Kementrian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo akan memblokir sejumlah besar aplikasi yang tidak terdaftar, media sosial yang diblokir merupakan sebuah platform yang tidak terdaftar sebagai Private Scope yaitu Electronic System Operator.

Alhasil, banyak perusahaan teknologi besar seperti Google, Instagram dan WhatsApp, Tik Tok hingga Netflix  diharuskan segera mendaftarkan aplikasinya. Seperti dilansir dari situs resmi kominfo, peraturan ini akan menjadi kewajiban Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika .

Undang Undang Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Sektor Swasta yang sudah mulai berlaku pada 20 Juli 2022 kemarin. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) menemukan ada 1.971 Penyelenggara Sistem Elektronik  (PSE) swasta untuk platform digital yang belum terdaftar.

Kominfo akan melarang media sosial yang tidak terdaftar mulai 20 Juli kemarin. Berdasarkan data Kominfo dari tahun 2015 hingga bulan ini, Indonesia memiliki 4.540 PSE . Terdiri dari 4.472 PSE dalam negeri dan 68 PSE luar negeri. Namun, hanya 2.569 yang terdaftar. Artinya, ada 1.971 media yang belum terdaftar di Indonesia.

"Platform digital perlu melakukan registrasi ulang jika tidak memenuhi syarat sistem Online Single Submision Risk Based Approach (OSS RBA) " kata Dedy Permadi selaku juru bicara kominfo saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/6).

PSE lain yang belum pernah mendaftar dan memenuhi kriteria pendaftaran yang dipersyaratkan harus segera mendaftar ke kominfo. Dedy menjelaskan kewajiban PSE bagi platform digital swasta untuk mendaftar ke pemerintah dapat mendorong terciptanya ruang digital yang aman dan sehat.

Negara ini memiliki sistem yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk seluruh UMK yang berada di Indonesia. Registrasi PSE terasa akan bermanfaat ketika terjadi masalah.

Misalnya jika PSE melanggar hukum Indonesia, pemerintah bisa berkoordinasi dengan platform digital terkait, namun kalau tidak terdaftar maka pemerintah tidak bisa apa apa dan mereka akan bebas.

“Kepatuhan terhadap regulasi PSE Indonesia dapat dirampingkan melalui sistem registrasi PSE,” kata Dedy. Dan PSE  akan diundang untuk bekerja sama untuk menjaga ruang digital NKRI. Contohnya PSE yang beroperasi di Indonesia dapat memberikan pendidikan keterampilan digital tentang cara menggunakan Internet secara produktif, kreatif, dan proaktif.

Pembaruan sistem peraturan dengan menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh platform digital, Kominfo dapat memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, termasuk perlindungan data pribadi.

"Saya ingin tahu apakah PSE sudah memiliki sistem yang bisa melindungi data pengguna" ucap Dedy ketika akhir wawancara. Masalahnya jika benar-benar di blokir apa yang akan terjadi dengan masyarakat? apalagi zaman sekarang hampir semua kegiatan melibatkan penggunaan sosial media.

Mulai dari kegiatan berdagang, belajar, pekerjaan, hiburan dan berbagai aktivitas yang lainnya.  Ambil contoh dari orang yang mencari pendapatan lewat endorse, conten creator dari aplikasi Tik Tok, pengguna bernama Mursyid dengan jargonnya "lejat dan bergiji".

Jika di blokade, maka dia harus cari pekerjaan lain. Otomatis pendapatan nya jelas akan jauh berbeda ketika dia mendapat endorse, dia tidak bisa beli odong odong (mobil, motor gede) baru lagi. 

Kemudian selebriti media sosial akan kehilangan pekerjaan mereka , karena endorse salah satu pendapatan utama. Mereka sering mendapatkan uang rupiah melalui endorse. Tidak hanya itu, pemblokiran media sosial juga bisa memengaruhi pemasaran dan kampanye politik yang dijalankan banyak politisi di media sosial.

Banyak politisi memberikan kesan yang baik untuk menyampaikan citranya kepada publik di media sosial. Cukup mudah dan murah untuk dilakukan oleh seorang politisi, jadi mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan usaha untuk menaikkan citra baiknya.

Pada saat new normal seperti ini jelas masih banyak para pedagang yang melakukan kegiatan trading secara daring baik lewat Facebook, Tik Tok, Instagram maupun Whatsapp. 

Hal tersebut terjadi semenjak ada peraturan baru  soal pembatasan kegiatan pada saat ppkm Covid 19. Bayangkan seberapa besar kerugian yang di derita pedagang jika tidak ada media sosial. Dengan kemajuan teknologi para pelajar  biasanya mengakses pengetahuan lewat Google, baik untuk referensi mengerjakan tugas ataupun sekadar menambah ilmu.

Itu menjadi alternatif karena tidak semua pelajar bisa membeli buku, lewat Google  jauh lebih efektif karena selain menghematan biaya, juga membuat ruang kamar mereka  lebih simpel.

Hal baik lainnya, mereka tidak perlu membawa banyak buku tebal lagi ketika mau berangkat menimba ilmu. Dari sudut pandang keamanan, memblokir konten di media sosial merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena kebebasan berbicara dan ekspresi publik yang terbatas.  

Jadi saya pikir, ketika membuat aturan baru apalagi yang jelas akan berdampak serius baik kepada masyarakat maupun ke negara itu sendiri harus sangat berhati-hati. Akankah peristiwa ketika Presiden Soeharto menjabat akan terulang kembali?, pada masa ketika kritikan kepada pemerintah berujung kematian.

Karena menurut saya sendiri, keamanan di negara yang kebebasannya terbatasi akan buruk, karena masyarakat lama  kelamaan akan  memberontak.