Content Creator
2 tahun lalu · 669 view · 7 menit baca · Sejarah 1a3313d29546d1ab4f773143a25268f6.jpg
Discriminination

Membaca Ulang Akar Permasalahan Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia

Perbedaan kultural yang relatif besar memang terdapat antara penduduk Indonesia dengan warga keturunan asing, terutama dengan warga negara keturunan Tionghoa. Orang Tionghoa lebih menekankan hal yang yang konkret, tidak menyukai pikiran abstrak, menekankan hal yang bersifat partikular, konservatif, kepatuhan secara formal, cenderung bersifat praktis, individualistik, menghargai hierarki, menghormati alam, serta menginginkan rekonsiliasi dan harmoni.

Dalam hubungannya dengan proses integrasi nasional di Indonesia, warga negara Republik Indonesia keturunan Tionghoa terbagi menjadi dalam dua aliran, yaitu aliran integrasi dan aliran asimilasi.

Aliran integrasi berpendirian bahwa meskipun tidak memiliki kampung halaman tersendiri di Indonesia, namun etnis Tionghoa merupakan suatu suku bangsa tersendiri, yang berhak memelihara identitas kelompoknya. Aliran asimilasi berpendirian bahwa etnis Tionghoa bukanlah suatu suku tersendiri. Sebagai individu mereka menyatu dan saling mendekati dengan suku setempat.

Suatu fenomena sosial ekonomi dan kultural di Indonesia memiliki dampak besar ke bidang politik, dan memerlukan pembahasan tersendiri. Posisi ekonomi yang kuat dari warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, berhadapan dengan ketertinggalan warganegara Indonesia asli.

Secara historis, posisi ekonomi tersebut berawal dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menjadikan orang Tionghoa sebagai middlemen dalam interaksinya dengan penduduk pribumi. Masalah ini dipersulit lagi oleh kecenderungan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa untuk bersikap eksklusif, sesuai dengan kebudayaan leluhurnya. Penduduk keturunan Tionghoa bukan hanya terlihat sebagai Yang-Liyan tetapi juga menempatkan dirinya sendiri sebagai Yang-Liyan.

Perlu diperhatikan, bahwa mereka yang dari segi ras adalah Tionghoa, belum tentu dari segi etnis adalah juga Tionghoa. Hal itu tergantung pada orientasi budaya mereka. Kebanyakan keturunan Tionghoa yang telah melarutkan diri dengan kebudayaan Indonesia, menganggap dirinya bukan sebagai orang Tionghoa.

Sudah tentu secara lahiriah tidak mudah untuk membedakan antara ras Tionghoa dengan etnis Tionghoa yang sudah “meng-Indonesia”. Dari waktu ke waktu masalah ini timbul kepermukaan, menggoyangkan stabilitas dan merupakan salah satu kerawanan dari ketahanan nasional.

Ras, Etnisitas, dan Nasionalisme

Orang seringkali terperangkap dalam mengidentifikasi orang lain berdasarkan suku, bangsa, ras, dan etnis. Kata “ras” berasal dari bahasa Arab yang berarti “keturunan”.

Seorang antropolog, Grosse, mendefinisikan ras sebagai segolongan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan, sehingga dapat dibedakan satu sama lainnya. Sedangkan Haldane mendefinisikan ras sebagai sebuah pengelompokkan grup berdasarkan karakteristik fisik dan latar belakang geografis grup tersebut.

Andai kata suatu kelompok secara sosial memakai bahasa yang sama, menganut agama yang sama, atau bercirikan budaya yang sama, maka mereka adalah kelompok etnis (Stanley Prasetyo Adi, 1999: 95). Setiap manusia pasti menjadi warga dari salah satu ras atau etnis.

Dari latar belakang ras atau etnis itulah suatu masyarakat membentuk tipe kepribadian dasar serta tipe kepribadian status, yang selanjutnya menjadi acuan bagi pembentukan kepribadian warganya (Linton, 1962: 110-111).

Lazimnya etnis memiliki suatu homeland yang jelas batas-batasnya. Adanya kebudayaan serta homeland sendiri merupakan ciri khas etnis, yang membedakannya dengan ras. Kebudayaan etnis memiliki arti penting bagi politik, karena dari latar belakang konfigurasi kebudayaan etnis itu tumbuh kultur politik suatu bangsa.

Setiap budaya etnis memiliki nilai khas tentang manusia, kekuasaan, kepemimpinan, serta pemerintahan, yang akan membentuk dan mempengaruhi visi, persepsi, dan reaksinya tentang pemerintah dan negara yang terbentuk kemudian, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dimensi politik dari etnik itu yang disebut sebagai etnisitas.

Jika keanekaragaman ras dan etnis dalam suatu negara nasional adalah suatu kenyataan yang tidak mungkin dihindari, maka pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban adalah: bagaimana agar seluruh ras dan etnik tersebut dapat hidup berdampingan secara damai satu lain di dalam wacana multikultural? Lalu bagaimana hubungannya dengan realitas kebangsaan sebagai masyarakat suatu negara nasional?

Upaya untuk membangun wawasan kebangsaan adalah suatu langkah pertama yang amat penting. Dalam wawasan kebangsaan tersebut setiap etnis dapat melihat eksistensi, aspirasi, dan kepentingannya bukan saja diakui, tetapi juga dilindungi dan didukung secara terus menerus. Dalam sebuah negara nasional yang bersifat supra etnis yang didasarkan pada wawasan nasional yang bersifat inklusif tersebut, masing-masing etnis tetap akan merasa memperoleh tempat.

Negara nasional hanya mungkin dibentuk dan berfungsi dengan baik berdasarkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme mengajarkan bahwa suatu bangsa bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang majemuk, jika warga masyarakat tersebut benar-benar bertekad kuat untuk membangun masa depan bersama, terlepas dari perbedaan agama, ras, etnis, atau ikatan primordial lainnya.

Untuk dapat berfungsi dengan baik, selain memerlukan dukungan ideologi dari nasionalisme, negara nasional memerlukan juga dukungan demokrasi. Nasionalisme sebagai semangatnya, sedangkan demokrasi sebagai instrumen dan mekanismenya.

Baik dalam suatu negara yang masyarakatnya terdiri dari satu etnis, maupun yang masyarakatnya multi etnis, rakyat dan etnis itu dalah satu. Rakyat adalah etnis in abstracto, sedang etnis adalah rakyat in concreto.

Dalam negara nasional yang demokratis, etnis tidak lenyap, tetapi bisa surut ke belakang atau melarut dalam berbagai lembaga politik yang ada. Selama pemerintah negara nasional berfungsi, antara lain secara adil mengalokasikan sumber daya nasional yang ada, baik antar sektor maupun antar wilayah, etnis akan tetap hidup tentram dalam kerutinan kehidupan sosial budayanya.

Akar Permasalahan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa

Gerakan “Anti-Tionghoa” di Indonesia banyak didorong oleh kecemburuan sosial, terutama dalam bidang ekonomi. Kecemburuan ekonomis etnis pribumi ini berada secara laten di bawah permukaan kehidupan sosial, dan dapat menjadi manifes dalam waktu yang amat cepat. Akar masalahnya ialah kesan keberhasilan etnis Tionghoa dalam memanfaatkan peluang ekonomi dalam pembangunan nasional.

Kecemburuan ekonomi tersebut akan terus berlanjut selama ada yang tidak seimbang dalam perebutan alokasi sumber daya nasional. Barangkali itu sebabnya, mengapa gejolak SARA menyurut pada saat ekonomi tumbuh dan berkembang. Adanya banyak kasus kriminalitas ekonomi yang melibatkan pengusaha etnis Tionghoa yang berkolusi dengan beberapa oknum pejabat pemerintah kian menambah kecemburuan.

Gejala ini sangat berbahaya bagi Indonesia yang multikultural. Namun kecemburuan sosial tersebut tidak membuat penduduk asli Indonesia beritikad memanfaatkan peluang bisnis untuk take off dalam dunia perdagangan.

Memang bila menilik realitas yang ada, etos kerja pribumi belum mampu bersaing, meskipun sesuai dengan peranannya dalam penegakan negara, etnis pribumi merasa bahwa seyogyanya mereka memperoleh alokasi sumber daya riil lebih besar.  Namun, apakah monopoli perdagangan memang merupakan satu-satunya variabel yang memisahkan orang keturunan Tionghoa dengan orang asli Indonesia?

Bagi saya ada hal lain selain bidang ekonomi yang menyebabkan konflik yakni kebijakan politik. Berawal ketika masa kolonial Belanda yang menempatkan etnis Tionghoa di tempat menengah dalam stratifikasi sosial di atas orang pribumi. Keengganan mereka untuk berasimilasi tidak hanya akibat perbedaan agama dan budaya, tetapi juga akibat sikap memandang rendah sebagai orang yang terjajah.

Sangat disayangkan apabila kepincangan struktur sosial tersebut terus berlanjut, yang seharusnya bersifat diferensiasi atau horizontal, justru bersifat stratifikasi atau berjenjang. Perbaikan struktur tersebut memerlukan pengkajian yang mendalam dan kemauan politik dari semua pihak, dalam hal ini masyarakat, kelompok WNI etnis Tionghoa, dan pemerintah.

Semacam Pembalasan Dendam terhadap Etnis Tionghoa

Pada 1950 dijalankan kebijakan diskriminatif pertama terhadap orang Tionghoa. Pada masa RIS itu, dikeluarkan kebijakan yang diberi nama Program Benteng. Pemerintah akan melindungi “importir nasional” agar bisa bersaing dengan importir asing.

Program yang bertujuan untuk menumbuhkan kelas wiraswasta pribumi ini tidak berhasil karena orang-orang pribumi yang memperoleh fasilitas kredit, lisensi, dan sebagainya justru “menjualnya” kepada pengusaha Tionghoa yang memang jauh lebih berpengalaman dan memiliki jaringan dagang yang kuat.

Diskriminasi lain adalah pembatasan terhadap orang Tionghoa untuk memiliki penggilingan padi di desa-desa pada 1954. Tujuan akhir pembatasan ini adalah pemindahan kepemilikan pada orang pribumi. Peraturan Pemerintah No. 10/1959 melarang orang Tinghoa berdagang di daerah pedesaan dan mengharuskan mereka untuk menyerahkan usahanya kepada orang pribumi.

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Rachmat Muljomiseno, seorang pendukung kuat gerakan yang dipelopori Mr. Assaat untuk menyingkirkan orang Tionghoa dari perekonomian Indonesia. Militer memang sejak lama bersikap anti-Tinghoa.

Pada 1965 semua surat kabar berhuruf Tionghoa dilarang, kecuali satu surat kabar milik penguasa yang dikelola oleh BAKIN, Harian Indonesia (Yin-tu-ni-hsi-ya jih-pao). Militer menganggap RRC berada di belakang PKI dalam menggerakan kudeta Untung (Nug Katjasungkana, 1999: 166).

Setelah kekuasaan beralih ke Soeharto, hak berorganisasi orang Tionghoa sangat dibatasi. Mereka hanya diperbolehkan mendirikan organisasi di bidang kesehatan, keagamaan, olahraga, dan rekreasi.

Sejak tahun 1977, Konghucu tidak lagi dianggap sebagai agama dan cenderung diperlakukan sebagai aliran kepercayaan, seperti aliran-aliran kebatinan Jawa. Pada tahun 1980, orang Tionghoa dilarang menjalankan arak-arakan, perayaan-perayaan agama, liong, tari singa, dan lain-lain di depan umum.

Tidak diakuinya Konghucu sebagai agama menyebabkan penganutnya tidak dapat menikah karena secara resmi tidak akan tercatat pada catatan sipil.

Kebangkitan Orde Baru sesungguhnya adalah suatu restorasi kekuatan kapitalisme internasional di Indonesia. Orang Tionghoa yang telah lama memiliki akses kuat pada jaringan bisnis Tionghoa perantauan di Asia pun menjadi kekuatan penting. Mereka dirangkul, diajak menjalankan roda perekonomian Indonesia. Namun, kapitalisme yang berkembang selama Orde Baru ini justru memperkuat kebencian rasial. Perbedaan ekonomi diterjemahkan menjadi perbedaan ras.

Penutup

Sebagaimana diketahui, akar masalah dari diskriminasi etnis Tionghoa merupakan wujud kegagalan pemerintah untuk bertindak bijaksana dalam menetapkan kebijakan. Selain itu disebabkan juga karena adanya miss pemahaman masyarakat pribumi terkait orang Tionghoa.

Sinisme terhadap etnis Tionghoa bagi saya kurang bijaksana bila alasannya adalah gagalnya pribumi untuk bersaing dengan orang Tionghoa dalam bidang ekonomi, termasuk juga pada masa kolonial di mana etnis Tionghoa ditempatkan di atas pribumi dalam struktur sosial masyarakat. Padahal hal tersebut terlepas dari kehendak etnis Tionghoa.

Hal tersebut menyebabkan wacana persatuan bangsa menjadi goyah dikarenakan sikap eksklusivitas etnis, ras, dan kebudayaan masih dijunjung tinggi.

Memang untuk menumbuhkan paham nasionalisme harus dengan sumber daya manusia yang open mind, bukan tertutup. Sederhananya, diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia baik dalam bidang politik, hukum, agama, dan kebudayaan adalah disebabkan oleh ‘kekalahan ekonomi’ dan ‘dendam masa lalu’ yang dialami orang-orang pribumi. []