Saya ingin merenung tentang Abu Bakar Ba’asyir. Saya ingin merenung tentang tindak pidana (terorisme) yang dilakukannya. Saya ingin merenung tentang awal kebebasannya pekan depan setelah Presiden Joko Widodo memberikan kebebasan tanpa syarat kepadanya.

Ba’asyir kini berusia 81 tahun. Di usia bonus ini (usia-usia di atas kepala enam adalah bonus dari Sang Pencipta), tentu ia sulit menjalani hari-harinya di penjara. Kesempatan menghirup udara kebebasannya masih tersisa kurang lebih 6 tahun, karena hingga saat ini ia baru menjalani 9 tahun masa hukumannya dari pidana 15 tahun yang divonis kepadanya.

Di berbagai media, Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara. Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga penasihat hukum Jokowi-Ma’aruf Amin (pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1) menyampaikan, upaya pembebasan Ba’asyir sebenarnya sudah dilakukan sejak Desember 2018 lalu. Namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi, upaya dimaksud berujung gagal. Entah syarat-syarat apa yang dimaksud Yusril ini.

Menurut Yusril, ia juga berhasil meyakinkan Presiden untuk memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Ba’asyir. Dan menurut Jokowi, alasan pembebasan tersebut karena Ba’asyir sudah sepuh (tua) dan juga pertimbangan kemanusiaan.

Saya merenung tentang keputusan (pembebasan) ini. Saya merenung karena keputusan mengenai pembebasan tanpa syarat ini bertolak belakang dengan aturan pembebasan bersyarat yang diatur dalam peraturan menteri (Permenhukham Nomor 3 tahun 2018). 

Peraturan menteri yang mengatur tentang pembebasan bersyarat dikesampingkan oleh Presiden. Alasannya jelas, peraturan menteri, sebagai kebijakan yang dibuat oleh menteri di lingkungan eksekutif, dapat dikesampingkan oleh Presiden, karena Presiden adalah puncak tertinggi dari eksekutif. Alasan ini legal, sebagaimana juga telah dikemukan oleh Yusril di berbagai media.

Namun demikian, terhadap pembebasan bersyarat tersebut, Ba’asyir secara tegas menolak menandatangani persyaratan untuk setia kepada NKRI dan Pancasila. Bagi Ba’asyir, ia hanya taat kepada Allah dan setia kepada Islam.

Sikap Ba’asyir yang menolak setia kepada NKRI dan Pancasila kemudian diterima oleh Presiden. Bagi Presiden (mungkin), taat kepada Allah dan setia kepada Islam sama halnya dengan setia kepada Pancasila. Dan mungkin karena tafsir itu, Presiden tidak mempersoalkan penolakan Ba’asyir tersebut.

Dalam kacamata hukum, kebijakan Presiden membebaskan Ba’asyir bisa diperdebatkan. Kita bisa saja memperdebatkan bahwa keputusan (Presiden) itu telah melampui dan menerobos ruang kekuasaan kehakiman. Apalagi pertimbangan kemanusiaan itu justru merupakan penilaian Presiden saja (yang katanya telah didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk para ahli hukum, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM), dan bukan atas permohonan Ba’asyir sendiri.

Keputusan pembebasan Ba’asyir memang perlu direnungkan. Dalam perenungan, saya pun teringat debat Capres dan Cawapres belum lama ini. Saya teringat pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa presiden sebagai penegak hukum tertinggi atau chief of law enforcement officer

Pernyataan Prabowo ini kemudian dijadikan bahan olok-olokan di medsos, dan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN), bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak memahami konsep tata negara Indonesia.

Saya menduga jangan-jangan itu sindiran Prabowo saja. Jangan-jangan Prabowo sedang mengkritik tindakan eksekutif yang tidak jarang menerobos ke ranah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.

Pernyataan Prabowo bahwa Presiden sebagai chief of law enforcement officer mungkin saja benar apabila Presiden mengambil Keputusan (kebijakan) membebaskan Ba’asyir bukan dalam bentuk grasi. Apalagi kenyataannya, baik Ba’asyir atau kuasa hukumnya, tidak pernah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. 

Dan kalaupun memberikan grasi, tentu Presiden harus terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (yudikatif). Karena bagaimanapun juga, vonis hakim tidak serta-merta dianulir dan diabaikan begitu saja tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.

Namun kenyataannya tidak. Pembebasan Ba’asyir bukan grasi. Di sini Presiden seolah-olah telah menjadi chief of law enforcement officer. Ia (Presiden) telah membuat dan menafsirkan hukumnya sendiri dalam pembebasan Ba’asyir tanpa pertimbangan dari Mahkamah Agung (yudikatif) atau tanpa mengaturnya terlebih dahulu dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pembebasan Ba’asyir dalam perenungan saya adalah upaya memaafkan dari negara. Upaya negara memaafkan Ba’asyir menjadi nyata ketika Presiden, sebagai kepala negara, mengeluarkan kebijakan pembebasan tanpa syarat kepada Ba’asyir. Kini “negara” mulai bisa memaafkan pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti terorisme.

Kalau terhadap kejahatan luar biasa—terorisme—saja/kejahatan khusus, “negara” bisa memaafkan pelakunya, lalu bagaimana dengan kejahatan atau juga pelanggaran yang biasa atau umum? Apakah “negara” juga mampu memaafkan kejahatan atau pelanggaran jenis ini?

Saya ambil dua contoh kasus yang cukup populer belum lama ini. Pertama, kasus Fidelis Arie Sudawarto. Kedua, kasus Baiq Nuril.

Fidelis yang menanam 39 batang ganja (cannabis sativa), yang kemudian diambil ekstraknya untuk digunakan merawat sang istri yang menderita penyakit langka syringonyelia, divonis 8 bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp1 miliar atau subsider 1 bulan penjara. 

Setelah 32 hari pasca penangkapannya, sang istri akhirnya meninggal dunia. Fidelis bebas bersyarat setelah permohonannya dikabulkan.

Dalam kasus Baiq Nuril justru berbeda. Setelah menempuh proses hukum yang berliku-liku, melalui ‘tangan’ Mahkamah Agung di tingkat Kasasi, Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan. 

Baiq Nuril yang memiliki 3 orang anak yang membutuhkan kasih sayangnya harus menelan kenyataan getir karena divonis bersalah sebab merekam pembicaraan atasannya tentang ‘hubungan badan’ dengan seorang wanita.

Kedua kasus tersebut dapat dijadikan perbandingan dalam pemberian pembebasan tanpa syarat kepada narapidana. Kalau Presiden bisa memutuskan pembebasan tanpa syarat untuk Ba’asyir, mengapa pada kasus Fidelis Arie Sudawarto dan Baiq Nuril, Presiden diam saja? Apakah karena keduanya belum sepuh? Kalau karena alasan kemanusiaan, misalnya, dalam kasus Fidelis dan 39 batang ganjanya, juga seharusnya diperhatikan. 

Apakah menyelamatkan nyawa istrinya sendiri tidak dapat dijadikan alasan kemanusiaan? Apakah aturan itu lebih penting dari (nyawa) manusia? Bukankah aturan itu dibuat untuk melindungi manusia? Diperdebatkan saat ini percuma, karena istri Fidelis akhirnya tetap meninggal juga.

Dari kasus Baiq Nuril pun hampir sama. Ia hanya berusaha membela dan melindungi dirinya dari pelecahan atasannya. Anak-anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dapat dijadikan sebagai alasan ‘kemanusiaan’ untuk membebaskannya. 

Tetapi apakah segampang itu, alasan kemanusiaan dapat dijadikan dasar mengambil keputusan untuk membebaskan seseorang (apalagi tanpa syarat)? Tentu tidak. Bahkan tidak mudah. Mengapa? Karena hukum itu bersifat kaku/keras/kejam, tetapi memang demikian bunyinya; undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat—lex dura sed tamen scripta.

Pada kasus Fidelis dan Baiq Nuril, tidak sedikit elemen masyarakat yang menyatakan ketidakpuasanya. Banyak yang beranggapan bahwa vonis hakim jauh dari rasa keadilan. Tetapi apa pun yang telah terjadi, vonis hakim harus ditaati dan dilaksanakan. Dan begitulah, hukum itu kejam, karena itulah bunyinya.

Dengan alasan kemanusiaan, Ba’asyir mendapat perlakuan berbeda dibandingkan Fidelis atau Baiq Nuril. Mungkin karena pada kasus Ba’asyir diakibatkan karena ia telah menjalani 2/3 masa tahanannya. 

Tetapi, walaupun demikian, Ba’asyir tidak mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, apalagi sebagai narapidana tindak terorisme, secara sadar ia menolak mengikrarkan (secara tertulis) kesetiaan kepada NKRI. Mengapa Ba’asyir justru mendapat perlakuan yang istimewa? Mengapa Ba’asyir yang menolak syarat justru memperoleh kebebasan tanpa syarat?

Tentang (keputusan pembebasan) Ba’asyir saya kembali merenung. Saya merenung, kalau “negara” telah mampu (dengan mudah) memaafkan Ba’asyir, kapan negara meminta maaf terhadap peristiwa 65? Kapan negara meminta maaf kepada para korban segala pelanggaran hak-hak asasi manusia yang menelan ratusan ribu nyawa meninggal dan puluhan ribu orang ditahan tanpa melalui proses peradilan? 

Memang konteksnya tentu beda, tetapi kalau negara bisa (mudah) memaafkan, apa sulitnya meminta maaf. Bukankah dengan meminta maaf dapat membebaskan kita dari rasa benci dan dendam akan masa lalu?

Negara bisa memaafkan Ba’asyir. Memaafkan (baca: membebaskan tanpa syarat) Ba’asyir bahkan sudah jadi keputusan Presiden—keputusan Kepala Negara—“keputusan negara”. Untuk peristiwa 65, negara mungkin masih malu-malu, atau juga jual mahal untuk meminta maaf. Tapi mungkin saja “negara” masih menunggu waktu dan saat yang tepat. 

Pada kasus Ba’asyir, “negara” (mungkin) telah menemukan momentum (politiknya). Untuk (meminta maaf) tragedi 65, mungkin belum saatnya, karena negara belum mendapatkan momentum (politiknya). Kira-kira begitu dalam renungan saya.