Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan membawa banyak dampak dan perubahan di Afghanistan terutama kepada kaum perempuan. Perubahan ini membawa kemunduran dalam berbagai kondisi mereka seperti hak-hak dan status sosial hingga politik mereka.

Eskalasi kebijakan dan pembatasan di mana para perempuan dilarang untuk bersekolah tingkat atas, perempuan dilarang bekerja di luar rumah, perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam politik, perempuan harus memiliki pendamping laki-laki dalam melakukan perjalanan jauh serta mereka diminta untuk menutupi wajah mereka di depan umum.

Kondisi perempuan di Afghanistan ini tentu saja mengalami kerentanan, hal ini terjadi karena pandangan keislaman yang sangat konservatif dikembangkan oleh pengikut Taliban. Kebijakan ini tentu saja membatasai kemampuan perempuan untuk mencari nafkah, mendapatkan pendidikan dan menyuarakan hak-hak mereka. Hal ini juga akan membuat Afghanistan jatuh ke dalam krisis di mana saat ini sudah terjadi krisis kemiskinan dan kemanusiaan serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Melihat bahwa Taliban tidak dapat menghormati hak-hak dasar perempuan serta menganiaya aktivis perempuan Afghanistan yang menyuarakan protes secara damai membuat Indonesia mengambil langkah nya dalam mendukung perlindungan serta hak para perempuan Afghanistan khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Indonesia menilai bahwa krisis kemiskinan dan kemanusiaan yang terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan akibat dari pembatasan hak-hak dasar perempuan yang dilakukan oleh Taliban yang sedang menguasai Afghanistan.

Akan tetapi, Direktur Jendral Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani mengatakan bahwa dukungan yang diberikan hanya berfokus kepada kaum perempuan dan pembangunan kembali Afghanistan. Hal ini berarti Indonesia tidak memberikan pengakuan nya kepada pemerintah Taliban. Kadir menegaskan bahwa Indonesia belum pernah memberikan pengakuan secara resmi dan seperti yang diketahui bahwa tidak ada negara yang secara eksplisit mengakui Taliban.

Pendidikan serta pemberdayaan perempuan tentu saja memainkan peran penting dalam mempromosikan kemakmuran dan memerangi kemiskinan. UNICEF memperkirakan bahwa kurangnya akses pendidikan ke sekolah tingkat atas di Afghanistan mengurangi 2,5% darj PDB negara ini. Mengingat berbagai tantangan domestik membuat dukungan internasional diperlukan untuk memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung perlindungan hak-hak serta pemberdayaan perempuan yaitu Indonesia akan melaksanakan konferensi internasional. Bersama dengan pemerintah Qatar, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari International Conference on Afgan Women’s Education yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8 Desember 2022.

Konferensi ini merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Qatar sebagai kontribusinya untuk mendorong perdamaian serta pembangunan di Afghanistan. Konferensi ini juga merupakan salah satu kesepakatan dalam pemberian bantuan atas isu kemanusiaan kepada Afghanistan yang ditandatangani dengan Qatar.

Memobilisasi dukungan internasional dalam mempromosikan pendidikan perempuan di Afghanistan menjadi tujuan utama konferensi ini dilakukan. Maka dari itu konferensi ini mengundang 53 negara-negara yang berpandangan serupa di tingkat Menteri Luar Negeri dan Duta besar, 4 organisasi internasional termasuk UNAMA dan OKI, aktivis dan tokoh perempuan Afghanistan serta institusi pendidikan tinggi. Beberapa negara seperti Pakistan, Qatar, Selandia Baru, Norwegia dan Uni Emirat Arab sudah mengkonfirmasi akan hadir dalam konferensi ini.

Melalui International Conference on Afgan Women’s Education yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8 Desember 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk diplomasi soft power yang bisa dilakukan Indonesia dan bentuk kepedulian terhadap para perempuan di Afghanistan.

Selain melalui konferensi  International Conference on Afgan Women’s Education, Indonesia melalui Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (PPPA) juga sudah melakukan kerja sama dengan Ministry of Woman’s Affairs (MOWA) Afghanistan terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan.

Afganistan memiliki beberapa kesamaan yaitu filosofi, tujuan, penyebab konflik dan visi. Melalui kerja sama ini, Indonesia memberikan pendekatan berbasis pertukaran budaya untuk dapat bekerja sama dan membawa perhatian ke Afghanistan. Kerja sama Indonesia-Afghanistan menghasilkan kesepakatan beberapa program mengenai isu konflik sosial, pemberdayaan dan produktivitas perempuan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pengarusutamaan gender serta perlindungan.

Indonesia juga bisa merepresentasikan ide, nilai, visi dan misi kepada Afghanistan dalam mengidentifikasi dan mengadopsi  nilai dan peran perempuan yang merupakan tujuan konferensi ini dilaksanakan. Dengan adanya kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional yang terlibat juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat membentuk perempuan di Afghanistan untuk dapat memberikan hak-hak dasarnya dan suaranya.

Komitmen pemerintah Indonesia yang melakukan kerjasama baik dengan organistasi internasional maupun Afghanistan terlihat untuk terus membantu para perempuan di Afghanistan terutama dibidang pendidikan.

Tentu saja peran perempuan sangat penting dalam kondisi ini untuk menyebarkan hak dan suaranya dalam menegakkan keadilan. Pemerintah Indonesia juga turut mendorong agar tercipta perdamaian di Afghanistan. Oleh karena itu, Indonesia memainkan peran sebagai pembangun yang diharapkan untuk dapat dihargai dan menarik perhatian dunia internasional.