Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 (5), dengan tegas menerangkan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Artinya, pendidikan dilakukan dengan fokus mendasarnya untuk membangun masyarakat yang memiliki kemampuan literasi tingkat dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Karena itulah guru dan pendidik mempunyai peran besar sekali untuk menanamkan sejak dini kemampuan literasi dasar ini bagi para peserta didik, yang pada gilirannya tingkat literasi masyarakat luas dapat makin meningkat. Walhasil, dimulailah gerakan literasi di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya pasca lahirnya UU itu.

Gerakan literasi sekolah baru dikembangkan secara formil berdasarkan Permendikbud N0 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Bahkan sejalan dengan itu, pemerintah beberapa tahun silam juga telah menerbitkan UU No 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Lahirnya UU ini didorong keinginan untuk makin meningkatkan produksi karya tulis dalam bentuk buku.

Tujuan utamanya tentu pada peningkatan kesadaran literasi dari masyarakat secara luas, yang akhirnya akan membawa pada kultur positif yang mampu menjadikan kegiatan membaca dan menulis sebagai kebiasaan publik yang dilakukan secara sadar. Hanya sayangnya, kegiatan sadar literasi itu selama ini lebih didekati dengan pendekatan atas bawah (top down). Kegiatan-kegiatannya pun lebih bersifat seremonial dan formal belaka.

Harus kita sadari bahwa program pemberdayaan masyarakat yang biasanya memberikan hasil positif ialah program yang dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan yang lebih bottom up. Barangkali filsafat pembangunan kita memang masih belum mampu membebaskan diri dari kungkungan teori ‘Hukum dan Pembangunan’ (Law and Development) klasik yang diimpor ke negeri ini sejak awal era Orde Baru 1970-an.

Sehingga para pemangku negara selalu percaya bahwa pembangunan yang baik ialah yang mampu mengarahkan masyarakat ke dalam suatu tujuan yang didesain secara resmi oleh negara. Dalam hal ini, institusi negara tak ubahnya adalah jelmaan raja atau sinuwun yang segala sabdanya selalu ditunggu-tunggu untuk mengarahkan jalan hidup rakyat supaya lebih baik lagi.

Pandangan ‘bapakisme’ seperti di atas sejatinya berasal dari teori patriarch yang menggambarkan seorang pemimpin yang sangat otoritatif dan kemudian menjadi pola yang menjalar ke berbagai belahan dunia lain pada bidang-bidang sekuler lainnya. Pembangunan kultur literasi dalam masyarakat kita pun agaknya masih didominasi nilai-nilai patriarch. Bersifat top down dan sangat kurang pendekatan kulturalnya.

Sudah lama disadari bahwa budaya literasi bangsa kita masih sangat jauh dari negara-negara lain. Bahkan dibanding beberapa negara tentangga di Asia Tenggara, Indonesia berada pada tingkat terendah capaian literasinya. 

Menurut data yang dilakukan UNESCO Institute for Statistics tahun 2015, literacy rate Indonesia baru mencapai 93,9%, sedang Vietnam 94,5%, Malaysia 94,6%, Filipina 96,3%, Brunei 96,4%, Thailand 96,7%, dan Singapura mencapai 96,8%.

Bahkan riset yang dilakukan Central Connecticut State University, bertajuk “World’s Most Literate Nations Ranked” di New Britain, Connecticut, AS pada tahun 2016 silam menempatkan Indonesia pada negara dengan tingkat dua terendah dari 61 negara yang dinilai tingkat literasinya. Indonesia berada pada posisi 60 di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61).

Angka-angka tersebut barangkali merepresentasikan efektivitas program sadar literasi yang dilakukan di berbagai belahan dunia, yang sejak dekade 60-an telah dengan getolnya menggenjot kesadaran literasi masyarakatnya. Sudah tak ayal lagi, jika tingkat literasi dianggap mampu menggambarkan dengan jeli tingkat pendidikan dan kemakmuran suatu masyarakat dunia saat ini.

Kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat sangat berkelindan dengan perilaku literasinya. Karena itu wajar jika ranking literasi yang dihasilkan dari berbagai survei di atas sungguh menggambarkan dengan akurat tingkat ekonomi suatu negara, yang saat ini menjadi ukuran bagi kesigapan suatu negara dalam menghadapi masa depannya.

Negara-negara yang rendah tingkat literasinya pada umumnya dipandang masyarakat dunia sebagai negara yang kurang maju, rendah prestasi akademiknya dan cenderung anarkistis. Bahkan dalam beberapa hal menggambarkan situasi nyata kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia yang masih memprihatinkan.

Karena itu, sungguh ada baiknya jika kita mengubah orientasi dan pendekatan dalam mengampanyekan budaya literasi di negeri ini. Pendekatan deduktif-legal-formal harus segera diganti dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Induktif non-legalistik harus sedapat mungkin lebih dikemukakan dalam penciptaan berbagai program peningkatan daya literasi dalam masyarakat kita.

Pendekatan kultural mungkin sangat jauh lebih efektif, yang dengannya peran pemerintah lebih diarahkan pada fungsi utamanya sebagai fasilitator dan dinamisator kecerdasan lokal dalam memaknai literasi. Pendekatan formalistis yang dikembangkan melalui berbagai peraturan hukum sebagaimana contoh di atas, jika tanpa dibarengi dengan kegiatan yang ‘local cultural driven’ pasti hanya akan berakhir dengan kekecewaan.