Sebagian besar dari “kita” mengenal kata “demokrasi” hanya sebatas pada terminologinya yang lahir dari sistem politik di Negara Yunani Kuno, Kota Athena pada pertengahan abad ke 5 SM. Perkembangan demokrasi kala itu cukup pesat, kuat, dan stabil. Pun ditiru hampir di banyak kota Yunani.

Di sisi lain, pemahaman kita soal demokrasi juga sebatas pada “kekuasaan rakyat” yang dibentuk dari dua kosa-kata bahasa Yunani; “demos” dan “kratos”. Lalu kita apit dengan pernyataan Abraham Lincoln “Pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat” tanpa melihat sisi politis Lincoln waktu mengatakan itu.

Sebenarnya, kita terlalu terobsesi dengan pengertian itu hingga terjebak dalam mengartikan siapa sebenarnya ‘rakyat’ yang dimaksud Lincoln? Atau apa ada hal paling krusial yang ia sembunyikan? 

Kenyataannya, pengertian itu tak lain hanya sebatas klaim atas ‘masyoritas rakyat’. Di mana Lincoln mempromosikan rakyat kaum kulit hitam dan emansipasi terhadapnya demi kepentingan politik. Kaum kulit hitam tak lain hanya terjerembab dalam sistem penindasan baru dan modern.

Di Athena, masyarakatnya terlibat dalam konflik bersenjata dari persaingan ekonomi dengan kota lain. Ini didasari atas sistem demokrasi Athena yang mengakomodir masyarakat menjadi angkatan perang. Bisa ditelisik ketika warga miskin memenangkan perang laut di Salamis melawan orang Persia yang ingin merebut kota itu.

Namun, demokrasi di Athena tetaplah demokrasi yang boborok. Demokrasi ‘fasism’, demokrasi yang mengespolitasi warga non-kota: kaum budak yang tidak punya hak politik. Demokrasi yang memaksakan kehendak atas kepentingan yang berkuasa untuk memenangkan perang.

Demokrasi Transaksional

Sejak Indonesia mengadopsi arti demokrasi yang disebut Lincoln diatas dan diartikan sebagai “kedaulatan rakyat”, tak lebih hanya sekadar mengucilkan arti dari kata ‘rakyat’ itu sendiri. Ketika kita melihat proses pemilihan umum berlangsung, kampanye-kampanye elit dengan demagog mengatasnamakan rakyat, lantas kita yang awam bertanya “Om, rakyat yang mana?”.

Sejak Orde Baru runtuh, sistem pemerintahan bertransformasi dari yang otoriter ke reformasi, yang disebut-sebut menjadi era baru demokrasi Indonesia, kita pun percaya ikwal capaian kualitas demokrasi ketika melihat rakyat terlibat dalam politik praktis secara parsipatoris. 

Demokrasi semacam itu kita anggap clear and clear ketika warga saling cemooh dalam menentukan pilihan pemimpinnya. Pertikaian terus terjadi bila datangnya waktu pemilihan.

Namun, dari situ harusnya membuat kita sadar, ada kesalahan dalam mengartikan demokrasi. Kita  “alpa” dalam hal praktik sebenarnya dari demokrasi itu sendiri. Esensialitasnya tercerabut. Lantas kita yang awam bertanya lagi “Om demokrasi yang mana?”

Secara serampangan, kita mengartikan demokrasi hanya sebatas pada proses pemilihan umum. Proses klimaks dari praktek demokrasi elektoral kita abaikan. Misalnya kebutuhan kampanye politik dengan modal yang besar, keterkaitan erat antar elit politik dan elit bisnis yang mendorong terjadinya “perselingkuhan” antara perusahaan, birokrat dan politisi.

Mereka yang menjadi aktor dibalik proses demokrasi elektoral dan transaksi politik saat memobilisasi suara massa itu luput dari pandangan kita.Transaksi politik dalam demokrasi elektoral ini dikatakan Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku “Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme dan Negara di Indonesia” sebagai salah satu praktik menyimpang dalam demokrasi kita, yakni masifnya politik transaksional dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral, baik dilingkup legislatif maupun di eksekutif. 

Keduanya menyebut, demokrasi elektoral Indonesia digerakkan oleh corak politik klentelisme. Politik yang memicu tumbuh kembangnya politik uang (money politik).

Politik semacam itu membuat situasi tambah runyam. Investor yang bersedia menggelontorkan dana tentu demi suatu konsesi yang nanti diperoleh pasca pemilihan. Pendanaan yang disebut mahar politik ini lazim kita lihat dan baca di pemeritaan-pemeberitaan media di Indonesia. 

Kepala-kepala daerah memberikan izin kepada korporasi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan izin ekspolitasi hutan dan alam. Ini kata Aspinall dan Berenshot akan menyumbang andil yang tidak sedikit terhadap kerusakan alam.

Hariadi Kartodihardjo, Guru besar Fakultas Kehutanan Institusi Pertanian Bogor dalam artikel “Korupsi Sumber Daya Alam” terbit di Majalah Tempo edisi 20 Juni 2019, mengatakan korupsi di sektor sumber daya alam agaknya masih menjadi korupsi terbesar dalam lima tahun mendatang. 

Sebab, kata dia tak hanya menyangkut nilai uang dan kekayaan Negara, korupsi disektor ini telah merembek ke banyak segi: dari konflik sosial, pelanggaran hak asasi, hingga ketimpangan alokasi sumber kehidupan.

Sistem politik dan kebijakan yang cenderung transaksional mengakibatkan berbagai macam kecurangan muncul disektor ini. Praktik-praktik korupsi sumber daya alam berkaitan dengan konsesi terhadap oligarki modal.

Kita Butuh Demokrasi Kerakyatan

Kita tidak bisa bersandar, terutama pada elit nasional dan lokal dalam menjaga marwah demokrasi. Mereka justru terlibat memberangus demokrasi. Elit yang lahir dari sisa-sisa rezim Orde Baru di era reformasi ini tampaknya ‘tak’ punya itikad jelas. 21 tahun sudah kita hirup reformasi, namun demokrasi masih terus dibawa kendali oligarki dan elit-elit politik.

Politisi yang mengkultuskan diri sebagai suara rakyat, ikut bungkam ketika ruang hidup rakyat dirampas. Dalam demokrasi yang sarat dengan politik transaksional, tentu dibawa kerangkeng sistem kapitalisme. Ciri macam itu memiliki kerangka ekspolitatif, yang digunakan elit seolah-olah itulah demokrasi sebenarnya.

Karl Marx misalnya, mengatakan sistem demokrasi perwakilan (saat ini- dari kaum liberal) hanyalah alat mempertahankan kekuasaan kelas penguasa (borjuis) dan karenannya bukan sebagai wahana untuk kepentingan kaum miskin (proletar).

Lalu, demokrasi macam apa yang kita butuhkan? Dalam berbagai diskursus, demokrasi haruslah menjadi jawaban atas segala pertentangan yang ada, terutama penindasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam regulasi dan korupsi disektor sumber daya alam. Pada takaran ini, demokrasi harus berdiri memenuhi keseluruhan kebutuhan mayoritas masyarakat, dari kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya.

Terpenting, prinsip demokrasi itu tidak kaku atau tersentral, tapi lebih parsitipatif agar tidak menjadi semacam birokratisme baru. Pun penerapannya yang inklusif dan kuasa politik sepenuhnya berada ditangan rakyat bukan elit.