Parahnya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia menyingkap tabir inkompetennya pemerintah dalam penanganan COVID-19 sejak 2020 lalu. Sejak awal, negara nampak setengah hati dalam merumuskan kebijakan kesehatan untuk merespon pandemi yang menimbulkan efek domino pada aspek lain kehidupan. 

Kondisi yang tak kunjung membaik ini tak hanya mengantarkan pada krisis multi dimensi, tetapi juga menghadirkan ketidakjelasan skema bantuan sosial bagi warga. 

Alih-alih merumuskan jaring pengaman sosial yang baik untuk meminimalisir dampak krisis bagi warga, negara malah memanfaatkan narasi ‘yang kaya melindungi yang miskin’ yang diujarkan oleh Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, Achmad Yurianto, pada Maret 2020 lalu. 

Narasi yang bernada sentimen kelas ini yang hingga saat ini dipelihara dan melegitimasi absennya negara dalam memenuhi hak dasar warga di tengah krisis pandemi. 

Lantas hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ini merupakan sifat alamiah negara? Dalam konteks Indonesia, gagapnya negara dalam penanganan krisis dan bantuan sosial adalah hal yang menyejarah. 

 

Tak Ada Warisan Skema Bantuan Sosial: Sebuah Pelacakan Historis

Secara historis, negara kerap memilih untuk minim hadir ketika krisis melanda. Hal ini terus berpola bahkan sejak era kolonialisme. Hal ini dipaparkan oleh John Ingleson dalam bukunya yang diterjemahkan berjudul Perkotaan, Permasalahan Sosial, dan Perubahan di Jawa Masa Kolonial

Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana pemerintah kolonial enggan merancang skema penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat ketika krisis ekonomi global melanda pada 1930. Tak terkecuali negara manapun, termasuk Hindia-Belanda harus menerima imbasnya. 

Pemerintah kolonial menganggap penyedia jaminan sosial bagi masyarakat menjadi urusan gereja serta badan amal. Banyaknya gereja, badan amal, dan kelompok informal lainnya yang melakukan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat secara luas menjadi alasan pembenar bagi pemerintah kolonial untuk tidak menciptakan skema bantuan sosial di tengah krisis. Pemerintah kolonial pun enggan untuk mengalokasikan dana yang diperuntukkan khusus untuk bantuan sosial.

Setelah menahun berjibaku dengan krisis, pemerintah kolonial memilih untuk menyalurkan bantuan sosial kepada para pekerja melalui Biro Perburuhan yang tersebar di beberapa daerah. 

Namun, bantuan tetap diskriminatif – bahkan rasis – karena pemerintah kolonial hanya menyiapkan bantuan bagi kaum Eropa yang terdampak. Komite Bantuan Pengangguran yang dibuat oleh pemerintah kolonial juga diskriminatif karena mereka membagi urusan yang diperuntukkan bagi warga Eropa, Cina, dan pribumi. 

Jumlah uang bantuan pun berubah-ubah. Hingga di penghujung masa krisis, pemerintah kolonial bersikap bahwa dirinya tidak mau negara terus menerus terlibat dalam bantuan-bantuan sosial di luar kepentingan karena dinilai berat dan berbiaya tinggi. 

Kondisi ini yang terus menerus direproduksi negara bahkan hingga momen krisis pandemi COVID-19 saat ini. Skema jaring pengaman sosial (social safety net) yang disiapkan pemerintah hanya ditopang oleh Program Keluarga Harapan (PKH) serta model-model bantuan yang sudah dijalankan pemerintah sebelum krisis pandemi COVID-19 melanda.

 Pernyataan Jokowi pada Maret 2020 terkait peningkatan penerima bantuan PKH yang semula 9,2 juta rumah tangga menjadi 10 juta bukanlah respon preventif terhadap krisis yang akan berlangsung karena pandemi COVID-19, melainkan hal yang lebih dulu diinisiasi jauh sebelum pandemi melanda – melalui Perpres no. 61 tahun 2019. Hal ini semakin membuktikan bahwa kehadiran negara sangatlah minim bahkan di saat krisis melanda sekalipun.

 

Warga Bantu Warga’: Bentuk Ketangguhan Warga dalam Menghadapi Krisis?

Bagi warga negara, tidak ada yang lebih masuk akal ketimbang membantu sesama di tengah keadaan yang serba karut marut ini. Namun ternyata inisiasi solidaritas warga menjadi legitimasi bagi negara untuk minim hadir di saat pandemi sedang genting-gentingnya. 

Pemerintah malah mereproduksi narasi ‘gotong royong’ sebagai jawaban bagi absennya negara dalam memberikan bantuan sosial. Sementara warga tak sadar bahwa apa yang dilakukannya semakin menormalisasi absennya negara dalam pemenuhan hak dasar warganya sehingga gerakan akar rumput ini hanya menjadi solusi yang bersifat apolitis. 

Skema ‘gotong royong’ dan narasi ‘warga bantu warga’ praktis hanya menyediakan solusi  temporer bagi warga yang rentan. Hal ini sebenarnya semakin membuka problem relasi kuasa baik di level pusat maupun daerah. Krisis pandemi COVID-19 menjadi komodifikasi elit-elit predatoris untuk meraup kepentingan pribadi maupun kepentingan elektoral 2024. 

Selain itu, skema ‘gotong royong’ menampilkan bagaimana jurang ketimpangan kelas di Indonesia semakin dalam – yang mana hal ini digunakan untuk melanggengkan praktik-praktik diskriminatif yang dilakukan oleh negara sendiri.  

Legitimasi kultural ‘gotong royong’ tidak seharusnya membuat kita terlena dan lupa untuk menuntut kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan hak dasar warga. Solidaritas warga bukanlah solusi yang solutif, namun lebih kepada upaya depolitisasi pemenuhan hak kewargaan. Lantas, ini menjadi wajah lain dari para elit di tingkat lokal maupun daerah dalam mengoperasikan rezim predatoris di era krisis pandemi COVID-19 di Indonesia.