2 bulan lalu · 462 view · 4 menit baca · Politik 53207_24542.jpg
Ketum PSI Grace Natalie

Memang Kenapa Kalau PSI Anti-Agama?

Siapa pun di dunia ini, individu atau kelompok, berhak menerima atau menolak ajaran agama. Terutama bagi orang Islam, landasan tentang itu sudah sangat jelas: tidak ada paksaan dalam masalah agama (Al-Baqarah: 256).

Bagi warga negara Indonesia, hak semacam itu juga terjamin keberadaannya. Ini tertuang jelas dalam konstitusi: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing (UUD 1945).

Artinya, konstitusi dan ajaran Islam, hakikatnya, sebangun untuk perkara agama.

Paham di atas memang penuh risiko. Bully, pengurungan, hingga pembunuhan sangat mungkin bisa tertimpa kepada siapa yang berani melantangkannya, terlebih ke hadapan publik. Tetapi diam karena takut, saya rasa, masih jauh lebih buruk. Mendiamkan keburukan adalah juga keburukan, bahkan yang terfatal—saya pegang kukuh adagium ini.

Melalui pidato Grace Natalie di #Festival11PSI yang kini terus menjadi polemik, saya yakin kalau PSI juga pegang adagium itu. Sikapnya memperlihatkan bahwa semua orang sebenarnya punya keberanian, tetapi sangat sedikit yang mau dan berani menyatakannya; dan PSI memilih menjadi bagian dari yang sedikit itu.

Memang, yang jadi soal kemudian hanyalah di wilayah keberanian saja. Entah terpengaruh Pram atau tidak, sikap PSI sangat mencerminkan sikap novelis kenamaan itu. PSI tampak tak mau juga jika orang atau bangsa lain menjajah anak-anak Indonesia. PSI tak mau anak negeri ini sama dengan ternak yang, tanpa keberanian, fungsi hidupnya hanya beternak diri. Itu sebab PSI gaungkan keberanian: menolak segala bentuk praktik intoleransi di negeri ini secara berani.

Loh, bukannya judul tulisan ini tentang PSI anti-agama? Kok larinya ke soal keberanian menolak intoleransi? Apakah agama sumber intoleransi?

Dalam pidatonya, Grace memang tidak menyatakan terang bahwa dirinya dan PSI anti-agama. Yang disoal di sana adalah perda berbasis agama. Itupun tidak menggeneralisasi, melainkan merujuk pada perda berbasis agama yang berbau intoleran:

“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini. Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa!”

Dengan bunyi pidato seperti itu, lalu di mana celah bahwa PSI anti-agama? Ya memang tidak ada. Itu hanya muncul dari persepsi orang-orang yang tidak ngeh saja dengan perlawanan PSI atas perda yang demikian. Alurnya kira-kira begini:

Grace sampaikan pidato. Para pembenci PSI kemudian merespons dengan fokus hanya ke kalimat partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah. Bahkan ada yang hanya fokus ke frasa Perda Syariah saja. Ujung-ujungnya adalah PSI anti-agama, PSI anti-Islam.

Kita sama-sama tahu, segala apa pun yang dibenturkan dengan Islam di negeri ini, adalah lumrah jika itu akhirnya meledak. Mayoritas warga mudah termakan isu agama, apalagi yang Islam. Mereka kerap gemar berhenti di narasi besar tentang agama saja, sementara konteksnya tak pernah dilibatkan. Menjadi wajar jika berakhir ricuh.

Karena polemik ini, perlu penjelasan terus-menerus, terutama dari pihak PSI sendiri, mengenai apa yang partainya perjuangkan melalui penolakan perda agama yang intoleran. Sebab bukan rahasia lagi jika kesalahpahaman orang jadi senjata bagi lawan PSI untuk menggoreng isu itu. Dari yang tadinya berbunyi “PSI anti-perda agama yang intoleran”, berubah menjadi “PSI anti-perda agama”, berubah lagi ke “PSI anti-perda syariah”, hingga yang terakhir menjadi “PSI anti-agama”, “PSI anti-Islam”.

Q&A DPP PSI sebenarnya sudah menjelaskan tujuan penolakan itu. Sangat terang bagaimana posisi PSI terkait perda agama di sana. Ditegaskan bahwa PSI adalah partai yang menghormati keyakinan agama dan akan berjuang agar setiap warga bisa menjalankan keyakinannya di mana pun di negeri ini, sebagaimana dijamin konstitusi.

Disebutkan pula bahwa sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan, bukan monopoli dukungan terhadap agama tertentu. Hukum yang mengatur kehidupan bersama, bagi PSI, harus didasarkan pada prinsip universal, bukan parsial, mengingat keragaman agama dan keyakinan di Indonesia.

“Pada koridor negara hukum, semua orang sama dan setara. Dalam praktik otonomi daerah, pelaksanaan perda agama menimbulkan sejumlah persoalan yang berpotensi mengikis sendi-sendi bangunan kebangsaan, membangun sekat, menciptakan ketidaksamaan posisi di hadapan hukum, dan berpotensi mengancam integrasi nasional.”

Konteks penolakannya pun sangat jelas. Sebagai partai yang mengusung spirit anti-intoleransi, penolakan terhadap perda agama yang intoleran adalah sebentuk konsistensi PSI terhadap DNA PSI. Justru akan salah jika PSI tidak bersikap demikian. Sebab menyalahi prinsip hanya berlaku bagi orang atau kelompok yang munafiqun. PSI tidak mau jadi munafik.

Kembali ke soal hak asasi. Jangankan menolak perda agama, anti-agama sekalipun adalah sah untuk siapa saja, termasuk bagi PSI. Merujuk bunyi Al-Baqarah sebelumnya, tidak ada paksaan untuk masalah agama, bukan? Memeluk atau tidak, terserah bagi yang bersangkutan.

Jika dibenturkan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa, tidak ada masalah juga. Toh di negara kita ini, Indonesia, tidak ada istilah agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara. Tidak ada istilah agama resmi dan agama tidak resmi di hadapan negara. Yang ada hanyalah agama mainstream, yang sama sekali tidak bermakna diakui atau resmi.

Di luar itu, terdapat sistem kepercayaan. Sikap anti-agama merupakan salah satu di antara sistem kepercayaan tersebut. Jadi, jika PSI sampai bersikap anti-agama, apa masalah? Memang kenapa kalau PSI anti-agama? Gitu aja kok rempong!