Seperti bisanya di sore hari, saya dan kawan-kawan sering melepas kepenatan dengan secangkir kopi. Tentu kita tidak hanya itu. Untuk menghidupkan suasana, kami pasti ngobrol berbagai hal, dari yang kecil hingga pembicaraan yang sifatnya serius. Tak ayal, kami juga mendiskusikan tema yang akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media, seperti kasus rekalamasi pantai di teluk Jakarta yang melibatka para taipan dan kroni bisnis itu.

Tiba-tiba dalam diskusi yang berlangsung seru itu, saya dikagetkan oleh salah seorang kawan saya, Enal, yang bertanya: “sudah baca tulisan kawan Anton Miharjo? Menarik loh tulisannya!" Saya menjawab "belum."

Setelah percakapan itu, saya jadi penasaran dan terngiang dengan pertanyaannya soal tulisan kawan Anton. Akhirnya, saya mencoba mencari dan membaca artikel berjudul “Menyoal kenaifan Aktivisi anti-Reklamasi” itu.

Setelah baca dan pahami tulisan tersebut, saya akhirnya berkesimpulan bahwa yang ditulis oleh kawan Anton tidak salah dan sah-sah saja. Namun menyamakan reklamasi pantai teluk Jakarta yang ramai di beritakan media dan ikut menyeret nama seperti Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Direktur PT Agung Podomoro Land atas dugaan suap dua miliar dengan reklamasi teluk Manado pada 1999-2003 silam agak berlebihan.

Tentu, menurut saya apa yang telah ditulis kawan Anton sah sebagai sebuah refleksi dan gagasan atas reklamasi yang dilakukan, karena sepengetahuan saya kawan Anton juga mengerti dan terlibat aktif kala itu, dan bagi saya orang yang sangat dekat dengan Anton baik sebagai kawan, sahabat dalam bertukar gagasan dan ide bahkan sering kita berdua berdebat.

Sejauh inggatan saya, Anton adalah kawan sekaligus orang yang pernah menyemangati saya dalam kerja-kerja pengorganisiran dan pendampingan masalah kerakyatan, termasuk penggusuran akibat reklamasi teluk Manado waktu itu. Kini itu tinggal cerita yang menghiasi ingatan dan romantisme saya.

Dari sisi analisis dan penyampaian kawan Anton dalam tulisannya, yang menurut saya luput adalah bahwa reklamasi yang di teluk Jakarta jelas peruntukannya, bukan bagi warga dan masyarakat yang tinggal di Jakarta apa lagi komunitas nelayan yang kemudian menggantungkan hidupnya di laut.

Tentu saya sependapat atas beberap alasan kawan Anton, termasuk soal mampu mempekerjakan 3000 atau bahkan 5000 orang ketika reklamasi itu terjadi dalam konteks Manado. Namun bukankah memaksakan orang beralih profesi dari sebelumnya nelayan menjadi PKL atau lainya melangar HAM? Di manakah nurani di kala kita melihat hal seperti itu terjadi?

Yang juga terlewatkan dan tidak disebutkan kawan Anton adalah ketika reklamasi itu terjadi selalu bergandengan dengan penggusuran. Tentu logika yang dipakai adalah tidak sepantasnya daerah yang kumuh, semraut, dan tidak terurus berdampingan atau berhadapan dengan mall, perkantoran dan pusat perbelanjaan lainya itu akan menghilangkan nilai estetika dari sebuah kota.

Logika ini bagi saya merupakan pembenaran atas reklamasi dan membunuh rasa kemanusian kita, bahwa reklamasi dilakukan dan yang menikmati keuntungan maha dasyat adalah pengembang dan para taipan yang selalu bersembunyi di balik kekuasaan.

Di sisi lain, penjelasan kawan Anton terlihat menggampakan. Analisisnya membandingkan kemampuan nelayan yang telah dilengkapi teknologi canggih di beberapa negara maju, ini juga logika yang tidak pas bagi saya. Kenapa? Karena nelayan kita tidak diperhatikan hidupnya, tidak dibekali dengan alat tangkap modern hingga bisa lebih maju, sementara dalam merumuskan kebijakan nelayan selalu terpinggirkan. Dan ini sudah berlangsung sejak lama.

Sekarang di zaman Pak Jokowi dalam kabinetnya berisi seorang perempuan yang peduli atas hak dan kehidupan nelayan, yaitu Ibu Susi, yang cukup paham degan kehidupan nelayan. Sebelum menjabat sebagai Menteri Perikanan, Ibu Susi adalah pelaku usaha aktif dunia perikanan dan mengerti betul seluk beluk nelayan.

Dan itu telah ditunjukan lewat aksi nyata termsauk menenggelamkan kapal-kapal pencurian ikan, hingga mendorong kemajuan usaha nelayan tradisional dalam bentuk modal serta memasarkan hasil tangkapannya. Itu artinya logika yang digunakan kawan Anton sepenuhnya tidak pas.

Bahwa fakta ketika terjadi reklamasi nelayan dan masyakat sekitar tetap hidup, iya. Namun reklamasi selalu mencul dengan wajah yang tidak tunggal. Dampak lain atas reklamasi dari sisi lingkungan pesisir yang paling manjadi perhatian khusus NGO, termasuk Walhi, adalah kerusakan ekosistem dan biota laut, termasuk terjadi pendangkalan, ini sama halnya dengan merusak alam tanpa memikirkan keberlangsungan mahluk hidup lainnya.

Bahwa ada dampak positif reklamasi bagi kehidupan masyarakat iya, itu bisa kita lihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, dan mungkin ada masyarakat yang menikmati, setelah reklamasi itu dilakukan, termasuk para aktivisi dan mahasiswa yang menolak, atau NGO yang peduli atas kerusakan lingkungan akibat reklamasi pantai.

Dengan logika merasakan dampaknya, tentu ini sangat premature yang disampaikan kawan Anton, apa lagi meraka tertawa sambil menikmati hangatnya secangkir kopi di atas kawasan yang direklamasi. Namun juga harus jujur kita katakana bahwa ada dampak negatifnya. Dan tidak perlu menyamakan apalagi membesarkan reklamasi Jakarta dan Manado, itu dua hal yang menurut saya berbeda.

Karena reklamasi yang terjadi di Jakarta diperankan oleh para taipan dan oligarki bisnis yang kaya-raya, melibatkankan banyak pihak, bahkan harus menyuap anggota DPRD-DKI Jakarta. Belum lagi angka proyek tersebut sangat fantastis dengan nilai sebesar 500 triliun, sementara reklamasi di Manado sama namun melibatkan pemodal terbatas yang angka investasi serta nilainya tidak sebesar reklamasi teluk Jakarta.

Dan saya adalah orang yang sering dan selalu bersama kawan-kawan, termasuk Anton, khususnya di kota Manado. Kita sering bercanda atau diskusi apa saja sambil menikmati hangat dan nikmatnya kopi di kawasan mega mas yang telah direklamasi. Kadang sampai larut malam kita menghabiskan waktu, di tempat di mana dulu kita lawan dan tolak. Ini bukan berarti saya akhirnya sepakat dengan Anton soal reklamasi dan lantas kemudian saya disebut naif.