Ketika kamu ragu akan sesuatu, bacalah buku.” - J. K. Rowling, penulis Harry Potter

Fenomena post-truth atau pasca-kebenaran menjadi pembahasan penting sekarang ini. Fenomena ini telah cukup merisaukan dengan banyak yang berpendapat tidak penting lagi kebenaran itu karena yang terpenting adalah apa yang dicapai.

Kebenaran pada hari-hari ini makin sulit ditemukan karena fakta dan realitas dimanipulasi, dipoles, diedit, dan disembunyikan sehingga terlepas dari konteksnya. Pendapat individu dan kelompok menjadi landasan kebenaran karena opini lebih kuat. Fakta dikubur dalam-dalam. Fakta objektif kalah pengaruh dengan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini.

Pembentukan keyakinan tidak memedulikan lagi argumen yang sesuai dengan pengetahuan dan logika. Emosi mengalahkan objektivitas dan rasionalitas. Kebenaran dinomorduakan. Ketegangan terus menguat di semua lapisan masyarakat. 

Masyarakat bukan lagi satu kesatuan yang utuh. Mereka terkotak-kotak oleh baju kepentingan. Perbedaan yang merupakan keniscayaan malah menjadi hal yang tabu karena kuatnya hegemoni emosi kelompok.

Dengan memanfaatkan media informasi mutakhir, semua orang bisa mengungkapkan dan mengekspresikan ketidakpuasaan kepada siapa pun tanpa memedulikan tata nilai dan etika. Setiap orang menganggap dirinya benar.

Ketika media seperti blog pribadi atau media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram, dan YouTube masif digunakan untuk mengirim pesan yang mengedepankan opini ketimbang fakta ternyata berdampak memperburuk nalar masyarakat.

Setiap orang bisa memublikasikan opini sendiri. Fakta apa pun akan tenggelam dengan banyaknya pengirim pesan baru. Penyebaran hoaks membuat banalisasi kebohongan dan berakibat kredibilitas media (pers) kalah dengan opini pribadi.

Fitur berbagi (sharing) di media sosial merupakan sumber utama penyebaran hoaks. Hoaks menjadi seperti fakta alternatif yang disesuaikan dengan yang diharapkan masyarakat. Kenapa hoaks selalu memikat? Karena pembohong bertindak atau berbicara dengan mengikuti logika dan harapan yang dibohongi.

Kebohongan yang dimunculkan berulang-ulang menjadi keyakinan kolektif yang sukar dipatahkan. Kebenaran yang muncul menjadi asing dan sulit diterima akal sehat. Kebohongan individu menjadi kebohongan kelompok yang dikembangkan oleh identitas kelompok.

Fanatisme berlebih mengancam identitas kelompok lain. Berbagai teknik post-truth yang digunakan untuk membunuh karakter seseorang sehingga menjadi bahan cacian dan tertawaan orang kini menjadi hal yang biasa.

Foto dan gambar yang direkayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi penyulut amarah kelompok dan mengundang kericuhan. Dekontekstualisasi menjadi alat untuk menciptakan kambing hitam ketika kebohongan individu terkuak dan cenderung bersikap baik (pencitraan) dengan menghalalkan semua bentuk kebohongan.

Headlines media massa (cetak dan online) disajikan begitu menarik tetapi menjebak. Tema-tema kontroversial digunakan hanya untuk mencari sensasi supaya banyak pembaca dan pengunjung. Pada akhirnya mereka tertipu karena ketidaksesuaian tema atau judul dengan konten.

Data yang minim disajikan disertai kesimpulan dangkal sehingga argumentasi yang bersifat ekstrapolasi (minim data) mengakibatkan kebodohan publik. Setiap orang menawarkan tafsir sendiri terhadap fakta dan mengeklaim tafsirnya yang paling benar. Yang mengemuka kemudian bukan lagi tentang apa yang terjadi (fakta), tetapi yang terpenting adalah mendengar dan membaca fakta yang dekat dengan ideologinya.

Post-truth muncul dan berkembang ditunjang akses informasi yang masif, di mana masyarakat dapat memproduksi informasi sendiri dengan berbagai media. Orang dengan mudah mengambil data apa pun dan membuat kesimpulan sendiri serta tafsir sesuai yang diinginkan. Media menjadi arena pertaruhan kepentingan pribadi dan kelompok.

Isu politik dan agama adalah komoditas informasi yang laris manis di era post-truth. Menggunakan senjata disinformasi dengan teknik merekayasa pesan atau gambar agar membungkam pikiran kritis masyarakat. 

Rekayasa informasi dilakukan dengan masif agar setiap orang bingung untuk menafsirkan. Ini mengakibatkan kecurigaan dan permusuhan di antara kelompok-kelompok masyarakat.

istilah ”post-truth” atau ”pasca-kebenaran”, pemantiknya adalah dua peristiwa politik yang pada saat itu cukup menghebohkan dunia Barat, yaitu referendum Brexit di Inggris dan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Brexit maupun pemilihan presiden AS yang memenangkan Donald Trump itu sama-sama dipenuhi kebohongan.

Jadi, memahami pasca-kebenaran (post-truth) sebagai sebentuk supremasi ideologis yang praktisinya mencoba memaksa seseorang untuk memercayai sesuatu, terlepas itu berdasar fakta atau tidak. 

Istilah pasca-kebenaran bukan hal baru. Fenomenanya sudah lama terjadi. Hal itu bisa dilihat indikasinya dari penolakan terhadap sains (science denial) yang terjadi selama beberapa dekade terakhir ini. Penolakan terhadap temuan-temuan ilmiah ini motifnya beragam, bisa karena kepentingan ekonomi, politik, atau ideologis.

Sebagai contoh, saat ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa rokok dapat menyebabkan kanker, misalnya, para konglomerat perusahaan tembakau berkumpul di Kota New York pada 1953 untuk membahas apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi temuan ilmiah yang mengancam perusahaan mereka.

John Hill, pemimpin pertemuan itu, alih-alih mendorong agar perusahaan-perusahaan tembakau berlomba-lomba untuk membuat rokok yang lebih sehat, malah menyarankan agar semua perusahaan tembakau itu bersatu mensponsori ”penelitian tandingan” untuk melawan temuan penelitian sebelumnya.

Sialnya, semua konglomerat yang hadir pada waktu itu setuju dengan saran John Hill. Maka, dibentuklah sebuah lembaga riset bernama Tobacco Industry Research Committee yang misinya adalah untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada bukti nyata bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. 

Naomi Oreskes dan Erik Conway di dalam Merchants of Doubt (2010) menyebut kasus itu sebagai blue print penolakan terhadap sains.

Contoh lain yang terbaru tentu saja adalah penolakan Trump terhadap temuan ilmiah bahwa sedang terjadi pemanasan global. Trump menuduh bahwa ilmuwan yang selalu mewanti-wanti adanya perubahan iklim besar-besaran itu sebenarnya memiliki agenda politis tersendiri. 

Tetapi bagi sebagian orang yang lain, anehnya, justru diterima sebagai kebenaran. Trump sendiri menyebut itu sebagai ”fakta alternatif”.

Informasi pasca-kebenaran mengimplikasikan kita berada pada pusaran kebingungan karena banyak versi merasa paling benar. Konon, idealnya seseorang dalam menentukan opini mendasarkan pada fakta-fakta. Tapi, di era pasca-kebenaran sekarang ini, opini seseorang lebih didasarkan pada perasaan dan keyakinan.

Mungkinkah teori komunikasi jarum hipordemik/peluru yang sudah usang dari Lasswell, Schramm, Berlo (sejak 1927), di mana penerima informasi diposisikan pasif, mudah ‘disuntik/ditembak’ pesan, menelan mentah-mentah informasi apa pun tanpa menolak bak sitting duck sehingga mudah diperdaya, masih menunjukkan tajinya di era internet?

Keterbukaan informasi yang didukung layanan dan perangkat teknologi yang canggih, setiap orang mudah mengetahui informasi yang benar dan salah. Tapi, sisi buruknya adalah keterbukaan informasi menjadi senjata baru untuk meredam kesadaran publik untuk mengetahuai informasi yang benar dengan bengitu banyaknya informasi yang bias. 

Pikiran masyarakat luas terus-menerus diberi asupan konten tanpa henti sehingga perhatian mereka tidak teralihkan. Tidak heran kebenaran sudah ‘hilang’. Kalaupun dibahas, sangat membingungkan. Batas antara yang benar dan yang salah makin kabur.

Di era post-truth, kebenaran dan fakta direlatifkan. Setiap orang akhirnya bisa membuat tulisan yang menurutnya benar, kemudian disebar melalui media sosial. 

Tak hanya tulisan, foto-foto, dan video palsu pun dibuat dan disebar. Hegemoni informasi di era post-truth tidak bisa dipisahkan dari hoaks, manipulasi, dan fakenews yang ditunjang oleh media Internet.

Kalau tidak ada media Internet dan khususnya media sosial, tentu akan sulit untuk menyebarkan pendapat. Misalnya harus menghimpun orang dalam pertemuan, menulis di media massa, atau cara-cara konvensional lainnya. Kalau di medsos, tanpa nama atau anonim pun dapat diyakini kebenarannya selama sejalan dengan yang menjadi pandangan orang tersebut.

Inilah pencapaian signifikan dari media sosial di era post truth ini. Ia mampu menentukan apa yang baik buat pembaca, pendengar, apalagi penontonnya. Ketika orang berpikir mau jadi apa, berbuat apa, mesti memercayai siapa, atau berpihak pada golongan mana, media sosial punya semua solusinya dalam satu paket. 

Di masa setiap orang bisa dijangkau hingga ke tempat paling terisolasi, media sosial menjadi senjata informasi untuk memengaruhi pikiran khalayak.

Dalam media sosial, gejala post-truth bukan hanya menyoal urusan politik, tetapi juga telah masuk ke ranah sosial dan agama. Hoaks makin mudah disebarkan dan diyakini masyarakat sebagai kebenaran.

Dalam media sosial, tidak ada lagi otoritas yang bisa menegakkan kebenaran yang objektif, karena setiap orang sudah menegakkan kebenarannya sendiri. Kebenaran sudah menjadi preferensial.

Begitu pula dengan media massa mainstream. Dahulu dalam memuat pemberitaan tentang kebenaran bersikap objektif, namun dewasa ini banyak yang menyebut media massa mainstream berpihak tertentu sehingga tidak objektif lagi. Akibatnya, masyarakat menggunakan media alternatif melalui medsos.

Di sinilah pentingnya peran media massa mainstream harus benar-benar dijalankan dengan berpihak kepada kebenaran sehingga media bisa menjadi sumber referensi tepercaya untuk memihak kebenaran. 

Media massa mainstream berhak memilah dan memilih siapa pun narasumber yang akan dimuat atau ditayangkan. Jika seseorang memiliki pernyataan atau pandangan yang berbeda jauh dari fakta kebenaran, maka media juga harus tegas untuk tidak memunculkan orang tersebut dalam berita yang ditulis atau ditayangkan di televisi.

Seleksi pemilihan narasumber dapat dilakukan jajaran redaksi agar tak sembarang orang bisa dimuat pernyataannya, sehingga media tetap menjadi rujukan kebenaran yang bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi, media punya peran untuk menyaring.

Bagi masyarakat yang melek pengetahuan, seperti di negara Amerika dan Eropa, dampak post-truth tidak akan separah dibanding di negara-negara yang cenderung masyarakatnya kurang berpendidikan dan tidak memiliki tradisi membaca, termasuk di Indonesia. Kata-kata seorang pemimpin atau orang yang dituakan cenderung diikuti.

Masyarakat tidak mau berpikir sendiri, lalu mereproduksi segala sesuatu yang disampaikan panutannya. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan data palsu demi kepentingan pihak tertentu. 

Masyarakat kita belum sampai pada tingkatan knowledge based society, tetapi sudah menggunakan media atau teknologi yang sama. Orang lebih gampang percaya kepada panutannya atau elitenya.

Padahal, kebenaran itu bersifat universal. Setiap orang bisa memahami dengan hal yang sama dan mengikuti norma, serta moralitas yang sama. 

Namun, saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada hal-hal yang sebaliknya. Media sosial dijadikan sebagai wadah untuk penyemaian kebenaran ala post-truth. Masyarakat dan elite berlomba-lomba menciptakan kebenaran mereka sendiri. Tidak peduli kebenaran yang ia percayai itu salah atau benar.

Akibatnya, sebagian masyarakat kita berusaha menemukan kebenarannya sendiri, meskipun jauh dari fakta yang ada. Jadi mereka membuat penjelasan suatu hal kebenaran itu bukan berbasis akal sehat, dan akademik, tetapi berdasarkan keyakinan yang tidak dapat terbantahkan. 

Akibatnya, dalam kehidupan masyarakat yang labil dijadikan alat oleh para elite yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaaan. Para elite berusaha menggoreng berbagai isu dan memanfaatkan kaum labil untuk membenarkan hal itu.

Banyaknya informasi sesat dan berita bohong seolah dipersepsi menjadi benar disebabkan rendahnya kemampuan literasi seseorang. Padahal, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggali kebenaran, terlebih di era digital seperti saat ini, salah satunya dengan literasi.

Budaya literasi dianggap ampuh melawan hegemoni informasi di era post-truth sekarang ini. Dengan mengasah serta meningkatkan kemampuan literasi (membaca), seseorang yang aktif membaca buku dapat menjadikan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya sebagai perkakas analisis. 

Buku tidak hanya menghindarkan kita dari ramainya lalu lintas informasi lewat smartphone, namun juga mengasah kemampuan kritis. Ingat, knowledge is power. Slogan itu mengandaikan suatu kemampuan bertahan hidup yang cukup penting bagi manusia dan itu melibatkan kapasitas intelektualnya.

Jadi, kita dituntut untuk memperbanyak literatur serta membaca referensi yang akurat karena banyak buku-buku referensi yang akan memperkuat wawasan dan analisis dalam membangun nalar kritis. Dan sebaiknya kurangi membaca situs-situs yang tidak jelas.