Dorongan dalam berpendapat dan beropini adalah kebebasan. Setidaknya hukum rimba tepat menggambarkan situasi ini di mana anekdot berbunyi bahwa siapa yang paling kuat dia yang bertahan tidaklah laku dalam kultur akademik dan politik bangsa saat ini.

Tentu legitimasi maksud dari 'siapa yang paling kuat' di sini berkonotasi pada argumentasi. Rasionalisasi menjadi pertunjukan dalam ajang pembuktian ketahanan argumen dalam rimba akademik maupun politik.

Namun realitas dan meta-realitas (dunia maya) saat ini menampilkan rimba yang imajiner. Kenapa demikian? Karena ketahanan uji akademik ataupun isu politik bertahan kala psikologi rimba beranggapan bahwa 'mayoritaslah yang akan bertahan'.

Mayoritas menjadi hakim dalam penyangsian argumen. Hal ini merupakan kultur yang berangkat dari psikologi massa, bukan rasionalitas pikiran.

Hukum rimba itu dapat mematikan sekaligus mengubah tatanan yang ada. Ibarat kata hutan dikuasai oleh gerombolan serangga yang secara jumlah mereka berada di puncak rantai hukum alam.

Sebagaimana puncak kekuasaan dalam tatanan hukum memengaruhi siklus rantai makanan yang ada, maka bisa dipastikan bahwa kepunahan hewan-hewan kuat—argumentasi rasional—akan mati karena haknya untuk menelan mangsa yang lemah telah ditaklukkan oleh mayoritas sebagai penguasa. 

Ketika penulis kontekstualisasikan dalam rimba yang dimaksud dalam dunia akademik maupun politik yang ada, jawabannya massa selalu menang dengan jumlah. Hilangnya rantai pikiran dikarenakan kekuasaan—legitimasi—yang tak lazim inilah yang hari-hari ini diidap oleh masyarakat Indonesia.

Beberapa kejadian-kejadian itu dapat disimak dari legitimnya massa sebagai penghakim sebuah argumentasi akademis sekaligus perpolitikan dewasa ini. Ingatan atas disertasi dari seorang calon doktor dari UIN Sunan Kalijaga, Abdul Aziz, yang menerangkan konsep Milk al-Yamin sebagai argumentasi bagi halalnya hubungan seks non-marital telah dipermalukan terlebih dahulu oleh kecaman dan hinaan massa. Bukannya oleh argumentasi lain yang dituangkan dalam argumen ilmiah lainnya, malah argumen ad hominem yang ditebar. 

Dalam ranah politik pun demikian. Bagaimana psikologi massa menjadi kiblat dalam tren topik politik yang berkembang. Kasus Novel yang berkembang menjadi wacana disintegrasi dari pihak-pihak yang dirugikan, isu perpindahan ibu kota yang banyak memakan biaya dan timbul spekulasi hitungan dari ongkos yang diperoleh lewat utang negara, kenaikan BPJS, Problematika KPK, dan banyak lagi.

Tidak bisa dimungkiri bahwa isu yang berkembang dengan segala reaksi yang bermunculan menjadi watak dari kebebasan dalam berpendapat. Namun ketika sikap-sikap dalam berpolitik tersebut cenderung didasari oleh reaksi-reaksi psikis yang diperoleh dari rentannya kondisi emosi massa yang mudah terpancing amarah berdampak pada kebebasan bercemooh dan mimbar bebas di antara kerumunan yang emosional alias barbar.

Maka sebenarnya cita-cita untuk hidup dalam kerangka pancasilais pun hanya anggapan semu belaka. Ketika dinilai perjalanan perpolitikan kita saat ini pun jauh dari nilai-nilai Pancasila. Kapan sebenarnya bangsa ini menjadi bangsa yang dewasa dalam bersikap serta menjadi kontrol yang seimbang bagi pemerintahan.

Problem ini tentu sangatlah berdasar, dan masalah pokok yang paling kentara ialah pendidikan. Pendidikan saat ini belum bisa dirasakan pada usaha membangun karakteristik bangsa yang ada.

Membangun karakter bangsa adalah proyek besar bagi suatu negara. Namun penting kiranya usaha pembangunan tersebut disambut dengan apresiatif oleh seluruh bangsa dengan keterlibatan menciptakan pendidikan yang berkarakter.

Tanpa harus menjadi pengajar formal, tugas mencerdaskan bangsa dapat dilalui lewat diskusi di ruang-ruang publik. Warung kopi, kos, dan kontrakan, keluarga di rumah, bahkan media sosial tentu turut menjadi ajang semua orang dari berbagai elemen untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak perlu menunggu menjadi dewa yang sempurna demi berbagi tentang nilai kemanusiaan. Karena penggambaran dewa seperti dewa-dewa di Yunani kuno pun tidak sedikit yang kejam dalam memperlakukan manusia. Cukup mengerti bahwa tindakan itu bernilai baik dan mendatangkan kemanfaatan di mata orang banyak.

Bahwa peran para cendikiawan hari ini perlu direfleksikan dengan keterlibatannya dalam membangun masyarakat. Bukan semata bergelar saja, namun berani melanggar—berbincang ditempat masyarakat kecil—bercengkrama dengan pihak-pihak yang pikiran segar belum tumbuh bersemai di dalamnya.
 
Menjadi agen yang tak terlihat dalam menyemai gagasan demi kebaikan jarang diminati orang. Karena sistem pendidikan telah berubah menjadi institusi yang sarat akan tempat rupiah dan pemenuhan kebutuhan pribadi semata. Banyak dari guru cenderung lebih memprioritaskan fulus ketimbang tulus.

Ketika melihat persoalan ini secara holistik, maka dari pendidikan yang tidak benar, dapat melahirkan lulusan-lulusan yang tidak berdaya guna. Lahirnya pakar yang setengah-setengah. Belum lagi kalau seperti yang singgung oleh Tom Nicholse, dalam bukunya the death of expertise, bahwa dalam lingkup akademik sendiri, para pakar telah menghancurkan kredibilitasnya sebagai ahli.

Maka perlulah kiranya untuk meningkatkan kesadaran untuk mengaktualisasikan diri lebih dini lagi. Keluarga harus jadi gerbang pertama dalam mengorientasikan penerus bangsa dengan hidup dalam relasi atas kesadaran kemanusiaan dan keikhlasan pada nilai luhur yang ada. Demi menciptakan rimba untuk para ilmuan berdialektika dan politisi yang bersaing lewat gagasan sehat adalah wujud demokrasi yang terunggulkan