13749_39069.jpg
www.bahasakita.com
Budaya · 5 menit baca

Memanusiakan Manusia melalui Redefinisi Musyawarah Mufakat

Apa reaksimu ketika mendengar kata ‘musyawarah mufakat’? Sebagian besar dari kita pasti merasa senang dan nyaman ketika mendengar kata tersebut. Mengapa? Musyawarah mufakat memberikan sebuah jaminan persatuan serta perdamaian di antara kita sebagai Bangsa Indonesia.

Sehingga, manusia Indonesia memiliki sentimen yang positif dan suportif ketika mendengar soal musyawarah mufakat. Apa itu musyawarah mufakat?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2018) menyatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Secara singkat, musyawarah dapat diartikan sebagai perundingan/perembukan. Sementara, mufakat adalah setuju, seia sekata, atau sepakat.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa musyawarah mufakat adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah. Dari definisi di atas, terdapat tiga kata kunci yang harus kita pahami. Ketiganya sangat penting sebagai komponen yang bersinergi satu sama lain dalam musyawarah mufakat.

Istilah pertama yang harus kita pahami adalah pembahasan bersama. Dalam musyawarah mufakat, pembahasan bersama dapat diartikan sebagai joint discussion. Apa itu joint discussion? Argumentasi yang dilakukan bersama-sama sebagai individu dengan opini masing-masing untuk memecahkan suatu masalah, itulah arti pembahasan bersama.

Istilah kedua yang perlu diterangkan adalah keputusan bersama (collective collegial). Sebagai outcome, musyawarah mufakat menuntut adanya sebuah metode yang disepakati oleh seluruh peserta musyawarah untuk memecahkan suatu masalah. Tanpa adanya suatu keputusan yang dihasilkan, maka musyawarah mufakat hanya menjadi konsep kosong belaka.

Istilah terakhir yang perlu dijabarkan adalah penyelesaian masalah (problem solving). Kemampuan penyelesaian masalah adalah kualitas yang muncul dari hasil keputusan musyawarah mufakat. Jika hasil musyawarah tidak mampu memecahkan masalah yang ada, maka musyawarah tersebut dianggap tidak efektif, dan juga sebaliknya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa musyawarah mufakat adalah warisan budaya Indonesia yang patut kita banggakan. Manifestasi budaya ini penuh dengan manfaat serta sangat sesuai untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat sebuah pengertian yang perlu kita redefinisi untuk membawa musyawarah mufakat pada trah nya.

Apakah pengertian tersebut? Bahwa musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan melalui konsensus, itulah pengertian yang harus kita ubah. “Consensus doesn’t give you really any direction in life. It’s like mixing all the constituent ingridients together, but not necessarily coming out with a cake,” tegas Margaret Thatcher pada sebuah wawancara televisi.

Memang, apa itu konsensus? Bressen (2007:1) menyatakan bahwa konsensus adalah sebuah proses kooperasi di mana anggota kelompok mengembangkan dan menyetujui suatu keputusan demi kepentingan bersama. Definisi di atas mengesankan bahwa konsensus adalah sebuah ideal yang harus kita ikuti. Namun, apakah konsensus benar-benar ideal?

Ternyata tidak. Konsensus memaksa individu untuk menyingkirkan sebagian dari opini mereka demi “kepentingan bersama”. Selain itu, konsensus juga membuat setiap pihak yang ikut di dalam musyawarah mufakat tidak mampu menerapkan apa yang mereka percayai secara penuh. Terakhir, konsensus juga membuat metode pemecahan masalah menjadi rumit.

Sebagai contoh, mari kita bandingkan antara Parlemen Inggris/Britania Raya/Kerajaan Bersatu (House of Commons) dengan Republik Federal Jerman (Bundestag).

House of Commons adalah parlemen yang mengutamakan argumentasi. Sehingga, Kabinet dituntut untuk transparan, akuntabel, serta mampu mempertanggungjawabkan metode pemecahan masalah yang diambil. Sebagai sebuah gambaran yang aktual, mari kita tinjau proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Ketika Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menawarkan sebuah Chequers Plan sebagai cetak biru Brexit, dengan isi sebagai berikut (Tahir dan Adu dalam thesun.co.uk, 2018):

Berbagai pendapat pun muncul tentang rencana tersebut. Banyak anggota parlemen, termasuk dari Partai Konservatif sebagai partai pemerintah, mempertanyakan berbagai unsur dari rencana tersebut. Mulai dari common rulebook (peraturan yang sama) dengan Uni Eropa, perbatasan antara Irlandia Utara (yang adalah bagian dari Kerajaan Bersatu) dengan Republik Irlandia, dan lain sebagainya.

Munculnya tuntutan-tuntutan tersebut membuat Kabinet menjadi akuntabel, dan didorong untuk mampu mempertahankan kebijakannya di hadapan publik. Sehingga, konsistensi kebijakan publik dari Kabinet tetap terjaga dalam jangka panjang.

Sementara, Bundestag adalah parlemen yang cenderung mengandalkan proses pembuatan konsensus (consensus-making), supaya pemerintahan bisa memiliki sebuah mayoritas di parlemen. Bahkan, seorang pemimpin sehebat Angela Merkel, yang berkuasa selama 13 tahun, memerlukan sebuah koalisi untuk memiliki mayoritas di parlemen sebagai pemerintah.

Sehingga, beberapa kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan inkonsisten, seperti kebijakan mengatasi perubahan lingkungan (climate change), penundaan target pengurangan energi nuklir, dan lain sebagainya. Bahkan, setelah Pemilu Federal tahun 2017, diperlukan waktu 7 bulan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi baru (Knight dan Jones dalam dw.com, 2018).

Lalu, jika konsensus adalah sebuah konsep yang tidak sesuai untuk mendefinisikan musyawarah mufakat, apakah konsep yang sesuai? Sebenarnya, konsep tersebut bukanlah sebuah hal yang asing bagi bangsa kita. Konsep ini sangat penting bagi multikulturalisme bangsa kita, karena ia mendasari semboyan kita, “Bhinekka Tunggal Ika.”

Konsep itu adalah inklusi (inclusion). Apa itu inklusi? Asante (1996:2) menyatakan bahwa inklusivitas adalah sebuah konsep yang mengakui adanya persatuan di antara di berbagai elemen dalam masyarakat yang muncul dari interdependensi. Definisi ini menunjukkan bahwa inklusi mengakui adanya persatuan dalam perbedaan.

Persatuan dalam perbedaan, itulah kunci dari sebuah masyarakat yang mampu memanusiakan anggotanya. Mengapa? Adanya pengakuan terhadap perbedaan memunculkan pengakuan terhadap individu sebagai unit-unit yang unik dan berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu membuat individu-individu menjadi saling melengkapi satu sama lain.

Sehingga, ketika individu-individu bisa saling melengkapi satu sama lain, maka solidaritas organik akan muncul pada masyarakat tersebut. Persatuan bukan lagi menjadi sebuah ideal yang dicapai dengan paksaan, melainkan dengan membangun inisiatif dari masyarakat itu sendiri melalui inklusi.

Bahkan, Acemoglu dan Robinson (2017:468) menyimpulkan bahwa inklusi adalah kunci untuk memutuskan kegagalan politik dan ekonomi yang selama ini telah merendahkan derajat banyak umat manusia di berbagai belahan dunia.

Maka, bagaimana musyawarah mufakat mampu didefinisikan sebagai inklusi? Adanya musyawarah mufakat mendorong keterlibatan setiap elemen bangsa dalam proses pengambilan keputusan. Masing-masing elemen tersebut punya corak dan opininya masing-masing terhadap suatu masalah. When those opinions sparked each other, interaction happens.

Ketika interaksi tersebut terjadi, maka masing-masing elemen (terutama manusia Indonesia) akan memiliki rasa keterlibatan dan memiliki terhadap bangsa ini. Mereka merasa dihargai dan mampu berbuat sesuatu bagi bangsanya sebagai bentuk aktualisasi diri. Akhirnya, terjadi proses pemanusiaan terhadap manusia Indonesia yang terlibat dalam musyawarah tersebut.

Proses pemanusiaan inilah yang menjadi kunci kemajuan bangsa kita. Tanpanya, maka bangsa kita akan kesulitan untuk mencapai sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat itu harus dibangun atas dasar inklusi yang mendorong inisiatif individu. Inklusi itu hanya dapat berjalan, jika ada budaya musyawarah mufakat yang mendukung inklusi tersebut.


DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, Daren dan James A. Robinson. 2017. Mengapa Negara Gagal? Jakarta: Elex Media Komputindo.

Asante, Shafiq. 1996. What is Inclusion? http://www.inclusion.com/downloads/whatisinclusion.pdfDiakses pada 30 September 2018.

Bressen. 2007. CONSENSUS DECISION-MAKING. https://treegroup.info/library/consensus-handout.pdf. Diakses pada 26 September 2018.

Tahir, Tariq dan Aletha Adu. 2018. Chequers Brexit Plan Explained – What Is Theresa May’s Proposal, Why has Labour Planned to Vote Against it? https://www.thesun.co.uk/news/6718969/chequers-brexit-plan-theresa-may-proposal-labour-vote-against/ . Diakses pada 30 September 2018.

Thalman, Ellen dan Julian Wettengel. 2018. The Story of "Climate Chancellor" Angela Merkel. https://www.cleanenergywire.org/factsheets/making-climate-chancellor-angela-merkel. Diakses pada 30 September 2018.

Knight, Ben dan Timothy Jones. 2018. Germany's Coalition Agreement: What's in it? https://www.dw.com/en/germanys-coalition-agreement-whats-in-it/a-42242741. Diakses pada 30 September 2018.

https://kbbi.web.id/musyawarah. Diakses pada 26 September 2018.

https://kbbi.web.id/mufakat. Diakses pada 26 September 2018.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/discussion. Diakses pada 26 September 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=zBEREJpOvNo. Diakses pada 26 September 2018.