Arus deras era digital membawa kita pada tak terbendungnya informasi yang terus membanjir. Kasus pelanggaran asusila YYN yang terjadi akhir-akhir ini memberi tamparan keras pada setiap konsumen informasi. Humanisme yang menjadi panji-panji dengan teriakan keras para aktivis seakan terpuruk.

Kemanusiaan adalah hal yang masih dipertanyakan, hingga kemanusiaan adalah sebuah pertanyaan dengan tanda tanya besar. Tapi sayangnya, bukan hitam-putih atas baik buruknya kejadian ini yang saya renungkan. Di sudut lain banjirnya informasi kasus asusila ini, ternyata ada persoalan asyik yang bisa dibedah. Atau dikritisi? Atau dinyinyiri?

Dalam kasus asusila tersebut sebenarnya ada hal yang tak kalah menarik dari fenomena ini. Peliputan media-media komunikasi massa, mulai dari media cetak hingga media sosial sangat getol dalam menyoroti kasus perkosaan ini. Hingga kemudian menarik perhatian masyarakat luas, bahkan fenomena ini mengundang kemarahan publik. Memang permasalahan kemanusiaan yang diangkat ke permukaan kerap mendapat perhatian yang cukup hebat dari masyarakat.

Sayangnya, perilaku sharing informasi ini sedikit menyedihkan, sikap berbagi informasi menimbulkan rasa haru. Pers sebagai sumber informasi yang dipercaya masyarakat sedikit masygul dalam memberitakan kasus ini. Mereka seakan melupakan hak privasi yang sepatutnya dihormati. Kode etik jurnalistik hanya menjadi rambu-rambu yang tak lagi dihormati. Perlindungan terhadap identitas korban terkesan diabaikan. Secara terang-terangan, media massa menyebut identitas korban tanpa menggunakan inisial dalam penyebutan nama!!

Pers yang seharusnya menunjukkan sikap patuh pada adab-adab profesi atau kode etik profesi sangat lalai dalam praktiknya. Profesionalisme dalam pemberitaan yang telah disepakati dalam kode etik jurnalistik sepatutnya menjadi kaidah dan pegangan wartawan dalam memberitakan kasus ini. Kode etik jurnalistik adalah kitab suci bagi wartawan yang beriman pada agamanya, yaitu jurnalistik.

Merujuk pada isi kode etik jurnalistik pasal 8 yang menyebutkan bahwa: “Wartawan dalam memberitakan kejahatan susila tidak merugikan pihak korban”. Dengan jelas telah disebutkan tentang perlindungan hak privasi pihak korban. Dengan diabaikannya hak ini akhirnya keluarga korban yang mengalami trauma berat mendapat teror dari pihak-pihak tertentu. Bahkan, beberapa pihak yang dekat dengan keluarga korban mendapat teror dari keluarga pelaku.

Pers seharusnya tidak menyebutkan nama atau identitas korban, artinya berita yang disiarkan pada publik tak memberikan petunjuk tentang identitas korban secara spesifik, bahkan identitas keluarga sudah selayaknya dilindungi. Nyatanya, pengeksposan berlebihan terhadap kasus ini telah melupakan batas-batas yang harus dihormati.

Padahal, jika dibandingkan dengan penyebutan identitas terhadap terduga atau orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum, atau biasanya disebut dengan asas praduga tak bersalah, telah hidup subur dalam pemberitaan media massa. Pelanggar hukum pun memiliki hak dalam pelindungan identitasnya sebelum Pengadilan telah menyatakan bersalah. Tetapi, kasus YYN yang dengan nyata sangat merugikan pihak korban malah identitasnya tak terlindungi.

Alasan kuat untuk menyembunyikan nama atau identitas korban menjadi syarat mutlak dalam pemberitaan kasus asusila. Melindungi korban dari pencemaran nama atau tercorengnya aib adalah tujuan yang sudah sangat jelas. Nasib keluarga korban di kemudian hari menjadi pertanyaan: Apakah keamanan keluarga korban menjadi taruhan atas dilanggarnya hak privasi ini?

Barangkali, menurut pendapat penulis, hak privasi bukan hal yang berharga di negeri tercinta ini. Hak privasi adalah sesuatu yang mungkin menjadi barang asing yang tak teraba. Batasan dan aturan yang termaktub pada kitab suci para kuli tinta hanya sebatas antologi prosa yang tak lagi dibaca. Di antara keingintahuan dan iktikad baik untuk berbagi informasi, hal tersebut hadir sebagai penyebab dampak negatif dunia digital, yang semakin memberi tekanan pada keluarga sang korban.

Atau teriakan kemanusiaan hanya sebatas komoditi rasa solidaritas? Tanpa menyadari aspek-aspek yang harus dihormati?

Oh semoga pendapat penulis ini salah. Sehingga dia tak harus mengubur kepala dalam hebohnya informasi di era kerajaan digital ini.