Pemerintah provinsi Jawa Tengah saat ini sedang disibukkan dengan kondisi Gunung Merapi yang dinyatakan dalam kondisi siaga. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi mengalami ekskalasi sehingga diperkirakan dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi erupsi. 

Dalam kondisi tersebut pemerintah sudah melarang aktivitas masyarakat pada radius 5 km dari puncak Merapi. Pemerintah juga sudah mulai melakukan evakuasi dari wilayah-wilayah yang dianggap berbahaya.

Pada saat terjadi bencana alam, sebut saja kejadian gempa bumi di Yogyakarta dan Klaten Jawa Tengah pada tahun 2006 dan letusan Gunung Merapi tahun 2010, maka penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan berbagai pihak cukup baik. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan berbagai bantuan yang diperlukan, mulai dari pangan, pakaian dan obat-obatan. Semua bantuan bisa dimobilisasi dan terdistribusi dengan baik. 

Masalah mulai muncul pada saat bencana alam sudah selesai dan korban bencana alam yang selamat mulai kembali pada aktivitas kehidupan sehari-hari yaitu bekerja atau mencari nafkah. Kebanyakan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencahariannya dan pada tahap ini tidak banyak bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Sebagai contoh pada saat terjadi letusan Merapi tahun 2010. Salah satu masalah yang muncul pada saat itu adalah keengganan penduduk untuk mengungsi karena mereka harus meninggalkan “aset bisnis” yang penting bagi mata pencaharian mereka yaitu ternak sapi. Kekhawatiran mereka terbukti karena pada saat sapi mereka mati karena bencana, tidak ada pihak yang bersedia memberikan ganti rugi bagi ternak yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Contoh lain adalah pengusaha kecil dan petani yang tidak mampu membayar pinjaman ke bank karena bisnis mereka terhenti akibat bencana. Mereka terpaksa dikategorikan bad debt atau kredit macet oleh pihak bank, sebagai akibat lanjutannya bank bersangkutan juga mendapat teguran dari Bank Indonesia karena mengalami kenaikan rasio non performing loan (NPL). 

Solusi sementara adalah pemerintah meminta Bank Indonesia untuk memberikan status kolektabilitas 1 atau baik, padahal faktanya mereka tidak mampu membayar pinjaman.

Manajemen Risiko Bisnis

Dalam literatur bisnis manajemen resiko adalah sebuah keharusan bagi sebuah bisnis. Hal ini dikarenakan hukum pasti dalam bisnis adalah ketidakpastian itu sendiri. 

Setiap pebisnis selalu dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu bisnisnya berhasil atau gagal. Manajemen risiko diperlukan agar faktor-faktor lain dalam bisnis selain perubahan pasar dan sumber daya bisa diantisipasi. Bencana alam adalah salah satu faktor risiko dalam bisnis yang diperhitungkan sebagai penganggu (disturbance) yang kemunculannya tidak pasti sehingga harus dimasukkan dalam perhitungan manajemen risiko.

Lettieri et al.,(2009) mengemukakan bahwa dalam sebuah perencanaan manajemen bencana, maka masa proses pemulihan pasca bencana tidak hanya pemulihan dampak sosial, melainkan juga mencakup perencanaan pemulihan dampak ekonomi. Dalam pemulihan dampak ekonomi ini termasuk perbaikan sumber-sumber ekonomi korban bencana alam. 

Oleh karena itu, Cochrane (2004) menyarankan agar dalam sebuah dokumen manajemen bencana juga disertakan penghitungan potensi kehilangan sumber daya ekonomi para korban bencana alam.

Manajemen risiko bisnis yang diperlukan terkait dengan bencana alam di Indonesia pada umumnya adalah manajemen risiko bagi bisnis UMKM. Ada dua alasan mengapa bisnis UMKM adalah bisnis yang sangat memerlukan manajemen risiko. Pertama, bisnis UMKM dari sisi kuantitas mendominasi jenis bisnis di Indonesia. Kedua, bisnis UMKM sangat jarang memperhitungkan risiko bisnis karena alasan tingginya biaya manajemen risiko.

Kendala utama dalam proses pengelolaan manajemen risiko adalah persepsi risiko bisnis dari pelaku bisnis UMKM dan lembaga penanggung resiko bisnis UMKM. 

Berdasarkan hasil penelitian kerjasama antara PPMB FE UMS dengan AIFDR AUSAID persepsi resiko masyarakat di wilayah bencana sangat rendah. Tingkat kesadaran resiko mereka rendah karena faktor kultural dan hal ini tidak bisa disalahkan karena hal itu merupakan bagian dari local wisdom mereka. 

Namun demikian, kesadaran akan resiko bisa dilatih dengan kombinasi antara persuasi dengan paksaan dengan pemberian insentif bagi mereka. Dalam kondisi normal, penulis yakin para pengusaha UMKM tidak akan mau menambah biaya asuransi untuk bisnis mereka jika suatu saat terjadi bencana alam, maka diperlukan lembaga penanggung resiko bisnis. 

Kumar dan Newport (2007) dalam sebuah riset mereka menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro mempunyai potensi untuk menjadi lembaga penanggung resiko bisnis UMKM di daerah bencana. 

Konsep Asuransi Mikro Bisnis UMKM 

Bentuk nyata dari manajemen resiko bisnis UMKM di daerah bencana adalah adanya sebuah asuransi bencana bagi bisnis UMKM yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro. Saat ini lembaga keuangan mikro adalah institusi keuangan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. 

Lembaga keuangan mikro di Indonesia pada umumnya fokus pada pembiayaan bisnis UMKM. Namun demikian, praktek pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro di Indonesia pada umumnya masih berkutat pada kredit investasi dan kredit modal usaha serta bisnis simpan-pinjam lainnya. Adapun jasa asuransi bisnis UMKM belum dianggap sebagai jasa pembiayaan potensial bagi lembaga keuangan mikro.

Paradine (1994) mengemukakan secara teknis manajemen resiko bisnis bagi UMKM bisa memberikan keuntungan ekonomis bagi pengusaha dan juga lembaga keuangan mikro. Hanya saja penghitungan pertanggungan resiko harus tepat. Dalam sebuah bisnis, resiko yang diperhitungkan jika terjadi bencana adalah resiko kehilangan keuntungan bersih, resiko biaya investasi dan resiko modal kerja. 

Paradine (1994) dan Cochrane (2004) menyarankan agar ketiga hal ini diperhatikan dalam proses penghitungan resiko bisnis.

Ide tentang perlindungan asset UMKM dalam kondisi bencana adalah sesuatu yang tidak populer dan sulit dalam pelaksanaannya. Namun demikian, hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari sebuah master plan penanganan bencana. 

Pada saat pemerintah mempunyai anggaran terbatas untuk menangani tahapan pemulihan bencana, memberikan kesadaran pada UMKM terhadap resiko bencana yang terkait dengan bisnis mereka dan melakukan antisipasi untuk mengurangi resiko tersebut akan terasa manfaatnya jika kondisi darurat sudah berlalu dan proses pemulihan pasca bencana mulai dilaksanakan.