pembentukan negara. 

Rakyat merupakan simbol ditetapkannya suatu bentuk negara yang berdiri dengan tujuan dan cita-cita tertentu. Disini bahkan dapat dikatakan kekuasaan negara seutuhnya adalah berada pada tangan rakyat, karena rakyatlah yang membangun negara. Perubahan yang terjadi dalam bernegara harus dihasilkan dari kehendak rakyat yang rasional.

Peran rakyat yang aktif harus dibangun dengan dasar emansipasi, humanisasi, liberalisasi, dan transendensi akan mencapai civil society yang berperadaban untuk modal membangun negara. Rakyat harus menjelma sebagai platform untuk menghasilkan ide-ide alternatif untuk negara.