Aktivis
1 tahun lalu · 137 view · 8 menit baca · Politik 21625_82731.jpg
kaskus.co.id

Membaca Akar Radikalisme di Indonesia

Pada zaman orde baru baru, islam saat itu mampu tampil dengan wajah yang selalu tersenyum, menerima perbedaan, menerima Pancasila sebagai ideologi negara yang sah, dan sikap terbuka menjadi ciri yang khas. Sehingga wacana harmonisasi antara umat beragama bisa dikembangkan dengan baik.

Harmonisasi antar umat beragama menjadi diskursus yang berkembang di setiap sudut kehidupan masyarakat, menjadi wacana yang mendominasi diskursus di kalangan akademisi dan memberikan pengaruh terhadap interaksi sosial-politik bangsa. Sehingga islam kala itu menjadi agama yang dianggap sangat terbuka bagi setiap kelompok agama lain.

Kemampuan Islam menjadi agama terbuka bahkan menjadi agama pemersatu bagi masyarakat Indonesia karena masih diwarnai oleh peran dan pemikiran ulama yang cerdas dan memiliki orientasi untuk mengakomodir kemaslahatan bersama’, di antaranya adalah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wachid, AR. Fahcruddin dan Syafi’i Ma’arif.

Mereka mampu menampilkan sikap yang pluralis, dan mensejajarkan kedudukan semua umat beragama pada taraf yang sama sebagai manusia.

Tidak ada yang harus dibedakan ketika berbicara persoalan kemanusiaan. Bagi mereka, orang islam yang miskin akan sama sengsaranya dengan orang nasrani yang miskin, orang budha yang lapar juga sama laparnya dengan orang islam yang lapar.

Bergantinya orde baru ke reformasi juga sangat berpengaruh pada perkembangan wacana harmonisasi yang banyak didiskusikan di zaman orde baru.

Wacana tersebut tidak lagi berkembang dengan baik, justru yang berkembang adalah paham yang bertolak dengan wacana harmonisasi itu sendiri, seperti fundamentalisme, konservativisme hingga radikalisme.

Dampaknya adalah, lahir kelompok yang sangat terobsesi dengan negara islam, cap-cap kafir, ujaran kebencian pada kelompok agama atau paham tertentu, dan gerakan radikal silih berganti sebagaimana yang sering kita temui di tengah masyarakat kita hari ini.

Pergeseran wajah islam yang awalnya harmonis dan terbuka kepada semua kelompok menjadi fundamentalis-radikal tidak lepas dari adanya wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara islam secara menyeluruh.

Alasannya adalah karena penduduk Indonesia mayoritas beragama islam. Sehingga Pancasila sebagai ideologi negara sering ditolak untuk mencapai tujuan tersebut.

Gerakan mereka tidak hanya menyentuh ranah internal kelompok itu saja, tapi sudah sampai pada ranah politik yang cakupan wilayahnya nasional. Bahkan dengan berani mendirikan organisasi yang secara terbuka menolak Pancasila sebagai ideologi negara karena tidak sesuai dengan konsep negara islam yang mereka pahami. Maka langkah yang pertama dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah merumuskan gerakan sebagai upaya menjadikan syariat islam sebagai hukum dan identitas negara.

Melihat Indonesia sebagai negara yang heterogen tentu menjadikan syariat islam sebagai hukum negara tidaklah mudah. Selain ditentang oleh kalangan non-muslim, para cendekiawan muslim di Indonesia juga banyak menolak hal itu, karena Pancasila dianggap telah mangakomodir seluruh kepentingan mayarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip islam. Selain itu, Pancasila juga memiliki pondasi teologis yang kuat sehingga tidak perlu dirubah lagi. Alasan ini juga senada dengan yang diutarakan oleh Nadher Hashemi bahwa Pancasila dibangun dengan pondasi teologis yang sangat kuat yang bersumber dari nilai ajaran islam.

Respon inilah yang menjadi penghalang bagi kelompok fundamentalis-radikal untuk meraih cita-cita mereka. Maka dipersempitlah makna jihad menjadi ‘berperang melawan musuh Allah’ yang mana sasarannya adalah kelompok yang menolak untuk tegaknya syariat islam, khususnya di Indonesia.

Musuh Allah yang maksudkan adalah mereka yang dengan jelas menolak tegaknya syariat islam sebagai konstitusi negara, bahkan mereka yang menolak dianggap sebagai kelompok orang-orang kafir sehingga harus dilawan atau dimusnahkan.

Argumentasi yang mereka milikipun diperkuat dengan dalil al-qur’an sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah : 44 bahwa ‘barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Sehingga bagi kelompok islam awam, tidak kuat untuk membantah dan cenderung terpengaruh oleh pandangan tersebut.

Oleh karena itu, tidak sedikit dari kalangan islam yang akhirnya mendukung gerakan radikal yang digalakkan oleh kelompok fundamentalis-radikal tersebut.karena terpengaruh oleh tafsiran ayat yang di atas dan didukung dengan paham yang minim akan ayat tersebut, yang kalau kita cermati secara mendalam hal itu terindikasi oleh kepentingan sepihak dari kelompok fundamentalis-radikal itu sendiri. Mereka berupaya untuk menjadikan islam sebagai identitas negara dengan melegalkan berbagai cara, termasuk tindakan radikal sekalipun.

Hingga hari ini, perkembangan organisasi-organisasi ini belum mampu dibendung oleh negara, karena loyalitas tinggi dari tataran grassroot hingga puncak struktural. Mereka juga diperkuat oleh kekuatan media yang massive, gerakan mereka dengan mudah disampaikan di mana-mana, khususnya di media sosial. Biasanya, sasaran propaganda mereka adalah anak-anak muda yang secara psikologis masih dalam tahap transisi menuju usia dewasa.

Dengan pengalaman yang masih kurang dan kondisi psikologis yang gampang terpengaruh yang didukung dengan paham keagamaan yang sedikit, akan sangat mudah bagi kalangan muda dihasut untuk berperan aktif membela atau bahkan ikut menyukseskan gerakan ini. Maka bukan hal yang mengherankan jika gerakan radikalisme di Indonesia berkembang dengan pesat dan disominasi oleh kalangan muda.

Oleh karena itu, kelompok yang memiliki paham seperti ini patut kita waspadai, karena sangat menganggu kestabilan interaksi sosial kita, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Dengan perkembangan teknologi-informasi yang semakin pesat, gerakan tersebut bertransformasi menjadi gerakana non-fisik sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Tujuan utama mereka adalah menghilangkan trust masyarakat kepada ulama atau tokoh agama yang tidak sepaham dengan mereka.

Kasus yang seperti itu saat ini sedang marak terjadi, di mana tokoh agama bergantian diserang oleh oknum-oknum yang diklaim terganggu secara kejiwaan. Padahal jika kita cermati, ini dilakukan oleh kelompok yang sedang terobsesi untuk mencapai kepentingan politik kelompoknya.

Menurut Prof. Mahfud MD dan Prof. Rocky Gerung, yang menggerakkan aksi penyerangan ini bukanlah mereka yang terganggu secara kejiwaan, melainkan mereka yang mengalami kecemasan karena kepentingan politik yang tidak mampu dicapai.

Meskipun masih sebatas asumsi, tapi tentu ini juga perlu menjadi landasan bagi kita untuk tetap waspada. Karena secara logika, orang yang terganggu jiwanya tidak mungkin bisa menentukan target yang akan dilukai, apalagi terakomodir dengan baik. Prof. Din Syamsuddin beranggapan bahwa aksi ini diskenaroi oleh oknum atau kelompok tertentu yang secara politik berkepentingan terhadap negara ini.

Selain paham fundamentalis-radikal, penyebab terjadinya gerakan radikalisme di Indonesia adalah keadilan yang tidak terbangun dengan baik di masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok buruh, di mana mereka dengan lantang menyuarakan keadilan.

Amanat undang-undang 1945 sebetulnya telah menegaskan bahwa tugas pemimpin negara adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja, dengan banyaknya daerah yang tidak terjamah, baik dari segi pendidikan, akses kesehatan, akses informasi dan sebagainya, menjadikan keadilan masih dalam imajinasi masyarakat saja. Tentu hal ini memicu masyarakat untuk menyuarakan tuntunan, baik tuntutan yang dilakukan secara santun hingga yang melukai diri sendiri maupun orang lain.

Kasus Rembang Misalnya, karena aksi para petani yang menolak tanah digusur dan dijadikan sebagai lahan industry, mereka nekat berangkat ke Jakarta dan melakukan aksi semen kaki sebagai bentuk tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di tengah berlangsung aksi tersebut, salah seorang petani meninggal karena mengalami serangan jantung. Inilah salah satu bahaya radikalisme, karena bukan hanya menyakiti orang atau kelompok lain, melainkan juga diri sendiri.

Menjaga Negara dari Bahaya Paham dan Gerakan Radikalisme

Gerakan radikalisme tidak hanya bersumber dari paham fundamentalis-radikal yang berkembang dalam tubuh islam saja, tapi juga didukung oleh kondisi politik yang ada.

Jika kita mencermati dengan baik, gerakan radikal ini sudah terjadi sejak orde lama memegang kendali atas negara ini. Diantara gerakan tersebut yang dicatat oleh sejara antara lain, G 30 S PKI, Pemberontakan DI TII, Pemberontakan PRRI, GAM, dan OPM, kesemuanya adalah organisasi yang melancarkan gerakan radikal yang tujuannya tidak lepas dari aroma politik.

Baru-baru ini, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai mengonfirmasi bahwa ada 18 kelompok radikal baru yang bergerak dibawah komando Islamic State of Irak and Syiria (ISIS). Artinya, bahaya radikalisme yang berpotensi menjadi gerakan terorisme patut diwaspadai.

Karena Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi menjadi sasaran penyerangan, apalagi dengan kondisi sosio-politik yang menganut paradigma demokrasi yang bagi kelompok tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam yang disampaikan oleh Muhammad SAW.

Peran pemerintah sebagai penggerak lokomotif negara sangat penting untuk mengatasi masalah radikalisme di negara ini. Bagi penulis, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar gerakan radikalisme tidak berkembang biak di Indonesia. Yaitu membangun sinergisitas tokoh agama dengan aparatur negara dan menegakkan keadilan di seluruh pelosok negeri.

Sinergisitas tokoh agama dengan aparatur negara menjadi sesuatu yang penting untuk dibangun karena peran dari dua pihak yang strategis bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

Selain peran yang strategis itu, baik tokoh agama dan aparatur negara sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Seorang tokoh agama menjaga dengan jalan pendidikan, sedangkan aparatur negara menjaga negara dari serangan fisik yang dilancarkan oleh oknum yang ingin meruskan stabilitas negara.

Sinergisitas ini bisa dibangun dengan cara menyamakan tujuan antar aparatur dengan tokoh agama. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian peran yang kongkrit agar tidak saling tumpang tindih. Jangan sampai aparatur negara berperan layaknya tokoh agama di tengah masyarakat, begitupun sebaliknya para tokoh agama mengajak untuk memerangi kelompok radikalisme.

Tentunya ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, di mana tokoh agama di intervensi agar tidak menyampaikan hal-hal tertentu di masyarakat. Jika tindakan ini dilakukan, maka akan sulit untuk membangun stabilitas di internal negara. Karena pemerintah melalui aparatur negara menekan tokoh agama untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Alhasil, antar pemerintah, aparatur negara dan tokoh agama lebih sibuk untuk bertikai daripada menjaga stabilitas negara dari ancaman kelompok radikal.

Pentingnya peran ulama tidak hanya sebatas mendidik masyarakat dalam hal keagamaan semata. Tapi juga membantu masyarakat yang sedang terjangkit krisis identitas seperti yang kita saksikan hari ini. Menurut Erikson, salah satu penyebab munculnya tindakan radikal karena adanya krisis identitas yang terjadi. Krisis identitas ini dapat dilihat dari pembentukan konsep diri yang tidak matang, umumnya terjadi di kalangan pemuda.

Langkah yang kedua adalah pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Karena hgerakan radikal tidak hanya dilatar belakangi oleh paham fundamentalis-radikal atau obsesi politik semata, melainkan juga adanya rasa ketidakpuasan yang muncul karena perlakuan yang tidak adil, khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Menurut Prof. Mahfud MD, orang yang melakukan tindakan radikal sering ditimbulkan oleh rasa ketidakadilan yang belum dirasakan oleh sebagian masyarakat. Tindakan radikal ini dijadikan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar mampu bersikap adil kepada semua kelompok masyarakat. Hal ini juga  berlaku pada kelompok fundamentalis-radikal tadi, di mana mereka juga beranggapan bahwa negara tidak mampu bersikap adil terhadap eksistensi mereka.

Keadilan memang menjadi polemik utama bagi bangsa Indonesia hingga hari ini. Salah satu yang bisa dijadikan bukti adalah pendidikan yang belum merata di setiap daerah, khususnya daerah pelosok. Di Papua ada Organisasi Papua Merdeka yang pernah melakukan aksi pemberontakan untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Selain dukungan politik yang didapatkan dari negara asing seperti Amerika, masalah keadilan juga menjadi salah satu pemicu utama.

Meskipun berbagai instrument telah dirumuskan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan sumber daya alam, nyatanya belum mampu menghentaskan masalah keadilan di negeri ini. Sehingga tindakan radikalisme masih saja menjadi hantu yang menganggu kestabilan dalam berbangsa dan bernegara. Dampaknya, negara masih tertinggal dan terbelakang.

Oleh sebab itu, untuk mencegah aksi radikalisme yang tengah marak terjadi. Keadilan harus diberikan porsi yang lebih besar dibandingkan aspek yang lain. Tentunya yang bisa mewujudkan hal ini adalah pemerintah itu sendiri. Maka membangun sinergistas itu penting, agar Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram bagi seluruh warga negaranya.

Artikel Terkait