“Jika fungsi nabi adalah tempat bertanya, sekarang posisinya sudah diganti Google. Maulid Google SAW, nabi akhir zaman.”

Siapa sangka status Facebook-ku saat Google Corporation berulang tahun (14/9) menjadi sebab diberhentikannya aku sebagai guru SMA. Status itu dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Karena menghina nabi termulia dan penyampai ajaran Islam bagi muslim, aku pun dinilai menghina umat Islam.

“Pak Usep! Saya memang Kristen tapi saya tak pernah menghina Nabi Muhammad,” teriak Kepala Sekolah, langsung saatku memenuhi panggilannya.

“Sebentar, ada apa ini,” responku coba menenangkan.

“Silahkan Pak Usep tanda tangan Surat Pemberhentian ini,” kata Wakil Kepala Sekolah memberikan berkas beserta pulpen.

Aku coba membaca cepat isi surat. Seiring itu, Kepala sekolah menjelaskan bahwa dia sudah dengar semua dari Wakil Kepala Sekolah. Ada satu murid yang melaporkan mengenai status Facebook “Maulid Google SAW”.

Kepala Sekolah, yang selama ini menjadi teman bicara dan pelindung keyakinanku, memberhentikanku sebagai guru. Tak ada lagi ruang penjelasan untuk coba saling mengerti. Aku menyimpulkan ini soal kesalahpahaman. Sebagai solusi emosional, orang baru harus kalah atau mengalah menerima permintaan orang lama: meninggalkan sekolah ini yang nyaman dengan kemapanan pemahaman.

Aku tandatangani surat pemberhentian. Sialnya, spontan aku meminta maaf bila memang menciptakan ketaknyamanan sekolah. Aku kembali ke kelas membereskan tas.

Para siswa tak kuceritakan pemberhentian ini. Yang kujelaskan adalah, aku akan pindah ke tempat aktivitas yang lebih sesuai. Saat itu kesimpulan cepat-cepatku adalah, aku yang terlalu berbeda ini tak sesuai menjadi guru sekolah berdasar visi pendidikan nasional.

Pasal 3 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertuliskan, tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kata “demokratis” akan kalah dengan “iman, takwa, dan akhlak”. Ketiganya cenderung dimaknai sebagai kata yang bersumber dari agama. Di lingkungan sekolah negeri semua kata itu pemaknaannya berdasarkan agama mayoritas.

Di angkot, perjalanan menuju pulang, aku tak henti berpikir. Jika ada pemberitaan siswa dikeluarkan sekolah karena status Facebook, aku adalah guru yang dikeluarkan karena celetukan di media sosial bentukan Mark Zuckerberg itu. Aku tertawa dan mesem-mesem sendiri sambil melamun, mengingat apa yang telahku lalui di SMA itu.

**

“Pak Usep, maaf nih saya mau tanya hal yang pribadi. Pak Usep tuh kenapa ya gak pernah keliatan di masjid sekolah. Gak pernah sholat ya? Pak Usep tuh Islam kan?” tanya Guru Bahasa Indonesia.

Pertanyaan itu ia sampaikan saat kami berdua menjadi pengawas ujian tengah semester siswa SMA. Ruang berisi peserta ujian yang formasi duduk tiap mejanya, sebelah kanan siswa kelas 3 sebelah kiri siswa kelas 2/kelas 1. Setiap ruang ujian berisi dua pengawas.

Setelah membagikan soal, lembar jawaban, dan absen, pengawas cenderung bingung mau melakukan apa bila para siswa tenang dan tertib mengerjakan ujian. Selain membaca koran, mengobrol lirih dengan rekan pengawas jadi pilihan.

Selama menjadi guru di SMA saya memang tak pernah solat di masjid sekolah. Jam istirahat dari 12.00 sampai 13.00 saya pakai untuk membaca buku di perpustakaan sekolah. Beberapa siswa ada yang memberanikan mengobrol untuk lebih mengenal aku. Di hari Jumat, karena tak ada mata pelajaran geografi di kelas 3 IPS, aku tak diwajibkan datang ke sekolah.

“Agama di KTP saya memang Islam, Bu. Tapi saya malu kalau ngakunya Islam. Soalnya saya udah gak sholat lagi,” jawabku.

“Nah Islam kan. Nama Usep tuh nama Sunda. Gak mungkin atuh orang Sunda bukan Islam. Jadi Pak Usep tuh Islam KTP ya…,” tanya Guru Bahasa Indonesia itu lagi.

Aku jelaskan dengan hati-hati pertanyaan kepo itu. Menurutku, sebutan “Islam KTP” untukku bisa tepat bisa juga tidak. Tepat jika berarti, isian agama di KTP-ku udah tak sesuai keyakinan terkini. Karena mengubah isian agama di KTP tak mudah secara administratif dan sosial, maka aku biarkan kata “Islam” tertera di KTP-ku. Untuk menjelaskan agama lahirku, dari keluargaku adalah Islam.

Sebutan “Islam KTP” kepadaku tak tepat jika berarti, aku orang yang mengaku beragama Islam tapi tak pernah sholat. Pengertian Islam KTP ini cenderung dimaknai sebagai kemunafikan beragama. Aku keberatan jika makna “Islam KTP” ini ditujukan padaku.

“Emang keyakinan Pak Usep yang sekarang apa atuh?” tanya Ibu itu lagi.

“Mungkin kalau pakai istilah, yang paling dekat tuh ‘agnostik’, Bu,” aku coba lebih serius menjawab.

“Ooo ada ya keyakinan kayak gitu. Baru tau saya,” responnya.

Ibu itu lalu menambah pertanyaan dengan obrolan berkonten stigma dan bias. Sepertinya ia akrab dengan informasi kampus UI sebagai kampus yang dakwah kampusnya berjalan aktif. Jamaah Tarbiyah dengan metode rekrutmen dan kaderisasi melalui mentoring atau komunitas sel yang marak berjalan dan mengkultur baik secara formal maupun informal.

“Pak Usep tuh bener dari UI?” tanya Guru Bahasa Indonesia itu lagi.

“Iya Bu. Saya lulusan UI jurusan Geografi, Fakultas MIPA,” jawabku.

“Aneh ya. Anak UI mah biasanya soleh-soleh. Yang kayak gini mah biasanya anak UIN,” kata Guru Bahasa Indonesia mengetuk palu kesimpulan yang mengingatkanku pada buku “Ada Pemurtadan di IAIN”.

***

Esoknya, di pagi yang cerah, saat aku lagi melihat salah satu mading sekolah, Guru PPKn menyapaku dengan pertanyaan:

“Pak Usep, guru-guru pada ngomongin tuh di ruang guru. Agama Pak Usep ‘akustik’. Katanya kemungkinan sembahyangnya kayak Kristen. Main alat musik. Bener gitu,” tanyanya.

Aku langsung bingung. Ternyata sampai seperti itu jadinya. Langsung aku klarifikasi ke Guru PPKn. Maksudnya adalah agnostik, bukan akustik. Guru Bahasa Indonesia salah dengar berarti waktuku jelaskan keyakinanku.

“Pak Usep. Saya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pak Usep berhak ada di sini. Keyakinan Pak Usep harus diakui dan diterima di sekolah negeri ini. Jika tidak, itu sikap diskriminatif dari sekolah ini,” katanya tegas.

“Terima kasih Bu,” balasku dengan senyum hormat.

Dalam hati aku bersyukur. Pendapat Guru PPKn itu sesuai dengan konsep Pendidikan Taman Siswa yang didirikan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara. Status kebangsawanan, kelas, dan yang primordial tak lebih tinggi dari persamaan dan kesetaraan kemanusiaan.

Bahkan, Haji Agus Salim, salah satu Pendiri Negara Bangsa ini, tak merasa berkurang/hilang keagamaan Islamnya karena berpendapat, tempat agama dipraktekan dan didakwahkan ada di ranah masyrakat tak perlu dimasukan dalam negara (Haji Agus Salim 1884-1954: tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme).

Tapi tetap, mengetahui cerita guru-guru yang membicarakan keyakinanku, belum membuatku tenang. Aku coba memastikan bagaimana sekolah negeri ini menilai dan menyikapi keyakinan sepertiku. Langsungku ke ruangan Kepala Sekolah.

“Bu Kepala Sekolah, saya diceritakan Guru PPKn, guru-guru membicarakan keyakinan saya. Saya mau menanyakan, apakah Ibu dan sekolah ini menerima keyakinan saya yang agnostik? Jika tak diterima, saya bersedia mengundurkan diri,” tanyaku.

“Pak Usep. Saya merekrut Pak Usep secara profesional. Pak Usep mengajar geografi. Maka Pak Usep mengajarkan geografi saja. Yang perlu saya pastikan, apakah Pak Usep mengajarkan keyakinan Pak Usep di kelas geografi?”

“Tentu tidak Bu. Saya hanya mengajarkan Bidang Studi Geografi di kelas. Saya tidak mengajarkan agama, apalagi keyakinan saya yang terlalu personal,” jawabku tegas coba meyakinkan.

“Ya berarti selesai masalahnya. Pak Usep terus mengajar dengan baik. Bikin para siswa tertarik masuk UI. Saya sengaja memilih guru muda lulusan universitas yang bagus. Anak-anak butuh inspirasi agar termotivasi masuk universitas favorit,” ujar Kepala Sekolah menenangkan.

“Terima kasih Bu,” responku.

Kepala Sekolah pernah bercerita pengalamannya mengenai intoleransi di sekolah. Sebagai penganut Kristen, ada pengalaman tak mengenakan mengenai stigma minoritas. Kadang dirinya merasa, sekolah terlalu diwarnai satu agama saja sebagai mayoritas.

Salah satu cerita Kepala Sekolah yang tak mengenakan adalah, saat ia menjadi Pembina Upacara Bendera. Dirinya berpemahaman, kalimat “assalamualaikum” sudah menjadi ucapan salam yang umum. Maka, dalam memulai amanat upacara ia mengucapkan “assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh”. Tapi mayoritas peserta upacara hanya diam tak membalas.

Dari kejadian itu, Kepala Sekolah mengetahui bahwa muslim bermacam-macam. Ada muslim yang melarang menjawab salam dari orang berbeda agama. Karena yang berbeda itu kafir, non-islam.

“Saya nih ‘Noni’ dibilangnya, Pak Usep,” ujar Kepala Sekolah nyinyir.

Ia menyayangkan jika di sekolahnya pemahaman muslim eksklusif banyak dianut. Menurutnya, sekolah negeri harus netral agama. Tak boleh ada agama yang diperlakukan lebih dan tak boleh ada agama yang diperlakukan kurang. Jika ada sekolah swasta mengatasnamakan agama tertentu, itu hak sekolahnya karena tak dibiayai negara. Sekolah negeri dimiliki negara sehingga tak boleh mengatasnamakan agama tertentu.

Pengalaman Kepala Sekolah itu mungkin kasus minor intoleransi di sekolah negeri. Tapi islamisasi sekolah negeri sudah nyata meluas menjadi kasus mayor. Penyeragaman moral komunal malah cepat berlangsung di lingkungan pendidikan Indonesia yang seharusnya plural. Di antaranya berbentuk jilbabisasi dan penyertaan ritus islam di banyak aktivitas sekolah. Fondasi sekolah negeri berubah menjadi kitab suci, bukan konstitusi.

“Ini Republik Indonesia. Pembukaan Undang-undang Dasar terdapat Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia dan sekolah negeri harus menerima semua jenis keyakinan kepada Tuhan,” jelasnya tegas meyakinkanku.

Pemahaman Kepala Sekolah itu sangat baik. Tapi sayang, tak cukup bisa memahami status “Maulid Google SAW”. Tak bisa ia membelaku untuk tetap mengajar di sekolah yang dipimpinnya. Atau ini soal minoritas yang tetap tak berkuasa di hadapan (orang yang mengklaim sebagai) mayoritas, meski yang minoritas sudah ada posisi teratas jabatan sekolah.

Apakah ini tanda kebebasan berkeyakinan cuma ada di dunia maya dan tak bisa ditampung dalam negara? Semoga, tidak. [#LombaEsaiKemanusiaan]

USEP HASAN SADIKIN

Tulisan berdasarkan kisah nyata penulis saat menjadi guru salah satu SMA Negeri di DKI Jakarta, Republik Indonesia