Berbicara politik yang ada dinegara ini memang sangatlah  beragam. Mulai dari cara berkampanye dan tentunya ada juga kecurangan dalam berpolitik, harusnya kan kita menganut berpolitik itu secara santun dan saling menghargai. Tetapi pada tataran praktik politik hari ini, tidak hanya berbicara tentang strategi, namun juga bagamana metode kampanye.

Seperti menjual janji-janji palsu yang ketika terpilih, yakin saja bahwa itu tidak akan ditepati. Banyak juga yang seperti itu. Pemimpin seperti itu julukannya adalah pemimpin pemberi harapan palsu. Bukan itu yang ingin kita bahas terlalu jauh tentang politik, namun bagamana cara berkampanye yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Sedikit, coba kita ingat tentang cara yang digunakan presiden ke 7 Republik Indonesia, dengan cara blususukan atau turun langsung kebawah pernah menjadi sangat populer dikalangan publik pada saat itu.

Kampanye yang sering digunakan para politisi negeri ini adalah dengan menggunakan media cetak atau media elektronik. Situs-situs yang tergolong dengan media berita yang secara online. Sekarang telah menjadi pilihan utama juga untuk para pembacanya.

Pada titik inilah bagamana kita lihat pemberitaan dengan mudah dibagikan sebagai tautan di media sosial. Semua ini ditempuh untuk membangun sebanyak mungkin interkoneksi dalam jaring-jaring pembaca. Tentu ada filosofi yang lebih jauh dari sekedar pelayanan informasi. Namun dengan pemanfaatan media sosial ini. mampun untuk meraih hegemoni politik dan ekonomi.

Saat ini, sepertinya tidak ada media yang terlepas dari para pengaruh pemodal dan kuasa politik yang melakukan dengan masif untuk kempanye pencitraaan tokoh tertentu. Akan tetapi, dimensi ini bukan menjadi bahasan dalam tulisan ini.

Coba melihat, pemerintah daerah sebagai salah satu institusi pemerintah pun, tidak bisa menafikkan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bahkan, bukan hanya berhenti pada ranah institusional, para kepala daerah yang memimpin suatu daerah.

Kini para pemimpin daerah itu memiliki akun sosial media pribadi. Bahkan, ada juga yang kepala daerah mewajibkan para kepala dinas dan jajarannya mewajibkan untuk punya media sosial twitter sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Media sosial memang difungsikan untuk memperkuat penjaringan umpan balik atau aspirasi dari publik di wilayahnya.

Ini semua sebenarnya sangat bagus sebagai transpransi dalam pembangunan suatu daerah atau apa yang sedang dilakukan pemerintah daerah sekarang. Penyebaran informasi yang sangat cepat dengan pemanfaatan media sosial untuk melakukan, pembangunan pradigma publik yang bisa menilai dengan perkembangan daerah. Maka, masyarakat dapat memberi penilaian, bagamana keberhasilan suatu pemimpin dan jajarannya pemerintahan suatu daerah.

Ada beberapa media populaer dikalangan masyarakat yang sering digunakan seperti facebook, twitter, Instagram dan path. Banyak para pengguna memang memanfaatkan untuk membangun citra politiknya. Seperti pemilihan ketua senat/BEM kampus yang dulunya hanya menggunakan selebaran kertas saja.

Sekarang telah bergeser untuk masuk ke ranah media sosial, jangankan para politisi tetapi mahasiswa juga masing-masing punya akun media sosial, yang digunakan untuk kampanye secara terorganisir dengan memanfaatkan media sosial.

Misalnya saja salah satu calon ketua, dengan menggunakan akun facebook menyebar visi dan misi. Selain itu, dengan bantuan teman facebook yang lain saling membagikan di media sosial. Tentunya, tujuannya adalah untuk meraup suara pada pemilu nanti.

Untuk membuktikan analisis saya bahwa bagamana seseorang menggunakan media sosial sebagai alat pencitraan politik. Salah satu pemimpin daerah yang aktif menggunakan media sosial adalah Basuki Tjahja Purnama Gubernur DKI Jakarta ini dengan akun twitter basuki_btp telah banyak merilis kicauan sebanyak 2.765. Akun gubernur ini diikuiti oleh lebih dari 2,6 juta nitizen. Akun ini lebih popular dari dibandingkan dengan akun twitter institusional Pemprov DKI Jakarta yang hanya diikuti nitizen sekitar 3.000.

Hal serupa juga terjadi juga di kota kembang yaitu pemerintah kota Bandung, yang sekarang dipimpin oleh M. Ridwan Kamila tau lebih sering di sapa dengan kang emil. Sosok yang satu ini popularitasnya sangat tinggi didunia maya, dengan aktif di beberapa media seperti twitter yang diikuti nitizen leih dari satu juta orang, di akun Instagram juga kang emil lumayan sangat eksis dalam menggunakan akun media Instagram.

Tentu saja, respon masyarakat sangat baik dalam menanggapi apa yang di upload oleh walikota bandung tersebut. Jika diperhatikan mengalahkan akun media sosial twitter pemkot Bandung sendiri yang hanya diikuti oleh nitizen sebanyak 34 ribu orang.

Jadi, mari coba kita simpulkan dengan kekuatan media seseorang mampu meraih simpati masyarakat. Tentunya, kondisi ini, bisa jadi hal yang menguntungkan jika salah satu pemimpin ini maju dalam arena pilkada. Tentu dua sosok ini tidak bisa menjadi prototipe kepala daerah di Tanah Air dalam menyikapi media sosial sebagai wahana interaksi dengan masyarakat.

Sangat banyak orang yang meggunakan media sosial, sebagai cara mudah untuk memberitahukan kepada masyarakat apa yang sedang dilakukan oleh sesorang. Misalnya saja ketika suatu daerah sedang melakukan perbaikan infrastruktur.

Biasanya aka nada kunjungan ke proyek tersebut, dari pemimpin daerah dengan sigap pula biasanya mereka difoto dari staf yang seolah-olah, atau secara tidak sadar pemimpin itu telah difoto. Hasil foto itu diupload lah ke akun  pribadi dan juga akun pemerintah, tujuannya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat luas apa yang dibangun didaerahnya.

Namun dibalik itu kita harus sadar bahwa ada citra yang dibangun untuk memberikan nilai positif kepada pemimpin daerah. Apalagi kalau pemimpin daerah itu ada niat untuk maju keperiode selanjutnya, biasanya akan ramai untuk melakukan pencitraan politik melalui media sosial, dimana setiap orang mampu untuk mengaksesnya.

Dalam politik hal seperti itu  sangat wajar dan sah-sah saja, namun jangan sampai pencitraan itu hanya untuk menipu rakyat tanpa ada kerja nyata. Karena kita semua harus sadar kondisi masyarakat kita tidak sedang tidak baik-baik saja, banyak ketimpangan sosial, moral dan ekonomi.

Jangan sampai pemimpin hanya tinggal dirumah jabatan yang mewah tanpa turun tangan, saksikan kondisi rakyat yang sebenarnya. Kalau boleh berharap, sebaiknya akun-akun media sosial pemda lah yang perlu lebih dikelola secara baik dan aktual sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi program nyata pemerintah dan terjadi transparansi dalam tubuh pemerintahan. Karena jika yang lebih eksis adalah hanya sosok atau tokoh, maka yang terjadi media sosial jadi kendaraan politik untuk pencitraan saja.