Perkembangan pasar yang sangat pesat menjadi sebuah tantangan di berbagai kalangan, baik produsen maupun konsumen. Lebih-lebih pemerintah dalam mengatur regulasi dalam pasar. Konsumen salah satu sebagai bagian inti terbentuknya pasar, mala perlu mendapatkan perlakuan yang adil. Baik keadilan dalam mendapatkan ruang maupun barang.

Problematika pasar tentu tidak hanya berbicara tentang persediaan dan permintaan semata, dalam prosesnya tentu perlu ruang penciptaan harga yang dapat menjadi satu kesepakatan antara produsen dan konsumen dalam berjual beli. Pasar yang memasuki ruang digital dengan persaingan harga yang ketat sering menjadikan konsumen sebagai korban ketidakadilan pasar.

Konsumen yang tidak memiliki daya dalam menentukan harga hanya dapat mengeluh saat harga melambung tinggi akibat permainan pasar yang semakin tidak sehat. Sementara memahami harga sebagai entitas murni yang diciptakan pasar memberikan ruang terbatas yang tentu perlu dicarikan satu jalan kemaslahatan.

Di kalangan umat Islam sendiri telah terjadi konsensus bahwa Al-Quran dan al-Sunnah merupakan sumber hukum asasi atau sumber dari segala sumber hukum. Keduanya berlaku universal untuk segala tempat dan waktu. Dari situ maka perlu adanya sebuah jalan dalam kajian kemaslahatan yang dapat menjadi jalan tengah dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi khususnya pada ruang ekonomi Islam.

Maslahah Mursalah

Secara etimologis “maslahah mursalah” terdiri atas dua suku kata, yaitu maslahah dan mursalah. Al-mursalah adalah bentuk mufrad dari al mashalih (Rahmad Syafi’i, 2007). Maslahah berasal dari kata shalah dengan menambahkan “alif” diawalnya yang secara arti kata “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah masdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan” (Amir Syarifuddin, 1999)

Sepemikiran dengan hal di atas, Ibn Mandhur dalam Lisan al-Arab berpendapat bahwa maslahah adalah searti dengan kata shalaah, bentuk tunggal dari kata mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakkan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut maslahah (Ibn Mandhur, 1990).

Kata maslahah itu pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan kepada manusia.” Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti yang menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. (Ibn Mandhur, 1990)

Sementara kata al- mursalah adalah isim maf’ud (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi arsala, yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata mutlaqoh). Bila kata “maslahah” digabungkan dengan “mursalah”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan (Amir Syarifuddin, 2011)

Aplikasi dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana uraian di atas, bahwa maslahah mursalah merupakan metode istinbat hukum yang dapat diterima oleh mayoritas fukaha. Hanya saja, porsi penggunaan maslahah setiap mazhab berbeda-beda. Atau bahkan sebagian yang lain memberikan syarat-syarat tertentu dalam memberlakukan maslahah mursalah dalam menetapkan hukum.

Dalam transaksi ekonomi ada yang namanya intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Peran pemerintah dalam intervensi pasar dapat berupa pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat.

Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non-alamiah. Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga.

Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu intervensi pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan.

Intervensi harga dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar (price equiblirium) atau harga yang adil (qimah al-‘adl) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah SAW  (Mohammad Mufid, 2016)

Masalah intervensi pasar ini dikemukakan oleh para cendekiawan muslim klasik, misalnya Yahya bin Umar, Ibn Taymiyah, al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan Ibn Khaldun (Boedi Abdullah, 2011). Di antara meraka ada yang memiliki pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar, yaitu Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah. Sedangkan Ibn Khaldun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar sekalipun dalam tulisannya ditemukan anjuran untuk intervensi pemerintah tapi tidak tegas.

Dengan demikian, intervensi harga pasar oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan merupakan implementasi dari maslahah mursalah. Karena kebijakan pemerintah dalam penetapan atau menjaga harga pasar merupakan kemaslahatan publik yang harus dipelihara. 

Oleh karena itu, kebijakan intervensi harga saat terjadi distorsi harga pasar merupakan kebijakan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial, baik bagi produsen maupun konsumen  (Mohammad Mufid, 2016). Regulasi harga yang diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu:

Pertama, fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. 

Kedua, fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. 

Ketiga, fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya; kejujuran, keadilan dan kemanfaatan).