Researcher
2 tahun lalu · 323 view · 4 min baca · Politik media_biang_keladi.jpg
Asupan Media, Membuat Masyarakat Sakit?

Media: Biang Keladi Gagalnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pemilu

Menjelang Pilkada Serentak 2017, tersebar tulisan-tulisan dan curhatan di media sosial mengenai sosok pemimpin yang akan memimpin wilayahnya masing-masing. Beragam persepsi dapat ditemukan, namun nampaknya perhatian publik tak dapat move on dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Padahal, ada 6 daerah lain yang menyelenggarakan pilgub, yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Media kita rupanya telah gagal membawa pemahaman mengenai pilkada dan demokrasi.

Meminjam istilah Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, media kita seperti media pacuan kuda dalam memberitakan Pilkada. Masing-masing memberitakan siapa kontestan politik yang lebih unggul dan lebih populer dibanding kontestan lainnya. Media lupa bahwa aspek pemilu tidak hanya soal kontestasi, tetapi juga sistem pemilu, regulasi pemilu, penyelenggara pemilu, dan yang terpenting, posisi masyarakat sebagai salah satu aktor dalam pemilu itu sendiri.

Ya! Media bertanggung jawab atas kegagalan pola pikir dan perhatian publik yang masih dangkal dalam menyikapi pemilu dalam ranah sempit, dan demokrasi dalam ranah yang lebih luas. Pernahkah media menempatkan masyarakat sebagai aktor pemilu yang utama dalam berita-berita mereka?

Bagaimana pemimpin yang diinginkan oleh kelompok-kelompok minoritas? Bagaimana model pemimpin yang diharapkan oleh kelompok disabilitas? Bagaimana model pemimpin yang didambakan oleh para buruh dan kaum menengah? Bagaimana model pemimpin yang diimpikan oleh kaum cendekiawan dan hartawan?

Media, menjadi ironi di tengah wajah demokrasi Indonesia. Barangkali karena media kini ikut berpolitik, sebab media dimiliki oleh aktor-aktor yang pula (akhirnya) terjun dalam dunia politik.

Jurnalis, jangan mau dijadikan sekadar penulis berita atas berbagai misi dan manuver aktor politik. Jangan lupakan fungsi media yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengadvokasi kepentingan masyarakat.

Mengenai Demokrasi

Tulisan-tulisan yang saya baca, baik di media konvensional maupun di media sosial pada umumnya menyorot Pilgub DKI Jakarta. Tidak mengherankan, sebab DKI merupakan miniatur Indonesia. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), mengatakan bahwa, baik nasional maupun internasional menyorot Pilgub DKI, sebab pilgub yang menelan anggaran hampir setengah trilyun rupiah ini akan menjadi tolak ukur kedewasaan masyarakat ibukota yang multikultural dalam memilih. Pilgub DKI akan menjawab pertanyaan, “Apa yang menjadi preferensi mayoritas masyarakat dalam memilih? Apakah masyarakat sudah cukup dewasa dan rasional dalam menentukan pilihannya?”

Pilgub DKI telah dimaknai seperti perang antara Islam versus Kristen atau pribumi versus Tionghoa. Sebagian masyarakat memobilisasi massa dengan menggunakan preferensi agama dan suku, sementara sebagian lainnya berusaha “mencerdaskan” dengan mengatakan “Jangan sampai SARA merusak demokrasi kita”, atau versi hardcore-nya, “Jangan kampungan dengan memainkan isu SARA dalam pilgub kita”.

Well, sebenarnya, dalam demokrasi, kalau mau jujur, demokrasi justru memberikan ruang bagi siapa pun untuk menggunakan preferensi apapun dalam memilih pemimpin, baik preferensi agama, suku, kelompok, ideologi, maupun kapabilitas seorang calon. Memang tidak adil memilih seseorang karena etnisnya, karena itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Pun tidak nasionalis memilih dengan preferensi agama. Akan tetapi, demokrasi memang memberikan ruang bagi preferensi apapun untuk masuk sebagai motor penggerak demokrasi.

Adalah hak penganut suatu agama untuk memilih berdasarkan preferensi agamanya. Adalah hak bagi orang beretnis ABCD untuk memilih berdasarkan preferensi etnisnya. Juga adalah hak seseorang dalam suatu kelompok yang memilih pemimpin dari kelompoknya. Akan tetapi, yang pasti, tidak ada warga negara kafir dalam konsep nasionalisme kita. Biarkan berbagai preferensi itu mewarnai pesta demokrasi dan menentukan pergantian kepemimpinan di daerah-daerah dengan damai.

Kepada masyarakat, silakan gunakan preferensi apapun dalam memilih, itu adalah hak anda sebagai warga negara yang hidup di negara yang mengakui adanya keberagaman. Tetapi, masyarakat, maukah kita move on dari sekadar membahas kontestasi dan tidak hanya fokus pada SARA? Sampai kapan media dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu membajak pola pikir kita sehingga kita memusuhi yang sebenarnya bukan musuh kita? Masyarakat adalah aktor utama dalam pemilu, jadi mari suarakan apa yang kita butuhkan dari calon pemimpin masa depan kita.

Pesan bagi Masyarakat Muslim

Sebagai seorang muslim, saya tentu punya kecenderungan untuk memilih pemimpin yang memiliki kedekatan emosional dengan saya. Itu pilihan dan hak yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi, melihat perkembangan politik akhir-akhir ini, saya rasa tidak ada salahnya untuk angkat bicara melalui media.

Dear, masyarakat Indonesia yang beragama Islam, lupakah kita pada sejarah politik kita? Sejak pemilu pertama tahun 1955, suara umat Islam dipolitisasi untuk mendukung seorang pemimpin. Aktor A sampai Z, saat kampanye, mengesankan diri sebagai orang yang dekat dengan Islam. Akan tetapi, bagaimana setelah memimpin? Komit kah dia kepada agama?

By the way, ada yang menarik mengenai isu pemimpin nonmuslim. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembanga Sumber Daya Manusia PBNU, Rumadi, dalam diskusi “Tolak SARA dalam Pilkada” di Menteng pada 15 September 2016 lalu mengatakan bahwa bagi NU, muslim boleh memilih pemimpin non-muslim dengan tiga alasan. Pertama, tidak ada orang Islam yang mampu untuk memimpin. Kedua, ada orang Islam, tetapi dia berkhianat atau tidak punya track record yang baik. Atau ketiga, orang non-muslim tersebut bukan ancaman bagi orang muslim.

Jadi, bagi yang memilih dengan preferensi agama, pertanyakanlah apakah kedekatan sang calon dengan agama bukan hanya permainan politik semata. Muslim perlu belajar memaknai sejarah, membaca politik, dan keyakinan beragama.

Ini Demokrasi Kita

Ini pesta demokrasi kita, nikmatilah dengan cara yang baik. Anda dijamin oleh konstitusi untuk menggunakan preferensi apapun dalam memilih, tetapi jangan gunakan SARA sebagai kampanye busuk yang tidak ada manfaatnya. Fokus pada program dan perubahan apa yang dapat ditawarkan oleh calon pemimpin kita.

JJ Rousseau, kekuasaan negara itu hadir atas kehendak masyarakat yang menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Demokrasi adalah tentang rakyat, maka jadikanlah permasalahan rakyat sebagai hal utama yang perlu diakomodasi dalam pembahasan pilkada kita, bukan aktor-aktor politik yang akan datang dan pergi.

Artikel Terkait