Setiap awal tahun kita terbiasa berharap untuk lebih baik lagi di tahun sebelumnya. Apalagi di tahun 2020 pandemi mencabik-cabik harapan dan cita-cita banyak orang. Karena itu banyak orang yang membawa ekspektasi cukup tinggi tentang situasi pandemi di tahun 2021.

Namun alih-alih demikian, semua pasti sepakat kalau di tahun ini benar-benar edyan. Lah, bayangin, baru masuk bulan januari saja sudah banyak sekali berita duka, mulai dari meninggalnya ulama, jatuhnya pesawat, sampai berbagai bencana alam.

Yang paling menyedihkan tentu saja pandemi ini ternyata belum berakhir. Bahkan PSBB kembali digenjot, serta sekolah kembali dirumahkan. Saya tidak tahu apakah PSBB ini memang karena pergantian menteri, atau sekedar penebusan dosa karena pilkada kemarin. Yang saya pahami banyak sektor kembali terkena dampak.

Di tengah berbagai kabar menyedihkan tersebut, satu-satunya kabar baik adalah berita bahwa vaksin sudah ditemukan, bahkan didistribusikan. Beberapa pekan lalu presiden beserta tokoh lainnya melakukan vaksinani perdana yang dilakukan secara live dan disaksikan jutaan masa secara online.

Namun bukan Indonesia jika tidak ada masalah. Kabar yang seharusnya baik tersebut tetap saja diperdebatkan dan dipermasalahkan. Perdebatan vaksin memang sangat gencar, bahkan sebelum vaksin covid di produksi masal seperti sekarang.

Perdebatan pertama tentu saja datang dari agama mayoritas yang mempertanyakan keabsahan vaksin tersebut, apakah memang halal atau tidak. Hal ini merupakan perdebatan klise, karena dulu sudah sering terjadi, bahkan ketika jamaah haji dan umroh diberi vaksin meningitis juga banyak yang memperdebatkan.

Dalam kasus meningitis tersebut, saya pernah membaca tulisan dari Hasanudin Abdurrakhman yang menyatakan kalau vaksin itu hampir selalu memakai gelatin untuk menstabilkan kandungannya, nah masalahnya gelatin ini pada umumnya terbuat dari babi. Saya awalnya berpikir kenapa harus memakai babi? Padahal bisa memakai hewan lainnya.

Dalam artikel tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa gelatin yang berasal dari babi adalah gelatin dengan kualitas terbaik dan paling mudah dibuat. Selain itu, yang membuat vaksin juga berasal dari orang-orang yang tidak menganggap babi itu haram, sedangkan yang menganggap babi itu haram tidak bisa membuatnya, mereka cuma konsumen.

Sebelum saya lanjutkan, disclaimer dulu, saya hanya mengutip artikel tersebut sebagai refrensi, bukan sebagai pembenaran, jadi jangan hujat saya layaknya Pandji Pragiwaksono Wongsoyudo. Oke lanjut.

Terlepas dari benar salah pernyataan gelatin tersebut, perdebatan halal haram vaksin tentu saja sudah berakhir ketika MUI menyatakan kalau vaksin covid halal dan suci. Setelahnya kita tahu bahwa debat vaksin datang dari golongan yang ragu akan industri kesehatan, mereka menghubungkan dengan ketidakberesan kasus vaksin polio serta kasus vaksin lainnya.

Keraguan tersebut disuarakan oleh Ibu Rifka melalui rapat DPR dan disebarkan secara massif oleh masyarakat. Penyebaran yang begitu cepat tersebut membuat saya menduga kalau sebenarnya golongan akar rumput juga merasa ragu dengan industri kesehatan, yang ujungnya mengikis kepercayaan terhadap pemerintah.

Namun lagi-lagi keraguan tentang keamanan vaksin sebenarnya sudah dijawab oleh banyak pihak. Dan bisa kita akses dengan sangat mudah, termasuk yang spesifik membantah pernyataan “ngawur” ibu DPR tersebut.

Mengutip cuitan Gus Nadhir di akun twitter “minta gratis, udah diberi. Minta yang halal, udah keluar fatwanya. Minta Jokowi duluan, udah juga. Tapi kalau nunggu divaksin agar kebencian dan prasangka di hatimu hilang, ya repotini vaksin covid, bukan vaksin mau-maunya eloe!”

Dari cuitan tersebut dengan lugas Gus Nadhir menyampaikan bahwa sebenarnya akar masalah dari penolakan vaksin bukan tentang hukum, keamanan, atau lainnya. Melainkan karena kepercayaan.

Saya menduga inti dari masalah penolakan vaksin adalah kepercayaan terhadap covid. Sampai hari ini masih saja ada yang tidak percaya dengan covid, sehingga segala hal tentang covid dianggap tidak ada. Selain pengaruh teori konspirasi, hal tersebut juga karena ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

Dugaan saya bukan tanpa alasan, perlu diakuai bahwa pemerintah sejak dulu memang banyak melakukan blunder yang mengakibatkan masyarakat resah dan enggan percaya. Mulai dari pelemahan KPK, Omnibuslaw, korupsi bansos, sampai penanganan pandemi yang awut-awutan. Ketidakpercayaan pada pemerintah mencapai puncaknya ketika diberlakukannya PSBB lagi tanpa solusi.

Yah, pemerintah seakan sudah menjalankan tugasnya ketika memberlakukan PSBB saja, padahal upaya tersebut harusnya diimbangi dengan penjaminan ekonomi bagi yang terdampak. Pemberlakuan PSBB yang mana membuat jam 19.00 harus melakukan pembatasan membuat para pedagang kelimpungan.

Apakah pemerintah tidak memikirkan nasib penjual pecel lele yang buka hanya pada malam hari? Kenapa tidak ada jalan tengah dalam kebijakan tersebut? Misal kenapa tidak diberlakukan PSBB pada siang saja saat banyak orang jalan-jalan? Atau bisa selang-seling, Atau mungkin diberlakukan take away ketika jam PSBB.

Pemberlakuan PSBB tanpa solusi tersebut setidaknya membuat kalangan akar rumput mengecam dengan cara tidak percaya covid. Hal tersebut adalah bentuk kekecewaan mereka karena lebih takut kelaparan dari pada covid.

Sekarang, pemerintah mencoba membujuk masyarakat untuk mau diberikan vaksin. Berbagai upaya dilakukan, bahkan menggunakan jasa influencer. Meningkatkan kepercayaan terhadap vaksin harusnya tidak dengan edukasi saja, melainkan juga dengan kebijakan yang pro rakyat.

Saya kira pemerintah harus memulai dengan meminta maaf kepada publik atas kegagalan dan respon mereka pada awal pandemi yang terkesan meremehkan yang ujungnya adalah toxic possitivity dari covid.

Pemerintah harus menjelaskan semuanya dengan gamblang dan lugas, berikan tranpsaransi data, dan buka seluas-luasnya ruang diskusi publik. Jangan hanya sekedar main ancam saja, karena ini Negara demokrasi, bukan militer yang selalu patuh dengan pimpinan tanpa penjelasan.

Panjang umur perjuangan.