Siang itu, setelah menyelesaikan perkuliahan di kampus, kuputuskan untuk segera pulang ke kos. Di perjalanan, kudapati spanduk bertuliskan: Eks ISIS dilarang pulang ke Indonesia

Sejak saat itu, pikiranku tersita. Bagaimana tidak, betapapun mereka adalah eks ISIS, mereka juga manusia, mereka juga warga negara Indonesia. Sama persis kelompok yang membuat spanduk itu.

Setibanya di kos, sambil rebahan, kunyalakan gawaiku yang selama perkuliahan berlangsung dalam kondisi off. Tepat pukul 12.14 WIB, sesaat setelah mumbuka aplikasi WhatsApp guna mengecek pesan yang masuk, kudapati info yang serupa dengan spanduk tadi, tepatnya di grup Diskusi Libertaria. Bedanya, dalam grup tersebut, ia berupa video wawancara antara seorang jurnalis dengan seorang wanita yang disebut sebagai eks ISIS.

Ia menceritakan awal mula kedatangannya di sana. Katanya, ia diajak oleh ayahnya untuk hendak mengikuti ISIS lahir dan batin. Namun, setelah bertahun-tahun di sana, ia menyesali langkah ayahnya.

Sambil menangis, ia mengatakan, “Saya masih ingin bersekolah.” Kira-kira itu pesan yang disampaikan video tersebut. Setelah melihat dua info tadi, saya makin tergerak untuk menelusuri pemberitaannya, dan ternyata banyak media yang telah memuatnya.

Mungkin kita bersepakat bahwa ISIS adalah kelompok teroris. Sepak terjangnya telah diketahui masyarakat dunia sebagai salah satu pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan atas nama agama. 

Itu bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum mereka dikenal, kelompok dengan aksi yang serupa juga pernah menjadi buah bibir masyarakat dunia, Al Qaeda dan Taliban (The Star, 2015), misalnya. Namun apakah kita akan menutup diri dengannya? Bukankah manusia bisa salah? Bukankah negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya?

Menyoal pemulangan eks ISIS, telah banyak berita yang berkelindan di pelbagai media mengenainya, Anda bisa mengaksesnya di laman media nasional sampai internasional, dan Anda akan menemui penentangan terhadapnya. 

Namun, bagaimanakah langkah Indonesia sebagai negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3)? Terlebih, Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menjadi subjek hukum internasional. Pertanyaan itu adalah hal yang mendasar untuk mendudukkan isu ini.

Namun, sebelum jauh ke sana, mari kita dudukkan dulu pengertian terorisme agar kita bisa membedakannya dengan aksi teror seperti Klitih dan Begal. Dalam tulisan ini, saya ingin meninjau dari etimologi. 

Secara etimologi,  kata “terorisme” berasal dari kata “to terror” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa latin kata ini disebut terrere, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata terrere adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata terrorem yang berarti rasa takut yang luar biasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013). Pengertian yang tidak jauh berbeda diungkap dalam Webster’s New School and Office Dictionary, yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti (Meriam Webster, 1996).

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme. Sebagian berpendapat bahwa “teror” merupakan aksi natural atau ia dilakukan dengan motif yang tidak berkaitan dengan pemikiran, sedangkan “terorisme” adalah aksi yang terorganisasi sedemikian rupa. 

Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.

Jadi teror dan terorisme adalah dua hal yang berbeda. Teror adalah tindakan yang tak didorong oleh motif ideologi tertentu, sementara terorisme dapat dipahami sebagai tindakan yang didorong dan dilatar-belakangi oleh ideologi tertentu. Sementara kesamaannya adalah sama-sama menciptakan keresahan di masyarakat sekitarnya.

Kita Harus Membuka Diri

Sebagaimana yang Anda ketahui, bahwa yang melakoni aksi terorisme adalah orang-orang yang mengaku berkeyakinan Islam, dan membawa Islam sebagai Ideologi mutlak. 

Tapi, apakah Islam demikian? Apakah Islam tak mengenal kemanusiaan? Islam tidaklah demikian dan Islam menjunjung tinggi kemanusian. Seperti atzar Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah; Jika ia bukan saudaramu dalam iman, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan.

Tak hanya itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menjaga hubungannya dengan sesama manusia, menjaga hubungannya dengan alam, dan menjaga hubungannya dengan Tuhan semesta alam. 

Fenomena terorisme ini benar-benar menegasikan ajaran agama yang mereka anut. Seperti pendapat Muchamad Ali Syafa’at bahwa terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasaan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan (Muchamad Ali Syafaat, 2003).

Oleh karena itu, sampai saat ini, kita patut mencurigai bahwa mereka tak meletakkan ajarannya secara ilmiah di alam dan hanya membayangkan surga semata. Padahal manifestasi surga juga neraka terdapat pada peletakannya secara ilmiah di alam. Selain dualitas, juga tak rasional.

Hematku, menyoal agama dan keyakinan sebagai satu ideologi adalah hal yang beririsan langsung dengan kesadaran individu sebagai capaian proses belajarnya.

Singkatnya, terorisme ini menyoal paradigmatik, bagaimana orang memandang agama sebagai keyakinan sampai pada tahap ideologis. Sayangnya, betapapun hal ini diperbincangkan dalam kaidah intelektualisme dengan konsekuensi mempertanggung-jawabkan gagasan dan ideologinya secara ilmiah, tetap saja mereka melakukan hal yang sama. 

Mungkin hal itu disebabkan emosionalitas yang melampauhi rasionalitas. Oleh karena itu, untuk melakukan kontra-narasi yang sehat, selain berdakwah dan menyebar gagasan dengan tulisan, mereka harus siap untuk berdialog dan tak menghindari dialog tersebut (Jurgen Habermas, Demokrasi Deliberatif).

Sekalipun saya dan mungkin Anda resah terhadap aksi yang mereka lakukan, terlebih telah menjatuhkan banyak korban jiwa yang tak bersalah. Tapi, setelah saya renungi, mereka juga adalah korban atas doktrin-doktrin yang mereka terima. Oleh karena itu, keterbukaan terhadapnya menjadi penting untuk melakukan kontra-narasi yang lebih mengakar.

Status Kewarganegaraann Eks ISIS

Kita tentu menyadari, bahwa berkaitan dengan pemulangannya, tak cukup dengan dasar rasa iba saja, melainkan mesti kita dudukkan dari berbagai macam perspektif, salah satunya perspektif hukum. Sebab Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, orang Indonesia yang menjadi anggota militan ISIS sebanyak 600 orang. Mereka telah menyatakan kesetiaannya kepada ISIS yang mereka anggap sebagai satu negara khilafah. 

Konon, sebagaimana yang dilansir oleh Tempo, beberapa orang di antaranya telah menghancurkan dokumen kewarganegaraannya dengan cara membakarnya. Tapi ada juga yang dirampas begitu saja oleh pihak ISIS.

Berdasarkan fakta tersebut, kita tak bisa mengatakan bahwa mereka telah kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah diatur bahwa pada huruf d dan f yang intinya WNI akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk ke dinas tentara asing tanpa seizin presiden, atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. 

Pertanyaannya kemudian, apakah ISIS adalah negara asing atau negara yang berdaulat? Jawabannya tentu tidak.

Seperti yang kita ketahui bahwa ada lima syarat untuk menjadi negara yang berdaulat, yang secara umum dibagi menjadi dua syarat, yakni de facto dan de jure. Masing-masingnya, yakni memiliki wilayah, memiliki warga negara, dan diakui negara lain yang terlebih dahulu berdaulat. Jika ditinjau dari sini, lagi-lagi ISIS bukanlah suatu negara berdaulat sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Selain itu, hal yang mesti dipahami, bahwa dalam dunia internasional, paradigma pelaku peperangan atau konflik bersenjata awalnya hanya satu, yakni state centered paradigm. Tapi, setelah berkembangnya jejaring kelompok terorisme ini menjadi lintas negara paradigma konflik bersenjata juga menemui bentuk baru, yakni Non State Actors. 

Dalam hukum humaniter internasional, Non State Actors disebut sebagai kombatan. Hal ini diatur lebih spesifik dalam Konvensi Jenewa Pasal 4 Paragraf A. Di sana, kombatan dibagi dua; pertama adalah angkatan bersenjata negara yang terlibat konflik dan kedua adalah anggota milisi yang secara sukarela turut bergabung dalam perang.

Dari penjelasan di atas, warga negara Indonesia yang ikut dalam barisan ISIS adalah bagian dari kombatan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, mereka eks ISIS tetaplah warga negara Indonesia. Dengan demikian, ia mesti dilindungi dan yang bertanggung jawab soal itu adalah pemerintah, sebagai pihak berwenang dalam hukum Internasional. Tak seperti ISIS yang sama sekali tak memiliki status di mata hukum Internasional.

Tapi kita juga perlu menyadari, bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat pemerintah Indonesia acuh terhadap mereka adalah persoalan jangka waktu mereka berada di luar negeri. 

Sebab tanpa menyatakan kesetiaan pada ISIS, misalnya, bahkan tidak mengikuti kegiatan dinas militer negara asing, namun bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap berstatus WNI dalam 5 tahun tersebut, maka setelahnya ia telah kehilangan status kewarganegaraannya.

Tapi, pun demikian, jika kita melihat Konvenan Hak Sipil dan Politik yang juga telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya pasal 1, bahwa mereka Eks ISIS berhak menentukan kewarganegaraannya untuk kembali ke Indonesia. Selain itu, dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap negara sebagai subjek hukum Internasional mesti menghargai hak-hak yang diatur dalam kovenan ini.

Sampai di sini, dapat dipahami bahwa eks ISIS tetaplah warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, mereka yang menginginkan kembali harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Sebab, sebagai warga negara, ia berhak memperoleh perlindungan dari negara asal mereka. 

Hal ini tentu tidaklah mudah. Sebab secara potensi, mereka sangat memungkinkan menyebar pahamnya di Indonesia. Tapi, bukankah hal ini menjadi tujuan pokok dan fungsi dari BNPT?

Memang tak salah jika kita mengatakan bahwa selama ini negara dan BNPT tidak sukses penuh dalam melakukan deradikalisasi. 

Sebagai fakta, beberapa pelaku pengeboman di Indonesia dan di beberapa negara tetangga ASEAN, pelakunya adalah orang-orang yang telah dideradikalisasi. Oleh karena itu, BNPT memang harus berbenah dan tak usah ikut-ikutan menolak kedatangan Eks ISIS seperti Presiden Jokowi. Sebab, jika benar mereka tak akan dipulangkan, “BNPT gak kerja dong”.

Pemidanaan dan Deradikalisasi sebagai Solusi

Tak ada yang menafikan bahwa terorisme adalah salah satu delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Begitu juga dengan peraturan internasional, bahkan hampir seluruh negara menyebut terorisme sebagai tindak pidana. Hal tersebut dapat kita pahami, sebab ia memiliki niatan untuk makar, bahkan kerap kali melakukan pembunuhan.

Dalam diskursus hukum internasional, telah diatur beberapa hal yang disebut sebagai kejahatan transnasional, yakni genosida (Pasal 6 Statuta Roma 2002), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 2002), Kejahatan Perang (Pasal 8 Statuta Roma 2002), Agresi (Pasal 8bis Statuta Roma 2002). Terorisme adalah bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Karena terorisme adalah kejahatan transnasional, sudah semestinya negara-negara saling berkomunikasi untuk menyelesaikan soal ini. Dalam kasus ini, tentu saja Indonesia dengan Suriah, masing-masingnya sebagai negara yang berdaulat dan sebagai subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, dikenal istilah yurisdiksi yang menjelaskan mengenai kekuasaan hak atau wewenang untuk menetapkan hukum.

Dalam praktiknya, ada satu asas yang menjadi landasan yurisdiksi negara terhadap orang, perbuatan ataupun benda dalam hukum internasional, yakni asas teritorial. Jika berdasar pada asas teritorial, maka pemerintah Suriah berhak menjatuhi hukuman kepada segenap Eks ISIS yang telah melakukan tindak pidana di wilayah sah Suriah.

Tapi, sebagai WNI, mereka berhak meminta dan menerima bantuan pemerintah Indonesia, sebagaimana beberapa kasus lain, orang Indonesia dijatuhi hukuman mati dan Indonesia berhasil mengembalikannya ke tanah air. Hal tersebut bisa saja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Eks ISIS. Dalam hal inilah berlaku ekstradisi sebagai hal yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat.

Jika kemudian hari Eks ISIS akan dipulangkan dengan status narapidana, maka sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemetintah Nomor 77 Tahun 2019, tepatnya pada pasal 2 ayat 1, pemerintah akan melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang dikenal dengan istilah deradikalisasi.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa deradikalisasi memang penting untuk dibicarakan kembali, agar pemulangan Eks ISIS ini tidak menjadi bom waktu untuk Indonesia. 

Pengamat dari Institut For Security and Strategic Studies (IseSS) Bambang Rukminto berpendapat bahwa pemerintah Indonesia sejak awal tidak mendefenisikan secara tegas apa yang dimaksud radikal. Oleh karena itu, pemulangan Eks ISIS ini adalah momentum untuk memperbaiki program deradikalisasi di Indonesia.