Secara konsep, masyarakat adat[1] di Indonesia berawal dari terma masyarakat hukum adat yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana Belanda. Masyarakat hukum adat sendiri merupakan deskripsi atas komunitas-komunitas adat (adat rechtsgemeenschappen) yang berasosiasi dengan kelompok sosial pribumi di masa kolonial Hindia Belanda. 

Masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah adat rechtsgemeenschappen yang berakar dari konsep gemeinschaft yang membedakannya dengan Gesellschaft atau masyarakat dalam artian society. Gemeinschaft adalah komunitas alamiah (organik) yang tumbuh dari hubungan organis antara manusia dengan lingkungannya yang mempunyai ikatan sukarela antarmanusia dan kelompok. Sedangkan Gesellschaft adalah kelompok masyarakat artifisial yang terikat dengan kesadaran dan persamaan tujuan.

Ter Haar menyebutkan Gemeinschaft tidak otomatis menjadi persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen), jika belum memenuhi kriteria sebagai entitas hukum. Persekutuan hukum disebutkan sebagai golongan-golongan yang mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang yang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tak sekalipun dari mereka mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu.

Golongan manusia di atas oleh Ter Haar disebutkan mempunyai pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan alam gaib. Dengan kata lain, persekutuan Hukum adalah konsep untuk membantu menjelaskan masyarakat hukum adat (adat rechtsgemeenscappen), yaitu persekutuan-persekutuan hukum berbasis pada adat.

Selanjutnya, J.F. Holleman menyebutkan Persekutuan hukum ini sebagai unit sosial terorganisir yang mempunyai pengaturan khusus dan otonom atas kehidupan masyarakatnya, karena dua faktor; pertama, Representasi otoritas lokal (kepemimpinan adat) yang khusus, kedua, kekayaan komunal, utamanya tanah, yang memungkinkan komunitas tersebut menjalankan pengaturannya.

Kekayaan komunal dan otoritas khusus yang otonom adalah ciri pokok persekutuan masyarakat hukum adat, yaitu semacam kedaulatan atas wilayah adat atau disebut juga dengan beschikkingsrecht atau hak ulayat, yaitu kedaulatan atas sumber kekayaan komunal yang hanya bisa dinikmati oleh anggota persekutuannya.

Masyarakat Adat dan Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dengan kedaulatan yang dimilikinya menyebabkan mereka memungkinkan sebagai pengampu hukum adat. Cornelis Van Vallenhoven menyebutkan masyarakat hukum adat memproduksi dan menjalankan hukum adat, yang kemudian diklasifikasi dalam wilayah berlakunya hukum adat itu pada sembilan belas wilayah (rechtskringen). 

Rechtskringen bukanlah wilayah persekutuan hukum masyarakat hukum adat, namun adalah wilayah kebudayaan yang identik dengan wilayah sebaran etnis. Oleh sebab itu, Rechtskrigen tidak memiliki unsur sebagai adat rechtsgemeenscappen, namun mirip dengan pemaknaan Kulturkreise, sehingga Rechtskringen tak mempunyai suatu sistem otoritas atas wilayah adat.

Selain itu, Masyarakat hukum adat secara khusus mempunyai tiga corak susunan sosial yaitu; geneologis, territorial dan campuran (geneologis-teritorial). Secara khusus, corak susunan masyarakat hukum adat fungsional telah disebutkan secara eksplisit oleh Mahmakah Konstitusi dalam Putusan MK N0.35/PUU-X/2012, yaitu golongan masyarakat hukum adat yang tidak digolongkan dalam tiga golongan klasik tersebut diatas.

Masyarakat Hukum Adat bersifat fungsional belum mempunyai definisi baku, namun dianalogikan seperti kelompok masyarakat yang menerapkan sistem irigasi subak di Bali, yaitu komunitas yang terikat pada fungsi-fungsi khusus sekaligus tradisional. Fungsi-fungsi khusus tersebut menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan dan tidak bergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah.

Artinya, konstruksi masyarakat adat atau masyarakat hukum adat berkembang. Namun setidaknya konstruksi masyarakat adat ini memiliki ciri umum sebagai komunitas organik berbasis pada tradisi (adat), bersifat kolektif, bersifat multi-dimensi dan dinamik.

Masyarakat Adat dan Indigenous Peoples

Konstruksi konsep masyarakat adat di Indonesia paralel dengan konteks global tentang masyarakat adat (Indigenous Peoples). Konteks ini adalah upaya universal untuk mendorong keadilan terhadap masyarakat adat, terutama dalam lapangan agraria, menjamin keberagaman politik, sosial dan kultural negara bangsa, serta anti tesis dari marjinalisasi masyarakat adat. 

Pada tingkat global sendiri, indigenous peoples telah masuk dalam kerangka normatif hukum internasional melalui deklarasi Internasional tentang hak Indigenous People (UNDRIP). Indigenous peoples dalam kerangka UNDRIP ini didefiniskan sebagai kelompok yang terikat dengan sejarah sebelum era kolonialisasi (colonial continuity), dengan budaya, sosial, ekonomi dan politik sebagai sesuatu kekhasan (distinctiveness) dari yang ‘mainstream.’

Kelompok ini adalah kelompok ‘non-dominance’ yang mempunyai kecenderungan menjaga wilayah adat (ancestral land), institusi sosial-budaya, bahasa ibu dan kepercayaan lokal secara terus menerus. Definisi Indigenous Peoples ini bersifat kumulatif.

Dalam konteks Indonesia, identifikasi masyarakat adat dalam terma indigenous peoples memiliki nuansa yang berbeda, yaitu; pertama, atribut Indigenous Peoples tentang keberlanjutan sejarah kolonialisme mesti dimaknai sebagai perluasan dominasi kultural, baik hukum, pengetahuan dan deskriminasi terhadap kelompok masyarakat adat. Misalnya; keberlanjutan konsep domein verklaring ke dalam konsep Hak Menguasai Negara (walaupun secara definisi berbeda) pada lapangan hukum agraria.

Konsep domein verklaring mengakibatkan perampasan sistematis tanah-tanah adat dan penghancuran identitas budaya masyarakat adat oleh negara. Dalam hal ini, atribut non-dominance mesti dimaknai sebagai deskriminasi kelompok-kelompok masyarakat adat oleh struktur yang lebih tinggi, yaitu negara, pasar atau budaya dominan.

Kedua, atribut kekhasan (distinctiveness) masyarakat adat yang diartikan sebagai kelompok sosial khas mesti dipahami dalam hal kemajemukan negara bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kekhasan masyarakat adat sebagai kelompok sosial tak mesti dipahami sebagai kelompok yang statis, namun dinamis dalam interaksi dengan budaya dominan, sehingga pemaknaan distinctiveness lebih pada penghormatan budaya masyarakat adat.

Ketiga, atribut identitas adat atas tanah (wilayah) mesti dipahami sebagai pertemuan hak adat (hak ulayat) dengan struktur penguasaan tanah negara. Pertemuan tersebut memperlihatkan ketimpangan akibat minimnya perlindungan dan pengakuan hak yang melahirkan marjinalisasi hak adat.

Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum

Demikianlah, konsep masyarakat adat yang lahir sejak masyarakat hukum adat dan interkasinya dengan Indigenous peoples pada intinya adalah menempatkan kembali keadilan, keberagaman dan perlindungan masyarakat adat dari marjinalisasi politik, sosial serta kultural.

Persoalan paling penting untuk melindungi masyarakat adat tersebut adalah tentang pengakuan sebagai subjek hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum penting untuk memastikan pemenuhan hak dan juga kewajiban masyarakat adat.

Konstruksi pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum sedang berkembang, terutama sejak disebutkan secara eksplisit dalam pelbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Perlindungan masyarakat adat ini merupakan pengejawantahan pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Konstitusionalitas perlindungan masyarakat adat dalam tiga pasal tersebut belum sepenuhnya berfungsi karena bangunan hukum dibawahnya masih bersifat sektoral, parsial, dan saling tumpang tindih.

Dalam hal ini, maka diperlukan satu undang-undang khusus (Lex Specialis) tentang perlindungan masyarakat adat (RUU Masyarakat Adat) yang berfungsi sebagai rujukan pelaksanaan hak-hak konstitusional masyarakat adat pada tingkat operasional. Saat ini, perumusan RUU masyarakat adat sedang berlangsung.   

Dalam konteks ini, setidaknya RUU masyarakat adat memuat lima hal penting, yaitu; pertama, memuat definisi masyarakat adat yang melingkupi masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional untuk mengakomodasi keluasan ruang lingkup masyarakat adat dalam rumusan konstitusi kita, yang paralel dengan perkembangan hukum, terutama sejak lahirnya putusan-putusan mahkamah konstitusi tentang masyarakat adat dan prinsip hukum internasional.

Kedua, tentang mekanisme penetapan masyarakat adat yang mudah, murah dan akuntabel. Ketiga, memuat hak-hak masyarakat secara komprehensif, seperti hak atas wilayah adat, hak budaya dan spiritulitas serta seterusnya Keempat, memuat tentang mekanisme pemulihan hak masyarakat adat sebagai bentuk affirmative action dan upaya mengurangi deskriminasi. Kelima, memuat tentang kelembagaan pengurusan hak masyarakat adat yang terintegrasi lintas sektor.

[1] Tulisan ini menggunakan istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat secara bersamaan, sebagai dua istilah yang sepadan, yaitu merujuk pada komunitas-komunitas masyarakat adat.