Penulis
2 tahun lalu · 4537 view · 2 menit baca · Politik 581c9a1c6da67-aksi-4-november-yang-digelar-di-sekitar-bundaran-bank-indonesia-jakarta_663_382.jpg

Melengserkan Jokowi

Gerakan menumbangkan rezim selalu tampak heroik. Seolah segala dosa dan kesalahan tertumpu pada penguasa, sehingga harus dilengserkan. Aksi jalanan tersebut kerap kali menamai diri sebagai representasi dari rakyat, atau barisan yang peduli nasib bangsa, sehingga merasa berhak untuk menggulingkan pemerintahan.

Gagasan melengserkan Presiden sekarang ini perlu dibaca dengan serius agar sejarah kelam itu tidak kembali terjadi. Jokowi-JK dipilih secara langsung oleh rakyat, satu paket. Berbeda dengan era Pak Harto, atau setidaknya Gus Dur yang dipilih oleh wakil-wakil rakyat. Tahun 98 adalah letupan amarah publik yang selama 32 tahun dibungkam oleh rezim dengan pistol dan senapan.

Aksi 98 itu menjadi sangat emosional, dan menemukan momentumnya tersendiri, ditengah keosnya kondisi ekonomi akhibat krisis. Kenaikan harga kebutuhan pokok terasa tajam sekali. Rakyat benar-benar tercekik. Mereka merasa berhak melengserkan rezim yang tidak mereka tentukan secara langsung, meski ada pemilu, namun itu bersifat simbolik saja, karena semua sudah tahu siapa yang akan menang.

Itu berarti, jika Jokowi-JK kemudian lengser atau dilengserkan, maka akan menjadi preseden yang buruk bagi sejarah perpolitikan di Indonesia, karena Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa dilengserkan pula atas nama rakyat. Di sini bisa memicu suasana anarki, karena benturan atas nama rakyat. Artinya, rakyat sendiri yang memilih namun tidak konsisten atas pilihannya, sehingga melengserkan.

Kondisi ini berangkali akan lebih buruk dari Mesir, di mana Presiden yang dipilih secara demokratik, bisa dilengserkan oleh kekuatan militer. Artinya, kedaulatan rakyat dibajak oleh militer. Anda bisa membayangkan jika presiden yang dipilih oleh rakyat dilengserkan pula oleh rakyat. Rakyat membajak dirinya sendiri untuk kekuasaan? Ini tentu akan lebih mengkhawatirkan.

Belum lagi masa transisi peralihan kepemimpinan yang mungkin akan terjadi “saling sikut” elite politik. Saling berebut posisi. Koalisi parpol akan terombak ulang berdasar kepentingan masing-masing. Karena jabatan Presiden bukan jabatan sembarang. Ini jabatan super penting dan super sakral. Jika itu terjadi bukankah stabilitas sosial semakin terganggu?

Dalam suasana yang kacau, besar kemungkinan kepentingan asing akan turut campur. Sebagaimana yang terjadi di negara seperti Irak, Libya dan Suriah, negara adidaya yang mengklaim diri sebagai polisi dunia akan seenak hatinya keluar masuk negara yang tengah kacau dengan kekuatan militernya, atau dengan tendensi politiknya, mengingat Indonesia merupakan negara subur yang memiliki sumber daya alam melimpah. Dunia pasti tergiur.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih stabil, mengingat Turki yang baru saja keos akhibat (konon) adanya rencana kudeta oleh militer.

Kita tidak lagi berharap pada negara-negara Islam lainnya. Terutama yang telah porak poranda akibat perang. Tidak juga bisa berharap banyak pada Iran dan Saudi. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia yang bisa menjalankan kepemimpinan Demokrasi dengan sangat baik.

Tahun 1998 kita punya Pak Habibie yang mampu meredam gejolak politik dan ekonomi itu, tapi bagaimana dengan sekarang? Kita memang membutuhkan sikap nasionalisme yang tinggi agar Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik, tapi memiliki kematangan berpikir juga perlu.

Sekarang misalkan Jokowi-JK lengser, akankah kondisi bangsa menjadi lebih baik? bukankah nantinya justru jabatan Presiden dan Wakilnya akan menjadi “santapan” empuk para politisi? Akhirnya para elite lebih sibuk berdebat soal jabatan ketimbang mengurusi kondisi sosial ekonomi yang butuh penanganan cepat ini.