Dunia adalah panggung sandiwara, tak terkecuali politik. Menjelang pemilihan kepala daerah, adagium ini pasti akan selalu berlaku. Kita menyaksikan bagaiman para politisi, bak pemain peran dalam teater, akan  berlomba-lomba beraksi sedemikian rupa untuk mempertontonkan kualitas diri mereka di panggung publik. Ada yang tampilannya baik, ada pula yang buruk. Akan tetapi semuannya itu tidak lebih dari sebuah penyamaran.

Dalam ilmu Intelijen dikenal isitilah  Desepsi. Desepsi berarti usaha untuk  menyamar, melebur dalam suatu komunitas, dan terlibat dalam jaringannya untuk misi rahasia. Seorang intelijen akan melakukan desepsi ke dalam kelompok kriminal tertentu untuk menguasai, mengenal dan mengelabui kelompok tersebut. Setelah sukses melakukan desepsi, kelompok kriminal yang sudah lama diincar sang intelijen tadi, akan dibekuk dan ditangkap. Pengalaman ada bersama selama proses penyamaran, tidak lebih sebagai cara untuk mengkhianati kelompok yang disusupi tadi.

Akan tetapi pertanyaannya sekarang apakah demokrasi kita yang lahir dari pengorbanan para pejuang reformasi lantas harus ditentukan dengan drama dan sandiwara politik seperti itu, apalagi disusupi sosok kandidat pemimpin deseptif? Seharusnya kita melampaui sandiwara politik dan politik desepsi yang dilancarkan para kandidat pemimpin kita.

Jebakan Demokrasi

Graham Fuller, penulis dan analis politik Amerika Serikat pernah menelurkan satu istilah fenomenal yaitu “jebakan demokrasi”. Istilah tersebut bertolak dari pelbagai fenomena di alam demokrasi yang justru menunjukkan anti demokrasi. Konkretnya, ada proses demokratisasi, tapi tanpa menggunakan cara-cara atau prinsip-prinsip demokratis.

Fenomena jebakan demokrasi dapat kita saksikan saat ini, ketika tahun politik mendekat. Pemilu yang merupakan pesta publik yang di dalamnya membawa nilai pendidikan politis, kebebasan memilih, kesetaraan, serta rivalitas yang fair yang seharusnya dirayakan, tapi malah dibungkam secara perlahan. Yang ada hanya sandiwara politik, sentimen primordial, dan pereduksian keberagaman pada kepentingan politik temporal. Hoaks pun dimainkan untuk mengelabui masyarakat pemilih. Semua isu-isu itu dibangun dan justru memperlihatkan gejala antidemokrasi. Miris.

Ironisnya, para kandidat pemimpin justru berada di jajaran paling depan mensponsori praktik antidemokrasi seperti ini. Mereka-mereka ini bicara pemilu untuk mengubah nasib masyarakat, tapi memperalat masyarakat untuk mendapatkan suara. 

Mereka sadar kampanye hitam dan politik identitas berisiko memicu persoalan dalam masyarakat, tapi tetap saja mereka buat. Mereka  banyak janji politis tapi miskin observasi serta analisis atas situasi, kebutuhan serta kemampuan perealisasian dalam masyarakat. Mereka membeli  suara  dan bagi-bagi uang yang sebenarnya melecehkan kebebasan politis masyarakat dan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pemimpin seperti ini adalah pemimpin deseptif (bermental deseptif). Pemimpin yang lebih banyak pura-pura, jadi orang santun dan paling bisa berjanji menyejahterakan rakyat, padahal tidak lebih dari sebuah penyamaran untuk mencapai kepentingan pribadinya. 

Pemimpin model ini opportunis dan berbahaya bagi demokrasi kita. Bayangkan saja, apa mungkin bicara perubahan dalam pemilu tetapi dengan mudahnya memanfaatkan politik identitas. Berbicara kebebasan pers atau netralitas pers, namun di saat yang bersamaan ia cenderung provokatif dan mendorong tim suksesnya untuk menyebarkan hoaks.

Model kandidat pemimpin deseptif juga terbaca ketika mereka banyak berbicara, melakukan dialog dengan masyarakat serta melakukan silaturahim dengan calon pemimpin lain, tetapi gagal menunjukkan sebuah rivalitas yang dewasa nan konstruktif dalam kampanye ataupun saat debat publik. 

Orang bijak bilang, kualitas baik dan buruknya seseorang akan ditentukan oleh hasil dan buah yang didapat. Maka, kandidat pemimpin deseptif akan mudah dikenali.

Melampaui Pemimpin Deseptif

Saya meyakini bahwa proses demokratisasi di Indonesia akan terus berkembang secara beradab, kalau model kepemimpinan deseptif bisa kita hindari. Calon pemimpin deseptif biasanya banyak menyamar, melebur dalam suatu komunitas, atau membangun isu populisme dalam masyarakat demi memenuhi hasrat kekuasaan dan misi pribadi. Pemimpin model ini tidak berbeda dengan mafia kapitalis yang saling membagi kuasa dan kepetingan dengan para pebisnis demi sebuah relasi saling menguntungkan di antara mereka.

Indonesia tercinta sudah terlalu sakit karena banyak diberi janji kesejahteraan oleh para pemimpin deseptif seperti ini. Sudah terlalu banyak persoalan yang muncul yang turut melukai bangsa ini. Kita saat ini butuh melampaui pemimpin deseptif. Kita butuh pemimpin yang mengobati luka-luka kita sebelum ia terinfeksi semakin parah dan melemahkan daya dan energi kita untuk hidup seribu tahun lagi di wilayah yang katanya indah dan penuh potensi alam ini.

Saya sepenuhnya yakin bahwa masyarakat sudah dewasa dan cakap untuk menilai siapa sosok yang layak untuk menjadi pemimpin mereka. Rakyat sendiri yang akan menentukan apakah negaranya dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul demokratis, mengutamakan kepentingan masyarakat, berkualitas secara intelek dan moral ataukah sebaliknya, mendapat pemimpin deseptif. Pilihan ada di tangan kita. Seperti kata orang bijak, bahagia dan sejahterannya hidup bukan orang lain yang tentukan, tapi kita sendiri.

Tentu kita mengharapkan pemimpin yang kita pilih menampilkan dirinya secara apa adanya, jujur, dan benar-benar meyakinkan, agar masyarakat tercerahkan dan memantapkan pilihannya. Tapi politik, sekali lagi, adalah sandiwara.

ngat, pemimpin deseptif akan selalu mengitari setiap pilihan dan memanfaatkan keteledoran kita yang sering kali apatis, malas dan kurang kritis dalam menilai berbagai tampilan, berbagai kampanye serta cara menampilkan diri yang ditunjukkan oleh para kandidat.

Yang paling penting adalah kebijaksanaan dan pertimbangan akal kita dalama menentukan pilihan. Maka hal yang harus disadari adalah jangan cepat terpengaruh dengan janji-janji atau tampilan santun seseorang. Semakin banyak janji, pada dasarnya semakin sulit bagi orang itu untuk menepati janjinya. Maka pililah sosok yang tanpa terlalu banyak berjanji, tapi realistis, punya potensi atau kemungkinan untuk dapat direalisasikan di wilayah kita dan paling utama cocok dengan konteks serta kebutuhan masyarakat.

Jangan juga terkecoh dengan para kandidat yang tampilannya terkesan santun dan secara religius taat beragama. Ingat, religiusitas seseorang tidak pernah menjamin kualitas moralnya. Heather Marquette, penulis asal Inggris, menyatakan tingkat kejahatatan macam korupsi dan kemiskinan justru terjadi paling sering di negara-negara religius, yang sering kali pakai standar santun dan religius untuk menentukan pemimpinnya.

Di tahun politik ini, rakyat dituntut untuk terlibat secara aktif dan partisipatif. Rakyat harus turut terlibat mencari tahu track record dari calon pemimpin yang ada. Bukan hanya mencari tahu, tapi juga harus mengkritisi temuannya, sehingga setiap pilihan yang diputuskan terhadap seseorang adalah pilihan yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan partisipatif berkaitan dengan pilihan untuk tidak menjadi golput (golongan putih) sekaligus memberikan pencerahan  kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, intelek dan moral.

Akhirnya, memang tidak mudah untuk memutuskan pilihan. Namun, dalam pemilu, pilihan politik kita harus ditentukan oleh kecerdasan nalar dan kecerdasan moral. Dua hal ini membantu kita untuk memilah mana kandidat yang bisa bekerja dan mana yang hanya bisa desepsi dan oportunis. Kita harus ingat, suara kita menentukan nasib kita. Suara rakyat tidak bisa diredukasi dengan uang. Suara rakyat adalah kekuatan untuk melampaui pemimpin deseptif.