Penulis
1 tahun lalu · 98 view · 7 menit baca · Ekonomi 32550_78696.jpg
banknxt.com

Melihat Sekilas Perkembangan Cashless Society di Indonesia

Mari sedikit bernostalgia. Saat masih berumur 5 tahun, saya masih ingat melihat Ayah saya membawa sekoper uang tunai saat membeli mobil baru untuk keluarga kami. Kini saat sudah menginjak 23 tahun, saya tidak perlu repot-repot membawa uang cash ke toko untuk membeli kamera impian. Cukup dengan gesek kartu debit, transaksi pun beres.

Dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa cara bertransaksi masyarakat Indonesia sudah mulai berubah. Peralihan transaksi ini tidak lain merupakan campur tangan aturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik di tahun 2009 silam. Untuk mendorong transaksi uang elektronik tersebut, lima tahun kemudian, yakni di tahun 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Pencanangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan juga lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai. Gerakan ini bisa Anda rasakan dari kebijakan implementasi pembayaran bus Transjakarta, KRL, dan juga pembayaran jalan tol.

Bicara dalam kacamata ekonomi digital, memasuki kuarter keempat di tahun 2017, wacana pembayaran non-tunai di Indonesia terus berhembus kencang. Kali ini pemerintah Indonesia membuat sebuah keputusan dengan memberlakukan pembayaran non tunai di semua pintu tol di seluruh Indonesia.

Usut punya usut, ternyata keputusan ini bukanlah rencana yang mendadak dibuat, melainkan rencana pemerintah untuk mencapai Masyarakat Digital di tahun 2020 melalui program “Go Digital Vision 2020”.

Tren cashless society ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan sistem ini sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh negara lain, terutama di negara-negara maju sana. Di tahun 2014, Belgia menjadi negara juara dalam penerapan transaksi non tunai, diikuti oleh Perancis, Kanada, Inggris, dan Swedia.

Sedangkan di benua Asia, Tiongkok menjadi juaranya. Menurut laporan yang ditulis Vice.com, Tiongkok diprediksi menjadi negara pertama yang sepenuhnya meninggalkan uang tunai. Hal ini disinyalir berkat pengontrolan internet yang ketat oleh negara.

Dengan penduduk terbesar di dunia dengan pilihan jasa yang tersedia relatif terbatas, maka keberhasilan satu sistem akan cepat menjalar dan diadopsi banyak orang. Kini masyarakat Tiongkok menggunakan WeChat Pay dan Alipay untuk melakukan transaksi nontunai untuk berbelanja, makan siang, bahkan sekadar membeli majalah di toko kelontong.

Apa Keuntungan Cashless Society?

Dari sudut pandang masyarakat awam, pertanyaan penting yang muncul adalah “Mengapa harus bertransaksi non-tunai?” Dilansir dari sosialisasi GNNT Bank Indonesia, terdapat beberapa hal terkait manfaat menggunakan alat pembayaran nontunai.

Pertama, dari sisi keamanan dan kepraktisan. Membawa uang tunai cenderung lebih banyak dan memakan tempat dibanding membawa alat pembayaran nontunai yang biasanya berbentuk kartu (chip based) atau lainnya (server based). Dari sisi keamanan, membawa alat pembayaran nontunai relatif lebih aman dan praktis saat bertransaksi dibanding dengan uang tunai.

Kedua, menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan cash handling. Penggunaan instrumen nontunai akan menekan ongkos pencetakan uang tunai. Setiap tahun anggaran sebesar Rp3,5 triliun digelontorkan untuk mencetak uang baru, termasuk menggantikan uang kumal yang dihancurkan.

Ketiga, perencanaan ekonomi akan lebih akurat. Transaksi nontunai akan tercatat secara lebih lengkap dan mudah dilacak. Hal ini kemudian akan memudahkan kita dalam menghitung aktivitas ekonomi.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih sangat rawan dengan berbagai praktik kegiatan underground economy yang umumnya dilakukan dalam bentuk tunai. Penggurangan transaksi tunai diharapkan akan meminimalisasi kejahatan kriminal serta menekan potensi kehilangan angka yang terekam dalam PDB (produk domestik bruto).

Keempat, penggunaan alat pembayaran nontunai juga akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian. Menurut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, R. Maulana Ibrahim S, perputaran uang yang semakin cepat dalam masyarakat akan menstimulasi kegairahan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari money multiplier yang diciptakannya.

Munculnya Fintech dalam Perkembangan Cashless Society

Ekosistem bisnis juga menjadi faktor penting dalam menumbuhkan gerakan cashless di masyarakat. Berawal dari pilihan pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit di toko-toko atau restoran, kini transaksi nontunai pun semakin gencar berkat kemunculan e-commerce di Indonesia.

Hadirnya toko online yang semakin menjamur membuat pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dan menerima teknologi digital sebagai bagian dari aktivitas keseharian. Sektor perbankan pun tidak terkecuali dituntut untuk memberikan inovasi dalam pelayanan keuangannya.

Kehadiran e-commerce pun memicu perkembangan fintech di tanah airIstilah ini merupakan kependekan dari financial technology.

Menurut National Digital Research Centre di Dublin, fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan. Fintech memiliki banyak jenis seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, namun karena kita sedang bicara soal e-commerce maka fokus pada layanan uang elektronik.

Terdapat sejumlah startup yang mengembangkan fintech untuk memudahkan masyarakat dalam membayar produk dan jasa. Hal ini bisa disebut uang elektronik atau e-money. Sebagaimana namanya, e-money adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital. Dompet elektronik ini bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

Salah satu startup fintech yang berkembang di tanah air adalah Doku wallet. Dalam rilisnya, Doku ingin menggenjot pasar e-commerce melalui sistem pembayaran elektronik.

Doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di smartphone. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur penghubung kartu kredit dan uang elektronik atau cash wallet, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara online maupun offline kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

Ragam Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia

Kehadiran e-money membuat beragam sektor berlomba-lomba mengembangkan layanan dompet elektronik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Istilah Mandiri e-money, kartu Flazz BCA, BNI Tapcash pasti sudah familiar di telinga Anda. Ya, uang elektronik pertama yang beredar di Indonesia adalah uang elektronik berbasis kartu.

Tapi tahukah Anda bahwa tidak hanya e-money berbasis kartu saja yang beredar di Indonesia. Terdapat juga uang elektronik berteknologi NFC (Near Field Communication), QR code, maupun aplikasi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak tabel berikut ini.

Data di atas adalah layanan uang elektronik yang cukup umum digunakan di Indonesia. Di luar jumlah yang disebutkan, sebenarnya masih banyak startup lain yang turut meramaikan pembayaran nontunai di Indonesia.

Diantaranya Skye Mobile Money, MYNT, Veritrans, Kartuku, iPay88, Easypay, MCpayment, Padipay, Kinerjapay.com, Truemoney, Faspay, Xendit, Espay, Wallezz, Mimopay, Indopay, Firstpay, uNik, IPaymu.com, Sepulsa.com, Davestpay.com, Indomog, Kudo, Ayopop, Ovo, Nicepay, Hellopay, Kesles, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Tidak hanya pemain startup fintech sajapara pelaku e-commerce sendiri juga mulai mengembangkan fitur dompet elektroniknya sendiri. Sebut saja Tokopedia dengan Tokocash, Bukalapak dengan Bukadompet, dan Shopee dengan Shopeepay. Namun Oktober lalu, Bank Indonesia menghentikan sementara layanan tersebut terkait perizinan hingga waktu yang belum ditentukan.

Tantangan Indonesia dalam Perkembangan Cashless Society

Perjalanan penerapan kebijakan cashless society tidaklah mudah. Meski layanan e-commerce dan marketplace yang berkembang kian memanjakan masyarakat untuk bertransaksi online. Namun apakah masyarakat Indonesia sudah siap untuk menggunakan dompet digital sepenuhnya?

Walau Indonesia sudah terlihat seperti “melek teknologi”, namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang kalah dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Setidaknya ada dua hal yang menjadi penghambat utama kebijakan ini, iklim atau ekosistem bisnis dan permasalahan klasik infrastruktur.

Selain jaringan infrastruktur seperti internet yang belum menyeluruh ke seluruh pelosok negeri, tertinggalnya perkembangan transaksi elektronik di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Sebuah cashless society akan terwujud bila mayoritas masyarakatnya memahami bagaimana melakukan tata kelola keuangan atau literasi keuangan.

Hasil survei yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66 persen dari total jumlah penduduk. Artinya penduduk Indonesia yang memahami bagaimana mengelola uang dengan baik baru sebesar 75 juta jiwa saja dari 240 juta penduduk Indonesia. Ditambah lagi masyarakat Indonesia secara budaya masih lebih nyaman memegang uang tunai dan bertransaksi secara cash.

Survei yang diakukan Jakpat tahun 2016 lalu, menemukan fakta bahwa uang elektronik masih kurang populer di masyarakat. Secara umum minimnya penggunaan dompet elektronik dikarenan proses penggunaannya yang belum bersahabat bagi masyarakat, kendati mereka sudah tergolong melek teknologi dengan penggunaan internet dan ponsel pintar.

Penggunaan dompet elektronik pun masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan cepat saji, seperti minimarket, restoran, transportasi online, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari presentasi pengisian saldo dompet elektronik yang didominasi antara Rp 50.000 – Rp 150.000 per bulannya.

Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang relatif membelanjakan uangnya di pasar tradisional, warung-warung, atau toko kelontong yang belum menyediakan prasarana nontunai. Ketersediaan EDC (electronic data capture) masih relatif minim persebarannya di Indonesia.

Tidak hanya itu, faktor lainnya yang juga menghambat adalah persoalan manusianya. Tidak jarang, alat transaksi nontunai-nya sudah tersedia, tetapi orang-orang tidak tahu cara mengoperasikannya. Kita bisa melihat contoh konkret saat memasuki stasiun KRL di Jakarta, di mana para komuter kebingungan bagaimana membeli ataupun top up kartu KRL.

Survei Jakpat juga mengatakan rata-rata pengguna masih ragu akan isu keamanan dan proses pengisian saldo yang tergolong rumit. Penggunaan kartu kredit pun masih rendah, kebanyakan transaksi perbankan dilakukan melalui transfer di mesin ATM.

Pekerjaan Rumah Indonesia Menuju Cashless Society

Melihat tantangan besar yang dihadapi Indonesia tersebut, bisa dibilang negara ini memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan budaya cashless society. Mengubah suatu sistem dan menjadikannya sebuah kebiasaan perlu melewati proses yang panjang dan tidak mudah. Untuk itu diperlukan dukungan dari banyak pihak, baik dari pemangku kebijakan maupun dari kalangan masyarakat sendiri.

Selain itu, pekerjaan rumah lain yang patut diperhatikan adalah terbentuknya regulasi keuangan yang adaptif dengan perkembangan teknologi, serta mampu melindungi masyarakat yang menjadi pengguna uang elektronik tersebut. Penerapan regulasi yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan transaksi e-money dan kerugian yang terjadi pada masyarakat.

Dengan hadirnya banyak jenis uang elektronik yang beredar di Indonesia membuat masyarakat memiliki banyak pilihan ragam pembayaran dalam aktivitas ekonominya. Namun di satu sisi, pemerintah harus memastikan tiap penyelenggara layanan tersebut memiliki sistem keamanan yang benar-benar melindungi konsumen, baik dalam segi keuangan maupun identitas. Karena lagi-lagi, pihak yang paling dirugikan jika terjadi apa-apa dalam sistem uang elektronik ini adalah masyarakat yang menggunakannya.

Jika menilik negara-negara tetangga seperti Singapura atau Tiongkok, Indonesia memang masih tertinggal. Tapi bukan berarti kita menjadi pesimis. Keputusan pemerintah Oktober lalu dalam memberlakukan transaksi e-money untuk membayar tol di seluruh Indonesia bisa dibilang titik awal masyarakat secara perlahan terbiasa untuk meninggalkan transaksi tunai.

Begitu pula seperti yang dinyatakan pada konferensi pers Bank Indonesia (28/12/2017) lalu akan melakukan revisi peraturan BI mengenai perizinan uang elektronik. Semoga regulasi terbaru tersebut dapat mendukung sepenuhnya terhadap iklim cashless yang sudah ada.