Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi tak ayal pemilu yang dilaksanakan secara berkala merupakan suatu sistem yang sangat penting sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Terhitung sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 2019, Indonesia sudah 12 kali melaksanakan pemilu.

Pelaksanaan pemilu secara serentak yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 2019, pelaksanaan yang baru pertama kali tersebut tak ayal meninggalkan beberapa persoalan yang harus dievaluasi.

Seperti yang sudah kita ketahui, sistem pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 sama dengan sistem pada 2019. Persamaan sistem tersebut tak lain karena dasar peraturan perundang-undangan yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut berisi 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pemilu sendiri harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Atas dasar peraturan yang akan digunakan pada pemilu serentak 2024, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persoalan yang sama pula dengan pelaksanaan pada pemilu serentak 2019. Waktu kurang dari 2,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik agar tantangan-tantangan yang akan terjadi pada pemilu serentak 2024 dapat teratasi sehingga tidak meninggalkan permasalahan yang baru.

Ketika kita berbicara pemilu, secara tidak langsung pula berbicara mengenai peran penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan pemerintah. Agar pelaksanaan pemilu serentak dapat berjalan secara demokratis dan berintegritas tentunya harus ada peran yang aktif  dan kerjasama yang baik antar unsur tersebut.

Dalam menjalankan perannya untuk menyukseskan pemilu pastinya penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan pemerintah memiliki tantangannya tersendiri. Dapat dikatakan bahwa dalam menyukseskan pemilu 2024 terdapat tantangan yang besar. Hal tersebut dikarenakan pemilu 2024 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki beberapa tantangan tersendiri dalam menyukseskan pemilu serentak 2024, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyelenggara pemilu ini dapat dikatakan sebagai salah salah satu pilar penting dalam pemilu karena penyelenggara ini bersifat independen.

Tantangan sebagai penyelenggara pemilu yakni persoalan sumber daya manusia, efektivitas waktu, ketersediaan surat suara, dan utamanya masalah berkelanjutan mengenai daftar pemilih tetap.

Sumber daya manusia menjadi persoalan karena berkaca pada pemilu 2019 banyak anggota KPPS yang meninggal dunia akibat jam kerja yang melebihi batas wajar, rekapitulasi suara yang masih manual sehingga perhitungan pun dapat dikatakan relatif lama, dan penyelenggara pemilu harus memperhatikan betul ketersediaan surat jangan sampai surat suara mengalami kekurangan akibat minimnya bahan baku dan alat produksi.

Tantangan yang paling utama sebagai penyelenggara pemilu dan selalu menjadi persoalan setiap pemilu mengenai daftar pemilih tetap dalam hal ini misalnya orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam data daftar pemilih tetap, ada data pemilih yang ganda, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi peserta pemilu dalam pemilu legislatif seperti pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu partai politik sedangkan peserta dalam pemilihan DPD sendiri merupakan anggota perseorangan dan peserta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu partai politik atau gabungan partai politik.

Partai politik sebagai peserta dalam pemilu serentak memiliki beberapa tantangan diantaranya, rekrutmen, ambang batas, membangun citra yang positif, dan lain sebagainya.

Tantangan mengenai siapa yang akan dicalonkan seringkali menjadi persoalan yang dialami oleh partai politik, tak jarang partai politik merekrut orang yang populer untuk maju dalam pemilu dibandingkan dengan mencalonkan kader yang sudah melalui proses kaderisasi yang panjang dengan ini sudah seharusnya partai politik benar-benar mencalonkan kader terbaiknya bukan hanya karena popularitas saja.

Selain permasalahan rekrutmen, ambang batas pun menjadi tantangan tersendiri karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ambang batas parlemen sebesar 4%. Terakhir, partai politik seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Pandangan tersebut dapat terlihat dari manajemen partai politiknya sendiri.

Tidak hanya penyelenggara dan partai politik yang memiliki tantangan dalam pelaksanaan pemilu serentak, pemilih pun mengalami tantangannya tersendiri. Tantangan utama pemilih dalam pemilu serentak 2024 adalah terpecahnya fokus pemilih.

Dalam hal ini seperti yang kita tahu, pemilih tidak hanya memilih presiden atau wakil presiden, tetapi juga memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Adanya beberapa pemilihan tersebut terkadang membuat pemilih cenderung bingung, seringkali pemilih hanya berfokus kepada pemilihan presiden atau wakil presiden saja sehingga saat pemilihan legislatif cenderung asal pilih.

Terakhir, yang memiliki tantangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 yaitu pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyukseskan pemilu serentak ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sendiri adalah meningkatkan partisipasi pemilih untuk kualitas demokrasi yang lebih baik karena bukan tidak mungkin banyak pemilih yang  golput.

Selain hal tersebut, tantangan selanjutnya adalah mencegah polarisasi di antara para elit dan pemilih karena bukan tidak mungkin akibat adanya pandangan yang berbeda-beda membuat masyarakat terpecah belah.

Tantangan-tantangan tersebut merupakan contoh diantara banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan pemerintah untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 yang demokratis juga berintegritas.

Dalam hal ini, agar tantangan-tantangan dalam pemilu serentak 2024 dapat diatasi diperlukanlah sinergitas antara penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, dan pemerintah.