Sedari awal , Founding Fathers kita bersedia secara bulat untuk menerima Pancasila sebagai konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia, dengan pertimbangan bahwa dasar negara harus dirumuskan sedemikian rupa hingga tiap-tiap suku, golongan, agama, dan kebudayaan dapat menerimanya.

Dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, berarti bersedia untuk tidak memutlakkan cita-cita golongannya sendiri, sekaligus juga tidak perlu mengorbankan identitasnya masing-masing.

Meletakkan landasan yang kokoh bagi dibangunnya sebuah negara yang terdiri dari sekian banyak suku, golongan, agama, dan kebudayaan.

Pancasila diterima sebagai dasar negara karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan cita-cita moral bersama sebagai bangsa. Cita-cita yang memiliki fungsi konstitutif yang menentukan dasar dibentuknya suatu peraturan dan kebijakan.

Itu artinya, preskripsi moral yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif, yang menentukan apakah sebuah peraturan atau kebijakan tertentu yang dibuat memiliki kompetensi terhadap Pancasila sebagai cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia.

Namun, yang terjadi sering kali Pancasila dipersepsikan sebagai kaidah moral individu, bukan sebagai dasar negara, dalam pemahamannya bahwa seolah-oleh negara Pancasila itu terwujud kalau hidung bangsa indonesia hafal Pancasila dan mengamalkan sebagai keutamaan moral individu yang berisikan “bunyi-bunyian” yang dikumandangkan di upacara, rapat-rapat, atau seminar-seminar.

Bahwa sebagai dasar negara, Pancasila itu mengatur “budi pekertinya” negara, bukan budi pekertinya orang per orang warga negara. 

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila, adalah untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas dasar apakah negara Indonesia nanti didirikan. Rapat-rapat BPUPKI tidak pernah membicarakan keutamaan moral orang per orang warga negara dalam negara Indonesia yang akan didirikan.

Bahwa salah satu krisis dalam memahami Pancasila adalah persepsi salah yang terbangun di masyarakat yang lebih menghayati Pancasila sebagai kaidah moral individual dan kurang memahami fungsi Pancasila sebagai dasar negara dengan perwujudannya melalui pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan negara.

Uniknya, Pancasila yang dipersepsikan sebagai moral individu itu tidak menjadi keutamaan budi pekertinya warga negara, justru malah tegerus keberadaannya dalam tatanan penghayatan dan pengamalanya.

Hal demikian sangat terasa dengan mencermati realitas hidup bernegara yang penuh dengan sikap-sikap amoral, terorisme, konflik SARA, hingga primordialisme.

Fenomena dan sikap-sikap seperti ini tergambar jelas pada setiap interaksi sosial. Di ruang publik yang politis, Pancasila diperalat sebagai pemanis mulut untuk pemulus ambisi temporal. Di ruang suku, bahasa, etnis, ia hanyalah juru damai tanpa tindak nyata.

Di ruang agama, sebaliknya dianggap musuh. Problematika seperti ini tampak dalam keseharian hidup berbangsa, baik yang sifatnya interaksi langsung maupun tidak langsung seperti melalui jagat maya (medsos).

Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gatal menjawab setiap problematika yang ada. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan.

Gagal meletakkan Pancasila sebagai dasar negara menyebabkan adanya upaya untuk menggantikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa, cita-cita moral bangsa, dan pegangan dalam kehidupan bernegara.

Salah satu penyebab merembaknya ekstremisme di ruang publik menunjukkan lemahnya membumikan Pancasila sebagai praktik ideologi (working ideology), sekaligus lemahnya penguatan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara yang semetinya menjadi peran pemerintah dalam hal membumikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila.

Sayangnya, di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini, justru yang tampak di permukaan ialah suasana politik yang tuna ideologi dan makin terperosok ke dalam pragmatisme politik yang hanya mengedepankan transaksi kekuasaan dalam sistem elektokrasi.

Padahal Pancasila sebagai dasar falsafah negara “philosofische grondslag” merupakan sebuah sistem nilai kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks ruang dan waktu. Itu artinya, Pancasila dengan basis filosofinya yang mendalam sebenarnya mampu untuk menjawab setiap problematika yang ada.

Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan “merdeka”. Merdeka buat saya ialah: “political independence”, politieke onafhankelijkheid.

Demikian pidato Bung Karno yang lugas dan argumentatif.

Bahwa Pancasila harus dipahami sebagai konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia, terinternalisasi dalam kesadaran bernegara, dan terungkap dalam prioritas, praktik, dan kebiasaan bertindak penyelenggara kekuasaan negara, yaitu, konstruksi pikiran suatu bangsa yang berisi preskripsi moral bagi bangsa untuk tercapainya cita-cita bersama. 

Sangat diperlukan upaya pembinaan guna memahami Pancasila secara mendalam dengan semua implikasinya di tengah-tengah badai teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini.

Tujuannya adalah untuk menguatkan kembali konsensus dasar didirikannya negara dengan memahami secara lebih baik posisi Pancasila sebagai universum simbolis bangsa.