Penulis
2 tahun lalu · 380 view · 3 min baca · Politik 1024px-corrupt-legislation-vedder-highsmith-detail-1.jpeg
Corrupt Legislation (1896) oleh Elihu Vedder. Diambil dari wikimedia.org.

Memaknai Ulang Korupsi

Ketika ditanya mengenai apa itu korupsi, mungkin sebagian besar orang akan menjawab dengan lantang bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kas negara. Jawaban tersebut tentu saja tidak salah, bahkan UU No.31/1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi juga mengatakan hal yang sama.

Menurut undang-undang tersebut, korupsi mencakup perbuatan yang melawan hukum, serta upaya untuk memperkaya diri sendiri atau badan lain, yang berujung pada kerugian negara secara ekonomi.

Namun, ada hal yang menurut penulis menarik dari definisi korupsi yang tercantum dalam undang-undang dan disepakati oleh masyarakat luas tersebut. Pertama, apakah korupsi selalu berujung pada kerugian kas negara? Kedua, mengapa definisi korupsi tidak membahas warga negara, sebagai pihak yang paling dirugikan dari praktik korupsi?

Warren (2004) mengatakan bahwa upaya untuk mendefinisikan korupsi tidak dapat dipisahkan dari definisi demokrasi. Korupsi adalah gejala unik yang muncul bersamaan dengan demokrasi. Bagi Warren, demokrasi terdiri dari institusi dan upaya-upaya yang memungkinkan terjadinya inklusi politik. Demokrasi memandatkan proses perumusan dan pengambilan kebijakan untuk turut melibatkan pihak-pihak yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Sebagai contoh, kebijakan tentang jam belajar wajib melibatkan siswa-siswi institusi terkait dalam proses perumusannya. Sama halnya dengan kebijakan ketenagakerjaan yang harus turut melibatkan buruh. Keterlibatan mereka merupakan hal yang logis, karena kebijakan-kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Lalu bagaimana dengan korupsi? Warren mendefinisikan korupsi sebagai kebalikan dari demokrasi. Jika demokrasi merupakan upaya inklusi politik, maka korupsi merupakan upaya eksklusi politik. Korupsi adalah praktik dan upaya-upaya yang berujung pada dirampasnya hak seseorang untuk turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan tentang jam belajar yang diambil tanpa melibatkan siswa adalah bentuk korupsi, begitu pula dengan kebijakan ketenagakerjaan yang diambil tanpa mendengarkan suara buruh.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah seluruh bentuk eksklusi politik bisa disebut sebagai korupsi? Jawabannya tentu saja tidak. Korupsi sendiri memiliki dua elemen. Elemen pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang direpresentasikan oleh eksklusi politik.

Sedangkan elemen kedua yang tidak kalah penting adalah tujuan dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut: keuntungan pribadi atau kelompok. Singkatnya, korupsi adalah upaya eksklusi politik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki legitimasi untuk menguntungkan diri atau kelompok mereka sendiri.

Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Warren dalam empat proposisi korupsi yang dirumuskannya. Menurut Warren, korupsi memiliki empat proposisi dasar yaitu: 1) Terdapat individu atau kelompok yang diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan kolektif.

2) Terdapat nilai yang mengatur penggunaan kekuasaan yang dipercayakan terhadap orang atau kelompok tersebut; 3) Orang atau kelompok yang dipercaya melanggar nilai tersebut; dan 4) Pelanggaran nilai memberikan keuntungan bagi orang atau kelompok tersebut, dan merugikan masyarakat secara kolektif.

Pemikiran Warren tentang korupsi menyajikan perspektif baru dalam melihat fenomena sosial di sekitar kita. Sebagai contoh, kasus penggusuran permukiman warga di Bukit Duri 28 September lalu. Penggusuran yang dilakukan tanpa memperdulikan proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi.

Mengapa? Karena upaya warga Bukit Duri untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan melalui pengajuan gugatan diabaikan oleh Pemprov DKI, dan penggusuran tetap dilakukan. Ya, warga Bukit Duri dieksklusi secara politik dari kebijakan penggusuran yang jelas-jelas berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Jika proposisi korupsi Warren digunakan dalam melihat kasus ini, maka dapat dilihat bahwa: 1) Pemprov DKI diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan terkait normalisasi Sungai Ciliwung; 2) Penggusuran, sebagai salah satu upaya normalisasi harus dilakukan setelah adanya proses musyawarah seperti yang diatur dalam UU No.11/2005.

3) Pemprov DKI mengabaikan aturan tersebut; dan 4) Pemprov diuntungkan dengan solusi praktis (berupa penggusuran), namun masyarakat secara kolektif dirugikan karena kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, jaringan sosial, serta kerugian-kerugian lainnya.

Kerangka berpikir yang sama juga dapat digunakan untuk melihat fenomena-fenomena sosial lain.

Misalnya: pelanggaran HAM di Papua sebagai bentuk eksklusi warga Papua untuk berdialog dengan pemerintah, pembubaran diskusi secara sepihak oleh kelompok radikal keagamaan sebagai bentuk eksklusi warga negara dari hak untuk berkumpul dan berdiskusi, serta upaya kriminalisasi terhadap kelompok minoritas seksual sebagai bentuk eksklusi minoritas dari hak tubuhnya, dan hak atas keadilan sosial.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa selain eksklusi terhadap hak-hak politik warga negara, praktik eksklusi tersebut juga menguntungkan pihak yang memiliki legitimasi: kestabilan politik dan keberlangsungan supremasi mereka.

Perspektif yang disajikan Warren menyadarkan kita bahwa korupsi tidak melulu berkaitan dengan kerugian kas negara. Pemikiran Warren seakan mengkritik definisi korupsi yang sangat negara-sentris dan usang. Mengapa korupsi didefinisikan dari sudut pandang negara, padahal pihak yang paling dirugikan dari tindakan tersebut adalah warga negara?

Catatan: Tulisan ini merupakan refleksi pemikiran Mark E. Warren dari publikasinya yang berjudul “What Does Corruption Mean in a Democracy”, dalam American Journal of Political Science Vol. 48, No. 2 (Apr., 2004), pp. 328-343

Artikel Terkait