Siapa pun, ketika mendengar kata demokrasi, bersama itu pula setiap orang mendambakannya, mulai dari klaster paling bawah hingga atas, sama-sama akan menggunakan haknya di ranah publik, sebagai kecenderungannya memenuhi kebebasannya. Tak ketinggalan di antaranya mahasiswa.

Dunia kampus memang laboratorium besar guna belajar berdemokrasi. Mahasiswa akan mendapat atmosfer dinamika demokrasi yang dipampang oleh sistem kampus, mulai BEM, UKM, dan HMJ, dan segala atribut berpolitiknya. Semua itu pendidikan bagi mahasiswa sebelum akhirnya berdemokrasi secara langsung di tengah-tengah masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Kenapa? Oleh sebab kampus adalah miniatur negara, juga lembaga pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sesuai amanat nasional di prembule UUD 1945. So, kehidupan kampus adalah lapangan biru untuk berdinamika, melakukan apa pun untuk memoles atribut demokrasi mampu membuka cakrawala seluas-luasnya.

Tapi, di kampusku itu semua bullshit. Sistem demokrasi yang didamba oleh semua mahasiswa hanya polesan kata-kata untuk meredam hasrat kuat mahasiswa ketika menuntutnya. Di hadapan mahasiswa, pimpinan kampus tak lebih seperti para caleg yang mengumbar janji saat aspirasi digelorakan, tapi tak lebih masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri.

Ya, kampusku, terletak di ujung timur pulau Madura, kampus swasta yang paling bergengsi di jagat Kabupaten Sumenep, bahkan pernah di tahun 2016 dianggap kampus terbaik di daratan Madura di antara perguruan tinggi swasta lainnya. Bahkan hari demi hari mulai membuka prodi baru, dan salah satu fakultas telah mendapat akreditasi A (Fakultas Hukum).

Kebanggaan ini dipuja-puja oleh civitas akademika, dan digembar-gemborkan di sana-sini oleh petinggi kampus di mana pun itu, kepada mahasiswa lebih-lebih kepada masyarakat.

Padahal, tak satupun pelayanan dan kualitas universitas yang  selama ini dihambur-hamburkan sesuai dengan narasi yang dibangun tersebut. Kampusku bermuka orde reformasi tapi berhati orde baru. 

Di mana mahasiswa dijejali dengan kata-kata penuh romantis tentang pembenahan sistem demokrasi kampus dan pelayanan pokok pada mahasiswa, tapi diluar itu, mahasiswa dibohongi dengan kebijakan yang begitu otoriter.

Kampusku sering kali memanjakan pada ormawa bahwa di kampus bakal menerapkan sistem demokrasi seutuhnya. Ya, setidaknya tidak kalah seperti kampus-kampus bergengsi yang sudah start sejak dulu. So, kendati kampusku lambat, tapi bagaimanapun, mahasiswa harus menghargai iktikad baik rektor untuk membenahi demokrasi kampus.

Mulanya, gegap gempita mahasiswa tak terbendung. Di warung-warung kopi, di kantin kampus, di dalam kelas, mereka merasakan euforia dengan membuka diskusi-diskusi kecil guna menanti demokrasi kampus seutuhnya. Bahkan upaya-upaya tersebut oleh presiden mahasiswa (BEM) dan dewan perwakilan mahasiswa (DPM) selaku pimpinan tertinggi mahasiswa mendesak supaya segera diberlakukan.

Namun nihil, justru membuat orang ngilu melihatnya. Usaha-usaha ormawa dipatahkan oleh rektor sendiri. 

Rektorku orang hukum, sangat paham mekanisme hukum dengan segala pasal-pasalnya. Oleh karena itu, rektor dengan dalih mempunyai kewenangan penuh atas universitas, kadang harus melegalkan segala cara, kendati berbenturan dengan nafas demokrasi, bahkan meski cacat administrasi.

Ceritanya, BEM dan DPM purna masa jabatannya di tanggal 9 Mei 2019, sesuai SK rektor tahun lalu. Mereka pun legawa menjadi demisioner, kebetulan karena pimpinan rektor memberlakukan tahun Taqwim (masa jabatan Januari-Desember) mengharuskan seluruh ormawa melakukan reorganisasi pada Oktober. 

Dalih untuk menyelaraskan ormawa, akhirnya memunculkan inisiatif kekosongan pasca demisionernya pimpinan tertinggi mahasiswa tersebut dengan pembentukan Plt (pelaksana tugas).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tradisi demokrasi kampusku setiap akhir masa jabatan BEM dan DPM universitas, menjelang pendemisioneran akan dibentuk Panitia Pemilihan Umum (PPU) sebagai komisi pemilihan umum bagi mahasiswa. 

Tetapi dengan adanya kebijakan tahun taqwim itu semuanya berubah total, jadi tidak mungkin jabatan pimpinan tertinggi mahasiswa ini kosong selama 5 bulan sampai oktober nanti. Atas dasar inilah diadakan plt seperti layaknya di instansi pemerintahan. Ini patut diacungi jempol, artinya satu per satu kampus mulai menatanya dengan baik.

Rektor sekarang ini dinanti-nanti bisa menjawab problem akut dalam demokrasi kampus yang masih abu-abu. Tetapi, harapan demi harapan raib seketika, dengan kebijakan rektor melantik plt tanpa konsolidasi dengan perwakilan organisasi mahasiswa (ormawa).

Aneh, bukan, tiba-tiba tanggal 27 Mei, perwakilan ormawa dikagetkan dengan daftar tanda tangan yang kesemuanya serba mendadak? Bahkan nama-nama yang ada dalam daftar tersebut pun tak tahu-menahu kenapa mereka dicantumkan namanya. Mereka direkom oleh pimpinan fakultas tanpa menjelaskan apa maksud dan tujuannya.

Di ruang rektorat, mereka tanda tangan dan dipilih pada saat itu pula plt BEM dan DPM sampai masa pemilihan umum mahasiswa nanti. Oleh rektor, arahan demi arahan dijejalinya, diinfokan juga bahwa besoknya, 28 Mei, akan dilakukan prosesi pelantikan di aula kampus.

Sungguh, semua serba mendadak, dan membuat masygul banyak mahasiswa. Tanpa melibatkan ormawa keseluruhan, atau setidaknya Presiden Mahasiswa (BEM) dan DPM juga terlibat di dalamnya. Sontak reaksi keras membanjiri rektor, di mana gugatan demi gugatan diselancarkan oleh ormawa pada rektor yang baru setahun itu dilantik sebagai pimpinan baru universitas.

Semuanya menjadi gamang, bertanya-tanya akan kejadian ini, mengapa pimpinan kampus harus melakukan ini yang sesungguhnya telah mencatat torehan buruknya sendiri. Jelas, ini potret keotoriteran rektor yang tak lagi memenuhi janji-janjinya sebelumnya. 

Di tangannya, demokrasi kampus hanya sampah serapah, dan tak begitu penting untuk kemajuan kampus, sehingga plt dilantik olehnya, seolah-olah tak mau jika demokrasi dijalankan oleh mahasiswa.

Mahasiswa pun tak tinggal diam. Tak mau demokrasi ditindih oleh rektornya sendiri, di tanggal pelantikan, mereka menggugat dengan aksi menggagalkan prosesi pelantikan plt baru. Adu mulut pun terjadi di dalam ruangan, sehingga pelantikan gagal dilangsungkan.

Pada saat itu pula, rektor memasang muka garang pada aksi massa. Sampai-sampai turun dari kursi menghampiri pimpinan aksi dengan tangan geram, hampir saja menonjoknya. Lalu selalu saja menggembar-gemborkan dengan bangganya di hadapan mahasiswa “bahwa rektor memiliki kewenangan tertinggi di universitas untuk membuat kebijakan”.

Siapa pun mendengarnya akan ketakutan, jangan-jangan tangan besi atau otorianisme bakalan menjangkiti atmosfer kehidupan kampus ke depannya. Dalih di atas sungguh menyakitkan bagi segenap mahasiswa yang merindukan kebebasan secara utuh di mimbar akademik kampus.

Bahkan pernah pada tahun 2018 lalu, sewaktu ada aksi besar-besaran oleh salah satu organ ekstra kampus mengepung rektorat, dikarenakan salah seorang dosen tersandung kasus pelecehan pada institusi organisasi tersebut. 

Rektor memberlakukan sangsi pada seluruh massa aksi yang terlibat, tak mengenal ampun, oleh komisi disiplin (komdis; komisi penegak ketertiban mahasiswa) memanggil mereka semua. Disidang dan dikeluarkan SK pencabutan jabatan yang mereka jabat di ormawa masing-masing.

Lagi-lagi, rektor berdalih bahwa aspirasi massa aksi aspirasinya tidak disalurkan lewat konstitusi kampus, yaitu bukan menggunakan jalur BEM dan DPM. Entahlah, mereka paham alur apa tidak, yang jelas yang dilecehkan itu bukanlah salah satu ormawa kampus, yang mengharuskan diselesaikan secara etis dengan jalur kontistusi kampus. 

Masalah itu adalah melibatkan organisasi ekstra kampus yang tidak memiliki keharusan mematuhi jalur institusi kampus. Selagi memenuhi prosedur administrasi.

Mereka membuka lebar-lebar apa yang mahasiswa aspirasikan, tapi setelah itu mereka diringkus kepada komdis untuk disidang lalu diberi sanksi. Bahkan sesungguhnya, rektor menginginkan seluruh mahasiswa yang terlibat dalam aksi massa tersebut untuk di Drop Out (DO). Kejam sekali rektorku.

Sungguh, baru setahun saja menjabat rektor di kampusku, resistensi muncul ke permukaan satu per satu akibat kebijakan rektor yang cenderung otoriter, yaitu memakai statuta kampus beserta semua kebijakannya untuk menjinakkan mahasiswa tanpa belas asih. Ini artinya, hukum jadi alat menindih mahasiswa supaya kewenangannya tak digoyang oleh mahasiswa.

Konsolidasi demokrasi yang hendak dibangun oleh tangannya hanyalah fatamorgana, justru bukan mengantarkan pada wajah demokrasi itu sendiri, melainkan menuntun pada ruang otoriter. Sebuah utopia di negeri dongeng di sebuah lembaga pendidikan yang seharusnya mengedapankan nilai-nilai akademis dan integritasnya.

Justru, makin dipingit demokrasi kampus, maka makin resisten pula gerakan mahasiswa untuk menggugat dan melakukan perlawanan. Namun kekhawatiran terbesar di kampus adalah ketika dijeratnya ruang kebebasan oleh rektor sebagai mimbar bagi mahasiswa berekspresi. Maka tamatlah riwayat demokrasi di tangan rektor.