Pemerintah tentu saja berhak untuk menerapkan berbagai opsi bila terjadi darurat kesehatan. Tapi kalau itu ngawur dan setengah-setengah, ya kita tidak boleh diam. Sebab mendiamkan masalah sama saja dengan membiarkan asumsi positif dari yang sebelumnya negatif.

Kengawuran itu muncul ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pilihan yang diambil itu, katanya, setelah melalui berbagai pertimbangan dan perbincangan dengan berbagai pihak. Akhirnya, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang tetek bengeknya berujung pada percepatan penanganan virus congorna

Dalam peraturan pemerintah (PP) itu, defenisi PSBB disarikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Rincinya, PSBB merujuk pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Ingat, pembatasannya pada ranah kegiatan.

Ini berbeda dari Karantina Wilayah yang dalam kacamata undang-undang Kekarantinaan Kesehatan merujuk pada pembatasan wilayah. Pasal 54 ketentuan tersebut bahkan bilang begini: Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hayoloh, mau ke mana? Semua titik ada penunggunya.

Jadi jelas perbedaannya: pembatasan kegiatan dan pembatasan wilayah. Dan uniknya, PP itu mengatur bahwa usul pemberlakuan PSBB datang dari kepala daerah yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang kini digawangi oleh ahli jamu. Karenanya daerah-daerah yang memberlakukan PSBB sekarang, itu karena usul kepala daerahnya.

Aneh, karena sejatinya PSBB itu merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan daerah. Tapi mungkin karena tidak mau terlalu pusing, diberikanlah kewenangan atributif itu kepada daerah. Oh iya, Pak Terawan kemana yah? Kok ngga pernah kelihatan lagi. Saya mau minta sarannya lagi.

Hampir lupa, perbedaan lainnya adalah pemberlakuan PSBB tidak mewajibkan pemerintah pusat untuk menanggung kebutuhan dasar penduduk pada wilayah pemberlakuan PSBB. Hal yang sebaliknya bila memilih Karantina Wilayah, kebutuhan dasar masyarakat termasuk hewan peliharaannya, harus dipenuhi pemerintah pusat.

Sebenarnya saya tidak mau berspekulasi, bahwa pemilihan PSBB dibanding karantina wilayah lebih disebabkan karena masalah minimnya anggaran. 

Tapi sewaktu Pak Jokowi diwawancarai oleh Mba Nana, mimik wajahnya kok beda? Apalagi waktu beliau bilang, “coba cari negara mana yang berhasil memberlakukan lockdown?” Agak bagaimana begitu. Tapi ya sudahlah, wong Pak Jokowi presidennya.

Pada wilayah pemakluman itu, jreng-jreng, tiba-tiba keluar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mencoba menghalang-halangi orang mudik, eh pulang kampung, eh mudik deng. 

Isi Permenhub itu melarang penggunaan sarana transportasi baik darat, kereta api, laut dan udara. Larangan itu berlaku mulai dari 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020, terutama untuk daerah yang memberlakukan PSBB.

Loh, ini maksudnya apa coba? Bukannya Pak Jokowi bilangnya hanya memberlakukan PSBB? Melarang orang keluar dari wilayah PSBB sama saja dengan memberlakukan Karantina Wilayah!

Singkatnya, pemerintah pusat sejatinya sudah memberlakukan Karantina Wilayah tapi tidak harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Betul, kan? Coba baca dari awal tulisan. Kalaupun ada kucuran bantuan, itu tidak semaksimal dengan bantuan bila terjadi karantina wilayah. Pintar.

Saya cuma mau bilang begini, memimpin itu jangan setengah-setengah, nanti pengikutnya juga setengah-setengah. Kalau mau PSBB, ya terapkan PSBB, jangan karantina wilayah. Begitu juga sebaliknya. Ini seperti mengisyaratkan pemerintah enggan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat, terutama di wilayah yang diberlakukan PSBB yang karantina wilayah.

Syukur kalau ada bantuan. Ini sudah dikurung, tidak ada makanan pula. Kambing juga mati kalau begini; dikurung tapi tidak disiapkan kebutuhannya. Maaf-maaf saya esmosi begini. Tidak peduli mau cebong atau kampret yang memanfaatkan momen seperti ini untuk saling menjatuhkan. Tapi perhatikan masyarakat bawah. 

Duh, mamae, nangis batin lihat merekaYang membuat hati makin teriris adalah, masyarakat seperti sangat mengerti keinginan pemerintah. Mereka sabar, menjaga jarak, menggunakan masker. Mereka maklum dalam kondisi seperti ini. 

Saking sabarnya, ada yang sampai menahan lapar selama dua hari, sampai kemudian meregang nyawa, di Puskesmas. Bukan karena korona, tapi karena menahan lapar!

Kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Hayo. Baim Wong aja udah mengamanahkan dirinya untuk ikut mengambil peran loh. Tidak perlu Permenhub dan Permenkes lagiMurni dari hati. Ya, meskipun isi hati siapa yang tahu. Tapi yang jelas doi sudah ikut membantu, real dan tidak birokratis.