Di era digital ini, media sosial bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa. Sebagai generasi melek digital, mahasiswa mampu menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan.

Salah satu kegiatan yang seharusnya menjadi fokus partisipasi mahasiswa adalah politik. 

Mahasiswa memegang masa depan bangsa. Partisipasi politik mahasiswa sangat dibutuhkan demi menghadirkan perubahan signifikan dalam kelangsungan hidup bernegara. 

Pemerintahan yang bersih dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyatnya dapat tercapai jika partisipasi politik mahasiswa terus bertambah dan bertahan. 

Salah satu partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah mengkritik kebijakan pemerintah dengan tetap memerhatikan etika dan pemahaman tentang hal yang ingin dikritik. 

Kegiatan tersebut pastinya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan mengingat media sosial sering kali digunakan sebagai wadah untuk mengomentari satu dan lain hal. 

Kritik yang membangun tentunya akan mendorong tercapainya kebijakan pemerintah didasari oleh kepentingan bersama. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Dengan jumlah dan pengetahuan yang dimiliki, partisipasi politik mahasiswa tentu dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), saat ini jumlah mahasiswa mencapai 9.103.994. 

Jika setiap mahasiswa turut menyuarakan kepentingan bersama dengan mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial, maka kesempatan untuk mendapatkan kebijakan yang didasari oleh kepentingan bersama akan lebih besar. 

Selain jumlah, pengetahuan yang dimiliki juga dapat menjadi pendorong keberhasilan partisipasi mahasiswa. Sebagai orang terdidik, mahasiswa tentunya memiliki keunggulan dalam menilai baik buruknya suatu kebijakan. 

Mahasiswa juga tentunya tahu etika dalam menyampaikan kritik yang membangun melalui media sosial. Mahasiswa dapat berpartisipasi dengan baik dan efektif jika kritik yang disampaikan bersifat membangun dan didasari oleh pengetahuan.

Kritik mahasiswa melalui media sosial terbukti memiliki potensi untuk langsung ditanggapi oleh pemerintah.

Kita dapat belajar dari pengalaman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam mengkritik Presiden Indonesia. Melalui akun instagram, BEM UI mengunggah poster Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden King of Lip Service.

Unggahan tersebut bertujuan untuk mengkritik pernyataan Presiden yang dianggap tidak sesuai realita. 

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propagranda BEM UI Rathan Mubina memberikan salah satu contoh ketidaksesuaian pernyataan Presiden, yaitu wacana revisi UU ITE.

Penerbitan buku pedoman dan pasal baru sebagai realisasi wacana tersebut dianggap berpotensi menjadi pasal karet.

Kritik mahasiswa yang disampaikan melalui media sosial ini mendapat respons langsung dari Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan bahwa beliau siap dikritik, tetapi harus tetap memerhatikan budaya tata krama. 

Beliau menghimbau universitas untuk tidak menghalangi mahasiswanya untuk berekspresi.

Ini menunjukkan bagaimana Presiden mendukung masyarakatnya, khususnya mahasiswa untuk turut menyampaikan aspirasinya dengan tetap memerhatikan etika.

Kritik yang disampaikan oleh BEM UI kemudian diikuti oleh universitas lain. BEM FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) turut mengkritik Presiden dan jajaran pemerintah melalui media sosial.

Melalui instagram dan twitter, BEM Fisip Unpad menghimbau pemerintah untuk bekerja sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Mereka juga mengkritik beberapa isu politik, antara lain mengenai kriminalisasi masyarakat adat, sikap pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19, dan kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN yang dianggap disediakan untuk keluarga dan rekan dekat. 

Kritik ini menunjukkan bagaimana mahasiswa benar-benar peduli akan kelangsungan pemerintahan di Indonesia. 

Berbagai kritik ini tentunya akan mendorong pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Partisipasi mahasiswa ini  disaksikan oleh masyarakat luas bahkan telah menghadirkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Hal ini mendorong masyarakat untuk turut belajar dan memahami isu politik yang sedari dulu harus menjadi perhatian masyarakat.

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat akan turut memahami dan mengkritik situasi politik yang sedang berlangsung. 

Masyarakat akan menjadi lebih paham mengenai pentingnya menyuarakan aspirasi melalui media sosial. Ini juga dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memantau kepentingan masyarakatnya. 

Partisipasi politik yang terus menyuarakan kepentingan bersama akan mendorong pemerintah untuk terus mengutamakan kepentingan masyarakatnya dalam membentuk suatu kebijakan. 

Ini menunjukkan bagaimana kritik mahasiswa melalui media sosial dapat menjadi awal mula penguatan sistem politik Indonesia yang demokratis.

Media sosial telah memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa seharusnya memfokuskan partisipasinya dalam kegiatan politik. Salah satunya adalah dengan mengkritik kebijakan pemerintah. 

Partisipasi politik mahasiswa yang dilakukan melalui media sosial akan mendorong pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Partisipasi ini dapat mencegah pemerintah untuk mengabaikan kepentingan rakyatnya karena ada partisipan yang selalu mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. 

Selain itu, masyarakat juga dapat ikut terdorong untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Tingginya partisipasi warga negara dalam politik akan mendorong keberhasilan demokrasi di Indonesia.