Di detik-detik peringatan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Negara ini justru disambut dengan pelanggaran dan pemasungan  kemerdekaan dan kebebasan beragama. Insiden pelanggaran dan pemasungan ini dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di kelurahan Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang.

Menurut penelusuran Setara Institute  pada tanggal 14 Agustus 2021, telah terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah di desa Balai Harapan. Penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang ini merupakan buntut dari tuntutan penolakan dan propaganda dari Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang.

Sebelumnya juga pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kantor Agama Sintang, yang berisi tentang perintah dan peringatan terhadap jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat. Penerbitan SKB ini menunjukan bahwa, pemerintah kabupaten Sintang telah melakukan kekerasan secara struktural terhadap Ahmadiyah. Di sisi lain, insiden penyegelan dan penerbitan kebijakan ini menunjukan bahwa, kemerdekaan beragama di Indonesia masih jauh dari harapan.

Ahmadiyah lahir di India pada tahun 1889 dan dipelopori oleh Mirzha Ghulam Ahmad. Sementara di Indonesia Ahmadiyah pertama kali menyebarkan gerakannya pada tahun 1925 di Tapaktuan, Aceh. Hingga sekarang cabang Ahmadiyah tumbuh dan berkembang hampir di seluruh pelosok Indonesia. 

Akan tetapi, dalam perkembangannya Ahmadiyah selalu mengalami tindakan penolakan seperti intoleransi dan diskriminasi. Bagi saya, tindakan intoleransi dan diskriminasi ini lahir karena dugaan dan prasangka terhadap Ahmadiyah yang telah menjadi wacana produktif di Indonesia, sehingga ia mampu mewujud menjadi tindakan yang nyata, seperti penyegelan masjid, pengusiran bahkan penganiayaan.

Untuk itu dalam ulasan ini, saya akan mengulas bagaimana upaya melihat Ahmadiyah secara objektif, jernih dan konstruktif. Tujuan saya adalah agar masyarakat Indonesia, terutama muslim arus utama bisa melampaui dan merombak prasangka yang selama ini telah melekat pada persepsi mereka mengenai Ahmadiyah. Untuk mengupayakan dan mewujudkan hal itu, saya mempunyai empat catatan penting, yakni:

Pertama,  meski sebagai gerakan Islam transnasional, Ahmadiyah tidak ada cita-cita untuk merubah Indonesia menjadi negara dengan sistem politik Islam--yang tentunya sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila. Di sisi lain hal tersebut menunjukan bahwa Ahmadiyah mengakui dan sangat menghormati realitas keragaman yang dimiliki oleh Indonesia.

Kedua, Indonesia sejak masuk reformasi, telah melindungi dan menjamin hak warga negaranya dalam beragama dan berkeyakinan. Hal ini terdapat pada UUD 1945 pasal 28 E, yang berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Semakin diperjelas dengan Pasal 28 I, yang berbunyi: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selanjutnya, semakin diperkuat dengan UUD 1945 pasal 29 tentang jaminan negara terhadap kemerdekaan beragama bagi para penduduknya. Dengan Undang-undang ini secara hukum dan politik negara harus melindungi dan menjamin Ahmadiyah dalam menjalankan aktifitasnya untuk beragama. Jikalau negara tidak bisa melindungi dan menjamin, maka negara telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, sebagai organisasi, Ahmadiyah telah diakui oleh negara Indonesia. Pengakuan ini berdasarkan pada SK Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Maret 1953 No. JA 5/23/13 dan tambahan berita negara RI No.26 Tanggal 31 Maret 1953, terdaftar di Departemen Agama RI, Departemen Sosial, serta Departemen Dalam Negeri. Maka pada tataran nasional maupun pada tataran lokal negara tidak bisa se--mena-mena terhadap Ahmadiyah. Begitupula dengan masyarakat, tidak bisa se—wenang-wenang kepada Ahmadiyah.

Keempat,  prasangka dan kecurigaan terhadap Ahmadiyah selama ini tidak berdasar pada fakta objektif. Prasangka dan kecurigaan tersebut adalah: Ahmadiyah menjadikan Tadzkirah sebagai kitab suci, Ahmadiyah aliran yang eksklusif dan ketika ada orang luar yang datang sholat ke masjid-nya lantainya akan dicuci ketika orang itu pulang. Perlu diketahui bahwa, selaku peneliti yang berbulan-bulan sering berdiam diri pada salah satu secretariat cabang Ahmadiyah. saya tidak menemukan prasangka dan kecurigaan di atas.

Pada bulan ramadan, sebelum dan sesudah sholat lima waktu jemaat Ahmadiyah selalu mengaji menggunakan Al-Qur’an, bukan Tadzkirah. Pada bacaan sholat pun demikan. Selanjutnya, Apakah mereka ekslusif? Bagi saya tidak. Mereka selalu menerima secara terbuka umat agama lain ketika berkunjung ke tempatnyaApalagi jikalau yang datang  dari sesama muslim. Saya yakin, pasti akan disambut dengan kehangatan dan kegembiraan.

Di sisi lain, prasangka dan kecurigaan bahwa Ahmadiyah ekslusif, saya rasa karena sikap Islam arus utama di Indonesia itu sendiri--yang sering melakukan penolakan terhadap Ahmadiyah. Ahmadiyah lebih mempererat jalinan antar sesama Jemaat. Dari pada membangun hubungan di luar yang tidak akan diterima dan mempunyai resiko yang sangat besar. Begitupula, dengan anggapan bahwa, jemaat Ahmadiyah akan mencuci lantai masjidnya ketika ada orang luar yang datang beribadah. Sebagai outsider saya membantah hal ini.

Dalam persoalan keyakinan jemaat Ahmadiyah sama dengan Islam pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan yang sama; Mengaji dan mengamalkan kitab yang sama; Mengakui dan meyakini nabi Muhammad Saw; Serta melaksanakan sholat lima waktu sepert Islam arus utama, tidak ada yang beda dan diubah-ubah. Lalu,  mengapa mereka masih dianggap sebagai di luar dari Islam? Mengapa mereka masih ditolak, bahkan diusir?

Muslim arus utama di Indonesia sudah menanam prasangka dan  kecurigaan terlebih dahulu kepada Ahmadiyah dan ini telah menjadi wacana produktif. Sehingga berpretensi menjadikan kecurigaan  ini sebagai kebenaran dan selalu menganggap Ahmadiyah salah. Padahal berinteraksi dengan jemaat Ahmadiyah pun belum pernah. Membaca dan mempelajari tentang buku-buku Ahmadiyah pun tidak pernah. Jikalau ada yang membaca pasti hanya sepotong-potong.

Prasangka dan kecurigaan terhadap jemaat Ahmadiyah jika tidak dihilangkan akan menjadi ancaman secara terus menerus terhadap harmonisasi dan kedamaian Indonesia. Negara ini sudah berusia 76 tahun sudah sepatutnya kita beragama dengan saling terbuka, toleran dan tanpa sekat yang harus membatasi.

Negara juga harus  secara aktif untuk menjamin dan melindungi kebebasan beragama sesuai dengan ketetapan hukum. Bukan turut serta memasung dan membelenggu hak warga negaranya untuk beragama dan berkeyakinan. Biarkan kemerdekaan dan kebebasan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.