Penganut demokrasi liberal selalu beranggapan bahwa demokrasi beserta seperangkat institusinya bersifat universal, sehingga ia dapat dan harus diterapkan di mana pun di seluruh dunia. Selama periode pasca-reformasi, kajian tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia diperhadapkan dengan norma-norma dan aspek prosedural yang harus dipatuhi.

Oleh karenanya, dalam bayangan negara, yang diperlukan untuk berdemokrasi adalah adanya kepatuhan pada serangkaian standar itu, entah seperti apa operasionalnya. Tersedia indeks dan reputasi sebuah negara dalam berdemokrasi dicerminkan oleh tinggi/rendahnya angka indeks yang ditetapkan secara global. Dari cara berpikir ini, maka kita berdemokrasi demi mematuhi standar global, bukan demi penghormatan pada demos (rakyat) yang notabene adalah kita sendiri.

Pemahaman demokrasi pun acap menempatkan proseduralitas berbasis elektoral sebagai bentuk ideal atau berbasis legal formal maupun institusional dalam penyelenggaraannya. Simplifikasi demokrasi sekadar sebagai persoalan kepemiluan telah memelesetkan demokrasi menjadi proses pemberian legitimasi kekuasaan elite dominan. Demokrasi dibajak elite, jauh dari demos (rakyat). Perspektif ini yang kemudian mendasari perkembangan nilai-nilai universal dalam wajah demokrasi di Indonesia.

Aspek universalitas dalam demokrasi seakan menjadi satu-satunya acuan penerapan demokrasi di Indonesia. Parahnya, situasi khusus yang kemudian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal akan diseragamkan dengan standar norma yang berlaku dalam penerapan demokrasi. Akhirnya, kerap demokrasi didefinisikan sebagai nilai yang kaku. Padahal, penerapan demokrasi di Indonesia tidak sesederhana yang dipikirkan.

Ada kekhasan nilai lokal di tingkat daerah yang seharusnya tidak dapat diseragamkan: kehadiran demokrasi bukan untuk menggantikan nilai yang sebetulnya telah berkembang jauh sebelum demokrasi menginjakkan kakinya di Indonesia, melainkan penerapannya perlu beradaptasi dengan kekhasan nilai lokal tersebut sehingga melahirkan wajah demokrasi yang bervariasi serta dapat dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat.

Kajian ini berangkat dari kegelisahan akan proyek demokratisasi yang cenderung melihat demokrasi di lokal sebagai sebuah patologi dari yang ideal yang diimajinasikan oleh demokrasi universal. Penyelenggara demokrasi di Indonesia kerap menuding karakteristik yang khas secara sosio-kultural dalam masyarakat sebagai penghambat demokratisasi. Padahal sebaliknya, dalam beberapa kasus, justru gejala patronase muncul disebabkan oleh intervensi demokrasi elektoral yang terlalu prosedural.

Kita perlu melakukan redefenisi terhadap penerapan nilai demokrasi di Indonesia serta memikirkan desain demokrasi yang lebih memungkinkan terakomodasinya kepentingan-kepentingan dan “ideologi” yang berbeda-beda di setiap daerah.

Dekontekstualisasi Demokrasi

Kakunya defenisi terhadap demokrasi berimplikasi terhadap pemaknaan yang keliru terhadap penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Demokrasi kerap dijalankan sebagai sistem yang ‘tunggal’ dan administratif, karena dibayang-bayangi oleh aspek legal-formal dan standar-standar yang wajib dipatuhi. Sehingga, yang terjadi justru demokrasi mengalami dekontekstualisasi. Ia jauh dari konteks yang berkembang dalam masyarakat.

Komunitas internasional sendiri pada prinsipnya mendukung ketidaktunggalan demokrasi, yang artinya tidak mengenyampingkan konteks lokal di mana demokrasi tersebut diterapkan. Demokrasi perlu tumbuh secara bottom-up dengan menyesuaikan kebutuhan demos, bukan justru sebaliknya, bersifat top-down dan menegasikan pranata budaya lokal yang berkembang.

Hadirnya demokrasi di Indonesia mengalami proses interaksi dan perdebatan yang panjang. Ia menghadirkan dual polity dalam kehidupan masyarakat. Proyek negara-bangsa (state formation) dalam demokrasi justru cenderung mendistorsi nilai dan sistem politik yang sebetulnya sudah berkembang lama dalam masyarakat.

UU No 5 Tahun 1979 tentang Desa telah menyeragamkan seluruh bentuk pemerintahan terendah berbentuk “Desa”. Ketentuan itu menghilangkan bentuk pemerintahan Wanua di Minahasa, Nagari di Sumatera Barat, Huta di Sumatera Utara, Marga di Sumatera Selatan, Gampong di Aceh, Negeri di Riau, Banua di Kalimantan, dan lain-lain. Tak hanya itu, hal ini sebetulnya merupakan proyek homogenitas identitas yang dilakukan oleh Orde Baru demi menjaga stabilitas politik.

Runtuhnya Orde Baru dan bangkitnya Reformasi yang diiringi dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kelahiran UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba membangkitkan bentuk-bentuk pemerintahan terendah selain Desa. Namun, upaya ini tidak dibarengi dengan niat untuk benar-benar merehabilitasi kewenangan Wanua, Nagari, Huta, Marga, Gampong, Negeri, dan Banua sebagai bentuk pemerintahan terendah.

Desentralisasi masih dinilai setengah hati. Standarisasi Desa masih menjadi acuan negara dalam mengelola bentuk pemerintahan terendah lainnya yang sebetulnya tentu berbeda secara sosio-kultur.

Hadirnya standarisasi desa di bentuk pemerintahan terendah lainnya memunculkan “dua matahari” yang semakin memperparah kondisi ungovernability dalam political arena di wilayah tersebut. Setelah sebelumnya selama berabad-abad terbangun governance ala tradisional di arena tersebut dengan berkuasanya adat beserta sistem dan seperangkat birokrasinya sendiri.

Celakanya, di pihak pemerintah pusat merasa persoalan imaji ini sudah selesai dengan “transaksi imaji” secara elitis saat bangkitnya Reformasi. Sehingga Indonesia dianggap mewarisi “tanah kosong” yang siap di format sesuka hatinya dan didemokrasikan berdasarkan standar yang mereka buat. Padahal kondisi ini jelas jauh dari realitas, karena membayangkan apa yang dibayangkan “kosong” di peta politik Indonesia, namun senyatanya di lapangan tidaklah kosong.

Imaji “kekosongan” inilah yang membahayakan karena secara otomatis akan menihilkan eksistensi adat, ataupun jika dianggap hadir, mereka tidak perlu lagi untuk dilibatkan berdiskusi. Secara tersirat, entitas ini hanya dianggap “menumpang” dalam wilayah negara modern tersebut dan dipaksa untuk tunduk pada logika baru negara yang hadir tanpa adanya ruang untuk bernegosiasi sedikitpun. 

Melalui demokrasi elektoral, atas nama partisipasi, mereka dimobilisasi untuk memilih pemimpin menggunakan sistem one man, one vote, one value yang cenderung “baru” dan sebetulnya bertentangan dengan nilai kolektivisme yang berkembang di wilayah  mereka.

Redefenisi Demokrasi

Tidak selarasnya demokrasi dengan nilai-nilai yang berkembang di tatanan lokal tak hanya dapat diselesaikan oleh negara melalui undang-undang saja, melainkan negara perlu mengenyampingkan terlebih dahulu ke khawatiran atas terganggunya stabilitas politik.

Laclau-Mouffe dalam Demokrasi Radikal menyadari bahwa persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh demokrasi liberal adalah antagonisme di tengah pluralisme nilai sosial dan politik. Barangkali perlu perubahan secara radikal atau melakukan redefenisi ulang terhadap pemahaman kita dalam berdemokrasi di Indonesia. 

Mouffe dalam tesisnya mencoba menawarkan demokrasi model agonistik, di mana pluralisme bukan gangguan terhadap kepentingan demokrasi, melainkan ciri dasar yang membentuk identitas demokrasi.

Memaknai ulang demokrasi bukan mencoba untuk menawarkan gagasan negara federal, atau lebih parahnya mencoba untuk kembali menghidupkan gerakan-gerakan separatisme masa lalu. Konsep ini hanya ingin membuat penerapan demokrasi di Indonesia dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan bisa beradaptasi dengan sosio-kultural yang berkembang di tingkat lokal. Sehingga apa yang dipahami sebagai gagasan demokrasi di suatu negara tidak harus sama atau sesuai dengan gagasan demokrasi yang dipahami di negara lain.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Laclau-Moffe dianggap tepat untuk mengakomodir keberagaman sistem yang berkembang dalam masyarakat. Hanya saja, perlu diperluas ke aspek konsosiasional sebagai instrumen pengakuan dan penerapan. Model demokrasi konsosiasional adalah pengakuan terhadap politik lokal dengan masyarakat yang memiliki ciri kekhususan.

Fenomena ini mengukuhkan pendapat bahwa wujud demokrasi lebih pada makna substansi dibanding dengan bentuk demokrasi yang pada dasarnya memang tidak mungkin sama. Dengan model ini, perbedaan latar belakang sejarah, sosial, budaya, dan politik dalam bentuk praktiknya bisa berbeda.

Sebagai contoh, penerapan sistem noken di beberapa daerah di Papua sebetulnya merupakan wujud kompromi dari perdebatan narasi universalitas dan partikularitas ini. Sistem noken hanyalah instrumen untuk mengakomodir sistem musyawarah-mufakat yang berkembang dalam masyarakat. Hasil-hasil musyawarah tersebut kemudian dikonversi menggunakan sistem noken agar dapat tetap terlibat dalam sistem pemilu formal.

Namun yang menjadi permasalahan, sistem ini seakan hanya berkembang di Papua saja. Padahal tidak, di seluruh bentuk pemerintahan terendah sebagaimana terjelaskan di atas juga menggunakan musyawarah-mufakat sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Mereka menilai penerepan sistem pemilu yang cenderung individual dan administratif justru memunculkan patronase dan rentan memunculkan konflik antarsesama.

Fenomena ini menjadi salah satu masalah serius dalam demokrasi modern untuk bagaimana mengakomodasi pluralisme kepentingan dalam satu kebijakan yang betul-betul aspiratif. Negara tak perlu latah dengan menganggap bahwa kebangkitan sistem ini merupakan ancaman bagi stabilitas. Justru, hal ini dapat meredam gesekan konflik identitas yang rentan terjadi. 

Dengan mengakui sistem politik yang berkembang di tatanan lokal dapat dipahami sebagai upaya untuk meredam masing-masing kelompok identitas untuk tidak saling berlomba “memperebutkan Indonesia”. Hal ini menjadi dasar utama untuk memaknai ulang demokrasi kita.