Perjanjian Renville merupakan perjanjian Indonesia-Belanda yang dianggap sangat merugikan pihak Indonesia. Selain berakibat pada berkurangnya wilayah Indonesia yang diakui, juga berdampak pada kondisi sosial politik. Mulai perpecahan di kalangan elite politik, militer, hingga masyarakat luas. Akhir dari gejolak tersebut adalah berakhirnya Amir Syarifudin dari tampuk kekuasaan perdana menteri.

Saya tidak ingin mengulas konflik itu, karena menurut saya telah banyak diulas. Ada hal yang tidak kalah menarik, yaitu konteks orang Indonesia dalam peristiwa bersejarah tersebut. 

Menjawab pertanyaan kritis; siapa  yang sebenarnya dimaksud sebagai orang Indonesia? Ini penting bagi pemahaman masyarakat kita saat ini, yang masih dengan mudah diprovokasi oleh isu-isu rasial, ideologis, dan sektarian.

Latar Belakang Perjanjian Renville dan Hasilnya

Perjanjian Renville merupakan perjanjian yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 oleh Indonesia dan Belanda. Dilaksanakan di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Prakarsa PBB dalam menyelesaikan konflik, yang juga melibatkan beberapa pihak penengah yang bernama Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat.

Latar belakang Perjanjian Renville adalah serangan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia dalam peristiwa Agresi Militer I, pada 21 Juli hingga 4 Agustus 1947. Serangan yang dilakukan pihak Belanda ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan terhadap isi Perjanjian Linggar jati, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Kondisi ini mengundang kecaman keras dari dunia internasional.

PBB melalui Dewan keamanannya memerintahkan genjatan senjata untuk mengakhiri Agresi Militer I, dan pada akhirnya menyelenggarakan Perjanjian Renville di Tanjung Priok, Jakarta.

Setidaknya terdapat delapan poin penting dari hasil Perjanjian Renville, sebagai berikut:

  1. Pihak Belanda hanya akan mengakui wilayah Republik Indonesia sebagai wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
  2. Adanya kesepakatan mengenai batas wilayah antara Republik Indonesia dengan wilayah pendudukan Belanda.
  3. Republik Indonesia merupakan suatu bagian dari Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat menjadi RIS.
  4. Belanda tetap memegang kekuasaan dan berdaulat hingga RIS terbentuk.
  5. RIS dan Uni Indonesia-Belanda memiliki kedudukan yang sama atau sejajar.
  6. Untuk sementara waktu Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya pada pemerintah federal hingga RIS benar-benar terbentuk.
  7. Persetujuan untuk melakukan pemilihan umum dalam kurun 6 bulan hingga 1 tahun dengan tujuan untuk membentuk Konstituante RIS.
  8. Para tentara Indonesia yang masih berasa didalam wilayah kedudukan Belanda harus segera berpindah ke wilayah Republik Indonesia.
  9. Perjanjian Renville sebagian besar justru merugikan pihak Indonesia. Salah satunya adalah wilayah Indonesia yang menjadi semakin berkurang, sedangkan wilayah pendudukan Belanda semakin bertambah.


Tokoh Perjanjian Renville

Pro-kontra atas perjanjian tersebut terjadi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Elite politik, militer, maupun masyarakat awam. Sehingga tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas perjanjian tersebut mendapat sorotan. 

Puncaknya adalah penyerahan mandat jabatan Perdana Menteri oleh Amir Syarifudin. Sebab kabinetnya sudah tidak lagi mendapat dukungan politik.

Perjanjian Renville, seperti disebutkan di atas, melibatkan tiga pihak. Indonesia, Belanda, dan Penengah. Berikut ini beberapa tokoh yang termasuk di dalam ketiga pihak dalam Perjanjian Renville tersebut,.

Pihak Indonesia

Perjanjian Renville berlangsung pada masa kabinet Amir Syarifuddin. Sehingga dirinya menjadi ketua pada delegasi tersebut. Susunan lengkapnya adalah :

  • Ketua: Amir Syarifuddin
  • Wakil Ketua: Ali Sastroamijoyo
  • Anggota: H.A Salim, Sutan Sjahrir, Mr. Nasrun, dan juga Dr. Tjoa Siek Len
  • Anggota Cadangan: Ir. Djuanda dan Setiadjid, ditambah dengan sekitar 32 orang penasehat.


Pihak Belanda

Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdu Kadir Widjojoatmodjo. Seorang keturunan Indonesia. Berikut adalah susunan tokoh Perjanjian Renville dari pihak Belanda secara lengkap:

  • Ketua: R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo
  • Wakil Ketua : Mr. H.A.L Van Vredenburgh
  • Anggota: Pangeran Kartanegara, Zulkarnain, Dr. P.J. Koest, dan juga Mr. Dr. Chr. Soumokil


Dari susunan keanggotaan dari pihak Belanda tersebut, dapat dilihat bagaimana pihak Belanda ingin menunjukkan pada dunia bahwa pihak Belanda memang memiliki pengaruh kuat dan mengakar di wilayah Indonesia.

Pihak Penengah

Adapun delegasi yang dipilih oleh masing-masing pihak, baik itu pihak Indonesia maupun pihak Belanda, adalah sebagai berikut:

Ketua: Frank Graham

Frank Graham sendiri merupakan perwakilan dari Amerika Seikat yang menjadi bagian atau salah satu anggota dari KTN, dimana pemilihan ini memang telah disepakati atau dipilih bersama oleh pihak Indonesia dan juga pihak Belanda.

Anggota: dari pihak Indonesia adalah Richard Kiry, di mana merupakan perwakilan dari Australia yang disepakati dan ditunjuk oleh pihak Indonesia, dan ada Paul Van Zeeland sebagai perwakilan dari pihak Belanda yang berasal dari Belgia.

Mengenal Beberapa Tokoh Perjanjian Renville Lebih Dekat

Di awal,  tulisan ini dimaksudkan untuk menelisik, apa dan siapa yang dimaksud dengan orang Indonesia? Sebab jika kita mencermati siapa sosok yang terlibat dalam perjanjian tersebut, secara sekilas nama-nama yang terpampang dapat dengan mudah kita simpulkan.

Di pihak Indonesia, ada nama Dr. Tjoa Siek Len, dan di pihak Belanda ada nama R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo, dan beberapa nama lagi yang dengan mudah kita akan mengatakan “orang Indonesia”, lantas dengan mudah pula kita akan melakukan “penghakiman” bahwa mereka  adalah pengkhianat. Ketika saya membaca sumber untuk tulisan ini, jelas di artikel salah satu sumber penulisnya mengatakan demikian.

Karena ingin mendapatkan pemahaman objektif, maka saya mencoba mencari tahu beberapa nama yang menurut saya layak untuk dikaji keberadaannya dalam perjanjian Renville tersebut. Nama-nama di atas itulah yang saya maksudkan.

Dr. Tjoa Siek Len, dari namanya saya yakin kita semua tahu, pasti beliau adalah seorang keturunan Tionghoa. Etnis yang masih menjadi sasaran praduga ketika membicarakan nasionalisme Indonesia. 

Padahal, jika kita jujur mengkaji sejarah, hampir dalam setiap fase pergerakan nasional, tokoh-tokoh Tionghoa selalu ada. Namun etnis Tionghoa masih dianggap sebagai “orang asing”. Padahal mereka terlibat dalam melahirkan negeri ini.

Saya mencoba menggali lebih dalam, melalui internet, tidak banyak situs yang memuat namanya. Terdapat beberapa, namun disebutkan hanya sekilas. Itu pun seperti yang dicatat dalam buku sejarah. Tokoh dalam perjanjian Renville. Ketika ada satu dua portal memuat namanya, saya sedikit ragu, apakah nama yang dimaksud sama dengan orang yang ada dalam perjanjian Renville?

Di situs tersebut dikatakan Dokter Tjoa Sik Len lahir di Surabaya tahun 1907 merupakan pengurus dalam PTI (Partai Tionghoa Indonesia) serta Direktur Sin Tit Po (1939). Di zaman Revolusi, ia memihak Republik. Pada tahun 1949, ia menjadi anggota delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dan setelah perjuangannya terhadap Indonesia Setelah G30S/PKI meletus, Dr Tjoa terpaksa meninggalkan Indonesia dan tinggal di Austria. Dia meninggal sebagai seorang stateless pada 1987, jauh di rantau, jauh di tanah airnya Indonesia yang ia perjuangkan.

Ulasan yang sangat singkat untuk tokoh yang pernah berjuang dalam proses melahirkan Indonesia. Ironisnya, tersisih dan terbuang dari negerinya sendiri. Negeri yang ia perjuangkan.

Tokoh berikutnya adalah Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo. Nama beliau dapat dengan mudah ditemukan.

Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 18 Desember 1904 – meninggal di Den Haag, Belanda, 24 Desember 1992 pada umur 88 tahun. Beliau adalah seorang Belanda–Indonesia dari Jawa, tentara dan diplomat. Mengenyam pendidikan di sekolah Belanda dan mengikuti pelatihan Indologis di Universitas Leiden di bawah Christiaan Snouck Hurgronje .

Pada 1919, ia menjadi sekretaris kedutaan besar Belanda di Jeddah di Kerajaan Arab Saudi sejak 1916. Pada 1932, ia menjadi wakil konsul di Mekkah dan karenanya wakil Belanda tertinggi. Tepat sebelum pecahnya Perang Dunia II, ia adalah seorang pegawai senior di New Guinea.

Dari Maret 1944, ia adalah seorang konsultan dalam pelayanan umum Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook. Pernah menjadi tokoh otoritas tertinggi Hindia Belanda di Brisbane. Beliau juga memainkan peran dalam pemulihan otoritas di India Timur. Dan pernah menjabat sebagai Recomba (gubernur) Jawa Barat.

Mencermati siapa beliau, melalui sepak terjangnya, Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo jelas adalah seorang Belanda. Meski dilahirkan dari sebuah wilayah yang kemudian menjadi Indonesia.

Siapakah yang Dimaksud sebagai Orang Indonesia?

Mencermati dua sosok nama yang terlibat dalam perjanjian Renville di atas, saya berpikir bahwa perlu memahami konteks Indonesia pada saat itu. Supaya bisa menemukan jawaban, apa dan siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan orang Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara, yang dilengkapi dengan perangkat hukum kewarganegaraan yang berlaku, tahapnya itu masih dalam proses diperjuangkan. Perjanjian Renville adalah bagian dari upaya negara ini mendapatkan pengakuan internasional. Karena ketika sebuah negara memproklamasikan diri, tidak otomatis dia akan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Ada syarat yang harus dipenuhi.

Sehingga siapa orang Indonesia, warga negara Indonesia, tentu hanya dapat dilihat dari orientasi dan pilihan politiknya. Ada di pihak mana dia menentukan peran. Bukan karena tempat kelahiran atau nama yang melekat pada sosoknya.. 

Saya tidak tahu, apakah saat itu sudah ada kartu tanda penduduk Indonesia Berdasarkan hal tersebut, saya meyakini Dokter Tjoa Sik Len adalah orang Indonesia. Tidak perlu ada  embel-embel lain.

Sementara, Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo dari sepak terjang karier dan orientasi politiknya jelas dia adalah orang Belanda, warga Belanda. Meski dilahirkan di Jawa Tengah, wilayah yang kemudian menjadi Indonesia. 

Jadi sangat masuk akal jika dia mewakili Belanda dalam event apapun termasuk perundingan. Tidak perlu ada penghakiman atas dirinya sebagai penghianat.

Daftar Bacaan

Resensi Peranakan Idealis