Di tengah situasi mewabahnya gelombang PHK sebagai dampak dari situasi pandemi global, pemerintah terus berproses menggodok dan merampungkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR, yang sudah sejak jauh hari menimbulkan kontroversi. 

Pun hingga hari ini denyut nada protes dan kritisisme masih terus hidup membersamai Omnibus Law yang dalam draftnya secara keseluruhan membahas 11 kluster dan memuat 1.100 an pasal lebih dengan tebal nyaris seperti kamus babon.  

Yang sudah banyak diketahui bersama adalah bahwa RUU Cipta Kerja kali ini nantinya akan banyak merugikan dari kalangan pekerja kasar, buruh pabrik maupun kantoran, tentu itu adalah dari perspektif pekerja. Bagi kaum pengusaha dan penguasa? mMngkin bisa sebaliknya, menguntungkan dan mengamankan kepentingannya. 

Mengatasnamakan kepentingan bangsa bahwa #IndonesiaButuhKerja atau sejatinya sebagai momentum emas menumpuk pundi-pundi kapital segolongan elite, dengan prinsip simbiosis mutualisme bagi oligon (yang sedikit) lingkaran di antara mereka.

Dari draft rancangan yang sudah banyak beredar, beberapa poin krusial yang tampak nyata membuat makin mengenaskan nasib buruh dan pekerja lainnya adalah: Hilangnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan menyerahkan sepenuhnya standar pengupahan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP); Pengupahan berdasarkan waktu/jam kerja; 

Rawan PHK secara sepihak; Ketidakjelasan atau bahkan hilangnya pesangon; Bertambahnya hari/jam kerja yaitu 6 hari kerja dan hanya sehari libur; serta potensi besar menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Alamak, kenapa rakyat menjadi hidup sedramatis ini.

Tentu masih ada beberapa poin lainnya yang memang secara kasat mata lagi-lagi menguntungkan para kaum kapitalis dan kroni-kroninya. Sebaliknya, eksploitasi para pekerja kasar dan buruh pabrik serta kantoran terus jalan bahkan makin sadis. 

Seakan hidup hanya soal kerja, kerja dan kerja. Tak ada jeda untuk menikmati senja dan hasil kerja yang sajatinya pula tak seberapa tapi kali ini malah “digebuk” lagi dengan undang-undang yang banyak dilaknat oleh para serikat buruh. Belum pernah selesai untuk berdiri malah kini diminta untuk tiarap kembali, nasib.

Kapitalisme selalu hadir dengan wajah yang berbeda-beda. Terkadang tampak jelas dan mudah dikenali, namun sering pula berkamuflase dengan dalil-dalil kebaikan serta janji bahwa kemakmuran untuk bersama. 

Tapi aroma amisnya akan selalu tercium, semua hanyalah omong kosong – kemakmuran bersama – aksiomanya tetap sama akumulasi kapital tak berkesudahan, watak serakah di satu sisi, sedang di sisi lainnya adalah eksploitasi manusia atas manusia. Sekelompok kecil menguasai sekelompok besar lainnya dengan secara tidak adil. Absolutisme oligarki.

Seharusnya Indonesia tak perlu demikian, meniru cara asing, khas beberapa negara  kawasan Asia Timur yang dianggap maju atau bahkan negara tetangga yang konon buruhnya lebih jauh murah dengan produktivitas yang konon lebih baik, sehingga sering dielu-elukan para investor asing. 

Negara, demi menarik investasi, cara apa pun akan dilakukan, termasuk mengorbankan arti hidup sebagai manusia itu sendiri. Hidup seolah hanya soal materi, kerja membabi buta yang seringnya menciderai nilai-nilai intrinsik kemanusiaan. Kita ini manusia pak, bukan mesin. Butuh kerja tapi juga tidak harus semenderita itu juga.

Jika demikian, teori nilai lebih (surplus value) khas Marxis tampak menemukan keserasiannya. Sederhananya bahwa kemakmuran yang dinikmati oleh para kapitalis itu adalah akumulasi dari hasil kerja atas hak-hak buruh yang tak terbayarkan. 

Bukankah itu sama artinya dengan hasil kerja curian? Artinya, ada hak sosial dan ekonomi yang masih cacat dan tidak terpenuhi kepada sebagian besar rakyat kita. Padahal hal tersebut senyatanya sebagai salah satu bagian dari tujuan demokrasi substantif. Lalu apakah ini pertanda makin jauhnya nilai keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia?

Dengan kondisi yang seperti itu, akankah negara ini mampu membantah sekaligus meruntuhkan hasil penelitian Oxfam tiga tahun lalu, bahwa harta 4 orang terkaya di Indonesia (Rp333,8 triliun) nyaris setara dengan harta 100 juta penduduk miskinnya (Rp320,8 triliun). Dan perolehan bunga dari orang terkaya di Indonesia melampaui belanja 1.000 orang miskin untuk kebutuhan pokoknya selama satu tahun. 

Atau malah sebaliknya, hadirnya RUU Cipta Kerja yang baru akan makin mengokohkan proposisi tersebut, yaitu ketimpangan ekonomi yang makin curam.

Hegemoni lingkungan yang begitu kapitalsitik bukan hanya berada pada ranah relasi antara korporasi dan pekerjanya,. Pada ranah yang lain, secara tak sadar, wajah kapitalistik itu juga hadir. 

Dalam dunia akademis, dalam hal ini adalah universitas, Meagan Day pada salah satu artikelnya, Capitalism Is Ruining Science, mengungkapkan bagaimana suatu watak kapitalistik itu hadir, bekerja dan merusak ilmu pengetahuan (science) di dunia kampus.

Dalam dunia akademik, banyaknya jurnal terbit yang bereputasi internasional adalah salah satu syarat kredit poin naiknya ranking suatu universitas, dan ujungnya adalah mengalirnya pendanaan. Maka tentu semua kampus akan berlomba-lomba memompa dan menerbitkan jurnal internasional yang terkadang mendistori nilai-nilai kemuliaan ilmu itu sendiri.

Publish or perish, funding or famine, begitulah Meagan Day membahasakan. Tanpa terbitan jurnal, maka sama saja binasa, musnah. Yang artinya juga tanpa asupan pendanaan, adalah memilih kelaparan, punah. 

Hegemoni itu sedemikian kuat, tampaknya juga tidak jauh beda di negeri ini. Para akademisi kampus berlomba mengejar kuantitas jurnal, tapi abai pada kualitas. 

Tentu tak semuanya seperti itu, namun fenomena yang tampak pada lingkup akademisi kampus terlihat seperti itu. Entah alasan untuk jabatan, kenaikan tunjangan, ataupun demi nama baik kampus agar makin melangit. Kerja ilmiah dijadikan proyek dan komersil, bukan untuk kepentingan ilmu itu sendiri, tapi untuk kemakmuran bagi diri sendiri.

Sekali lagi bahwa tidak semuanya seperti itu. Yang harus kita pastikan adalah bahwa watak dan wajah kapitalistik itulah yang harus kita enyahkan serta lawan. Termasuk konstruk tekanan pasar yang kapitalistik dengan ujungnya iming-iming pendanaan dengan cara mendikte kerja ilmiah.

Tujuan mulia dari ilmu itu sendiri dengan eksperimen yang ketat menjadi terluka. Akhirnya derivasi yang dikhawatirkan banyak orang bahwa universitas tak lebih dari sekadar pabrik penghasil skrup-skrup bagi para kapitalis adalah nyata. 

Ujungnya kemudian menjadi “budak” – kepanjangan tangan para pemilik modal – yang mereproduksi sekaligus melestarikan mekanisme penjajahan ala modern. Yaitu menindas kaum marginal dan rakyat jelata dengan regulasi yang tak manusiawi.

Kondisi sedemikian itu mengingatkan saya akan ucapan Slavoj Zizek, bahwa rasanya lebih mudah membayangkan kehancuran dunia daripada kehancuran kapitalisme. Semoga tidak demikian dengan Indonesia. 

Bahwa negeri kita adalah beda dan melawan semua itu adalah tugas kita bersama. Pemerintah harus bersumpah dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi rumah-rumah kumuh, bilik-bilik reot di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit – kesenjangan kesejahteraan dan ketimpangan sosial.