Etnografer
1 tahun lalu · 261 view · 7 menit baca · Lingkungan 44142.jpg
Sumber Ilustrasi : www.actionaid.org

Memanen Damai di Lahan Konflik

Krisis lahan terjadi seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat yang terus bertambah kian hari. Kebutuhan akan tempat tinggal, lapangan usaha, dan lahan pertanian menjadi sebuah keniscayaan yang semakin mendesak untuk dipenuhi.  Perlombaan industri untuk memproduksi barang dan jasa pun juga tidak mau kalah. 

Pertumbuhannya sangat pesat seiring dengan mendesaknya kebutuhan untuk mengimbangi tingkat konsumsi populasi yang terus tumbuh. Akibatnya, industri kemudian berusaha mencari alternatif sumber bahan baku berikut lokasi-lokasi lahan baru untuk kepentingan ekspansi produksi.

Hal ini kemudian mendorong sektor industri bergerak ke ruang-ruang baru yang dianggap lebih subur di sekitar kawasan hutan untuk dijadikan sebagai lahan produksi; sekaligus sebagai lokasi strategis pembangunan industri. 

Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa ditengah usaha pembukaan kawasan hutan untuk beragam kebutuhan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata hal ini turut memicu terjadinya krisis kemanusiaan yang lumayan mengerikan.

Sebuah upaya represif yang menghilangkan hak-hak komunal atas sumber dayanya sendiri yang dibarengi dengan intimidasi serta kekerasan terhadap masyarakat lokal yang telah lama bermukim di dalam kawasan hutan yang akan dibuka tersebut.  Suatu upaya yang bisa dibaca sebagai aksi dehumanisasi yang ingin memisahkan unsur manusia berikut kebudayaan lokalnya dari kekuatan yang memproduksinya.

Lihat saja bagaimana petani/masyarakat adat di Takalar, Sulawesi Selatan yang di usir paksa aparat demi pembangunan industri tambang di wilayah tersebut (2013); simak juga bagaimana sekelompok keluarga Suku Anak Dalam di Jambi yang di intimidasi oleh beberapa oknum gerombolan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Karet dengan membakar dan merobohkan rumah mereka (2016); perhatikan bagaimana petani di Langkat, Sumatera Utara yang di gusur paksa dari lahannya oleh aparat demi memenangkan perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia (2016); dan lain sebagainya.

Walhasil, perlawanan balik pun muncul dari dalam diri masyarakat lokal yang kemudian berhadapan dengan perusahaan yang telah dilegalisasi negara tersebut. Namun sayangnya, perlawanan masyarakat ini tidak dibaca sebagai simbol kekecewaan rakyat terhadap kebijakan negara yang tidak adil, melainkan justru disalahpahami sebagai tindakan subversif untuk melawan negara. 

Kesadaran kritis masyarakat lalu dianggap sebagai sebuah ancaman sehingga memicu kesewenang-wenangan pemangku kekuasaan untuk memberangusnya. Konflik panjang pun tak bisa dihindarkan. Keadilan hilang lenyap begitu saja ketika kekuasaan mengambil peran. 

Kekerasan lalu menjadi alat kekuasaan untuk memuluskan eksploitasi. Dan pada akhirnya, usaha untuk memenuhi kebutuhan populasi masyarakat yang terus naik disatu sisi, justru menjadi sebuah ketidakadlian bagi masyarakat marginal disisi yang lainnya. Sungguh ironis.

Kuasa Negara dan Deprivasi Relatif

Memaknai hak kepemilikan kolektif suatu sumber daya alam, termasuk hutan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, adalah pekerjaan yang cukup sulit. Harus diakui bahwa kedudukan sumber daya hutan tidak bisa dilepaskan dari ruang politik; ruang negara yang membutuhkan tafsir monolitik dan hegemonik.   

Bertolak dari pemikiran ini, maka sumber daya hutan juga harus diterjemahkan sebagai entitas yang berada dalam otorisasi negara selaku penguasa, pengelola, dan pengendali sumber daya.  Hubungan antara negara dan sumber daya lalu ditafsirkan dalam konstruksi relasi yang bersifat kuasa yang memiliki makna simbolik, artifisial dan genetik.

Hal ini bisa dilihat pada konstruksi kebijakan UU No. 41 tentang Kehutanan pasal 3 yang mendefinisikan kawasan hutan sebagai sebuah wilayah yang penetapannya hanya bisa dilakukan oleh negara. Meskipun secara faktual wilayah tersebut terlihat hanya berupa padang ilalang, tetapi jika negara menetapkannya demikian, maka jadilah ia hutan. Implikasinya adalah negara bisa dengan leluasa menentukan lahan mana yang bisa diberikan izin konsesinya kepada swasta, apakah melalui skema alih fungsi lahan atau tukar menukar kawasan.

Karena pemaknaannya yang begitu tunggal dan hegemonik, maka ini kemudian menjadi sumber konflik yang membawa negara dan masyarakat saling berhadapan mengklaim sumber daya hutan sebagai miliknya masing-masing.  

Dalam perspektif manajemen konflik, Ted Robbert Gurr (1970) mengintroduksi istilah yang dikenal dengan deprivasi relatif; yang menjelaskan bahwa kekerasan sosial terjadi akibat adanya perbedaan posisi antara values capabilities dan values expectations yang melahirkan aksi-aksi klaim dari para aktor yang berkonflik.  Perbedaan ini secara sederhana dapat dililustrasikan menggunakan  diagram dengan melihat posisi masing-masing values dalam diagram. 

Apabila values capabilities lebih tinggi dari pada values expectations, maka yang tercipta adalah pola decremental deprivations; atau sebuah kondisi dimana masyarakat menjadi marah karena kehilangan apa yang telah atau seharusnya dimiliki, dengan perbandingan pada apa yang dimiliki di masa lalu.  

Hutan yang seharusnya berada dalam kuasa masyarakat, bahkan sebelum negara merdeka, telah diambil alih oleh pihak lain sehingga melahirkan klaim-klaim dari dalam diri masyarakat yang pada akhirnya berujung konflik.

Sementara itu, apabila values capabilities lebih rendah dari pada values expectations, maka yang tercipta adalah pola aspirational deprivations; atau sebuah kondisi dimana masyarakat tidak mengalami kehilangan signifikan dari yang mereka miliki, tetapi menjadi marah karena tidak memiliki sarana untuk memperoleh harapan baru. 

Hutan negara yang luas tetapi proporsi pembagiannya tidak adil antara pengusaha dan rakyat akhirnya menciptakan kecemburuan sosial dan ketidakadilan sehingga masyarakat marah dan kemudian lahirlah konflik.  Fenomena konflik sosial akibat perbedaan posisi values ini dapat dilihat pada kasus-kasus yang telah disebutkan secara singkat pada paragraph keempat tulisan ini.

Kasus-kasus yang telah digambarkan tersebut hanyalah segelintir dari sekian banyaknya kasus kekerasan akibat konflik saling klaim lahan kehutanan yang korbannya seringkali adalah petani lokal yang telah lama menetap di sekitar lahan sengketa.  Ibarat fenomena gunung es, yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari ratusan kasus yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam konflik lahan seperti ini, kondisi akhir yang terus terjadi adalah rakyat atau petani lokal terpaksa harus angkat kaki dari sumber dayanya, atau akan dikurung di penjara jika masih tetap bertahan di dalam kawasan (yang baru saja ditetapkan sebagai) hutan.

Tergerusnya Hak-Hak Komunal

Konflik kepentingan antara korporasi melawan petani-petani skala kecil di kawasan hutan seringkali menggoreskan luka di pihak yang paling lemah selama bertahun-tahun.  Seolah-olah negara absen disana. Bahkan dalam beberapa kasus, negara justru menjadi pemicu konflik. Dan di lain kesempatan,  negara malah bersekongkol dengan pihak yang paling kuat serta bermodal besar dengan melegitimasi ulah korporasi nakal dengan mengirim bantuan militeristik untuk mengamankan posisi pemodal.

Dalam konteks sumber daya alam hutan, isu ini banyak didominasi oleh kebutuhan industri ekspansif untuk membuka lahan baru bagi perkebunan skala besar yang kebanyakan tidak mempertimbangkan aspek-aspek humanis didalamnya.  

Penghilangan hak komunal atas lahannya sendiri demi memuluskan kepentingan produksi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani yang telah tergusur.  Bahkan dalam beberapa kasus, tidak ada ganti rugi sama sekali kepada petani kecuali relokasi ke lahan baru yang sangat tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Penghilangan hak-hak komunal atas sumber daya hutan juga terjadi karena adanya kepentingan asing yang masuk melalui corong pendanaan luar negeri kepada negara debitur, termasuk Indonesia, sembari mengusung agenda yang menghendaki agar kawasan hutan tertentu di wilayah negara debitur ditetapkan menjadi wilayah konservasi penuh.

Hal ini kemudian diikuti oleh terbitnya kebijakan pemerintah oleh negara debitur berupa regulasi pembangunan daerah target konservasi menjadi Taman Nasional (TN) yang otomatis akan menganggap unsur manusia di dalam kawasan hutan sebagai entitas organik yang illegal.  

Karena dianggap illegal, maka manusia yang tinggal didalamnya, meskipun durasi tinggalnya lebih lama dari usia kemerdekaan negara ini, harus keluar atau diusir paksa. 

Hal ini bisa dilihat pada kasus di Desa Sirna Resmi Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat pada masa awal penatapan Taman Nasional gunung halimun-salak (TNGHS) dan kasus di wilayah dongi-dongi, Sulawesi Tengah ketika Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), mulai memperketat akses masuk penduduk lokal ke dalam kawasan hutan pada medio tahun 2003 silam.

Ini adalah contoh nyata bagaimana negara ini menyikapi kedudukan hak masyarakat pinggiran hutan terhadap sumber dayanya sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun di era sekarang ada niatan dari pemerintahan Joko Widodo untuk membagi ruang kelola hutan negara kepada masyarakat melalui skema Hutan Kemasyaratan, Hutan Desa, dan Hutan Adat, namun niatan ini belum bisa dibaca sebagai simbol ketulusan dari negara. 

Selama negara terlihat masih bersemangat membuka ruang investasi di kawasan hutan dan berupaya merevisi perda-perda perlindungan lingkungan yang dianggap bisa merusak minat investor, maka ketulusan negara masih harus terus dipertanyakan; siapapun presidennya; seindah apapun taglinenya.

 Kehutanan Masyarakat Sebagai Katup Penyelamat

             Konflik merupakan salah satu pernik  kemanusiaan yang tidak bisa dipisahkan dalam dinamika interaksi manusia.  Ia lahir dari sebuah proses pertentangan kepentingan yang kemudian melahirkan kompromi. Dengan kompromi, manusia lalu menciptakan konsensus agar konflik menyakitkan tidak terulang.  Lalu kehidupan manusia pada akhirnya berjalan dengan baik tanpa membentur satu sama lain.  

Inilah pemikiran yang sejalan dengan pendapat Coser (1956) yang menganggap konflik bukanlah sebuah patologi sosial yang harus dihindari.  Melainkan sesuatu yang semestinya dikelola dengan bijaksana.  

Sebuah fenomena sosial yang menurut Coser sangat berfaedah dalam memperkuat identitas dan kohesi antar elemen kelompok yang bertikai agar konflik yang sedang berlangsung bisa tersalurkan sepenuhnya tanpa menghancurkan keseluruhan struktur sosial.  Inilah yang disebut dengan mekanisme Katup Penyelamat (Savety Valve) ala Coser.

Kehutanan masyarakat adalah model katup penyelamat (savety valve) di sektor pengelolaan hutan yang menurut penulis bisa menjadi wadah bagi masyarakat lokal dan negara untuk bisa saling bersinergi mencapai win-win solution dalam konflik saling klaim lahan hutan. 

Dalam konsep kehutanan masyarakat, petani lokal bisa menggarap lahan tanpa ada rasa khawatir akan diusik dengan urusan hukum dan negara tidak perlu cemas bahwa lahan negara di dalam kawasan hutan akan disalahgunakan sebab ada aturan main yang jelas untuk mengatur masing-masing kepentingan.

Kehutanan masyarakat menekankan prinsip pembagian ruang kelola yang adil dan seimbang antara rakyat dan negara agar tetap berjalan pada kepentingannya masing-masing tanpa mengganggu keseluruhan struktur pengelolaan.  Dengan demikian, pengelolaan hutan tidak lagi memenangkan satu dua pihak, tetapi mendamaikan semuanya dalam kerja kolaboratif sehingga pengelolaan hutan yang lestari bisa terwujud. Semoga.