Dalam tulisannya, Widoyoko melihat celah analisis kapital negara melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang absen dalam penjelasan Robison dan Hadiz karena memang ketika menyusun buku Reorganising Power… (2004) BUMN belum muncul dan sibuk dengan upaya keluar dari krisis.

Secara singkat Widoyoko melihat pergeseran signifikan antara kekuatan kapital BUMN dengan oligarki. Di era orde baru, BUMN seperti Pertamina menjadi sumber kapital para konglomerat untuk menjadi pemasok minyak mentah maupun penyedia kapal tanker atau pengalaman PLN yang dipaksa membeli batu bara dari elite politik maupun konglomerat pemilik konsesi tambang untuk pembangkit listrik. 

Secara tegas Widoyoko melihat relasi oligarki dengan BUMN memunculkan pola hubungan yang berbeda. Identifikasi ini dilihat dari sektor infrastruktur dan konstruksi yang menempatkan BUMN menjadi pemain utama di segmennya. Sedangkan para oligarki di hadapan BUMN hanya sebagai mitra “junior”.

Derajat negara makin kentara ketika kebijakan-kebijakan infrastruktur strategis pemerintahan Jokowi dipercayakan kepada BUMN-BUMN untuk merealisasikannya. 

Tawaran Widoyoko relevan dengan konteks pengalaman investasi Kereta Cepat Indonesia Cina di jalur Jakarta-Bandung. Secara konteks bagaimana pengejaan hubungan BUMN dengan oligarki atas perkembangan neoliberalisme di Indonesia yang diekspresikan dalam investasi kereta cepat hasil kerja sama Indonesia dengan Cina. 

Sehingga dalam tulisan ini pertama-tama penulis akan mendudukkan investasi kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kemudian penulis akan memberikan respons atas tulisan dari Widoyoko yang menurut penulis diperlukan pengalaman aktual mengenai pemilik kapital institusional – yang di dalamnya termasuk BUMN.

BUMN dalam Investasi Kereta Cepat

Proyek kereta cepat Indonesia-Cina merupakan join venture proyek transportasi sepanjang 142,3 KM yang menghubungkan antara DKI Jakarta dengan Kota Bandung, dimulai dari Stasiun Halim Perdana Kusuma hingga Stasiun Tegalluar di Kota Bandung yang melalui Cikarang (Bekasi), Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegalluar. Investasi diproyeksikan menghabiskan dana US$ 6,1 miliar. 

PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (PT KCIC) merupakan perusahaan dengan prinsip business to business dengan komposisi perusahaan Indonesia yang terdiri dari empat BUMN besar, yaitu PT Wijaya Karya (38%) – sebagai leading consortium, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasamarga, dan PT KAI dan PTPN VIII yang membentuk PT Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) yang join venture dengan perusahaan multinasional Kereta Cepat Cina (China Railway Internastional Co. Ltd) dengan komposisi investasi 60% Indonesia dan 40% Cina. 

PT PSBI sendiri sebagai perusahaan patungan empat BUMN telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden No. 107 tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang di antaranya melakukan pinjaman dana pinjaman kepada lembaga keuangan luar negeri maupun multilateral. Dalam konteks ini, China Development Bank (CDB) menjadi lembaga yang memberikan aliran pinjaman modal sebesar 75% dari total biaya konstruksi proyek KCJB sebesar US$ 6,1 miliar. 

Hasil temuan penulis bahwa pinjaman PT KCIC kepada CDB memiliki konsensus selama 50 tahun dengan 10 tahun pertama merupakan  grace periode – masa tenggang dengan hanya membayar bunga pinjaman – dan melakukan cicilan dengan bunga sebesar 2% selama 40 tahun. Hal ini berdampak pada performa dari BUMN-BUMN yang tergabung dalam PT PSBI.

Seperti temuan penulis dalam PT Wijaya Karya sebagai leading consortium PT PSBI – yang juga disebutkan oleh Widoyoko bahwa PT WIKA sebagai BUMN dengan pendapatan terbesar nomor 5 sebesar 1,15 T – dilacak dari performa penyertaan modal di PT PSBI, PT WIKA menyertakan sebesar 4,037 triliun dengan potensi nilai ketiga keuntungan perseroan dari konstruksi HSR (tanpa keuntungan konstruksi Transit Oriented Development) sebesar Rp1,002 triliun (28,82 %). Sehingga secara umum PT WIKA selama konstruksi KCJB diprediksi akan menerima nilai pekerjaan, baik sebagai perseroan maupun entitas anak perseroan sebesar Rp19,230 triliun.

Ruang Investasi Oligarki

Praktis, TOD di empat titik utama menjadi pengembangan pusat ekonomi baru menjadi medium baru bagi investasi oligarki “lama” untuk mengembangkan aktivitas ekonominya. Berkembangnya bisnis Lippo Group dengan produk Meikarta tepat 5 km dari transit oriented development (TOD) KCJB Karawang serta berkembangnya Kawasan industri karawang milik Sinarmas Land di kawasan yang sama. 

Sebelumnya Meikarta merupakan pengembangan dari kompleks dari Lippo Karawaci, Karawang yang mana pemilik mayoritasnya ialah Lippo Group. Perusahaan yang dirintis bankir Mochtar Riady. Lippo Cikarang sendiri di bawah Lippo Group yang telah berkembang ke beberapa bidang usaha. 

Dalam konteks ini, PT Lippo Cikarang, Meikarta merupakan salah satu produk dari Lippo Cikarang dan juga menjadi bagian dari perluasan Lippo Cikarang sendiri. PT Lippo Cikarang sendiri telah mencatatkan pendapatan perseroan sebesar 1,5 triliun dengan laba bersih sebesar 370 miliar.

Perlu menjadi catatan, penulis menemukan peningkatan asset PT Lippo Cikarang yang signifikan di Laporan Lippo Cikarang tahun 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 aset perseroan pada nilai 5,4 triliun, di tahun 2016 senilai 5,6 triliun, dan di tahun 2017 aset tumbuh 119% yaitu sebesar 12,3 triliun. 

Dari keseluruhan tersebut, pendapatan perumahan, hunian, dan apartemen mendominasi sebagai sumber pendapatan perseroan, yaitu 75% dari total pendapatan atau sebesar 1,13 triliun. Sedangkan sektor industri dan komersil – seperti kawasan industri Cikarang – telah menyumbang pendapatan persero sebesar 6% atau 87 miliar, dan pendapatan berulang (recurring income) sebesar 285 miliar.

Di area yang sama, tepatnya di sisi timur kawasan lahan Lippo Cikarang, terdapat Kota Deltamas yang merupakan kota mandiri di bawah pengembang Sinarmas Land. Konglomerat Eka Tjipta sebagai pendiri Sinarmas memiliki sejarah bisnis yang diinkubasi Orde Baru. 

Sinarmas land merupakan pemegang saham mayoritas dalam bisnis properti Deltamas yang merupakan produk properti dari Purbadelta Lestari. Di mana keluarga Widjaja yang merupakan klan dari Eka Tjipta masih pemilik saham mayoritas dari PT Purbadelta Lestari melalui kelompok bisnis raksasa yang tergabung dalam Sinarmas Land. 

PT Purbadelta Lestari sendiri fokus pada produk hunian dan industri serta komersil. Berdasarkan laporan tahun 2018, lahan Deltamas memiliki total cadangan lahan sebesar 1.519 Ha, di mana 512 Ha diperuntukkan lahan cadangan industri. 

PT Purbadelta Lestari memang menaruh perhatian pada sektor kawasan industri di Cikarang, dari pendapatan persero tahun 2018 saja sektor industri merupakan sumber pendapatan mayoritas yaitu sebesar 82% atau sebesar Rp859 miliar, diikuti sektor hunian sebesar Rp94 miliar atau sebesar 9,1% dari total pendapatan persero yang sebesar Ro. 1,03 triliun.

Relasi antara Oligarki dengan Perkembangan Kapitalisme Negara

Ada catatan penting dalam tulisan Widoyoko yang menjadi pokok respons penulis. Derajat negara menjadi perhatian penting Widoyoko mengingat pentingnya hal tersebut bagi oligarki Indonesia. Hal ini dapat ditengok dari definisi besar Robison dan Hadiz (2004) melihat relasi oligarki sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi politik yang ada.

Identifikasi Widoyoko juga melalui pemeriksaan program reformasi BUMN oleh Asian Development Bank (ADB) yang alih-alih melakukan privatisasi BUMN, ADB justru memberdayakan negara untuk mengambil peran besar dalam ekonomi. Peran besar BUMN sebagai capitalist conductor melalui penugasan oleh negara bagi Widoyoko mengalami bergeseran relasi antara kapitalisme negara dengan relasi oligarki, seperti sebelumnya disebutkan hubungan semacam mitra junior oligarki di hadapan BUMN. 

Dalam konteks KCJB apa yang menjadi analisis Widoyoko relevan dan beberapa menjadi bukti tambahan spesifik bagaimana BUMN sebagai kekuatan mayor negara dalam kapitalisme di Indonesia. 

Pertama, kerja sama investasi kereta cepat yang semula government to government (G to G) menjadi business to business (B to B) dalam implementasinya memberikan ruang luas bagi BUMN untuk melakukan aktivitas bisnis seperti joint venture hingga mencari dana talangan modal dalam hal ini CDB. Hal ini sesuai dengan tulisan Widoyoko yang melihat kebijakan ekonomi Jokowi yang “seolah” sedang melakukan pembangunan nasionalisme ekonomi. 

Sebenarnya kebijakan ekonomi Jokowi memadukan pendanaan negara dengan pasar finansial. BUMN mendapat suntikan dana modal dari APBN dan didorong untuk melakukan penggalangan dana ke pasar finansial seperti penerbitan obligasi, penjualan saham, surat berharga lainnya. 

Pengalaman investasi kereta cepat, PT WIKA, tbk telah melakukan penyetoran modal awal sebesar Rp4,037 triliun atau 38% persen dari PT PSBI. Corak yang demikian merupakan bentuk dari reformasi neoliberal untuk menekankan ekonomi Indonesia pada posisi keterbukaan yang maksimal atas pasar global yang ditandai dengan aksesibilitas kapital global yang masuk dan keluar. 

Dalam investasi kereta cepat Indonesia-Cina, penulis mengidentifikasi gerak neoliberalisme dari ekspresi agenda Belt and Road Initiative (BRI) yang salah satu bagian di dalamnya terdapat investasi strategis kereta cepat Indonesia – dan merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

Catatan penting penulis setelah memosisikan derajat negara dalam pembentukan corak kapitalisme Indonesia pascakrisis – atau lebih tepatnya perkembangan aktual – hal yang dilakukan ialah memeriksa relasi oligarki yang sejak Orde Baru sangat bergantung dengan kapitalisme negara. Widoyoko melihat adanya pergeseran relasi oligarki dengan BUMN sebagai capitalist conductor yang terlihat dari pemeriksaan pergeseran hubungan oligarki dengan BUMN sebagai kapital institusional.

Berimbas di level politik, ada kemungkinan perubahan dan pergeseran peran seperti manajer-manajer BUMN akan mengikuti logika yang sama dengan para pengusaha yang selama ini memberikan sumbangan kepada politisi. Dan prediksi dari Widoyoko bahwa adanya kepentingan yang bertautan dalam BUMN dari hasil pergerakan oligarki melalui politisi-politisi yang memiliki pengaruh atas BUMN. 

Penulis menilai identifikasi relasi oligarki dengan BUMN harus dilihat lebih luas. Berdasarkan konteks investasi kereta cepat misal, relasi oligarki lama berhasil melakukan mutasi bukan sekadar melakukan pembajakan melalui intervensi politisi di dalam BUMN yang cenderung rawan dan harus berhadapan dengan lembaga seperti KPK yang setidak-tidaknya memiliki pengaruh pada manuver oligarki hari ini.

Penulis memilih memberikan tawaran – jika ini diterima pembaca – bahwa relasi oligarki mengalami pertautan dengan kapitalisme yang dipimpin oleh negara melalui BUMN di bawah arus investasi neoliberalisme global. Investasi kereta cepat merupakan pola neoliberalisme yang khas dari prinsip-prinsip neoliberalisme yang ditandai dengan agenda Belt and Road Initiative milik Cina yang memayunginya. 

Pergerakan kapital secara konvergen dalam satu titik yang sama ditunjukkan oleh BUMN yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia-Cina dengan pergerakan investasi oligarki di seputaran Transit Oriented Development (TOD) KCJB. Adanya Lippo Group dan Sinarmas Land di ruang-ruang kapital yang terbentuk dari investasi trase kereta cepat menjadi medium baru bagi oligarki untuk bertahan.

Bahkan Astra Land berencana menggarap TOD KCJB di wilayah Walini sebagai kota pintar di atas perkebunan teh milik PTPN VIII yang merupakan salah satu BUMN yang tergabung dalam PT KCIC.

*Respons atas tulisan dari J. Danang Widoyoko dalam buku bunga rampai terbaru Marjin Kiri bersama Indoprogress, Oligarki: Teori dan Kritik (2020) yang berjudul Perubahan dan Kesinambungan Kapital di Indonesia: Oligarki dan Kapital Negara.