Postingan Instagram TV (IGTV) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, sudah ditonton lebih dari 60.000 tayangan ketika tulisan ini dibuat. Belum dihitung dari unduhan video ini yang dibagikan secara offline.

IGTV berdurasi dua menit empat puluh dua detik tersebut mengklarifikasi wacana yang sedang viral terkait adanya penghapusan mata pelajaran sejarah di sekolah oleh pihak Kemendikbud. Mas Menteri secara terbuka membantah hal itu.

Ia juga menyatakan, tidak mungkin menghapus matpel (mata pelajaran) sejarah karena termasuk matpel dasar pembentukan karakter. Sejarah mengajarkan makna patriotisme, katanya, sembari memaparkan lingkup keluarganya sebagai permisalan.

Polemik penghapusan mata pelajaran ini bermula dari bocornya draf ber-kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berjudul ‘Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional’ bertanggal 25 Agustus 2020.

Dalam draf tersebut, ada perubahan jumlah matpel kelas 10 (SMA) dari 15 matpel (Sesuai kurikulum K-13) yang disederhanakan menjadi 11 matpel. Pelajaran Sejarah kembali dikumpulkan ke dalam muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Selain sejarah Indonesia, ada seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, ekonomi serta Bahasan dan Sastra Mandarin yang juga akan disederhanakan menjadi matpel IPS, Seni dan Prakarya dan Program Pengembangan Karakter.

Meskipun demikian, Nadiem menerangkan puluhan versi draft berbeda sekarang sedang melalui focus group discussion dan uji publik. Karenanya, kasus draft ini mungkin bisa diibaratkan bahan mentah yang sudah terlanjur terkonsumsi publik.

Mendamaikan Dua Pihak

Draft yang disebut-sebut sebagai biang kerok problem ini memang keterlaluan. Draft ini tidak saja membuat kegaduhan tingkat Nasional, tapi juga kecurigaan guru sejarah kepada pemerintah.

Terlebih polemik pengikisan matpel sejarah memang bukan isu baru. Saat ini matpel sejarah sudah tidak diterapkan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Matpel sejarah diintegrasikan dengan matpel Pendidikan Kewarganegaraan dan memunculkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah (PKS).

Matpel sejarah memang kerap disekiankan. Melalui serangkaian tahun, nama tokoh dan peristiwa yang berjejer menguasai isi buku, pembelajaran sejarah sering disebut mata pelajaran 'pengantar tidur di kelas'.

Belum lagi jika jurusan Sosial yang harus mengambil Matpel Sejarah Peminatan yang mengupas sejarah dunia. Akan bertambah pula jejeran nama, tempat, peristiwa serta kejadian-kejadian yang dilumat siswa.

Selain itu, matpel sejarah juga sering menjadi perdebatan, tentang mana yang lebih dahulu, manusia purba atau Nabi Adam? Atau mengapa ada teori evolusi Darwin sedang manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan.

Pertanyaan semisal di atas hanyalah satu poin yang melelahkan guru sejarah. Walhasil, guru sejarah acapkali menjadi sasaran kesalahan karena dianggap terlambat mengikuti RPP,tidak berkembang dan monoton.

Padahal jika mengingat pesan A.L. Rowse, bahwa tugas guru sejarah bukan sekadar mengajar, tapi harus ajeg menjadi teladan dengan berwawasan luas agar bisa mengantarkan siswa ke dalam zaman yang beragam dan berbeda.

Artinya, tatkala mengajar, para guru ini sebenarnya sedang menjadi guide para siswa, untuk mengarungi ke dalam tiga zaman; koreksi masa lalu, relevansi masa sekarang dan planing bagi masa depan. 

Keadaan ini dipertegang respon minim pemerintah kepada guru-guru sejarah honorer selama ini. Wajar jika pihak yang paling keras menentang draft itu adalah asosiasi atau perkumpulan guru-guru sejarah.

Sebab mereka yang paling langsung merasakan kesulitan pada tataran akar rumput. Mereka juga pihak yang paling merasakan urgensi memahami pelajaran sejarah sebab bersentuhan langsung dengan generasi penerus, yakni peserta didik.

Sekurang-kurangnya, ada dua upaya sederhana dalam pandangan penulis -yang juga pernah menjadi guru sejarah- untuk mendamaikan antara Kemendikbud dan para guru sejarah.

Pertama, perbaikan internal para guru melalui cara baru (neo-upgrading)

Guru sejarah yang mengajar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pasti seluruhnya memiliki metode khusus agar materi sejarah dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik.

Beruntung kita memiliki organisasi internal guru sejarah, seperti MGMP, PGRI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan lainnya yang concern dalam satu nafas perjuangan yang sama.

Momen ini adalah pemantik tepat untuk kembali saling berbagi guna menguatkan pola pengajaran guru sejarah yang inovatif, menarik, kekinian, dan mampu menitipkan daya nalar kritis peserta didiknya, dari Merauke hingga Sabang.

Selain bertujuan agar stigma negatif terhadap pelajaran sejarah benar-benar bisa hilang secara merata, juga nasionalisme dan faham kebangsaan kita dapat memiliki satu visi yang sama guna menangkal faham-faham lainnya sejak dini.

Kedua, Fasilitas penelitian Sejarah 

Selain memberikan tunjangan yang sesuai bagi para honorer, ada baiknya pemerintah memperkuat lini kemudahan sekolah dalam melakukan penelitian sejarah ke area monumental di daerah lokal.

Layanan berupa bus bisa berkolaborasi dengan bus museum, bus dinas kementerian, bus Pemda dan lain-lain. Layanan ini terlebih dahulu harus dapat dinikmati setiap siswa sehingga sekolah tidak lagi dipusingkan dengan biaya tambahan.

Dana yang dikeluarkan bisa lebih efektif dibanding anggaran yang hanya habis untuk kegiatan-kegiatan formal dan administratif, yang substansi dan gagasan besarnya sering tidak terwujud dengan realistis.

Jika memang kebijakan ini sudah dilakukan atau sudah masuk dalam anggaran dana BOS/semisalnya, kiranya perlu diadakan pengawasan, karena tidak semua daerah dan jenis sekolah mendapatkan pelayanan serupa. Perlu dicek dan dilakukan klasifikasi.

Bisa juga konsepnya dibalik, memberikan bantuan sekolah untuk dapat melakukan kegiatan sejarah seperti pameran-pameran, guiding virtual museum atau mendatangkan para tokoh, keturunan pahlawan, saksi sejarah, para veteran ke sekolah. 

Poin-poin ini memang terkesan sederhana, memaksa dan sedikit utopis. Namun jika diperhatikan lebih jauh, setidaknya dengan dua poin ini peran sejarah sebagai pengetahuan jati diri dapat banyak diwujudkan.

Sejarah sebagai ilmu juga menjadi tidak terlalu membosankan dan sejalan dengan apa disebut Garvey dan Krug terkait pendidikan sejarah; “media pengembangan emosional dan intelektual pelajar”.

Tentu saja kita tidak perlu menjadi seperti zaman Orde Baru yang memaksakan generalisasi sejarah versi rezim masuk dalam ranah pendidikan. Sebab malah menciderai “Merdeka Belajar”, ala Mas Menteri. 

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa melakukan segala upaya untuk menguatkan jati diri kebangsaan kita secara merata melalui pendidikan sejarah adalah amanat besar kemerdekaan kita sebagai sebuah Bangsa yang besar pula.

Jika memang tidak ada keinginan besar untuk terus berinovasi bagi ilmu sejarah sebagai kebutuhan karakter siswa, mata pelajaran sejarah memang sebaiknya dihapus saja.

Setelah itu kita anak cucu kita perlu bersiap diri untuk dibumihanguskan oleh Bangsa baru lantaran generasi sebelumnya terjangkit virus mematikan akut yang bernama "Amnesia Sejarah".