Content Creator
1 minggu lalu · 298 view · 7 menit baca · Filsafat 53823_99288.jpg
The Pandava Brothers Nephew Abhimanyu Battles the Kaurava Brother Duhshasana, from a Manuscript of the Mahabharata

Membaca Filsafat Pancasila dalam Kitab Mahabharata

Berkenalan dengan Mahabharata

Mahabharata adalah sebuah kitab yang lebih dari sekadar kitab; ini adalah roman, yang menceritakan kisah laki-laki dan perempuan heroik dan beberapa tokoh luar biasa.

Mahabharata mengandung seni sastra dan rahasia hidup; filsafat sosial dan hubungan etik, serta pemikiran spekulatif mengenai persoalan-persoalan manusia yang sulit dicari padanannya.

Namun demikian, melebihi segalanya, kisah ini menyimpan inti cerita dalam Bhagavad Gita, yang merupakan tulisan yang sangat tinggi budinya dan merupakan hikayat terbesar di mana cerita akan mencapai klimaks dalam kisah pewahyuan yang menakjubkan dalam the Eleventh Canto.

Mahabharata dalam bentuknya yang sekarang, mengandung pelbagai legenda, mitos, filsafat, sejarah, kosmologi, geografi, genealogi, teologi, bahkan politik. 

Dalam bentuknya yang sekarang pula, Mahabharata juga bukan lagi konsumsi eksklusif bagi pemeluk Hindu saja, melainkan telah bermetamorfosis menjadi sebuah sastra universal yang memuat ajaran moral sekaligus kitab sejarah dan ilmu pengetahuan.

Dalam kepercayaan Hindu, Mahabharata juga dikenal sebagai Pancamo Weda atau Weda yang kelima (pertama: Regweda, kedua: Samaweda, ketiga: Yajurweda, dan keempat: Atharwaweda), terutama karena memuat Bhagavad Gita yang dipandang sebagai kitab suci oleh penganut agama Hindu. Ajaran-ajaran Bhisma kepada Pandawa yang termuat dalam Santiparwa dan Anusasanaparwa juga dianggap kitab suci (Pendit, 2003).

Lima belas abad lamanya Mahabharata memainkan peranannya dan dalam bentuknya yang sekarang epos ini menyediakan kata-kata mutiara untuk persembahyangan dan meditasi; untuk drama dan hiburan; untuk sumber inspirasi penciptaan lukisan dan nyanyian, menyediakan imajinasi puitis untuk petuah-petuah dan impian-impian, dan menyajikan suatu pola kehidupan bagi manusia yang mendiami negeri-negeri yang terbentang dari Lembah Kashmir sampai Pulau Bali di negeri tropis (Zimmer, 1956).

Mahabharata dan Pancasila

Sebagai sebuah kitab suci, Mahabharata terlahir dari rahim bangsa India Kuno. Kitab ini begitu jelas menggambarkan budaya yang ada pada waktu itu, seperti wajah politik bangsa Arya, kepatuhan pada tradisi dan ajaran agama, hingga pergerakan corak pemikiran di India.

Dalam Mahabharata, perwatakan, sebagai nilai intrinsik yang sangat penting dari diri manusia, mampu digambarkan dengan sangat hidup. Konflik antara aksi dan reaksi yang berkelanjutan akhirnya selalu mencapai penyelesaian dalam bentuk kebajikan yang harmonis.

Nafsu melawan nafsu merupakan kritik terhadap hidup, kebiasaan, tatacara, dan cita-cita yang senantiasa berubah. Kisah yang memadukan mitologi, sejarah, dan tradisi keagamaan ini menceritakan manusia dan obsesinya yang tak memiliki batas.

Kitab ini mengandaikan sebagian besar nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Pertama, hampir keseluruhan dari kitab ini begitu kuat dalam menonjolkan orientasi spiritualitas.

Dalam Bhagavad Gita, terlepas dari tafsir teistik yang menyertainya, nilai Ketuhanan yang dilandasi kebaikan universal begitu kuat mewarnai teks ini. Melalui tokoh Krishna, gagasan Ketuhanan dihadirkan dalam wiswarupa (semua merangkum semua hal)—bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepribadian-Nya kepada manusia dengan memberi hidup sebagai penanda mengenai diri-Nya. 

Arjuna pada saat itu sedang mengalami krisis eksistensi di medan Kurusetra karena disebabkan oleh perasaan sedih melihat guru, kakek, dan sanak saudaranya akan tewas dihadapannya.

Bila ditilik dari sudut pandang Pancasila, maka nilai Ketuhanan memiliki konsekuensi yakni suatu upaya memelihara dan bersedia “mengamankan” citra Tuhan (yang dalam konteks Mahabharata mengejawantah dalam diri Krishna), yang oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam moralitas Pancasila yang termaktub di dalam sila pertama, yakni nilai ketaatan.

Dengan menganggap baik kehidupan, manusia (Arjuna) akan dapat menggenggam suatu optimisme yang tinggi dalam menjalani hidup, sekuat keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan (Krishna).

Kedua, kitab ini ini juga sarat akan nilai Kemanusiaan (Humanus). Penggambaran “yang ideal” via kenyataan—peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh-tokoh dalam cerita menjadi lukisan kata yang seolah-olah benar dilakukan manusia: bahwa dharma akan selalu menang melawan adharma.

Dalam “Permainan Dadu” misalnya, Sengkuni mengundang Yudhistira untuk bermain dadu dan melakukan tipu muslihat sehingga Yudhistira kalah dengan mempertaruhkan kekayaannya, istananya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri.

Setelah semua yang bisa dipertaruhkannya habis, Yudhistira tak kuasa lagi mengendalikan diri untuk mempertaruhkan Dewi Drupadi, istri Pandawa.

Karena kalah berjudi, Yudhistira dan saudara-saudaranya serta Dewi Drupadi diusir dari kerajaan dan karena aturan tradisi mereka diharuskan hidup mengembara di hutan selama dua belas tahun ditambah satu tahun harus hidup dalam penyamaran.

Dalam konteks tersebut, kualitas kemanusiaan sebagai “yang ideal” dibenturkan dengan fakta yang berlainan sama sekali. Melalui tokoh Sengkuni, orientasi hidup manusia dalam rangka kehidupan yang kondusif seakan dijungkirbalikkan.

Orientasi hidupnya satu-satunya adalah ingin membalas dendam kepada kerajaan Hastinapura karena telah membuat Gandari, adik kandungnya, menelan kehidupan yang gelap dan penuh penderitaan.

Sengkuni pulalah yang sesungguhnya paling layak dituding sebagai tokoh utama penyebab perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Dengan demikian, kualitas kemanusiaan tidak selalu berorientasi positif, akan tetapi terkadang justru melakukan pengabdian kepada kejahatan seperti yang dilakukan Sengkuni.

Pancasila, melalui sila kedua dan kelima dalam hal ini dengan jelas menentang hal tersebut. Kualitas kemanusiaan dalam Pancasila mengandaikan pemuliaan nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

Ketidakadilan yang dialami para Pandawa merupakan proses dehumanisasi yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Idealnya, seperti dikutip dalam ungkapan Yudi Latif, suatu “vision” perlu didukung oleh “passion” (kekuatan batin), agar ideal-ideal kemanusiaan bisa diwujudkan di bumi kenyataan, sehingga tercipta unsur-unsur yang positif-konstruktif, bukan unsur-unsur yang negatif-destruktif sebagaimana dilakukan oleh Sengkuni dan Kurawa.

Ketiga, Mahabharata juga secara detail membahas aspek politik di dalamnya. Kitab ini berusaha membuka horizon para pembaca mengenai bagaimana realitas dan corak feodalisme pada masa itu.

Pada saat itu pemerintahan kerajaan cenderung mendasarkan diri pada doktrin agama Hindu dan tradisi bangsa Arya di India Kuno. Misalnya saja dalam memilih seorang raja.

Pada masa itu, raja dipilih tidak hanya karena dia putra tertua dari raja sebelumnya, melainkan juga harus dilihat secara fisiknya. Bila dia cacat fisik, dia tidak diperkenankan untuk memimpin kerajaan karena dianggap tidak layak. Hal ini terjadi pada Destarata yang buta sejak lahir.

Dalam konsepsinya mengenai negara dan politik, Pancasila memiliki pandangan lain. Negara Pancasila adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam kerangka musyawarah-mufakat.

Nilai-nilai demokratis kita berorientasi menghargai hak individu (liberal-individual rights), hak kelompok marginal (communitarian rights), dan hak teritorial (territorial rights). Hal ini tidak terjadi dalam pemilihan raja dalam kitab tersebut.

Kemampuan seseorang dalam memimpin dibenturkan dengan kondisi fisiknya yang terbatas. Hak individunya sebagai putra tertua dari raja sebelumnya dibenturkan juga oleh tradisi, yang, oleh Pancasila dipandang sebagai salah satu bentuk diskriminasi.

Setidaknya, Pancasila memberikan empat pertimbangan dalam demokrasi permusyawaratan. 

Pertama, bersifat imparsial (tanpa pandang bulu), dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas. 

Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. 

Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). 

Keempat, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan (Latif, 2014: 473).

Selain itu, konteks politik dan negara ini juga mau tidak mau selalu bertautkan dengan nilai Persatuan. Dalam kitab ini, nasionalisme, rasa cinta pada tanah air digambarkan melalui tokoh Bhisma, kakek para Pandawa dan Kurawa, yang pada masa lalunya pernah mengambil sumpah.

Dia bersumpah untuk tidak menikah sepanjang hidupnya, tidak akan menjadi raja Hastinapura, dan akan terus menjaga tahta Hastinapura hingga menemukan orang yang tepat. Namun, sumpah yang diikrarkan tersebut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ketika harus dihadapkan pada perang di padang Kurusetra.

Meski harus berada di pihak yang salah (Kurawa), Bhisma terbentur sumpahnya untuk terus menjaga tahta Hastinapura. Dia diharuskan untuk mengangkat senjata melawan cucu-cucu kesayangannya, yakni para Pandawa sebagai pihak yang benar.

Ilustrasi tersebut bertentangan dengan konsepsi nasionalisme yang diusung Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah nasionalisme yang berasaskan semangat persatuan dalam keragaman serta kesanggupan untuk mengembangkan rasa kekeluargaan dengan semangat gotong-royong yang positif dan dinamis sehingga tercipta masyarakat yang solid dan kondusif.

Rasa mencintai, rasa persatuan, dan rasa kekeluargaan hanya bisa diwujudkan dengan kerelaan berkorban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal tersebut yang tidak lakukan oleh Bhisma.

Sebagai orang yang dituakan, dia justru terperangkap pada sumpahnya sendiri (kepentingan individual) sehingga kemudian mengabaikan tanggungjawab yang lebih besar, yakni membela kebenaran demi kemaslahatan bersama.

Keempat, Mahabharata juga membahas mengenai relasi manusia dan alam semesta. Sebagaimana halnya pembahasan mengenai Ketuhanan yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan kali ini juga mengacu pada esensi dari Bhagavad Gita.

Bhagavad Gita memandang alam semesta merupakan sesuatu yang riil, namun bersifat sementara, yang di dalam Bhagavad Gita disebut prakrti. Alam bersifat sementara, namun siklusnya bersifat abadi. Segala hal yang ada di alam semesta ini berhubungan satu sama lain dalam rangka pemeliharaan diri.

Melalui dialog Arjuna dan Krishna, kitab ini berupaya menjelaskan bagaimana seharusnya manusia memandang alam semesta. Dalam agama Hindu sendiri dikenal doktrin Tri Hita Karana (Tiga Penyebab Kebahagiaan). Doktrin ini mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keselarasan hubungan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan.

Hal tersebut selaras dengan Pancasila—yang seperti diketahui—juga mengatur cara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Meskipun tidak semata-mata tunduk kepadanya, atau juga menguasai dengan tidak semena-mena, yang dikehendaki oleh Pancasila adalah jalinan relasional penuh keharmonian antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan alam. Di sini keharmonian berarti tidak menundukkan dan ditundukkan, melainkan penyelarasan kebutuhan.

Akhirnya, kitab Mahabharata, sebuah kisah yang menurut Mahatma Gandhi merupakan representasi dari konflik abadi yang ada dalam jiwa manusia ini, telah meletakkan doktrin dharma yang menyatakan bahwa kebenaran bukan hanya milik satu golongan dan bahwa ada banyak jalan untuk melihat atau mencapai kebenaran karena adanya toleransi.

Kitab ini juga mengajarkan bahwa keadilan sosial harus ditujukan bagi seluruh dunia dan berhak diterima masing-masing individu dengan cara mendahulukan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan individual. []


Bahan Bacaan:

  • Latif, Yudi. 2014. Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan. Bandung: Mizan Media Utama
  • Pendit, S. Nyoman. 2003. Mahabharata. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
  • Prabhupada, A.C Bhaktivedanta Swami. 2010. Bhagavad Gita. Alih bahasa Lilih Prilian Ari Pranowo. Yogyakarta: Narasi
  • Rajagopalachari, Chakravarti. 2014. Kitab Mahabharata. Alih bahasa Yudhi Murtanto. Yogyakarta: DIPTA
  • Zimmer, Heinrich. 1956. Philosophies of India. New York: Meridian Books