Pemilu sudah di depan mata. Rentang waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Baik caleg maupun capres sudah mempersiapkan diri untuk bertarung di media sosial ataupun di medan nyata. Bahkan ada yang telah melakukan persiapan jauh-jauh hari demi sebuah kontestasi politik, demi demokrasi Indonesia.

Namun demikian, masih banyak masalah yang menjangkiti pemilu. Apalagi bila kita mengacu pada pilkada tahun 2018. Ada dua hal yang patut diwaspadai, politik uang dan ujaran hoaks. Hal-hal demikian memang sukar untuk ditanggulangi. Ibaratnya, mati satu, tumbuh lima.

Sekali diberantas, yang lain masih bisa bangkit. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengonsumi hal-hal yang berbau drama politik menjadi santapan empuk bagi pelaku ujaran kebencian. Ini yang menjadi persoalan utuh.

Politik Uang

Hal pertama yang patut dicermati adalah politik uang. Sudah seperti menjadi kebiasaan umum bahwa uang berpengaruh pada elektabilitas seseorang. Uang bisa mengubah jalannya pemilihan umum. Dan yang lebih mengerikan, uang bisa menentukan hasil pemilu.

Lalu bagaimana politik uang bekerja? 

Politik uang bisa saja terjadi sejak penjaringan caleg atau capres. Uang harus diberikan kepada partai politik agar bisa maju dalam kontestasi pemilihan. Ini yang bisa disebut orang-orang sebagai mahar. Selain itu, ada pemakaian uang kampanye yang tidak dilaporkan, verifikasi kelayakan calon di KPU, atau yang paling jamak ditemukan adalah serangan fajar.

Jika melihat gejala-gejala demikian, politik uang tidak selalu antara calon dengan pemilih, melainkan juga keseluruhan. Mulai dari tingkat yang paling atas hingga yang paling bawah. Tentu saja ini hal yang mengerikan.

Lalu, apabila politik uang dianggap sebagai ancaman demokrasi, pemerintah harus sigap untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebagai contoh, PPATK pernah menyampaikan sebuah laporan tentang adanya transaksi keuangan mencurigakan pada pilkada 2018. Ada 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai mencurigakan.

Jika benar laporan tersebut menjadi fakta, berarti politik uang telah mendominasi. Dan itu berarti sinyal buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Usaha untuk membersihkan praktik politik uang harus dilihat dari skala paling kecil hingga yang paling besar. Dan itu perlu dilakukan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Ujaran Kebencian (Hoaks)

Hal terakhir yang membuat berbahaya bagi pemilu adalah ujaran kebencian atau penyebaran hoaks. Sarana yang dilakukan tidak lagi melalui media macam televisi maupun radio, melainkan melalui media sosial.

Ini yang agaknya sulit terdeteksi dengan detail. Bisa jadi orang yang melakukan ujaran kebencian tak merasa melakukan hal tersebut karena memang tidak ada niat. Namun, andai objek yang dituju merasa terhina, maka orang yang melakukan hal tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalih orang bermacam-bermacam. Kebebasan berpendapat di dalam UUD 1945 pasal 28 bisa menjadi pedoman masyarakat Indonesia untuk melakukan dan menggerakkan opini. Namun kebebasan tersebut yang menjadi bablas hingga tak terkendali dan menjadi ujaran kebencian.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) pernah menyampaikan bahwa setidaknya 91,8 persen didominasi pembicaraan isu sosial dan politik. Ini yang patut diwaspadai. Apalagi ditambah fakta bahwa laporan kepolisian mengatakan ada 83 kasus ujaran kebencian selama pilkada serentak. Dan bukan tidak mungkin ujaran kebencian tersebut akan meningkat seiring waktu pemilu masih beberapa bulan lagi.

Cara paling sederhana bagi masyarakat untuk menanggulangi ujaran kebencian adalah selalu mengecek apakah informasi tersebut benar atau tidak. Selalu melakukan pengecekan. Kita jangan mudah terlena dengan informasi apa pun. Derasnya informasi yang terkadang liar bisa menjadi wabah menakutkan bagi masyarakat. 

Faktor kurangnya masyarakat melek dalam literasi digital menjadi salah satu penyebab ujaran kebencian hadir di media sosial. Dan juga, masyarakat lebih suka langsung berkomentar daripada membaca keseluruhan informasi. Hal tersebut yang mulai saat ini harus digalakkan. Menyaring informasi apa pun.

Ini yang juga kami tekankan saat beberapa hari yang lalu bersama teman-teman membuat deklarasi Fatahillah. Inti dari deklarasi tersebut adalah melawan yang namanya politik uang dan ujaran kebencian. 

Etika dalam bermedia sosial juga perlu diperhatikan. Sebab, sering kali tidak memperhatikan mana yang baik dan mana yang buruk.

Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan sikap dan kemauan untuk bijak dalam bermedia sosial. Tidak peduli orang berpendidikan tinggi maupun rendah. Sebab yang paling penting adalah akhlak dalam menyampaikan pendapat. Apakah itu bermanfaat bagi masyarakat atau justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bahu-membahu menghentikan kedua hal tersebut demi kebaikan demokrasi Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus memiliki niat untuk memajukan demokrasi Indonesia.

Kita adalah masyarakat Indonesia yang nantinya, terutama generasi milenial, melanjutkan arah demokrasi Indonesia. Kalau bukan kita yang mulai melakukannya, lalu siapa lagi yang patut diharapkan?