88117_39320.jpg
Batu diletakkan di jalan menuju area masjid. Sumber Foto: FB Yudi
Agama · 4 menit baca

Masjid Taqwa Samalanga dan Ketakutan Imajinatif

Euforia kontestasi politik menjelang Pilpres 2019 terus berlangsung di tanah air. Masing-masing kubu terlihat gencar mengampanyekan jagoan masing-masing dengan berbagai jurus guna menarik simpati pemilih. 

Berbagai jargon pun dipopulerkan; mulai dari ruang diskusi sampai dengan media sosial. Masing-masing pihak juga terlihat memosisikan jagoannya sebagai sosok “terkultus” yang tanpa cacat. Segala isu pun dimainkan, tak terkecuali isu agama yang “digoreng” sesuai kepentingan masing-masing.

Di tengah hiruk-pikuk politik yang kian menyebalkan itu, di Aceh – beberapa waktu lalu sekumpulann orang dikabarkan melakukan aksi demonstrasi damai di Kantor Camat Samalanga, Kabupaten Bireuen. Kedatangan mereka ke kantor camat tersebut bukan dalam rangka mengampanyekan pasangan capres/cawapres, tapi untuk menolak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di wilayah mereka. 

Seperti dilaporkan modusaceh.co (28/9/18), sejumlah massa berkumpul setelah pelaksanaan salat Jumat guna menolak pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Samalanga karena dianggap sebagai masjid tandingan.

Aksi penolakan masjid di Samalanga sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan sampai kini belum terselesaikan secara patut. Pada 2017 lalu beberapa tiang pancang di masjid tersebut juga sempat dibakar oleh OTK. 

Tidak berhenti di situ, aksi “pengadangan” pembangunan masjid ini terus berlanjut dengan diletakkannya batu berukuran besar di jalan menuju area Masjid Taqwa Muhammadiyah di Sangso, Samalanga, guna menghalangi akses material ke lokasi masjid.

Seperti dilaporkan modusaceh.co (27/9/18), tindakan penghalangan dengan meletakkan batu besar ini sudah beberapa kali terjadi dan pihak Muhammadiyah mengaku sudah melaporkan kepada aparat keamanan, tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan apa pun dari pihak kepolisian.

Tindakan “intoleran” yang dilakukan oknum tertentu dengan meletakkan batu besar di jalan menuju area Masjid Taqwa Muhammadiyah di Samalanga seperti kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Ketua Muhammadiyah Bireuen sebagaimana dilansir modusaceh.co (28/9/18) mengaku bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tegas menyikapi aksi tersebut.

Ketua Muhammadiyah Bireuen, masih menurut Modus Aceh, juga menyesalkan sikap penegak hukum yang terkesan “membiarkan” para oknum pelaku yang “mengganggu” pembangunan masjid tanpa ada upaya penegakan hukum. 

Pemerintah Bireuen, menurut Muhammadiyah, juga tidak berupaya menyelesaikan konflik sosial ini sehingga berlarut-larut, padahal Muhammadiyah sudah mendapatkan IMB, tapi Pemkab Bireuen justru meminta pembangunan ditunda. Anehnya lagi, seperti dicatat Modus Aceh, surat penolakan pembangunan masjid juga datang dari seorang pemuka agama di kawasan itu.

Apa yang terjadi di Samalanga adalah penanda bahwa bibit-bibit “intoleransi” telah tumbuh mekar di Aceh. Jika bibit ini terus disemai atau diabaikan, maka seperti jamur di musim hujan ia akan menyemak-belukar di seantero Tanah Rencong. 

Dalam beberapa tahun terakhir, aksi-aksi ini terus berulang dan mencapai puncaknya pada 2015 lalu dengan digelarnya Parade Aswaja di Banda Aceh yang kemudian berdampak pada aksi “perebutan” masjid di beberapa tempat di Aceh. Di Bireuen sendiri beberapa waktu sebelumnya juga sempat dihebohkan dengan aksi pelarangan masjid di Kecamatan Juli yang juga didirikan Muhammadiyah.

Terlepas, apakah yang terjadi di Samalanga baru-baru ini adalah “konfik keagamaan” atau pun “konflik sosial,” yang jelas negara harus mengambil peran agar konflik tersebut tidak terus berlanjut dan meluas. Upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui dialog dan juga penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.

Upaya dialog ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak terkait seperti Muhammadiyah dan juga beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tidak setuju dengan pembangunan masjid di Samalanga guna menemukan alasan logis atas penolakan tersebut untuk kemudian dicarikan solusi secara bijak oleh pemerintah selaku penguasa yang memiliki otoritas. Penyelesaian harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain dialog, penegakan hukum juga harus menjadi perhatian dari aparat keamanan. Setiap upaya atau tindakan yang merugikan orang lain adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak sesuai aturan yang berlaku, bukan hanya dicatat dan kemudian “dimuseumkan.” Penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kenyamanan setiap warga negara.

Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademikus di Aceh juga harus mengambil peran guna menanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kesadaran hukum agar konflik sosial dapat dicegah sejak dini. Jika konflik sosial terus dibiarkan atau hanya sekadar dijadikan “bahan kajian,” maka ia akan menjadi ledakan yang sulit dipadamkan di kemudian hari.

Menyikapi peristiwa di Samalanga, penulis mengajak kita semua, khususnya masyarakat Aceh untuk tetap bersikap toleran terhadap perbedaan, baik perbedaan pandangan politik maupun perbedaan dalam pemikiran keagamaan. Kita tidak boleh terjebak dalam “ketakutan imajinatif” yang tak beralasan sehingga “menghilangkan” hak-hak orang lain. Ketakutan imajinatif akan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminasi guna mempertahankan hegemoni tertentu.

Karena kejadian di Samalanga sudah berulang-ulang, guna menutup tulisan ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan penting; apakah gerakan penolakan terhadap Masjid Taqwa Muhammadiyah di Samalanga yang dianggap sebagai representasi “kaum modernis” memiliki korelasi dengan entitas kawasan itu sebagai Kota Santri yang diwakili oleh “kaum tradisionalis?”

Apa benar kalangan dayah (pesantren) di kawasan tersebut merasa takut akan kehadiran Muhammadiyah di daerahnya sehingga akan menghilangkan kesan kawasan tersebut sebagai Kota Santri? Atau, apakah selama ini kader-kader Muhammadiyah di kawasan tersebut telah melakukan tindakan intoleran sehingga ditolak oleh sebagian masyarakat? Dan, siapa yang bertanggung jawab menjawab pertanyaan-pertanyaan ini?