Untuk mereka yang sudah terbiasa membaca karya-karya Kuntowijoyo pasti telah faham  tentang pemikirannya yang luar biasa. Ia adalah ilmuan sosial Muslim yang pertama kali mencetuskan perlunya ilmu sosial profetik berdasarkan pandangan dunia islam. Gagasan yang dikonseptualisasikan oleh Kuntowijoyo itu memiliki ciri pokok yang intinya didasarkan kepada dua hal:

Pertama, transformasi sosial dan perubahan. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo dalam kata pengantarnya untuk buku Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (1991), Ilmu Sosial Profetik  yang ditawarkan Kuntowijoyo merupakan alternatif terhadap kondisi status quo teori-teori sosial positivis yang saat itu kuat pengaruhnya di kalangan intelektual dan akademisi di Indonesia.

Ilmu Sosial Profetik tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial. Tetapi juga memberikan interpretasi, mengarahkan, serta membawa perubahan bagi pencapaian nilai-nilai yang dianut oleh kaum Muslim sesuai petunjuk Al-Quran, yakni emansipasi atau humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Dalam buku Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia (1995), M. Syafi'i Anwar memasukkan Kuntowijoyo dalam kelompok cendekiawan Muslim dengan pemikiran transformatik. Pangkal tolak dari pemikiran transformatik didasari dengan pandangan-dunia (world view) Islam, bahwa misi utama agama ini adalah kemanusiaan. 

Untuk itu Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus, dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar yang bersifat praksis maupun teoretis.

Pemikiran transformatik kurang memberikan apresiasi terhadap interpretasi teologis yang bersifat líteral, normatif, dan tidak membawa perubahan bagi umat. Sebaliknya, pemikiran transformatik berusaha melakukan "inter- pretasi untuk aksi", istilah yang dipopulerkan oleh A.E. Priyono.

Dengan demikian, pemikiran transformatik diorientasikan pada ajaran yang "memihak" dan "membebaskan" umat Islam dari berbagai kelemahan fundamental dalam berbagai realitas kehidupan sosial politik.

Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai paradigma. Al-Quran, bagi Kuntowijoyo adalah paradigma. Yang dimaksud "paradigma" oleh beliau dalam konteks ini adalah sebagaimana dipahami oleh Thomas Kuhn, yakni bahwa realitas sosial dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula. 

Dengan mengikuti pengertian ini, paradigma Al-Quran bagi Kuntowijoyo adalah "konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri." Ini artinya, Al-Quran "mengkonstruksi" pengetahuan, yang memberikan dasar bagi kita untuk bertindak. Konstruksi ini memungkinkan kita untuk mendesain sistem, termasuk di dalamnya sistem ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di samping memberikan gambaran aksiologis, paradigma Al-Quran juga berfungsi untuk memberikan wawasan epistemologis.¹ 

Dalam buku Identitas Politik Umat Islam (1997) Kuntowijoyo memberikan respons intelektual terhadap dasar-dasar epistemologis pemikiran politik Islam, serta mentransformasikannya dalam preskripsi-preskripsi dasar yang implementatif. Namun tetap berpijak pada realitas historis umat Islam Indonesia. Semua itu dilakukan setelah ia dengan cermat "memotret" persoalan-persoalan sosial-politik umat Islam yang real dan berkembang di masyarakat. Dari sana, Kuntowijoyo kemudian membuat pemetaan atas persoalan persoalan mendasar yang memerlukan solusi intelektual dan praktikal Dan kemudian merumuskan strategi serta plan of actions dengan tahapan tahapan secara gradual.

Oleh karena itu, meskipun tak sepenuhnya, Ia nampak menjauhi analisis yang berpihak pada doktrin-doktrin normatif pemikiran politik Islam seperti banyak terdapat dalam karya-karya pemikir islam klasik dan modern. Pendekatan syariah dan akhlak yang sering mewarnai karya pemikir politik Islam klasik dan modern semacam Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Abul A'la Al-Maududi, Muhammad Husni As-Siba'i, Sayyid Quthb, dan lain-lain tak akan banyak dijumpai dalam buku ini.

Kuntowijoyo membingkai pendekatannya dengan paradigma ilmu-ilmu sosial profetik, dengan sentuhan yang "berpijak pada kenyataan-kenyataan sejarah, kekinian, dan kedisinian." Sekalipun sedikit banyak analisisnya memanfaatkan postulat dan teori-teori ilmu sosial Barat, keberpihakannya pada paradigma Al-Quran yang diyakininya sangatlah jelas.

Hal itu nampak, misalnya, ketika ia memberikan ulasan yang cukup panjang tentang tema demokrasi sebanyak enam bab dalam buku Identitas Politik Umat Islam (1997) , di samping tema-tema lainnya. Agaknya tema itu dianggap penting oleh Kunto, karena memerlukan klarifikasi yang berpijak pada dataran prespektif nilai-nilai Islam (Islamic injunctions) serta sejarah sosial politik umat Islam umumnya, dan kaum Muslim Indonesia pada khususnya.

Analisis Kunto tentang demokrasi sangat penting jika dikaitkan dengan perkembangan di lingkup internasional maupun nasional. Pada lingkup internasional misalnya, masih muncul analisis para ilmuwan Barat yang bernada merendahkan (looking down) terhadap teori dan praktik demokrasi Islam. Prof Samuel P. Huntington, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Harvard AS, pernah mengatakan bahwa konsep politik Islam sangat berbeda dan bertentangan dengan premis-premis politik demokrasi. la mempertentangkan doktrin teologi politik Islam dengan kenyataan-kenyataan empirik serta praktik politik di negara-negara Islam di berbagai penjuru dunia, yang menurutnya jauh dari semangat demokrasi yang sebenarnya.² 

Pandangan minor Huntington ini semakin menemukan bentuknya, dan bahkan berkembang menjadi kecurigaan ketika ia menulis sebuah artikel yang kontroversial berjudul "The Clash of Civilizations?" dalam jurnal Foreign Affairs pada tahun 1993. la berpendapat bahwa di masa depan Barat akan berkonfrontasi dengan Islam. Alasannya, Islam merupakan agama yang paling kaku di dunia, di luar Kristen. "Islam juga tak mengenal pemisahan agama dan polítik," tulis Huntington.

Pandangan minor seperti itu sudah banyak ditolak oleh banyak ilmuwan Barat sendiri, semacam John L. Esposito, John O. Voll, James P. Piscatory, dan lain lain. Dalam buku Islam and Democracy (1996), misalnya, Esposito dan Voll secara piawai menggugat tesis-tesis yang mempertentangkan Islam dengan demokrasi secara tidak adil. Dengan merujuk pada kemampuan Islam sebagai agama dan ideologi dalam melakukan interpretasi ajaran-ajarannya, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negeri Muslim, demokrasi menurut pengamatan kedua pakar itu sudah diterima sebagai kenyataan yang universal oleh - kaum Muslim di seluruh dunia. 

Kemampuan Kuntowijoyo dalam melakukan analisis terhadap epistemologi demokrasi serta mengaitkannya dengan dinamika politik Indonesia kontemporer, patut diberi catatan tersendiri. Di satu sisi ia nampak menerima ide dan substansi dari demokrasi. Tetapi pada saat yang sama ia memberikan "ruh" terhadap substansi demokrasi dengan universalitas nilai-nilai Islam tentang musyawarah, silaturahmi, kerja sama, keadilan, dan perubahan. Dengan kata lain, ia menguraikan format-format dan substansi demokrasi dengan tetap berpijak pada paradigma Al-Quran.

Kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang disertai dengan penafsiran kontekstual, serta tranformasi dan implementasinya dengan kenyataan-kenyataan real yang berkembang dalam jagat politik Indonesia, merupakan kekuatan tersendiri dari ketajaman analisisnya. Apalagi Kuntowijoyo juga menyertakan contoh-contoh kasus yang pernah, sedang, dan mungkin akan terjadi dalam jagat politik Indonesia

Dengan demikian, aspek "keindonesiaannya" justru menumbuhkan semangat dan memperkuat identitas analisisnya. Sebagai penganjur ilmu sosial profetik, Kuntowijoyo tak mau terjebak dalam analisis sejumlah ilmuwan sosial lain yang meminjam ungkapan Dusky Lee Smith-menjadi ideological protagonists for corporate capitalism and secularism, Ia tegak di atas prinsip-prinsip ilmu sosial profetik yang bersumber pada kerangka paradigmatik Islam.

___________________________________________

1. Lihat Arief Subhan, "Dr. Kuntowijoyo: Al-Quran sebagai Para digma", jurnal Ulumul Qur'an, No. 4, Vol. V, 1994, hlm. 92-101).

2. Samuel P. Huntington, "Religion and the Third Wave," National Interest, Summer 1991, hlm.40-41).