Sejak pengambilan sumpah Januari lalu, di April ini kita menanti 100 hari pertama usai pelantikan tersebut.

Ada harap dan juga “kesukaan” akan Biden dimana ketika proses perhitungan suara dan sebelum penetapan, sesekali merujuk pada teks keagamaan, dalam hal ini Islam.

Namun, itu bukanlah tanda bahwa Biden sendiri menjadikan Islam sebagai panduan kebijakannya. Tentu, siapapun presiden Amerika Serikat, tetap saja akan berorientasi pada kepentingan nasionalnya.

Islam, sebagai agama yang dianut masyarakat Amerika, akan dipisahkan selamanya sebagaimana amanat amandemen pertama konstitusi Amerika.

Setidaknya, dengan administrasi Biden, kekacauan dan juga penghakiman terhadap masyarakat muslim tidak lagi wujud. Dimana dalam pemerintahan Trump, tidak saja perlakuan oleh warga lainnya, itu dilakukan sendiri melalui ujaran-ujaran oleh presiden secara langsung.

Berita baiknya mulai terlihat, 16 April Presiden Biden menyatakan akan menarik pasukan dari Afghanistan.

Sebagai negara dengan kekuatan yang bolehjadi tanpa sandingan, kemauan Amerika diamini oleh sekutunya. Keputusan yang sama dilakukan oleh NATO. Direncanakan 1 Mei pasukan akan ditarik perlahan.

Datangnya Ramadhan, senyampang itu Presiden Biden dan juga Wakil Presiden Harris menyampaikan selamat menyambut puasa bagi warga Amerika dan juga muslim dunia.

Kali ini bersama dengan ibu negara, Jill Biden, dalam penyampaian tersebut juga merujuk kepada Alquran. Termasuk penggunaan kata insya Allah.

Hanya saja, dengan kondisi pandemi sementara ini Gedung Putih tidak adapt dibuka untuk acara Open House. Namun, keduanya menyampaikan bahwa jikalau memungkinkan pada tahun mendatang, acara itu akan digelar dan mengundang muslim Amerika dan warga dunia lainnya untuk bersama-sama memeringatinya di jantung pemerintahan Amerika.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Biden menyadari meningkatkan perlakukan diskriminatif bagi warga yang keturunan Asia. Namun, Presiden Biden tetap menjamin bahwa ketakutan bukanlah bagian kehidupan warga. “Itu harus dihentikan, dan merupakan sebuah kesalahan,” tutur Biden.

Keramahan keduanya dalam posisi pimpinan tertinggi di negara adidaya, mengirimkan pesan kesejukan. Berbalik denga napa yang ada sebelumnya, justru pelarangan dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada individual muslim.

Terlihat adanya tindakan simpatik. Termasuk, hari pertama setelah pelantikan menghapuskan larangan kedatangan ke Amerika Serikat bagi warga negara-negara yang didiami kebanyakan muslim.

Dari tujuh negara yaitu yakni Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman, tidak lagi mendapatkan larangan masuk. Sebelumnya, terdapat Perintah Eksekutif Presiden (Executive Order 13769). Dengan keberadaan Presiden Biden, perintah itu kemudian dibatalkan.

Dimana dengan pemberlakuan perintah tersebut, 700 ribu visa bagi pelancong dari tujuh negara yang akan berangkat ke Amerika Serikat dibatalkan. Begitu pula meingkantnya ekkalasi kebencian bukan saja pada warga muslim, tetapi Asia dan juga Hispanik.

Termasuk dalam paket kebijakan tersebut, dimana Presiden Biden membela kehidupan muslim yang sementara dalam ketidaknyamanan sebagaimana di Tiongkok, dan Burma.

Lima hari sebelum Ramadhan pula, Presiden Biden membatalkan lagi pembekuan bantuan ke Palestina. Ketika di zaman Trump, bantuan kepada Palestina ditiadakan sama sekali. Untuk itu, melalui departemen luar negeri Amerika Serikat, akan digelontorkan bantuan setidaknya senilai Rp. 3,4 trilyun.

Itu di luar untuk bantuan pengungsi dan bantuan lainnya dalam pemulihan ekonomi di Gaza.

Sementara dalam pembicaraan telepon dengan Raja Yordania, Abdullah II, Presiden Biden menyampaikan dukungan terhadap wujudnya dua negara Israel dan Palestina.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengaskan bahwa baik bantuan langsung, maupun paket kebijakan yang digelontorkan sesungguhnya dalam rangka pemulihan ekonomi. Juga yang tak kalah pentingnya meneruskan rintisan untuk mewujudkan dua negara yang selama ini sudah disiapkan. Hanya saja berhenti dan menemui jalan buntu.

Walaupun pernyataan ini dikritik oleh Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, tetap saja tidak ada perubahan. Bahkan AS Ned Price, juru bicara departemen luar negeri AS menyatakan bahwa apa yang dikhawatirkan Israel tidak benar adanya.

UNRWA, sebagai pihak mitra dalam mengurusi pengungsi mendapatkan pendampingan dan juga perhatian yang serius. Sehingga apa yang dilakukan lembaga tersebut, dipastikan sesuai dengan kebijakan dan peruntukan pendanaan yang disediakan.

Pandangan pakar dan juga diplomat Indonesia yang terungkap dalam seminar virtual membaca arah kebijakan pemerintahan Biden, Jumat 9 April 2021 bahwa apa yang menjadi janji-janji Biden selama kampanye, satu persatu mulai direalisasikan.

“Setidaknya, wujud keramahan dan kesejukan yang memungkinkan seorang muslim mempraktikkan apa yang menjadi pilihan identitasnya” itu yang menjadi bagian dalam diskusi yang dihadiri juga oleh Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, dan Arifi Saiman, Konsul Jendral RI di New York.

Ada kesempatan untuk berkomunikasi. Dimana sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk turut berperan dalam menjembatani dialog antara Amerika Serikat dengan dunia Islam.

Tidak itu saja, Indonesia juga adalah ibukota Asia Tenggara. Melalui kepemimpinan di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran untuk mencegah terulangnya phobia terhadap muslim melalui kepemimpinan pemerintahan Amerika Serikat.