Memasuki awal 2021, setidaknya terdapat empat gunung berapi yang mengalami erupsi dengan intensitas waktu yang hampir bersamaan. Beberapa gunung berapi yang dimaksud di antaranya seperti Gunung Merapi (Daerah Istimewa Yogyakarta), Gunung Semeru (Jawa Timur), Gunung Raung (Jawa Timur), dan Gunung Sinabung (Sumatera Utara).

Tidak hanya ancaman bencana erupsi gunung berapi, awal tahun 2021 Indonesia juga mengalami sejumlah bencana lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Pertengahan Januari, Kota Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat mengalami gempa bumi berkekuatan 6,2 skala ritcher.

Di wilayah lain, bencana banjir juga menerjang di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang berakibat puluhan ribu warga diungsikan. Tingginya intensitas curah hujan, juga menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor di Manado dan Sumedang. Bencana akibat banjir dan tanah longsor juga berpotensi terjadi di wilayah lain yang memiliki curah hujan yang tinggi.

Tingginya siklus bencana diprediksi dan berpotensi akan terus terjadi hingga sepanjang tahun 2021. Ujian bencana alam yang dihadapi Indonesia juga berkelindan dengan bencana non alam yakni virus korona yang juga tidak bisa diprediksi kapan akan usai.

Atas dasar itu Asah Kritis Indonesia mengadakan diskusi daring  seri ke-14 dengan tema Masyarakat, Bencana, dan Negara. Beberapa pembicara yang hadir di antaranya Noer Cholik (Staf Gunung Merapi, Balai Penyeledikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Badan Geologi), Muzayin Nazaruddin, (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia), dan Aris Arif Mundayat (Pendiri Asah Kritis Indonesia).

Peta Penyebaran Informasi Kebencanaan

Selama Noer Cholik berkhidmat di BPPTKG sebagai pengamat Gunung Merapi, dia tidak menampik ihwal masih terjadinya kesenjangan komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sekitar Gunung Merapi. Erupsi pada 2010 lalu misalnya, jumlah korban mencapai ratusan meski sudah diberikan peringatan dini kepada masyarakat untuk mengungsi.

Kesenjangan komunikasi selama ini disebabkan terminologi kebencanaan yang tidak banyak dipahami masyarakat. Misalkan seperti perpindahan level kondisi bencana dari normal, waspada, siaga dan awas yang selama ini belum memiliki standar nasional—termasuk penjelasan tindakan apa yang harus dilakukan masyarakat selama setiap fase level tersebut. Termasuk minimnya pemahaman peta Kawasan Rawan Bencana, dari KRB I, KRB II, dan KRB III yang sempat diplesetkan sebagai Kawasan Rabi Bantu.

Dalam hal komunikasi efektif antara ahli kebumian dan pengambil keputusan, menurut Robert Tilling, pemerintah terbagi menjadi dua unsur yakni unsur pengarah dan unsur pelaksana. Secara spesifik unsur pengarah terdiri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Universitas.

Tugasnya secara umum melakukan kajian dasar gunung berapi yang memuat tentang proses magmatis, proses letusan, produk letusan, fenomena terkait letusan, studi pemodelan, interval letusan, jaringan monitoring, remote sensing, dan instrumentasi. Sejumlah kajian tersebut kemudian akan ditemukan sebuah kesimpulan tentang perilaku letusan masa lalu dan saat ini melalui pemetaan geologi dan strateginya. Kemudian tindak lanjut yang dihasilkan berupa pemahaman sistem gunung api.

Badan lain yang termasuk bagian unsur pengarah adalah Badan Geologi, termasuk BPPTKG yang memberikan keterangan resmi peringatan bahaya setelah melakukan kajian yang memuat tentang peringatan dini, prakiraan bahaya, penilaian bahaya dan risiko.

Adapun unsur pelaksana di antaranya terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Lembaga-lembaga ini yang menjadi ujung tombak kebencanaan dengan melakukan penguatan kapasitas sampai manajemen pengungsian, rencana kontingensi, dan penataan ruang.

Guna mempermudah distribusi infomasi kebencanaan, BPPTKG selain penyuluhan, pelatihan, sosialisasi melalui media sosial—juga mengeluarkan Catur Gatra Ngadepi Bebaya yang berisi keterangan level bencana mulai dari Normal, Waspada, Siaga, dan Awas. Level bencana yang tercantum dalam Catur Gatra tersebut juga memuat infomasi berupa hal-hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat di setiap level kebencanaan tersebut.

Evolusi Pemahaman Masyarakat tentang Gunung Merapi

Gunung Merapi tercatat termasuk salah satu gunung berapi yang aktif di Pulau Jawa. Aktivasi dalam bentuk erupsi tersebut berlangsung selama beberapa waktu yang berlangsung secara fluktuatif. Periodesasi erupsi tersebut secara langsung atau tidak langsung mengonstruksi pemahaman masyarakat tentang Gunung Merapi.

Pertama, periode Mataram Hindu pada abad ke-8, Gunung Merapi dianggap sebagai pusat spiritual. Hal inilah yang menjadi titik awal mula perkembangan budaya dan peradaban Jawa menjadi pusat pemerintahan—seiring semakin banyak ditemukannya peninggalan candi-candi.

Di abad ke-10 masih di periode Mataram Hindu, Gunung Merapi mulai muncul anggapan Gunung Merapi sebagai sumber ancaman sehingga terjadinya migrasi pusat pemerintahan yang semula berpusat Jawa Tengah kemudian bergeser ke Jawa Timur.

Kedua, periode Mataram Islam pada abad ke-15, menguatnya kesadaran Gunung Merapi sebagai sumber ancaman menyebabkan pusat pemerintahan dibangun di luar daerah ancaman. Hal ini terlihat sebagaimana keberadaan Kerajaan Mataram Islam, Kraton Plered, Kasultanan Yogyakarta, Pakualaman Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta yang letaknya rata-rata berjarak 30 KM dari Gunung Merapi. Pada periode tersebut semakin memperkuat kesadaran kolektif ihwal hilangnya peradaban Budha-Hindu disebabkan letusan gunung berapi di Jawa Tengah.

Ketiga, periode Kolonial yang berlangsung pada abad ke-17 sampai abad ke-20 ditandai dengan keberadaan erupsi Gunung Merapi sebagai bagian dari peristiwa alam. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya vulkanologi pada 1920 termasuk proses pengamatan. Keberadaannya dapat dibuktikan dengan ditemukannya dokumentasi berupa catatan dan foto perkebunan tembakau berlatar belakang Gunung Merapi.

Keempat, periode Kemerdekaan pada abad ke-21 mulai menemukan konsep mitigasi bencana termasuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan (Iptek) sebagai metode pengamatan Gunung Merapi. Ini dapat ditemui pos pengamatan yang dibangun secara permanen pada 1954. Pada fase empat periode tersebut pemahaman masyarakat yang berdasarkan mitos dan sains saling berkelindan dan berjalan secara fluktuatif sekaligus saling melengkapi seiring terjadinya pergeseran zaman.

Menginterpretasikan Bencana

Muzayin Nazaruddin mengungkapkan tidak mudah mendefinisikan suatu peristiwa besar sebagai sebuah bencana. Sejauh pengamatannya berdasarkan perspektif banyak ahli menyebutkan perlunya praktek interpretasi ketika manusia dan kebudayaan mengindentifikasi peristiwa sebagai sebuah bencana.

Pertama, peristiwa, yang memuat kejadian tentang alam, sosial, politik, industrial, atau juga bisa gabungan dari elemen-elemen tersebut yang dianggap merugikan manusia. Sedangkan manusia juga tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengurangi kerugian atau bangkit dari peristiwa tersebut.

Kedua, denominasi yakni kemampuan interpretasi tentang apa yang terjadi. Misalnya, ada gunung berapi meletus yang terletak di tengah lautan, namun tidak ada pemukiman manusia yang dirugikan akibat peristiwa tersebut tidak akan didefinisikan sebagai sebuah bencana. Pada titik tersebut, alam pikiran manusia bekerja untuk mendefinisikan apakah sebuah peristiwa disebut sebagai bencana atau tidak.

Ketiga, evaluasi yakni kemampuan interpretasi tentang mengapa hal itu terjadi. Pada level ini, sebuah peristiwa didefinisikan sebagai sebuah bencana dengan bahasa daerah masing-masing yang kemudian memiliki keterkaitan dengan kearifan lokal. Upaya pendefinisian tersebut merupakan hasil sebuah perenungan mendalam tentang kenapa bencana itu terjadi.

Secara ringkas bahwa sebuah peristiwa yang sering didefinisikan sebagai bencana oleh pihak luar, seringkali tidak disebut sebagai bencana oleh masyarakat setempat setelah melewati tiga level interpretasi tersebut.

Mitologi sebagai Basis Memori Kebudayaan

Budaya bencana, seperti halnya Muzayin mengutip Greg Bankoff tentang teorinya Culture of Disaster yang mengatakan dalam sebuah masyarakat dengan tingkat ancaman bencana alam yang tinggi, sering kali bencana sudah terintegrasikan dengan skama kehidupan sehari-hari dalam budaya setempat. Selanjutnya terekspresikan dalam bentuk humor keseharian, folklore, kesenian, ritual, arsitektur, dan tata ruang.

Kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat tersebut secara perlahan mengonstruksi pemahaman bagaimana merespons saat bencana terjadi dan bagaimana saat bangkit—sehingga memiliki pola adaptasi yang khas ihwal memahami bencana. Bencana budaya juga menyiratkan hal yang lebih mendasar yakni relasi timbal balik antara alam dan budaya.

Gunung Merapi contohnya, hidup mitologi berupa roh atau spiritual yang dipercayai sering hadir melalui mimpi atau dalam bentuk gejala alam. Sosok di kawasan lereng selatan biasa disebut Nyai Gandrung Melati. Sebaliknya sosok di kawasan lereng utara biasa disebut dengan Mbah Petruk. Ada juga satu kepercayaan ihwal pohon bambu yang tiba-tiba pecah, dimaknai sebagai tanda saatnya warga untuk mengungsi. Mitologi yang hidup, tumbuh, dan bertahan secara natural itu perlahan membentuk memori kebudayaan masyarakat setempat

Muzayin juga mencontohkan ketika bencana tsunami yang melanda Aceh pada 2004 silam. Peristiwa tersebut memakan korban sebanyak ratusan ribu jiwa. Namun di tempat lain yang berdekatan dengan Aceh yakni Pulau Simeulue korban jiwa yang ditemukan hanya sebanyak 6 korban jiwa.

Sedikitnya jumlah korban di Pulau Simeulue disebabkan karena adanya kearifan lokal yang biasa disebut Smong sinonim dari tsunami. Bertahannya Smong dalam gempuran perubahan zaman dikarenakan eksistensinya sejak tsunamai 1907 terus dihidupkan secara organik dan kultural oleh masyarakat Simeulue dalam bentuk kesenian, cerita rakyat, dan syair lagu. Sehingga secara kolektif Smong yang sejak awal berupa teks kebudayaan perlahan menjadi basis memori kebudayaan masyarakat setempat yang terus terwariskan dalam generasi selanjutnya.

Sekalipun Aceh dan Pulau Simeulue berada pada satu wilayah administrasi provinsi Aceh, jumlah korban pada kedua wilayah tersebut memiliki perbandingan jumlah yang terlampau jauh. Padahal di Banda Aceh dan Aceh Besar juga terdapat teks kebudayaan yang biasa disebut Le-Benua. Di kawasan lainnya seperti Singkil terdapat istilah bernama Gloro.

Sekalipun dalam dua kawasan tersebut terdapat teks kebudayaan yang masih hidup. Besarnya jumlah korban jiwa akibat tsunami 2004, diduga disebabkan belum terinternalisasikan dengan baik di kalangan masyarakat sebagai memori kebudayaan dalam kehidupannya.

Perbedaan konteks peristiwa di Simeulue dan Aceh, dalam pendekatan antropologis, kata Aris, tidak bisa dipisahkan dengan migrasi dan eksodus akibat bencana berskala besar. Migrasi penduduk pada suatu wilayah yang memiliki teks kebudayaan bencana, secara langsung basis memori kebudayaan yang sudah lama bermukim di suatu komunitas masyarakat juga turut bermigrasi.

Di suatu tempat yang baru yang dinilai lebih aman dari sebuah bencana, teks kebudayaan yang kemudian berpotensi menjadi basis memori kebudayaan tersebut belum tentu bisa lahir dan tumbuh kembali seperti di lokasi sebelumnya. Ia bisa terabaikan karena situasi yang lebih kondusif. Itulah kenapa memori kebudayaan di suatu tempat masih ada dan di tempat lain hilang.

Di banyak tempat dan masyarakat lain, teks kebudayaan sering tertutup dan tertimbun dengan ingatan baru—baik yang disebabkan migrasi penduduk maupun kedatangan penduduk baru yang memiliki kultur yang berbeda.

Contoh wilayah lain, Palu misalnya, nenek moyang masyarakat sekitar sering menyebut tsunami dengan sebutan Bombatalu, gempa dengan sebutan Linu, tanah bergerak atau tanah longsor dengan sebutan Nalodo. Teks kebudayaan tersebut masih hidup dan kebenarannya bahkan ketangguhannya merespons perubahan zaman tentu terbuka untuk diperdebatkan secara dialektis.

Setelah bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu 2018 lalu, masyarakat merasakan keengganan untuk membeli tanah di sekitar wilayah yang mengalami likuifaksi. Padahal kawasan tersebut mengalami likuifaksi selama lebih ribuan tahun dan hidup sebagai memori kebudayaan setempat.

Pada akhirnya wilayah tersebut dibeli oleh sebagian pendatang yang belum mengetahui memori kebudayaan setempat—yang tidak menutup kemungkinan akan menghegemoni sekalipus menutupi dan menghapus memori kebudayaan dengan ingatan-ingatan baru.

Kearifan lokal baik yang berupa mitologi maupun yang secara kolektif menjadi menjadi memori kebudayaan setempat ini perlu untuk dihimpun dan dikompilasikan. Untuk kemudian mendistribusikan pengetahuan kepada pembaca yang tidak lain adalah generasi penerus. Tujuannya tak lain adalah untuk mendokumentasikan dan merawat ingatan sekaligus untuk memotret bagaimana masyarakat setempat melakukan mitigasi bencana secara cepat dan tepat sebelum bantuan pemerintah hadir. 

Komunikasi Bencana; Multiaktor-Jaringan-Perspektif-Tahap

Komunikasi bencana tidak bisa didefinisikan hanya sebatas komunikasi yang terhubung antara pemerintah dan stakeholders termasuk media massa—yang hanya dilakukan pada saat bencana terjadi. Ia sesungguhnya perlu melampaui dari hanya sekadar praktik hubungan masyarakat (public relation)

Secara spesifik yang disebut Muzayin adalah ihwal komunikasi bencana yang menjadi bagian integral penting dalam skema komprehensif dalam pengurangan resiko bencana secara utuh. Komunikasi bencana terbagi menjadi beberapa bagian yang saling terintegrasi dan terkoneksi.

Pertama, multiaktor, melibatkan berbagai aktor sosial yang tidak hanya dari unsur pemerintahan saja, tetapi juga melibatkan masyarakat terdampak sebagai aktor yang sangat penting. Kedua, multijaringan, bahwa setiap aktor terhubung dengan aktor lain dalam jaringan sosial yang kompleks. Hal ini bisa bermaksud untuk mempermudah, sekaligus bisa memperumit seiring kehadiran media sosial yang membuka peluang atas kesimpangsiuran informasi.

Ketiga, multiperspektif, setiap aktor khususnya masyarakat terdampak bencana, memiliki perspektif masing-masing dalam memahami bencana yang terjadi. Perspektif itu sering berbeda, bertentangan, dan bahkan berkonflik satu sama lain.

Keempat, multitahap, komunikasi bencana bukan hanya komunikasi yang terjadi pada saat emergensi, namun juga memuat seluruh proses komunikasi terkait seperti dalam kondisi prabencana yang memuat tentang distribusi komunikasi kepada masyarakat agar memperkuat kesadaran bencana; saat bencana memuat lebih pada soal validitas informasi di tengah menguatnya rumor dan isu yang tidak jelas; pascabencana memuat tentang komunikasi yang menjalankan fungsi kontrol distribusi bantuan dan rehabilitasi bencana.

Krisis Bencana dan Perubahan Sosial Budaya

Problem kebencanaan sering dimaknai dengan bagaimana proses penanganan mitigasi bencana hanya sebatas pada relokasi masyarakat terdampak ke lokasi yang dinilai lebih aman. Padahal sekalipun hal itu dilakukan, kata Aris, tidak serta merta menjawab kesulitan yang dialami masyarakat—karena terdapat beberapa dimensi yang sering terabaikan yakni dimensi krisis.

Krisis tersebut dapat ditemui semenjak warga menerima kebijakan sebagai pengungsi di tempat yang baru yang dianggap lebih aman dari ancaman bencana. Bila diamati lebih mendalam, sejak itulah krisis-kriris baru datang mengikuti dan berlangsung secara bergantian. Bahkan dapat pula terjadi secara bersamaan sekaligus.

Krisis perekonomian merupakan dampak yang sudah pasti dirasakan oleh masyarakat. Sebab sebagian besar masyarakat bermata percarian sebagai petani dan peternak memanfaatkan lahan hijau di sekitar lereng gunung. Saat proses pengungsian berlangsung, secara tidak langsung juga memunculkan kekhawatiran baru karena sumber perekonomian yang berada pada radius 3,5 KM ditinggalkan menyebabkan mandeknya dan terputusnya penghasilan masyarakat.

Binatang ternak misalnya, selama ini masih dianggap sebagai economic capital semataPadahal, binatang ternak merupakan bagian dari living capital karena karakternya yang hidup dan terus tumbuh. Problemnya adalah penyelamatan warga juga tidak dibarengi dengan penyelamatan binatang ternak termasuk bagaimana managemen konsep living capital yang belum terjelaskan dengan baik. Sedangkan hal itu berkaitan dengan krisis ekonomi dan investasi waktu yang tidak sebentar bagi masyarakat terdampak.

Tiadanya penghasilan yang dialami masyarakat secara tidak langsung juga membuka peluang terjadinya krisis psikologis yang berujung pada stres. Termasuk dampak lanjutan yang ditimbulkan hingga ke krisis keluarga yang berdampak dengan hubungan suami-istri dan orangtua-anak. Begitu seterusnnya hingga memunculkan potensi baru ke ranah krisis sosial yang lebih luas.

Ini sejalan dengan hasil survey yang dilakukan BPPTKG pada 2012 untuk melihat sekaligus memotret risiko dari masyarakat yang berbasis pada fakta demografis. Bila melihat data pendidikan warga di sekitar lereng Gunung Merapi. Hasilnya jenjang pendidikan SD sebesar 31%, SMP 22%, SMA 30%, Akademi 7%, dan Sarjana 10%.

Berdasarkan jenjang pendidikan tersebut, kemudian dapat diketahui tiga besar profesi masyarakat lereng Gunung Merapi di antaranya adalah petani, peternak, dan penambang galian C. Hasilnya, pada kurun waktu 2012-2018 terjadi diversifikasi ekonomi mata pencarian dari petani, peternak, dan penambang mengalami peralihan pada sektor wisata bencana. Tren yang terjadi secara signifikan ini hanya terjadi di lereng selatan dan utara Gunung Merapi.

Kondisi ini juga memperkuat pandangan banyak peneliti kebencanaan yang menyebut bencana juga termasuk bagian dari aktor sosial yang justru bisa menghambat, mempercepat, memperkuat, dan memunculkan pergeseran sekaligus perubahan sosial dan budaya masyarakat setempat sebagai respons penyesuaian lebih lanjut.

Peluang Sains dan Otokritik di Dalamnya

Dalam hal riset berbasis ilmu pengetahuan, Muzayin mempunyai catatan kritis mengenai hal itu. Sebagaimana mitologi dan teks kebudayaan dalam pembahasan sebelumnya, rupanya juga memberikan persoalan bagi sebagian kalangan peneliti sosial kebencanaan.

Selama ini yang berkembang adalah munculnya justifikasi bahwa mitologi dan teks kebudayaan dianggap sebagai sesuatu yang irasional dan tahayul dalam pengembangan kapasitas kebencanaan.

Pola kerangka berpikir seperti itu merupakan model komunikasi satu arah seperti yang pernah dicontohkan Harold Dwight Lasswell yang di antaranya memuat pertanyaan: Siapa mengatakan apa? Pada siapa? Melalui media apa? Dengan efek apa? Secara disadari atau tidak, model komunikasi semacam itu tidaklah tepat untuk dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk memahami realitas fenomena komunikasi bencana.

Bagi Muzayin yang saat ini tengah menempuh studi S3 di Departemen Semiotika, Universitas Tartu Estonia, model komunikasi satu arah memiliki kelemahan seperti begitu dominannya sumber informasi yang berasal dari pemerintah maupun dari media. Akibatnya yang kemudian ditimbulkan adalah masyarakat terdampak bencana dianggap sebagai objek yang pasif. Dalam situasi ketidakberdayaan masyarakat terdampak sekaligus sebagai jalur utama penerima bantuan, yang muncul kemudian adalah anggapan masyarakat yang tidak memiliki pemahaman kebencanaan yang cukup.

Model komunikasi yang bersifat satu arah, secara langsung membentuk kecenderungan yang berorientasi pada efek kerusakan yang diakibatkan dari bencana pada saat emergensi semata. Padahal praktik dominasi seperti perjuangan masyarakat yang juga seorang survivor perlu untuk diberikan perhatian dan ruang (aspirasi) khusus sebagai bagian dari sumber terdekat dalam peristiwa bencana. Redupnya suara masyarakat secara langsung juga membentuk dominasi lain yang hanya berfokus kepada institusi pemerintah

Di tengah kondisi tersebut, terlebih bagaimana pandangan sinisme terhadap mitologi dan teks kebudayaan masyarakat—secara perlahan penelitian dengan sendirinya membangun pondasi elitis sejak awal. Sebagaimana sains diharapkan juga mampu menjawab persoalan kemanusiaan pada akhirnya tidak mampu mengungkap dinamika sosial karena kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya.

Sebagaimana saat ini pemerintah yang sedang menanggulangi pandemi korona—yang menjadi bagian dari bencana non alam, secara gamblang menampilkan gaya kepemimpinan yang tidak jelas menyoal arah kebijakan akan dibawa ke mana. Ini terlihat bagaimana pemerintah melalui juru bicara terlalu banyak disibukan dengan persoalan angka, tanpa memikirkan solusi lanjutan yang substansif dan transformasi penanganan pandemi korona secara komprehensif.

Di tengah kegamangan kepemimpinan pemerintah, apa yang bisa diharapkan sebagai penolong manusia di tengah ancaman bencana alam dan non alam? Jawabannya tak lain adalah sains yang dioperasionalkan secara inklusif dan partisipatif.

Di luar dugaan, hal tersebut diamati dengan baik oleh komunitas jurnal penelitian Nature Research. Sebelumnya pada akhir tahun 2020 merilis 10 orang yang dianggap berpengaruh dalam dunia sains selama pandemi korona sepanjang tahun 2020.

Yang menarik perhatian, dari sebagian besar orang yang berlatar belakang di bidang kesehatan (ilmuwan), salah satu tokoh yang muncul adalah Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru. Di bawah kepemimpinannya, Selandia Baru langsung menerapkan kebijakan lockdown beberapa waktu setelah kasus pertama virus korona terkonfirmasi.

Kebijakan lockdown dan pembatasan pergerakan lainnya diterapkan di Selandia Baru termasuk salah satu yang paling ketat di dunia. Sebaliknya di saat yang hampir bersamaan, di Indonesia ramai menerapkan kebijakan tiket pesawat dengan harga murah untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

Kebijakan pembatasan mobilitas tersebut mengantarkan Selandia Baru menjadi salah satu negara yang sukses menangani virus korona. Hanya dalam beberapa bulan, Selandia Baru berhasil menekan angka penularan sehingga kemudian dapat memulai era baru lebih awal dibandingkan negara lain yang masih berjibaku melawan penyebaran virus korona.

Sains termasuk bagaimana mengolaborasikan secara multidisiplin berpeluang besar menjadi malaikat penolong di tengah ancaman bencana alam dan bencana non alam. Selain juga perlu didorong kepemimpinan tegas dan jelas, termasuk keberpihakan dengan mengoptimalisasikan manfaat sains untuk menyelamatkan keberlangsungan umat manusia di masa depan.