Akhir-akhir ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengajukan permohonan kepada presiden untuk mengesahkan kebijakan pemotongan nilai rupiah atau redenominasi.

Melalui kebijakan ini, Menteri Keuangan berencana untuk memotong tiga digit atas nilai nominal mata uang yang berlaku di negeri ini. Sehingga masyarakat akan mendapati uang mereka yang Rp1.000 menjadi Rp1, yang Rp5.000 menjadi Rp5, dan seterusnya.

Latar belakang dibentuknya kebijakan ini adalah lantaran kondisi inflasi nilai mata uang rupiah saat ini cenderung sudah terlalu sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Dan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga nilai rupiah agar nilainya tidak makin merosot tajam, maka pemerintah pun menyusun langkah tanggap, yakni menyiasati hal itu dengan cara menggunting nilai mata uang.

Kebijakan gunting nilai mata uang ini sebenarnya sudah pernah dipraktikkan pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai upaya untuk meredam terjadinya hiperinflasi. Dan ia sempat pula diwacanakan kembali pada masa pemerintahan Presiden SBY. Namun rupanya, kebijakan yang hendak digulirkan pada masa pemerintahan Presiden SBY itu banyak mendapat pertentangan dari para ekonom, pengamat kebijakan publik maupun masyarakat.

Alasan mereka menolak kebijakan redenominasi dari pemerintah ini adalah sebab adanya kekhawatiran pada masyarakat bahwa kebijakan ini akan berpotensi melahirkan kebingungan dan keresahan publik. Masyarakat tentu akan sulit membayangkan, dari sekian banyak uang yang telah mereka kumpulkan, tiba-tiba saja nilainya menurun tajam pada angka yang sangat tidak wajar.

Kekhawatiran berikutnya dari kebijakan ini adalah akan memunculkan banyak persepsi masyarakat bahwa ini merupakan program kepentingan dari kelompok tertentu yang bertujuan untuk memiskinkan masyarakat. Dan belum lagi, hal ini masih akan ditambah dengan masalah kondisi perekonomian masyarakat kita yang kondisinya saat ini sudah begitu memprihatinkan.

Sebenarnya, kebijakan redenominasi ini akan mungkin diterapkan manakala masyarakat sebelumnya telah memahami dua jenis nilai yang ada pada mata uang, yakni nilai nominal dan nilai riil. Nilai nominal adalah yang sesuai dengan angka yang tertulis pada mata uang, sedangkan nilai riil merupakan perbandingan kekuatannya dengan valuta asing, terutama dolar.

Dan, nilai riil rupiah inilah yang saat ini menjadi fokus utama perhatian pemerintah sebagai upaya mereka untuk menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana skema perekonomian dalam negeri akan stabil melalui kebijakan redenominasi ini?

Pertama, kita dapat membayangkan kondisi negara kita saat ini yang memiliki jumlah uang yang beredar (JUB) terlalu banyak. Seiring melimpahnya JUB ini, jika tidak diiringi dengan jumlah peredaran mata uang negara lainnya (khususnya dolar), maka akan menjadikan nilai mata uang kita mengalami depresiasi atau penurunan.

Gambaran mudahnya adalah keadaan peredaran uang kita yang terlalu banyak, sementara pembelian asing atas mata uang rupiah ini amat sedikit. Tentu saja, berdasarkan perspektif ilmu ekonomi, hal tersebut akan berdampak pada melimpahnya penawaran mata uang domestik di pasar uang yang berimbas pada penurunan nilai riilnya.

Seiring melemahnya nilai mata uang rupiah ini, maka akan terasa betul bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor dan impor barang.

Bagi perusahaan pengekspor, mereka akan merasakan nilai produk mereka menjadi kurang bertaji, kurang berharga di pasar internasional. Sementara itu, bagi para perusahaan pengimpor, nilai inflasi ini akan berdampak pada harga komoditas dari luar negeri yang menjadi melambung tinggi. Harga barang impor yang melonjak ini tentu juga akan berimbas pada peningkatan biaya produksi dan harga jual produk.

Jika hal ini tidak diimbangi dengan daya beli konsumen domestik, maka besar kemungkinan penghasilan perusahaan pun akan mengalami penurunan, seiring menurunnya permintaan barang.

Atas dasar inilah maka pemerintah perlu untuk melakukan intervensi atau campur tangan agar kondisi perekonomian dalam negeri dapat berada pada titik yang aman. Dan pada saat ini, langkah strategis yang hendak dibentuk pemerintah adalah kebijakan gunting nilai mata uang atau redenominasi.

Selanjutnya, langkah untuk merealisasikan kebijakan redenominasi ini juga harus dilakukan secara bertahap agar tidak timbul kekagetan pada para pelaku ekonomi domestik maupun asing. Cara yang dapat ditempuh, antara lain dengan mengedukasi masyarakat dan para pelaku ekonomi domestik secara intensif mengenai kebijakan ini, agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan kondisi internal mereka.

Misalnya, dengan mengenalkan pada masyarakat bahwa saat ini, di pasar, akan berlaku dua jenis mata uang yang nominalnya berbeda, namun nilai riilnya sama. Untuk sementara waktu, mereka akan dikenalkan dengan beberapa mata uang hasil redenominasi untuk bertransaksi di pasar .

Contoh penerapannya yang sederhana adalah untuk pembelian makanan yang harganya Rp10 ribu, maka konsumen juga boleh membayarnya dengan uang (redenominasi) Rp10. Minuman yang harganya Rp5 ribu, konsumen juga boleh membayarnya dengan Rp5, dari uang redenominasi.

Selama proses edukasi dan penyesuaian ini, pemerintah juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar mereka menukar mata uang yang lama di bank dengan mata uang yang baru.

Selama proses pembelajaran ini, pemerintah tidak boleh bertindak gegabah seperti dengan bersegera untuk tidak mensahkan lagi mata uang yang lama. Sebab hal tersebut akan berpotensi menimbulkan kekagetan dan gangguan perekonomian pada masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

Pemerintah sepatutnya bertindak hati-hati dalam memberikan kesempatan pada masyarakat dan terutama para pelaku ekonomi itu supaya mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan keadaan mata uang yang baru.

Dan, yang menjadi fokus utama bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat pada saat proses pembelajaran ini adalah mengenai konsep terjadinya dualisme harga barang untuk sementara waktu, yakni harga barang awal dan harga versi redenominasi. Sehingga, andaikan mereka benar-benar telah paham dan telah terbiasa untuk mempraktikkan konsep mata uang yang baru ini, barulah pemerintah dapat menarik secara sepenuhnya keberadaan mata uang lama yang beredar di pasar.

Pada saat mata uang yang lama dapat ditarik secara keseluruhan oleh pihak pemerintah (Bank Indonesia) dan masyarakat pun telah terbiasa menggunakan mata uang hasil redenominasi ini, maka langkah berikutnya tinggal menyelesaikan sebuah pertanyaan: Mampukah para pelaku bisnis itu tetap bertahan dengan adanya kebijakan mata uang yang baru itu?