"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya." - Airlangga Hartarto (8/10).

Yang bicara itu adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Di sini, Airlangga Hartarto, benar dan sangat benar sekaligus ngawur.

Ia mengatakan bahwa gerakan penolakan terhadap UU Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah belakangan ini ditunggangi.

Airlangga Hartarto benar bahwa gerakan itu memang ditunggangi, ditunggangi oleh rakyat, ditunggangi oleh publik, ditunggangi oleh petani, ditunggangi oleh masyarakat adat, ditunggangi oleh buruh, ditunggangi oleh mahasiswa. Jadi, apa yang salah dengan gerakan belakangan ini, pak Airlangga Hartarto?

Ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang menunggangi dan yang mensponsori gerakan. Di sini, ia sedang berusaha membangun narasi atau sedang berusaha menguasai opini publik, sehingga mencap bahwa gerakan itu tidak benar, gerakan itu tidak murni, gerakan itu ditunggangi, gerakan itu disponsori.

Ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang menunggangi dan yang mensponsori gerakan. Di sinilah liciknya pemerintah; berspekulasi dan membuat publik bertanya-tanya, siapa dalang dari gerakan itu?

Di sini, Airlangga Hartarto salah besar. Ia melihat akibat, tidak melihat sebab; kenapa gerakan penolakan terhadap UU Omnibus Law marak di seluruh Indonesia? Adalah akumulasi dari kemarahan publik selama ini yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Tujuan Airlangga Hartarto jelas, yaitu untuk meredam kemarahan publik, mematikan roh gerakan, dan pada akhirnya publik menerima UU Omnibus Law. Licik!

Soal lain, misalnya, Mahfud MD sebelumnya berbicara mengenai tiga kelompok yang meruntuhkan negara. Pertama, menurut Mahfud MD kelompok pertama yang ingin mengganti Indonesia atau negara Pancasila menjadi negara yang bukan Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017.

Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Tidak ingin mengganti negara Pancasila. Namun, menghendaki semua hukum yang berlaku harus hukum Islam. Ketiga, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan yang ingin menegakkan syariat Islam di berbagai daerah (6/10).

Teoritis sekali pak Mahfud MD berbicara. Sepertinya ia belum move on dari sejarah. Sekelas profesor masih mengungkit dan menyimpan dendam sejarah.

Ia lupa bahwa pemerintah yang tidak mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya itu menjadi ancaman yang serius meruntuhkan sebuah negara.

Sekarang (8/10) ia mengancam semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang kriminal akan di proses secara hukum. Di sini, Mahfud MD, memakai "power publik" sebagai alat untuk menindak gerakan.

Terminologi anarkis dan kriminal adalah terminologi yang diciptakan oleh pemerintah untuk melabeli gerakan; bahwa gerakan itu anarkis, bahwa gerakan itu kriminal. Masyarakat pun ikut terkoneksi dan menganggap bahwa gerakan yang dibangun oleh mahasiswa dan buruh juga anarkis dan kriminal.

Ini salah besar. Yang anarkis dan kriminal itu pemerintah; melalui apa? Melalui aparat represif. Karena mereka (pemerintah) sangat mungkin memprovokasi gerakan, memecah gerakan, menciptakan chaos, anarkis dan kriminal.

Mereka (pemerintah) memiliki intelejen, tim IT (hecker; propaganda media) dan tim anarkis (bayar preman). Jadi, yang anarkis dan kriminal itu pemerintah bukan mahasiswa dan buruh.

Sebaiknya, pemerintah menarik diri, melakukan evaluasi. Teguran Amnesty Internasional dan Komnas HAM kepada pemerintah mengindikasikan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia sangat tinggi, sejak dari pemilu 2019, penolakan terhadap RUU KPK, RUU KUHP, dan sampai pada penolakan UU Omnibus Law. Pelanggaran HAM di Indonesia meningkat.

Selesaikan dulu masalah Covid-19, benahi dulu masalah ekonomi nasional, baru bahas RUU Omnibus Law. Bukan malah gebut bahas RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang, menambah masalah baru, yang memberikan karpet merah bagi para pemilik modal (investor). Lalu, lahan petani dihabiskan, hak masyarakat adat di rampas, dan buruh di tindas. Alih-alih pemerintah bertusiyah; ini untuk menggenjot pembangunan ekonomi nasional.

Bagaimana publik tidak marah? Naskah akademis RUU Omnibus Law belum final, RUU Omnibus Law dibahas ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia resesi sementara di DPR Undang-Undangnya sudah disahkan. Publik juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus di DPR.

Apa yang disahkan oleh DPR di Senayan sana? Proyek? Sponsor? Ini yang lebih berbahaya daripada yang dikatakan oleh Airlangga Hartarto tadi. Pengesahan UU Omnibus Law itu ditunggangi; oleh  siapa? Oleh pemilik modal, elite-elite ekonomi, dan segelintir orang yang menguasai kekuasaan (oligarki).

Jadi, tidak benar bahwa gerakan mahasiswa dan buruh ditunggangi, sebagaimana yang dikatakan oleh Airlangga Hartarto dan Mahfud MD tadi. Justru sebaliknya, gerakan mahasiswa dan buruh hari ini berhasil menelanjangi kebobrokan pemerintah hari ini. Kita sudah menang, menunjukkan kepada publik luas bahwa inilah penguasa hari ini.